741 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 25/PtsArb/BPSKBB/IV/2017 tanggal 6 April 2017;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan dalam perkara ini;5.

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;Subsidair:Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukumPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenHalaman 4 dari 8 hal. Put.

) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara a quo; Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalamperkara a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiah yang telah TermohonKeberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 25/PtsArb/BPSKBB/IV/2017 tanggal 06 April 2017,

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan dalam perkara ini;5.

Menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 25/PtsArb/BPSKBB/IV/2017 tertanggal 06 April 2017;4.

935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2)UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenangmengadili, apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar pengadilan;.

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan saksi ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuan kepadaMajelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yang akandibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut di atas adalahtidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSKBB/XI/ 2016 tanggal 4Januari 2017 dan segala akibat hukumnya ;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseHalaman 15 dari 29 hal Put.

Nomor 935 K/Pdt.SusBPSK/2017c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan:Setiao konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal2 Maret 2016;e) Dalam Undang Undang

Tentang Keberatan: Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan: Bahwa Judex Facti telah membatalkan Keputusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 412/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 4 Februari 2016 ;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

berdomisili konsumen atau pad BadanbPenyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.

Bahwa33Pertimbangan majelis BPSK yang mempertentangkan beberapaperaturan perundangundangan tersebut sudah melampaui batastugas dan kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Haltersebut dapat dilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3KepMenPerindag No.350 Kep/MPP/12/2011 tentang pelaksanaantugas dan wewenang BPSK.

diterima olen BPSK.

BPSK.

berdomisili konsumen atau Pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat.

Mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 997/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 16 September 2016 dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk sebahagian;2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 997/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 16 September 2016;3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Dalampasal 1 ayat (3) Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dankonsumen yang tidak menerima putusan BPSK.2. Bahwa dalam pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01Tahun 2006, keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusanarbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK (pasal 2). Keberatan terhadapPutusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumenkepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumentersebut.3.

hutang piutang, putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini juga telah melanggarketentuan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang KonsumenJo.

atau perselisihan15.16.hukum di bidang hukum perdata, bukan kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 997/Arbitrase/BPSK BB/IX/2016 tanggal 16 September 2016;194.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara No. 997/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 16 September2016; Poto Copy dari Asli diberitanda P4Membuktikan :Bahwa benar dan senyatanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara telah mengeluarkan putusan Arbitrase yangberdasarkan pengaduan dari Tergugat.5. Resi Surat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara No. 997/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 16September 2016.

1471 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK Kabupaten Batubara tidak mempunyai wewenang berdasarkankompetensi absolut:1.

BPSK Kabupaten Batubara tidak memberikan pertimbangan hukum atasamar putusan;Bahwa dalam membuat amar putusannya, BPSK Kabupaten Batubaramenerima mengabulkan permohonan Tergugat/Termohon Keberatanuntuk seluruhnya, namun BPSK Kabupaten Batubara tidak memberikandasar Pertimbangan Hukum yang jelas setiap permohonan (petitum)yang dimohonkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan sehingga PutusanBPSK Kabupaten Batubara Nomor 82/PtsArb/BPSK/BB/V/2017 tanggal8 Mei 2017 bukan merupakan Putusan yang baik dan layak

;Bahwa pada kenyataannya BPSK Kabupaten Batubara memberikanPutusan atas pengaduan dari Tergugat/Termohon Keberatan padatanggal 8 Mei 2017 atau hampir 1,5 tahun sejak didaftarkan di BPSKKabupaten Batubara, oleh karenanya penyelesaian sengketa tersebuttelah melampaui waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimanaditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 350/MPP/KEP/12/2001, sehingga Putusan BPSK Nomor82/PtsArb/BPSK/BB/V/2017 yang dikeluarkan oleh BPSK KabupatenBatubara tidaklah

Bahwa tindakan BPSK Kabupaten Batubara yang memeriksa danmengadili pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan yangberkedudukan dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Asahantelah melampaui kKewenangannya dengan memasuki wilayah hukumBPSK Kabupaten Asahan dan perbuatan tersebut seolaholah tidakmenghargai keberadaan BPSK pada wilayah lain;Bahwa oleh karena tindakan BPSK Kabupaten Batubara yangmenghukum Penggugat/Pemohon Keberatan untuk membatalkanperjanjian dan juga tindakan BPSK Kabupaten Batubara memasukiwilayah

BPSK)berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 82/PtsArb/BPSK/BB/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 dalamperkara a quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan jawabanjawaban ilmiah yang telah TermohonKeberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK), justru sudah sangat mendalami UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan

931/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

378 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Bahwa fakta yang terjadi adalah tidak benar sama sekali telahdilakukannya pemanggilan secara patut terhadap pemohon untukmenghadap kepada BPSK Bogor sebagaimana yang ada di dalampertimbangan BPSK Bogor. Pemohon dengan ini menerangkan danmenegaskan bahwa Pemohon Tidak Pernah menerima surat Panggilanbaik surat panggilan pertama beserta dengan salinan Gugatan maupunsurat panggilan kedua yang ditujukan kepada Pemohon di tempatkediaman sebenarnya pemohon.

Pemohon juga menegaskan bahwaPemohon Tidak pernah sama sekali membubuhkan tanda tangan padasurat Panggilan pertama dan surat Panggilan kedua. oleh karena itu,diakibatkan pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut tersebut,pemohon sama sekali tidak mengetahui mengenai persidangan yangtelah ditetapbkan oleh BPSK Bogor yang mana tentu saja sangatmerugikan dan tidak adir bagi Pemohon untuk melakukan pembelaanhakhak pemohon terhadap gugatan dari Termohon di BPSK Bogor;4.

Nomor 378 K/Pdt.SusBPSK/2013Bahwa Putusan dari BPSK Bogor yang menerima gugatan dari Termohonadalah bentuk dari pelampauan wewenang BPSK Bogor terhadap peradilanumum. Hal ini sebagaimana yang telah Pemohon sebelumnya jelaskan dikeberatan dalam eksepsi, bahwa telah ditetapbkan bersama sesuaikesepatakan antara Pemohon dan Termohon didalam menyelesaikanperselisinan yang muncul adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atauPengadilan lainnya di Indonesia menurut Pemohon.

Maka daripada itu,dengan diterimanya gugatan Termohon oleh BPSK Bogor adalah perbuatanpelampauan wewenang yang dilakukan oleh BPSK Bogor itu sendiri;Bahwa putusan BPSK Bogor yang menghukum Pemohon untuk menerimapembayaran sisa hutang Termohon sebesar rincian yang ditetapkan dalamamar putusan adalah tidak dapat dibenarkan.

dan AlternatifPenyelesaian Sengketa;Menimbang, bahwa mengenai pengurangan denda sebagaimana yangsudah diputuskan oleh BPSK Kota Bogor dalam putusannya, Majelis Hakimmeni/ai sudah sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan;Bahwa Judex Facti pertimbangannya tidaklah secara jelas dan lengkapserta Judex Facti juga mengesampingkan fakta yang ada yakni putusanBPSK Bogor yang memutus perkara tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasiadalah bentuk dari dilampauinya wewenang BPSK Bogor.

815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Keberatan Pertama mengenai:Penyelesaian Sengketa Konsumen Perkara Nomor 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 cacat formil karena melanggar Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/201 tentang Pelaksanaan Tugasdan Wewenang BPSK;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/201 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang berbunyi:Ayat (1): Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui carakonsiliasi

Sebab penyelesaian sengketa konsumenperkara a quo dengan cara arbitrase tanpa persetujuan Pelaku Usaha;Bahwa persidangan dilakukan oleh BPSK Batu Bara tanpa memanggilPelaku Usaha sebagai pihak dalam perkara a quo (tidak ada surat relaaspanggilan sidang) yang mana terhadap hal ini Pelaku Usaha telahmelaporkan ke Menteri Perdagangan RI dan Otorita Jasa Keuangan;Bahwa oleh karena BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketakonsumen melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001,

maka Putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015.

Nomor 815 K/Padt.SusBPSK/2015Keberatan Kedua mengenai:Majelis BPSK Batu Bara salah menerapkan hukum karena tidak menerapkanUndang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;Bahwa Putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 padahalaman 8 point (3) menyatakan: Menyatakan penarikan 1 (satu) unit MobilMerk Toyota Kijang Inova V Diesel tahun 2005 Nomor Polisi BK 1463 DE,warna silver metalik, Nomor Rangka MHFXS43 G254001213, Nomor Mesin2KD94211864 oleh Pelaku Usaha adalah bertentangan

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;2.

248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

1289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

mengajukan keberatan atas putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017melalui Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;Dasar Pengajuan Permohonan Keberatan1.Bahwa Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atasPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017, yang

Kabupaten BPSK Pemerintah Batu Bara Telah Melampaui Kewenangannyadalam memutus perkara a quo, serta kesalahan dalam pertimbangan danamar putusannya;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017,karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Namun demikian,dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri TanjungBalai. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017;b.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Kewenanganuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada PengadilanNegeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagi telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pernyataan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan nomor Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tanggal 12 Juni 2023;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg.

55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg

930 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Namun ganti kerugian dimaksud tidak sesuai dengan rasakeadilan karena BPSK telah membatasi jangka waktu penghitungannyahanya sampai waktu putusan itu dijatunkan BPSK;Padahal BPSK sudah mengetahui secara pasti, tanah dan bangunan rumahyang menjadi objek sengketa belum diserahterimakan oleh Termohonkepada Pemohon pada saat putusan tersebut dijatunkan, bahkan hinggasaat ini, karena belum selesai dikerjakan oleh Termohon sementara seluruhbiaya jual beli telah lunas diterima oleh Termohon.

Untuk itu menuruthemat kami, BPSK telah tepat dalam putusannya diktum ketiga yangmenyatakan Termohon melanggar Pasal 19;Namun ternyata, BPSK tidak menjatuhkan sanksi administratif kepadaTermohon berdasarkan Pasal 60 UUPK sehingga menurut hemat Pemohonputusan BPSK telah tidak mencerminkan upaya terbaik BPSK untukHalaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 930 K/Padt.SusBPSK/201619.menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepadakonsumen.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

Nomor 930 K/Padt.SusBPSK/201611.12.13.kami ajukan sebagai dasar keberatan terhadap putusan BPSK.

PadahalJudex Facti berwenang menilai faktafakta, apalagi menilai normanormahukum yang terdapat di dalam putusan BPSK;Bahwa, dalam persidangan di tingkat pertama (BPSK) maupun pada tingkatKeberatan di Pengadilan Negeri Tangerang, pada hakikatnya Hakim telahmenemukan pokok perkara yang menjadi dasar sengketa konsumen antaraPemohon Kasasi selaku konsumen dengan Termohon Kasasi selakuPelaku Usaha, yaitu:1) Tentang klausula baku:denda keterlambatan;2) Tentang kalimat dan/atau dalam diktum putusan BPSK

Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor Putusan : 09/Arbitrase/BPSK-BB/I/2015 pada tanggal 22 Februari 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menolak Keberatan Pemohon selain dan selebihnya;4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu tertanggal :aSurat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 65/PG/BPSK/1/2016 tertanggal 12 Januari 2016, Perihal PanggilanPersidangan kepada Pimpinan PT.

Mandiri Tunas FinanceKantor Cabang Rantau Prapat, Pada Hari Selasa/tanggal19 Januari 2016Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor : 68/PGARBI/BPSK/BB/I/2016 tertanggal 19Januari 2016, Perihal Panggilan Persidangan kepadaPimpinan PT.

Dengandemikian BPSK secara absolute tidak memiliki wewenang (kompetisi absolut)untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.

Sengketa Konsumen (BPSK)yang ditujukan Kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 3 point f menegaskan Terhadapproduk hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi atau lembaga lain,BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukumdimaksud,sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksadan memutus perkara a quo ;Bahwa berdasarkan dalil angka 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18(delapan belas) diatas, jelasjelas Putusan

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat.d Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 19 Januari2016;e Dalam Undangundang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase,Keputusan mencantumkan Irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha EsaSehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini.f Bahwa dengan melakukan Penarikan/pengambilan

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang denganNomor 62/BPSKPTS/A/IX/2012, adalah sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:.

Peradilan Arbitrase dan/atau BPSK Kota Padang, tidakberwenang mengadili Perkara Konsumen No.62/P3K/VII/2012 tertanggal 18Hal. 16 dari 34 hal Put.

Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013berkekdudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal SudirmanKavling Jakarta;Bahwa sesuai dengan salinan putusan BPSK Kota No.62.BPSKPDG/PTS/A/IX/2012 tertanggal 19 September dalam perkara konsumen No.62/P3K/VII/2012 halaman pertama, yang nota benenya dipermasalahanPemohon in casu perkara a quo, sudah sangat cukup Jjelas ditegaskanbahwa yang menjadi Tergugat dalam putusan BPSK dimaksud adalahPT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tok berkedudukan Jalan Dobi No.1Padang,

UU No.20 tahun 1947 (vide halaman 2 alinea pertama), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada upaya banding, maupunkontra memori banding;Hal. 19 dari 34 hal Put. Nomor 42 K/Pdt.Sus/20132. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkatbanding;3.

(undue proces);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telahmemberi putusan Nomor 128/Pdt.G /BPSK/2012 /PN.

694 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Negeri paling lambat 14 (empat belas hari)setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*; Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen menyatakan:ayat (2) : dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakputusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usahayang bersangkutan wajib menyatakan menerima atau menolakputusan BPSK;ayat (3) : Konsumen

keberatan terhadapPutusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tersebut di KepaniteraanPengadilan Negeri Kisaran, dengan demikian pengajuan gugatankeberatan ini masih memenuhi tenggang waktu dan tata cara/syaratsyarat sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku;Ill.

Nomor 694 k/Padt.SusBPSK/2017putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumenkepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum konsumen tersebut*;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam putusan BPSK Kabupaten BatuBara Kabupaten Batu Bara Nomor 146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014 yangdiperbuat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan,alamat/kedudukan Termohon Keberatan berada

olehketentuan yang berlaku, dengan demikian BPSK Batu Bara telahmengeluarkan putusan yang melebihi kewenangan yang diberikan undangundang (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 336K/Pdt.Sus.2012tanggal 25 Juli 2012), dimana salah satu pertimbangannya menyatakan:Halaman 7 dari 16 hal.

sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan Pemohon Keberatan, jelasbahwa Termohon Keberatan tidak mempunyai dasar mengajukanpermasalahan yang terjadi atas Surat Perjanjian Pinjaman Nomor112/PP/CUMB/SBPG/IX2014 tanggal 30 September 2014 antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan kepada BPSK, danjuga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Unit Layanan Pelanggan Kuranji;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Nomor 14/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/IX/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

244/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg

445/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Sby

Memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk mematuhi danmelaksanakan putusan ini selambatlambatnya dalam waktu tujuh harikerja mulai saat putusan ini diberitahukan;Bahwa terhadap putusan Arbitrase BPSK tersebut, Pemohon Keberatan(semula Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat) telah diberitahukan oleh KepaniteraanBPSKYk pada tanggal 12 September 2008 dan telah melakukan penolakanpada tanggal 15 September 2008, sebagaimana tertuang di dalam SuratPenolakan Putusan BPSK Nomor: 21/Abs/BPSKYk/VIIV2008

Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK danberkas perkara;Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabilamemenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diaturdalam Pasal 70 UndangUndang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelahputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;b.

Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atauc. Putusan diambil dari hasil tipu muslimat yang dilakukan salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa;. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (8)Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;.

No. 068K /Pdt.Sus/2009menyatakan : Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana terurai diatas,seharusnya dan sepatutnyalah menurut hukum keberatan dari Pemohondimaksud mestinya dinyatakan ditolak (ontzegd) atau setidaktidaknya tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 64/Pdt.G BPSK/2008/PN Yk tanggal

Bahwa Putusan BPSK sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 8Tentang Pembebanan Santunan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumensebesar Rp.287.374.000, (Dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratustujuh puluh empat ribu rupiah) maupun petitum No. 9 tentang uitvoerbaar bijvoorraad tidak dipertimbangkan oleh BPSK sehingga pertimbangan judexfacti (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar untuk membatalkanPutusan BPSK sepanjang mengenai amar putusan No. 8 dan No. 9 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 041/Arbitrase/2019/BPSK.Mdn tanggal 13 Juni 2019;

1071 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Bahwa BPSK Kota Pekanbaru telah keliru dalam memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini terdahulu, karena putusan Nomor41/Pts/BPSK/VII/2015 yang diputuskan pada tanggal 11 Agustus 2015 telahbertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun1999.

Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan dengan sederhana demipembatalan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 41/Pts/BPSK/VII/2015tanggal 11 Agustus 2015, karena telah bertentangan dengan undangundang;4.

Membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 41/Pts/BPSK/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 untuk seluruhnya;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbarutidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;3. Menyatakan Pemohon Keberatan a quo sebagai pihak yang baik dan benar;4. Membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 41/BPSK/PKRSEKT/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 untuk seluruhnya;5.

gugatan permohonanpada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru;.

Membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 41/BPSK/PKRSEKT/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 untuk seluruhnya;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp501.000,00 (lima ratu satu ribu rupiah);5.