Bahwa Pelawan menyatakan tidak pernah menerima Putusan BPSK secara secara patut dan sah sampai dengan kehadiran Pelawan atasadanya Aanmaning/Fiat Eksekusi dari Pengadilan Negeri Rengat.Hal. 4 dari 18 Hal. Put.

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg atau setidaknyatidak memiliki Kekuatan hukum;b. Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak dapatdilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalamperkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewisjde).47.

Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawananini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Dalam Konvensi:3.

Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untukseluruhnya;Menyatakan secara hukum Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;Menyatakan secara hukum Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;Menyatakan secara hukum Permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak memilikikekuatan hukum;Menyatakan secara hukum permohonan aanmaning/ fiat eksekusi atasputusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2 November

No. 149/PDT/2018/PT.PBRDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian; Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar; Menyatakan Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik; Menyatakan Permohonan Aanmaning / Fiat Eksekusi dalam PerkaraEksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum; Menyatakan permohonan aanmaning / fiat eksekusi atas putusan arbitraseBPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal2 November 2016 tidak dapat

Foto copy Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) kepada TermohonEksekusi (Pelawan 1) Nomor: 15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm tanggal 25September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP1;2. Foto copy Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) kepada TermohonEksekusi (Pelawan Il) Nomor: 15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm tanggal 25September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP2 ;3.

Foto copy Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) kepada TermohonEksekusi (Pelawan I) Nomor: 15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm tanggal 24 Oktober2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3 ;Halaman 12 dari 29 PUTUSAN Nomor: 10/Pdt.Plw/2018/PN CMS4.Foto copy Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) kepada TermohonEksekusi (Pelawan I) Nomor: 15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm tanggal 24 Oktober2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;Foto copy Surat Hutang Nomor: 24 tanggal 24

)kepada Termohon Eksekusi (Pelawan I) Nomor: 15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsmtanggal 25 September 2017, P.2 berupa Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning)kepada Termohon Eksekusi (Pelawan Il) Nomor: 15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsmtanggal 25 September 2017, P.3 berupa Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning)kepada Termohon Eksekusi (Pelawan lI) Nomor: 15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsmtanggal 24 Oktober 2017 dan bukti P.4 berupa Relaas Panggilan Teguran(Aanmaning) kepada = Termohon Eksekusi (Pelawan !)

Nomor:15/Pdt.Eks/2017/PN.Tsm tanggal 24 Oktober 2017 dimana bukti surat yangdiajukan oleh Kuasa Para Pelawan ini sama dengan bukti surat yang diajukanoleh Kuasa Terlawan berupa bukti surat T.9 berupa Penetapan AanmaningNomor: 15/Pen.Pdt.Eks/2017/PN.TSm tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah kenapapara terlawan dipanggil untuk diberikan teguran (Aanmaning) oleh KetuaPengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana Relaas Panggilan Teguran(Aanmaning) sesuai bukti P

Nomor:15/Pen.Pdt.Eks/2017 PN.Tsm tanggal 19 Oktober 2017 yang ditandatanganioleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Relaas Panggilan Teguran(Aanmaning) telah disampaikan kepada Termohon Eksekusi (P.1) tanggal 25September 2017, Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) telah disampaikankepada Termohon Eksekusi Il (P.2) tanggal 25 September 2017, RelaasPanggilan Teguran (Aanmaning) telah disampaikan kepada Termohon Eksekusi (P.3) tanggal 24 Oktober 2017 dan Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) telahdisampaikan

Putusan Nomor 1435 K/Pdt/20131Bahwa Terlawan pada tanggal 14 Nopember 2011 telah mengajukanpermohonan Aanmaning dan Eksekusi terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2803 K/Pdt/2010, tanggal 31 Maret2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, dalam perkaraNomor: 06/Pdt.G/2009/PN.MPW antara: Susein Ko Putra sebagaiPemohon Eksekusi melawan Mukani, Armada dan Satawana sebagaiTermohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II dan Termohon Eksekusi II;Bahwa permohonan Terlawan tersebut telah disikapi

oleh KetuaPengadilan Negeri Mempawah dengan memanggil Pelawan I, II dan IIIsebagai Termohon Eksekusi I, II dan II untuk menghadap KetuaPengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 15 Desember2011 untuk diadakan peneguran/aanmaning, sesuai dengan relaasPanggilan kepada Termohon Eksekusi Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.MPW,tanggal 09 Desember 2011;Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011, Pelawan I, II dan IIIsebagai Termohon Eksekusi I, II dan II melalui Kuasa Hukumnya yangbernama Joko Williyono,

Dalampertemuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Mempawah telahmenyampaikan kepada Pelawan I, II dan HI sebagai Termohon EksekusiI, If dan II bahwa adanya permohonan aanmaning dan Eksekusiterhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2803K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang dimohonkan oleh Terlawan.Bahwa terhadap permohonan Terlawan tersebut, Pelawan I, II dan IIItelah menyatakan keberatan dengan alasan:a Bahwa Pelawan I, II dan III sebagai Termohon Eksekusi I , II dan IIImasih melakukan

daneksekusi oleh Terlawan masuk dalam hamparan tanah milik Pelawan I(Mukani) yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara maka bersamadengan ini Pelawan I, IJ dan HI mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Mempawah untuk menolak permohonan aanmaning dan Eksekusiyang dimohonkan oleh Terlawan tersebut sebelum perkara tersebutdiputus oleh Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melaksanakanpermohonan Terlawan tersebut maka

dan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 2803 K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang diajukanoleh Terlawan untuk seluruhnya dan/atau setidaktidaknya menyatakan secarahukum bahwa permohonan Aanmaning dan Eksekusi Terlawan tersebut sebagaitidak dapat diterima;Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalamperkara ini;Hal. 5 dari 15 hal.

PDGputusan Hakim Tingkat Pertama dan menghubungkannya denganmemorie banding dan kontra memorie banding, Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat danbenar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, sebagaimanapertimbangan halaman 10 putusan tidak menjelaskan secara jelas yangmendasari bantahan, sedangkan dalil bantahan oleh pelawanmenghendaki terlebin dahulu lelang selanjutnya eksekusi pengosongan(halaman 2 putusan), selanjutnya dalil pelawan permohonan Aanmaning

pengosongan demikian halnyasita Revindikator Beslaag atas benda bergerak untuk pembayaran hutangsi debetur tetap terlebin dahulu sita eksekusi selanjutnya pelelangan,selanjutnya tinggal eksekusi tetapi dalam arti setelah selesai pelelanganhasil lelang tersebut hak kreditur yang pertama untuk membayar hutangdan apabila ada sisanya di kembalikan kepada si debetur, sedangkanbantahan dengan tidak di cantumkannya Nomor surat yang terbantahyang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman ataspermohonan Aanmaning

, sita eksekusi dan eksekusi pengosonganmenjadi bantahan yang kabur hemat Hakim Tingkat Banding apa yangdilakukan oleh terlawan merupakan prosedur yang telah tetap (tepat)sebagaimana bukti P1 permohonan Aanmaning kepada Ketua PengadilanNegeri Pariaman, perihal Aanmaning sita eksekusi dan eksekusipengosongan atas tanah dan bangunan, dimana sita eksekusi (ExecutoirBeslaag) dari pengosongan bagian dari pelelangan dalam pengertianapabila telah di kosongkan pada saat terjadinya lelang pihak pemenanglelang

dari 9 halaman putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PDGtelah terlepas dari pihakpihak yang berada diatas tanah/yang ada rumahdiatasnya, atau pelelangan sekaligus pengosongan dapat terjadi, karenasifat pelaksanaan tersebut adalah paksakebijakan kesuksesan eksekusiberada pada Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggungjawabeksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri tersebut terlebih dahulu melihatjudul akta perjanjian tersebut yang dapat Executoir Beslaag (fieteksekusi);Menimbang, bahwa apabila telah dilakukan Aanmaning

196 HIR dan apabila telah lewat waktu 8 haritersebut tidak dipenuhi oleh si debetur sesuai dengan pasal 218 Rbg danpasal 200 Ayat (10) dan (11) HIR berlakulah atasnya eksekusi paksadengan bantuan alat keksuasaan Negara, sehingga dapat disimpulkanapabila tidak dikosongkan secara suka rela oleh debetur dalam tenggangwaktu 8 hari berlakulah pelaksanaan Executoir Beslaag (Sita eksekusi)yang di dalamnya pelelangan/pengosongan, karena itu apa yangdilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu peringatan (Aanmaning

Menyatakan bahwa rumah Pelawan akan ikut di eksekusi olehPengadilan Negeri Medan, sebagaimana termaktub dalam RisalahPanggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) No. 48/Eks/2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 23 September 2013 dan 02 Oktober 2013 yaituPutusan No. 697/Pdt.Plw/2013/PN.MdnTertanggal 14 Mei 2014Halaman 2 dari 21 HalamanAanmaning dan Aanmaning Il, terhadap Terlawan Eksekusi, yangdiajukan oleh Pemohon Eksekusi yaitu Terlawan Pemohon IIV ;Bahwa jJauh sebelumnya pelawan eksekusi telah mengadakan

perjanjiansewa menyewa rumah toko (ruko) dengan Terlawan Eksekusi dimanaobjek tersebut terletak di Jalan Sutomo Ujung Nomor 189, KelurahanDurian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan nilai kontrakpertahun sebesar Rp.15.000.0000, (lima belas juta rupiah) selama 8(Delapan) tahun, sejak 2010 yang lalu;(iBahwa atas Surat Aanmaning dan Aanmaning tersebut diatas yangditujukan kepada Saudara Termohon Eksekusi yang bernama BUSMANHALIM yang beralamat di Jalan Sutomo Ujung Nomor 189, KelurahanDurian,

Surat Aanmaning dan Aanmaning II dimanapenempatan salah satu sebagai Termohon Eksekusi adalah salah dankeliru, Karena tanah dan bangunan aquo telah disewakan kepada pelawaneksekusi;Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan diatas, dimana faktanya adalahobjek yang dimaksud yang merupakan milik dari Terlawan Eksekusisebagian maupun seluruhnya namun sudah disewa/kontrakkan, olehkarena itu Terlawan Pemohon IIV maupun dalam hal ini PengadilanNegeri Medan telah salah dan keliru dalam memasukkan objek tanpamemeriksa

Bahwa dasar gugatan perlawanan Pelawan Eksekusi adalah kapasitasnyahanya sebagai penyewa/pengontrak atas 1 (satu) unit ruko 2,5 lantai di JalanSutomo Ujung No. 189, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur yangmenjadi objek MRisalah Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) No.48/Eks/2013/463/Padt.G/2011/PN.Mdn, Aanmaning tertanggal 23 September2013 dan Aanmaning II tertanggal 2 Oktober 2013 ;Bahwa jika mengacu pada amar putusan Pengadilan Negeri Medan No.463/Pdt.G/2011/PN.Mdn sebagaimana tersebut dalam

Mdntertanggal 30 April 2013;: Berupa Foto Copy Risalah Panggilan untukditegur ( Aanmaning ) No. 48/Eks/2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Aanmaning tertanggal 23 September 2013;: Berupa Foto Copy Risalah Panggilan untukditegur ( Aanmaning ) No. 48/Eks/2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdn, AanmaningIl tertanggal 02 Oktober 2013;:Berupa Foto Sesuai Asli Penetapan No.48/Eks/ 2013/463/Pdt.G/2011/PN.Mdnditetapkan di Medan, tertanggal 4 Februari2014;Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi juga telah mengajukan suratbukti, sebagai

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bekasitidak berwenang untuk melakukan tegoran/aanmaning maupun sitaterhadap harta gono gini yang diperoleh selama Perkawinan antaraPelawan dan Terlawan.

Yang diajukan oleh Pelawan haruslahditolak karena terhadap teguran( aanmaning) sebagaimana disebutkanpada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 30/Eks/2013/PNBKS. tidak dapat diajukan perlawanan, terhadap teguran ( aanmaning) tidakada upaya hukum, karena teguran ( aanmaning) adalah merupakanperingatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan ( Tenuitvoerlegging van vonnisten) atau (execution of judgment) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (M.

Nomor 3419 K/Pdt/2015(aanmaning) telah telaksana, hal ini sesuai dengan berita acara AamaningNomor 30/Eks.G/2013/PN.BKS Jo Nomor 99/Pdt.G/2010/PN.Bks, tanggal28 Oktober 2013. Berita Acara aanmaning Nomor 30/EKS.G /2013/PN.BKSJo. Nomor 99/Pdt.G/PN.BKS, tanggal 20 November 2013 dan Berita Acaraaanmaning Nomor 30/EKS.G/2013/PN.BKS Jo Nomor 99/Pdt.G/2010/PNBKS, tanggal 16 Desember 2013, mana mungkin ditunda?

Bahwa Pemohon Kasasi baru mengetahui adanya gugatan tersebut setelahadanya aanmaning dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor99/Pdt.G/2010/PN.BKS tanggal 23 Juni 2010 tersebut, baru Pemohon Kasasidapatkan dari Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Januari2014;b.

Aanmaning yang dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan NegeriBekasi Nomor 30/EKS.G/2013/PN.BKS Jo Nomor 99/Pdt.G/2010/PN BKS,telah diajukan perlawanan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember2014;Bahwa perlawanan yang Pemohon Kasasi ajukan masih dalam batas waktuyang ditentukan oleh undangundang vide Pasal 129 ayat 2 HIR, maupunsebagai mana disebutkan dalam berita acara aanmaning yaitu masih dalamtenggang waktu 8 (delapan) hari setelah dilakukan tegoran,;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal 23 Oktober 2003.tersebutMahkamah Syariah Jantho telah mengirim relaas panggilan aanmaning terhadapPelawan selaku Termohon agar melaksanakan putusan tersebut sesuai denganRelaas Panggilan Aanmaning No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal Mei 2012 yangditandatangani oleh Keuchik Paya Ue.

Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Panggilan Aanmaning untuk melaksanakan isiputusan pengadilan Mahkamah Syariyah Jantho tersebut karena putusan No. 27 PK/AG/2009 tanggal 19 Nopember 2009 Jo. No. 21 K/AG/2008 tanggal 23 Mei 2008Jo. No.03/Pdt.G/2004/MSProv tanggal 22 Desember 2004 Jo. No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal 23 Oktober 2003 tidak sah / cacat hukum dan tidak dapat dieksekusi(non eksekutabel) serta Relas Aanmaning yang tidak sah pula dengan alasan hukumsebagai berikut :1.

Sebab Relaas Panggilan Aanmaning Nomor: 57/Pdt.G/2002/MSJth, selain tidak mencantumkan tanggal penerbitan pada suratsebagaimana mestinya, Aanmaning yang sah secara hukum yang menjadi dasarawal dalam hal pelaksanaan atas Relaas Panggilan Aanmaning pada perkaraaquo;7.

Aanmaning kepada Pelawan sebagai Termohon Eksekusi,Aanmaning (teguran agar Pelawan mentaati isi putusan), Penetapan Eksekusi,Pelaksanaan Eksekusi yang direncanakan tanggal 4 dan 5 Juli 2012, yangkeseluruhan rangkaian proses pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan telahditempuh melalui tahapantahapan proses yang benar.Tidak ada atau tidak dicantumkannya tanggal pada relaas Aanmaning yangditujukan kepada Pelawan, tidak menjadikan aanmaning tersebut sah dan tidakberkekuatan hukum dan tidak pula

Pasal 30 Undangundang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah AgungRJ), dengan demikian petitum poin 4 dan 6 perlawanan Pelawan tersebut tidak beralasanhukum ;Menimbang, bahwa setentang permohonan Pelawan pada point 5 perlawananPelawan mengenai relaas panggilan aanmaning yang tidak berkekuatan hukum,pengadilan menilai bahwa proses yang ditempuh telah sesuai dengan prosedur, incassukarena kealpaan dari Jurusita Pengganti sehingga patut dianggap aanmaning tersebutdilaksanakan secara tidak patut dan harus

Bahwa sangat sangat mengejutkan PENGGUGAT tampa adanya suratperingatan 2 dan 3 serta dengan sudah adanya kesepakatan bersamaTERGUGAT telah PENGGUGAT untuk melakukan penjualan terhadapjaminan PENGGUGAT tersebut pihak TERGUGAT telah melakukanPermohonan AANMANING dengaN No 12/Pdt.HT/2017/PN Tabanan;Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pat.G/2018/PN Tab8.

Bahwa dengan adanya permohonan AANMANING ini menyatakan bahwaTERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap PENGGUGATdengan melakukan usaha usaha yang sangat tidak baik dengan tidakmemberikan peringatan 2 dan ke 3 dengan langsung mengajukapermohonan AANMANING tersebut;9. Bahwa disamping itu,oberdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH.Perdatasebuah perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut :a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;b.

Ill Surat tertanggal 14/06/2016 ;Bahwa tergugat telah melakukan permohonan Aanmaning adalah sudahpatut dan sewajarnya sesuai dengan ketentuan hukum karena penggugatsecara jelas dan tegas telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap isiPerjanjian Kredit tersebut ;Bahwa Perjanjian Kredit tertanggal 28/12/2015 adalah sejalan dansesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH.

tersebut diberi tanda T19;20.Fotokopi Permohonan Aanmaning dari BPR Luhur Damai, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T20;21.Fotokopi Relaas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanankelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T21;22.Fotokopi Relaas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanankelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T22;Menimbang, bahwa seluruh buktibukti

kepadaPengadilan Negeri Tabanan dan mohon agar proses aanmaning tersebutadalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isigugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanpemberitahuan tunggakan kredit ( SP. ) kepada penggugat dengan Surattertanggal 09/05/2016, SP.

Bahwa pada tanggal 24 April 2015, Pembantah menerima titipan SuratPanggilan Tegoran (Aanmaning) No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo.No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel (Bukti P5) disertai lampiran PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo.No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 April 2015 (Bukti P6) dariJurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepadaTerbantah IV untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tertanggal 17

Bahwa Pembantah sangat keberatan dan terancam menderita kerugian atasSurat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo.No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel dan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan No.I7/Eks.Pdt/2015 Jo. No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Seltertanggal 14 April 2015, karena yang menjadi objek pengosongan danpenyerahan rumah dan tanah terperkara adalah bidang Tanah danBangunan milik Pembantah, keberatan mana didasari atas alasan hukumsebagai berikut :a.

No.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tertanggal 14April 2015 yang menjadi dasar dilaksanakannya Teguran(Aanmaning), diterbitkan karena adanya Surat PermohonanEksekusi tertanggal 09 Maret 2015 yang diajukan oleh ParaTerbantah selaku ahli waris Burhanuddin (yang mana alm.Burhanuddin semasa hidupnya adalah Penggugat dalam perkaraasal yang erdaftar dalam register perkaraNo.303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel).b.

Bahwa Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) No.7/Eks.Pdt/2015Jo.

Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Pembantah darikerugiankerugian yang timbul dari adanya Aanmaning tersebut, olehkarenanya terdapat kekuatiran yang berdasarkan alasan hukum, makaPembantah dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan menunda pelaksanaan eksekusi sampai dengan Putusan dalamperkara Bantahan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde).10.Bahwa Pembantah menilai Para Terbantah tidak jujur dalam mengajukanSurat Permohonan Eksekusi tertanggal

Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Madiun,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2013yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun denganNomor: 0151/Pdt.G/2013/PA.Mn dan suratsurat lain yang berkaitandengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/669/HK.05/VV/2013 tanggal 27 Juni 2013yang pada pokoknya telah memberikan teguran (aanmaning

) kepadaPenggugat bahwa dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebutdibuat agar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, (Tigaratus ribu rupiah), dengan catatan apabila Penggugat tidak memenuhi isisurat teguran (aanmaning) tersebut, maka perkara Penggugat tersebutakan dicoret;Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/781/HK.03.4/V1/2013 tanggal 29 Juli 2013yang isinya memberi teguran (aanmaning) kepada PENGGUGAT sebagaiHal 1 dari 3 hal.Pen

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Pelawan lebih terkejut lagikarena menerima Relaas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning)Perkara No. 132/2018.Eks dari Pengadilan Negeri Bekasi untuk memenuhisurat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:W.10.U1/1791/132.2018.Eks/ HT.02.1.2019.03.AWN (VPS) tanggal 30Januari 2019 (selanjutnya disebut Relaas Aanmaning), untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasatanggal 26 Februari 2018 terkait dengan eksekusi atas Penetapan

Bahwa pada tanggal yang ditentukan tersebut yaitu hari Selasatanggal 26 Februari 2018, Pelawan dan Terlawan masingmasing melaluikuasa hukumnya telah hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat (dhi diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untukdiberikan aanmaning di mana pada persidangan aanmaning tersebut,Pelawan menyampaikan keberatan dengan surat Nomor12/18.APP/As.Dr/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 atas terbitnyaaanmaning yang didasarkan pada alasan yang pada pokoknya

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Pelawan lebih terkejut lagikarena menerima Relaas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning)Perkara No. 132/2018.Eks dari Pengadilan Negeri Bekasi untuk memenuhisurat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:W.10.U1/1791/132.2018.Eks/ HT.02.1.2019.03.AWN (VPS) tanggal 30Januari 2019 (selanjutnya disebut Relaas Aanmaning), untuk datangHal. 14 dari 23 Hal.

Bahwa hari Selasa tanggal 26 Februari 2018, Pelawan dan Terlawanmasingmasing melalui kKuasa hukumnya telah hadir menghadap KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat (dhi diwakili oleh Wakil Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat) untuk diberikan aanmaning di mana padapersidangan aanmaning tersebut, Pelawan menyampaikan keberatandengan surat Nomor 12/18.APP/As.Dr/II/2019 tanggal 26 Februari 2019atas terbitnya aanmaning yang didasarkan pada alasan yang padapokoknya menyatakan bahwa aanmaning dilaksanakan

No. 06/PDT ARBINT/2018/PN JKT.PST. dan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi/ PTAdhi Persada Property (Dahulu dikenal PT Adhi Realty), tertanggal 14Februari 2019 (bukti P04) ada terdapat kesalahan pengetikan mengenaitahun perkara Putusan Arbitrase tersebut dan relaaspanggilan/teguran/peringatan/Aanmaning, yaitu seharusnya tahun PutusanArbitrase ditulis 2013 dalam Penetapan dan Aamaning telah ditulis tahun2014;Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pat.Bth/2019/PNJkt. Pst.

Bahkan Terlawan I sendirisebagai Bank (Kreditur), belum pernah secara patut melakukan somasi/ peringatanbaik kepada Pelawan I maupun Pelawan II ; padahal yang akan disita maupun yangakan dilelang nantinya adalah harta benda miliknya Penjamin Hutang (ParaPelawan ) ;Debitur (Terlawan II) memang sudah ditegor (di aanmaning) melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan, akan tetapi terhadap pihak Penjamin / Penanggung Hutangatau pemberi hak tanggungan belum pernah dilakukan tegoran (aanmaning) olehPengadilan

) olehKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena yang diperingatkan(aanmaning) hanya Tergugat IJ, sehingga Para Pelawan menilai telah terjadikesalahan dalam prosedur eksekusi ; Bahwa sebetulnya, peringatan (aanmaning) adalah merupan proses awaleksekusi, yang maksud tujuannya adalah agar pihak Terlawan II (debitur) secarasukarela mau melunasi seluruh hutangnya kepada Terlawan I(kreditur) ; Menurut, M.

Sebab PARA PELAWAN BUKAN DEBITUR atauBUKAN PIHAK YANG BERHUTANG, dan bagaimana mungkin PARAPELAWAN diikutsertakan/ diperingatkan (aanmaning) agar melunasi hutangdebitur secara suka rela, sedangakan hal tersebut bukan merupakan kewajibanlangsung PARA PELAWAN.

Sebab aanmaning dimaksudkan agar Terlawan II memenuhipembayaran hutangnya secara sukarela.

SHM No. 987/Kebayoran Lama Utara berikut bangunan rumah tinggaldi atasnya yang terletak di Perumahan Taman Gandaria Blok B No. 10, Rt 002/ RW 005,Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,karena sebagai penjamin, Para Pelawan tidak pernah ditegor/ di aanmaning lebih dulu,padahal seharusnya di aanmaning, dan juga Para Pelawan tidak pernah membuat perjanjian( akta otentik) melepaskan hak istimewanya sebagaiman diatur dalam Pasal 1831 dan Pasal1832 angka I KUH Perdata

Sampai hari kedelapan sesudah peringatan (aanmaning) apabilapemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat ;Bahwa hal tersebut berarti bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan bagiPelawan/Pemohon Kasasi adalah berakhir manakala telah lewat 8 (delapan)hari setelah dilakukan Peneguran (aanmaning) ternyata Pelawan tidak pulamenggunakan haknya. (M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata.

Sedangkan putusan verstek yangdiberitahukan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat maka putusantersebut telah inkracht manakala telah dilakukan aanmaning dan telahlampau waktu 8 (delapan) hari setelah dilakukan aanmaning sehingga tidakdapat lagi dilakukan perlawanan ;Artinya adalah bahwa batas waktu Pelawan untuk mengajukan perlawananPelawan/Terbanding kini Pemohon Kasasi atas putusan verstek No.223/Pdt.G/2004/PN.Mks kepada Terlawan/Penggugat/Pembanding kiniTermohon Kasasi adalah berakhir hingga

8 (delapan) hari sesudahdilakukan (peneguran) aanmaning, sedangkan Pelawan / Tergugat /Terbanding kini Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan setelahditerimanya risalah pemberitahuan Putusan kepada Tergugat tanggal 23Maret 2005 melalui Lurah Malimongan Baru Kota Makasar yang diserahkantertanggal 28 Januari 2008 (terlampir) (vide putusan No.06/PDT/2009/PT.Mks) yang oleh Pelawan kemudian mengajukanperlawanan pada hari Rabu tanggal 06 Febuari 2008, mengingat bahwaatas putusan mana belum dilakukan aanmaning

dan belum lampau waktuselama 8 (delapan) hari setelah aanmaning sehingga masih dapat dilakukanperlawanan ;Hal tersebut jelas memberikan ketegasan bahwa atas waktu untukmengajukan perlawanan bagi Pelawan yang diberitahukan secara tidaklangsung adalah hingga dilampauinya masa 8 (delapan) hari setelahpeneguran (aanmaning), setelah itu putusan verstek dinyatakan inkracht.Dan bukannya menyatakan bahwa waktu mengajukan perlawanan adalahpada masa atau setelah dilakukan peneguran (aanmaning), sebagaimanatersirat

Aanmaning diperlukan apabila ada permintaan eksekusi olehPenggugat; Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa perkara aquo diputusverstek pada tanggal 3 Maret 2005, Risalah pemberitahuan putusandisampaikan pada tanggal 23 Maret 2005 melalui lurah Malimongan Baru,kota Makasar, tidak diadakan aanmaning sebagaimana dikehendaki olehPasal 196 HIR/207 RBg, sebab tidak ada permintaan eksekusi olehPenggugat asal kepada Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut belumberkekuatan hukum tetap, sehingga

Bahwa terhadap surat panggilan aanmaning tersebut, Pelawan telahmenolak secara tegas untuk menerimanya, karena aanmaning(Teguran) ditujukan secara jelas kepada PT. Greenmill SpinningInternaional (dahulu PT. Royal Cotton Indonesia) in casu TerlawanTermohon Esekusi bukan ditujukan kepada Pelawan. Sehingga dapatdipastikan, telah terjadi kesalahan (Salah Alamat/Sasaran) ataupunHalaman 2 dari 46 Putusan Nomor 179/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pstkekhilafan mengenai alamat dari PT.

Royal Cotton Indonesia) didalam surat panggilanaanmaning tersebut;Bahwa selanjutnya, atas salah alamat/salah sasaran aanmaning(peringatan) tersebut dan sebagai wujud itikad baik dari Pelawan,penolakan ataupun keberatan terhadap surat panggilan aanmaningtersebut, secara formal telah Pelawan sampaikan melalui kuasahukumnya Kantor Hukum Lontoh & Partners berdasarkan surat No:108/L&PSU/IX/16, tertanggal 20 September 2016 (selanjutnyadisebut sebagai Surat Penolakan Aanmaning !)

Royal Cotton Indonesia) yang ternyata merupakankediaman dari Pelawan;Bahwa namun demikian, terhadap surat penolakan aanmaning tersebut, Pelawan tidak mendapatkan respon ataupun jawaban dariKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karenanya, Pelawankembali mengirimkan surat lanjutan dari surat penolakan aanmaning, berdasarkan surat No:111/L&PSU/III/17, tertanggal 23 Maret 2017(Selanjutnya disebut sebagai Surat Penolakan Aanmaning II) yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang padapokoknya Pelawan kembali mempertanyakan tindak lanjut dari KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan suratpenolakan aanmaning Pelawan tersebut, dan Pelawan MOHONagar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

menahu serta tidak ada sangkut paut dengan perkara tersebut,sebagaimana yang dimaksud dalam surat panggilan aanmaning.

BUDI ASTUTI, oleh JurusitaPengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu melalui SURAT PANGGILANTEGORAN (AANMANING) No. 56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal12 November 2014 telah dipanggil secara resmi agar Ny.

BUDI ASTUTI (in CasuPELAWAN), oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitumelalui SURAT PANGGILAN TEGORAN (AANMANING)No.56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 6 Oktober 2016 telahdipanggil secara resmi agar Ny.

BUDI ASTUTI, oleh JurusitaPengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu melalui SURAT PANGGILANTEGORAN (AANMANING) No. 56/Eks.HT/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal12 November 2014 telah dipanggil secara resmi agar Ny.BUDIASTUTI untuk dapat hadir pada tanggal 26 November 2014 diPengadilan Negeri Jakarta Selatan.Dalam dalam Aanmaning tersebut seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT")

,telah dimintakan bantuan KetuaPengadilan Negeri Bogor untuk menegor dan mengundang PTROLIKA CATERINDO agar dapat hadir pada tanggal 12 Oktober 2016di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..Bahwa dalam Aanmaning tersebut seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") No. 209/2013 tertanggal2 Desember 2013 Jo.

BUDI ASTUTI (In Casu PELAWAN) untuk dapat hadir padatanggal 12 Oktober 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Bahwa Aanmaning tersebut, seraya menegor/mengingatkan(Aanmaning) agar melaksanakan kewajibannya (membayarhutangnya) sebagai pelaksanaan eksekusi atas kekuatan AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") No. 209/2013 tertanggal2 Desember 2013 Jo.

Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan tersebutdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengandikeluarkannya Penetapan aanmaning Nomor 299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel.,tanggal 14 Januari 2008 Jo. Relaas panggilan teguran (aanmaning) Nomor299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 30 Januari 2008 yang berisipemanggilan kepada Terlawan Il agar hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2008datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberiHal. 3 dari 18 hal.

Putusan No.3221 K/Pdt/2012teguran (aanmaning) agar Terlawan Il dalam tenggang waktu 8 (delapan)hari mau secara sukarela melaksanakan sendiri isi Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2007;.

Bahwa setelah Pelawan memepelajari dengan seksama peneguran(aanmaning) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, ternyatabaik Penetapan aanmaning Nomor 299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 14Januari 2008 Jo. Relaas panggilan teguran (aanmaning) Nomor299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Surat Panggilan Nomor08/Pen.Pdt/Del/2007/PN Sby., Jo. Nomor 098/2007/Eks. Jo.

Putusan No.3221 K/Pdt/2012Pemanggilan peneguran (aanmaning) kepada Terlawan Il agarmenyelesaikan kewajibannya dan/atau menyerahkan tanah dan bangunanGarden Hotel yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 1921 Surabaya;10.Bahwa fakta hukum tersebut diatas sangat mengejutkan bagi Pelawan,11karena ternyuata terdapat 2 (dua) buah Penetapan Eksekusi (aanmaning)dimana keduanya berdasarkan 2 (dua) buah Putusan hukum yang samasama telah berkekuatan hukum tetap yaitu:a.

Penetapan aanmaning Nomor 299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel, tanggal 14Januari 2008 Jo. Relaas panggilan teguran (aanmaning) Nomor299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 30 Januari 2008, dan;b. Surat Panggilan Nomor 08/Pen.Pdt/Del/2007/PN Sby., Jo. Nomor098/2007/Eks. Jo. Nomor 374/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst, tanggal 12Desember 2007;Dimana keduanya memiliki kesamaan sebagai berikut:a. Termohon Eksekusinya, samasama Terlawan Il;b.

1. mengabulkan permohonan pelawan I dan pelawan II2. menyatakan para pelawan I dan pelawan Ii adalah pelawan yang beritikad baik3. menyatakan mengangkat dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang no 04/Pen.Eks/2013 jo surat aanmaning atas putusan pengadilan negeri tangerang no 181/Pdt.G/2008/Pn.Tng tanggal 25 maret 2009 jo putusan pengadilan tinggi banten no 92/Pdt.G/2009/PT.BTN tanggal 5 januari 20104. menghukum terlawan kedudukannya sebagai Direktur PT BPR Molomitra Adil Jaya untuk

Bahwa objek perkara yang dalam Penetapan Pengadilan NegeriTangerang No.04/Pen.Eks/2013 jo Surat Aanmaning atas putusanPengadilan Negeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25Maret 2009 jo Putusan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BINtanggal 5 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RINo.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 Septeber 2007 yang menurutterlawan dilakukan dengan pelawan I dan Pelawan II ; 2.

atas putusan PengadilanNegeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25 Maret 2009jo putusan Pengadilan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BINtanggal 5 Januari 2010 jo putusan Mahkamah Agung = RINo.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010, sebelum perkarapermohonan perlawanan ini memiliki putusan akhir dengan putusanSela (putusan pendahuluan) yang menyatakan melakukan penundaanatas penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013jo Surat aanmaning atas putusan Pengadilan Negeri TangerangNo

Semua bukti yang diajukanterlawan dahulu penggugat/terbanding/pemohon kasasi adalahpalsu yang dilakukan oleh Susianto alias Totok ; Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013jo surat aanmaning atas putusan Pengadilan Negeri TangerangNo.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25 Maret 2009 jo PutusanPengadilan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BTN tanggal 5Januari 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1592/K/Pdt/2010tanggal 27 September 2010, sangat bertentangan dengan ketentuanhukum yang

I Pengadilan Negeri JakartaTimur No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG tanggal 14 Mei 2013, diberitanda TaLbA, fo scm tee en Sn15.Foto copy relas panggilan aanmaning II Pengadilan NegeriJakarta Timur No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG tanggal 13 Maret 2013,diberi tanda T14B ; 16.Foto copy relas aanmaning III No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG melaluimedia massa , diberi tanda T14C ;Bahwa buktibukti surat tersebut telah diteliti dan disesuaikandengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai cukup kecualialat bukti surat bertanda

Menyatakan mengangkat dan membatalkan penetapan PengadilanNegeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013 jo surat aanmaning atasputusan Pengadilan Negeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TINGtanggal 25 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi BantenNo.92/Pdt/2009/PT.BIN tanggal 5 Januari 2010 jo PutusanMahkamah Agung RI No.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010;4.

Bahwa dalam Penetapan Aanmaning a quo Terbantah hanya menyampaikankronologis data yang tidak didukung oleh rincian dokumen sehinggamembingungkan Pembantah;9.

Eksepsi Temporis (Daluwarsa);Pengajuan Bantahan Telah Lewat Waktu;Bahwa Pembantah mengajukan dan mendaftarkan Bantahan terhadapPenetapan Aanmaning Nomor 16/Eks.F/2011/PN Tk., tertanggal 14 Juni 2011,(Penetapan Aanmaning), tercatat di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang adalah pada tanggal 20 Juli 2011;Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Aanmaning yang juga telahditerima oleh Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telahmemberitahukan kepada Pembantah agar datang menghadap

KetuaPengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011,dengan maksud dan tujuaan memberi kesempatan kepada Pembantah untukHal. 7 dari 22 Putusan Nomor 265 K/Padt/2014memenuhi isi Penetapan Aanmaning dimaksud dalam waktu maksimal 8(delapan) hari, yakni selambatlambatnya pada tanggal 6 Juli 2011;10.Bahwa pemenuhan isi Penetapan Aanmaning dengan tenggang wakiu 811(delapan) hari adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 207 RBGyang merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku

Artinya yang dapat dibantah oleh paraTermohon Eksekusi hanyalah penetapan eksekusi, bukan penetapanaanmaning;26.Bahwa aanmaning bukan merupakan putusan ataupun penetapan pengadilanyang mengikat. Aanmaning hanyalah tindakan prosedural administratif darisuatu Pengadilan kepada Termohon eksekusi sebelum putusan dilaksanakanyang bersifat memperingatkan.

Sehingga menempatkan aanmaning sebagaiobjek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalil posita Pembantah adalahsangat keliru;27.Bahwa baik di dalam ketentuan hukum acara perdata kita (HIR untuk Jawa danMadura, dan RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura) maupun dalamUndangUndang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan UndangUndangKekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan satu ketentuanopun yangmembenarkan aanmaning dijadikan sebagai objek bantahan atau perlawanan.Sehingga Bantahan yang dilakukan Pembantah

SelanjutnyaHalaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI10.Pelawan diminta menandatangani kuasa aanmaning berupa kertas yangmasih kosong, belum ada tanda tangan siapapun.

Demikian pula kehadiranPelawan pada Aanmaning tanggal 10 Januari 2017 setelah Pelawanmencabut kuasa kepada Bapak Jerry Rampen, SH hanya untukmenegaskan bahwa Pelawan belum menerima pemberitahuan isiPutusan Mahkamah Agung, bukan untuk menerima aanmaning;Bahwa berdasarkan foto copy relaas pemberitahuan yang diperolehBapak Alexander Tampi, SH (Advokat pada Rampen Law Office)tanggal 9 Januari 2017 dari Bapak Herry Jurusita Pengadilan NegeriJakarta Pusat, pemberitahuan disampaikan pada tangal 22 Maret

) Nomor : 28/2015.Eks. pemberitahuan aanmaning sebanyak3 kali yaitu:1) Pemberitahuan aanmaning tertanggal 30 Nopember 2016 yang tidakmencantumkan nama jurusita yang memberitahukan, hanya NIP nyaSaja, tidak terdapat penjelasan apapun dalam pemberitahuantersebut, bertemu dengan siapa selain keterangan tempat dan waktuaanmaning : Selasa, tanggal 20 Desember 2016 jam 10.00.

Surat Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor28/2015.Eks. bisa dan telah dilakukan pada 2 (dua) alamat yangberbeda yaitu:1) pada alamat kuasa hukum :Paitra Office Tower, Floor 17, Suite1709 Jin. Jend. Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta Selatan(videBukti P11);2) pada alamat principal : Jalan Let.Jend. Suparpto No. 160 BlokANo. 10 Cempaka Baru, Jakarta Pusat (vide Bukti P4 dan 5);Sedangkan:B.

Tidak ada pemberitahuan ke alamatPelawan selaku prinsipal memenuhi ketentuan Pasal 390 ayat (1)HIR setelah tidak bertemu dengan Kuasa Hukum Pelawan dannyatanyata sampai hari ini, Pelawan tidak pernah menerimapemberitahuan isi putusan tersebut.Kalau pemberitahuan aanmaning bisa dilakukan ke alamat KuasaHukumdan ke alamat Pelawan, mengapa terhadap pemberitahuan isiputusan Mahkamah Agung tidak dilakukan hal yang sama.

Nomor 2323 K/Padt/20197.8.Menyatakan Penggugat/Pelawan adalah Penggugat/Pelawan yangberiktikad baik;Menyatakan Tergugat/Terlawan adalah Tergugat/Terlawan tidakberiktikad baik;Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.

., tanggal 11 Febuari 2016(bukti P2) juncto Putusan Kasasi Nomor 435 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P3) ditunda sampai menungguputusan Gugatan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde),Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.

., tanggal 11Febuari 2016 (bukti P2) juncto Putusan Kasasi Nomor 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P3) mengandungkekeliruan, Karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.

Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan AanmaningKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.,tertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tinggi Negeri kelas IABandar Lampung Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Tjk., batal demi hukumdan tidak dapat dilaksanakan;5. Menghukum Termohon Kasasi untuk mentaati putusan ini;6.

Nomor 2323 K/Padt/2019karena itu teguran/aanmaning yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Tanjungkarang merupakan pelaksanaan dari putusan yang telahberkekuatan hukum tetap yang secara hukum adalah sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BERNOFARMPHARMACEUTICAL COMPANY, tersebut harus