dipergunakan secara langsung dalam perencanaan,pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnyaatau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasinegara;Pasal 10Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 1/G/KI/2018/PTUNMDN(1)Lembagalembaga Negara dan Badanbadan Pemerintah Pusatmaupun Daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara danmenyelamatkan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aUndangundang ini.UNDANGUNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPANPasal 6(1)Penyelenggaraan kearsipan

secara nasional menjadi tanggung jawabANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. (2) Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawabpemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembagakearsipan provinsi.(3) Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawabpemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan olehlembaga kearsipan kabupaten/kota.Pasal 33Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yangmenggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai

G/2015/PA.Ptktanggal 30 Juli 2015 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyatadisebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugat telahmenyerahkan Surat Badan Perpustakaan, Kearsipan

dan Dokumentasi PropinsiKalimantan Barat Nomor 873.4/658/BPKD/Set.2 Tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Perceraian tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Propinsi Kalimantan Barat ;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makausaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Magjelis telahberusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumahtangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi

pada gugatannya serta mohonagar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masihaktif di depan sidang Penggugat telah menyerahkan Surat BadanPerpustakaan, Kearsipan

G/2015/PA.Ptktertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi Propinsi Kalimantan Barat ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkanoleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PontianakBarat , Kota Pontianak telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya di persidangan, ternyata cocok.

RUDI; Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya SantunanPengobatan Tahun 2006 Dinas PU PemprovKalbar; eee ee eeeeee10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan danEnergi Prov Kalbar tanggal 31 MeiTQUO je eae seme seme come = coos sees oes ome eee seme semeSurat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal19 Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS BadanKomunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah PemprovKalbar yang pernah mengajukan Biaya

dan kearsipan ProvinsiKalimantan Barat dan setelah uang tersebut cair26pada tanggal 8 Desember 2006 diambil oleh terdakwauntuk kepentingan pribaditerdakwa.

URAIAN JUMLAHDINAS PU1 Jamaluddin Saleh 6.193.100, 2 Nasran Amin 5.333.200, 3 Sudharmono Said 6.314.200, 4 Sudarman 6.525.500. 5 Nurmatisman,Amd 2.735.400,6 Tuti Mulyati 814.400, 7 Tuharni 2.357.100,Badan Komunikasi, Informasidan kearsipan.8 Rachmawati 3.034.300, 9 Syf lilies 1.630.300, Perhubungan danTelekomunikasi10 Drs. Prasetyo 5.364.500, Dinas Pertambangan dan Energi11 Trini Mulyati 5.166.100, Dinas Kesehatan 33 12 Ilham Syah 3.458.800, 13 Mahdalena 5.147.200, 14.

Komunikasi, Informasidan kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dan setelahuang tersebut cair pada tanggal 8 Desember 2006diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribaditerdakwa.

RUDI; Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya SantunanPengobatan Tahun 2006 Dinas PU PemprovKalbar; Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan danEnergi Prov Kalbar tanggal 31 Mei2010; Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19Mei 2010 tentang Daftar Nama PNS Badan Komunikasi,Informasi dan Kearsipan Daerah Pemprov Kalbar yangpernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov.Kalbar; Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TUDinas Sosial

YERAMEL Als RAMEL Anak dari ESROM pada waktu sekitar akhir bulanMaret 2010 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktuwaktu dalam tahun 2010 bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan GedungPepustakaan dan Kearsipan Kab. Malinau (Belakang Kantor Kodim 0910Malinau) Jl. Pusat Perkontoran, Kec. Malinau, Kab.

TITUS Als LABUK Anak dari TUBANG kepada saksi YAN NATARAls IYAN Anak dari THOMAS ENJCUK untuk dicairkan pembeli sehinggamendengar pembicaraan tersebut saksi Tanto Soerono Als Tek Cai Anak dariSatya Bahari langsung menawarkan diri untuk membeli kayu hasil hutan jenisulin tersebut dengan maksud akan digunakan untuk pembangunan proyek2gedung perpustakaan dan kearsipan Kab. Malinau yang terletak di JI. PusatPerkantoran, Kec. Malinau Kota, Kab.

No. 2570 K/Pid.Sus/201 1Tanto Soerono Als Tek Cai Anak dari Satya Bahari yaitu di lokasi pembangunangedung perpustakaan dan Kearsipan Kab. Malinau yang terletak di JI. Pusatperkantoran, Kab.

No. 2570 K/Pid.Sus/201 1gedung perpustakaan dan kearsipan Kab. Malinau yang terletak di JI. PusatPerkantoran, Kec. Malinau Kota, Kab.

Yeramel Als Ramel Anak dari Esrom sudahmengirim kayu jenis Ulin lagi dan menanyakan mengenai pembayaranpembelian kayu Ulin + 6 M tersebut yang sudah berada di lokasi proyek saksi6Tanto Soerono Als Tek Cai Anak dari Satya Bahari yaitu di lokasi pembangunangedung perpustakaan dan Kearsipan Kab. Malinau yang terletak di JI. Pusatperkantoran Kab.

YERAMEL Als RAMEL Anak dari ESROM pada ENJCUK pada waktu sekitarakhir bulan Maret 2010 bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan GedungPerpustakaan dan Kearsipan Kab. Malinau (Belakang Kantor Kodim 0910 Malinau)Ji. Pusat Perkantoran Kec. Malinau Kota Kab.

YERAMELAls RAMEL Anak dari ESROM pun menjawab dengan mengatakan segitulahharganya dan akhirnya saksit TANTO SOERONO Als TEK CAT Anak dari SATYABAHARI menyetujui tawaran tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa II.YERAMEL Als RAMEL Anak dari ESROM Ya, kamu bawa ajalah ke lokasiproyek pembangunan gedung perpustakaan dan kearsipan dibelakang kantor kodimitu. Selanjutnya terjadilah kesepakatan jual beli kayu jenis ulin tersebut antaraterdakwa I.

YERAMELAls RAMEL Anak dari ESROM pun menjawab dengan mengatakan segitulahharganya dan akhirnya saksi TANTO SOERONO Als TEK CAI Anak dari SATYABAHARI menyetujui tawaran tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa II.YERAMEL Als RAMEL Anak dari ESROM Ya, kamu bawa ajalah ke lokasiproyek pembangunan gedung perpustakaan dan kearsipan dibelakang kantor kodimitu. Selanjutnya terjadilah kesepakatan jual beli kayu jenis ulin tersebut antaraterdakwa I.

TITUS alias Labuk anak dari TUBANG dansaksi TANTO SOERONO alias TEK CAI anak dari SATYA BAHARImendengar pembicaraan tersebut dan langsung menawarkan diri untukmembelinya ;Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bahwa kayu ulin tersebut dijualdengan harga Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dankayu tersebut di minta diantar ke lokasi pembangunan proyek gedungperpustakaan dan kearsipan Kabupaten Malinau ;Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2010 terdakwa Il.

TITUS alias Labuk anak dari TUBANG dan saksi mendengarpembicaraan tersebut dan langsung menawarkan diri untuk membelinya ;Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bahwa kayu ulin tersebut dijualdengan harga Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dankayu tersebut di diantar ke lokasi pembangunan proyek gedungperpustakaan dan kearsipan Kabupaten Malinau ;Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2010 saksi YAN NATAR aliasTYAN anak dari THOMAS ENJCUK menghubungi saksi bahwa kayu ulinyang

PertanahanKota Singkawang Nomor 05/600.61.72/III/2014 tanggal 13 Maret2014 perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan tidak punyakualitas untuk digugat karena bukanlah merupakan sebuahKeputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya sebuah suratdinas biasa (umum) yang merupakan sarana komunikasi Pejabatdi Lingkungan BPN R.I kepada perorangan atau badan hukum diluar Instansi.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah DinasDan Tata Kearsipan

Naskah Dinas Lainnya. nnn nonoPada halaman 39 (Lampiran 2) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang TataNaskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia disebutkan Jenis Naskah KorespondensiEkstern, yang berbunyi :0nn nn nnnnn nnn nnn one nnnnsJenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam,yaitu Surat Dinas. 732 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnna.Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan

Hal ini sangat berbeda dengan Penetapan/Keputusan sebagaimanatertuang pada halaman 20 (Lampiran 2) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009Tentang Tata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di LingkunganBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi :Naskah Dinas Penetapan/KeputusanJenis Naskah Dinas Penetapan hanya ada satu macam, yaituA Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia1) Pengertian 2222222 nnn nn nnn nnn neem enna nnn nnKeputusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan) dan Pasal 2angka 2 (dua) diatas dan sesuai dengan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2009Tentanglata Naskah Dinas Dan Tata Kearsipan Di LingkunganBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, objek gugatanadalah bukan penetapan tertulis, tidak berisi tindakan hukum atauyang menimbulkan akibat hukum bagi tergugat, terlebih lagi objekgugatan aquo adalah bersifat umum sebagaimana surat dinas lainnya,yaitu. berupa

Naskah Dinas Lainnya;Pada halaman 39 (Lampiran 2) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata NaskahDinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalHalaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2016Republik Indonesia disebutkan Jenis Naskah Korespondensi Ekstern, yangberbunyi:Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaituSural Dinas;a.

Wewenang PenandatangananSurat Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan lingkup tugas, fungsi,wewenang, dan tanggung jawabnya;Hal ini sangat berbeda dengan Penetapan/Keputusan sebagaimanatertuang pada halaman 20 (Lampiran 2) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, yang berbunyi:Naskah Dinas Penetapan/Keputusan;Jenis Naskah Dinas Penetapan hanya ada satu macam

Naskah Dinas Lainnya,Dan pada Halaman 39 (Lampiran 2) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata NaskahDinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, yang berbunyi:2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas);Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam,yaitu Surat Dinas;a.

Wewenang Penandatanganan;Surat Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan lingkup tugas,fungsi, weweneng, dan tanggung jawabnya,Hal ini sangat berbeda dengan Penetapan/Keputusan sebagaimanatertuang pada halaman 20 (Lampiran 2) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, yang berbunyi:2.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum;Perlu digarisbawahi pada nomor 9 (sembilan) Pasal 1 (satu) dan nomor 2(dua) Pasal 2 (dua) di atas, di mana sesuai Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, objek gugatan adalah bukan penetapantertulis, tidak berisi tindakan hukum atau yang menimbulkan akibat hukumbagi

tertanggal 30 November 2005;Bahwa terhadap surat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2018, Tergugat II telahmenjawab secara lisan, bahwa berkas/dokumen terkait penerbitan KutipanAkta Perkawinan Nomor 185/2005 antara Widodo Widjaja dengan YusniOrient tertanggal 30 November 2005 sudah dikirimkan ke Dinas Arsip danPerpustakaan;Bahwa berdasarkan jawaban Lisan tersebut Tergugat II telah berkirim suratke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasi No.470/42/Disdukcapil/2018 Perihal Permohonan

Pencarian Berkas AktePerkawinan;Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Il Nomor: 470/42/Disdukcapil/2018Perihal Permohonan Pencarian Berkas Akte Perkawinan yang ditujukankepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasitelah dijawab oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PemerintahKabupaten Bekasi, yang pada intinya menyatakan bahwa RegisterAkte Perkawinan No. 185/2005 (S1917) atas nama Widodo Widjajadengan Yusni Orient yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2005Hal. 3 Putusan

Tng.11.12.13.14.15.tidak disimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KabupatenBekasi (terlampir);Bahwa surat Penggugat tertanggal 07 Mei 2018, setelah mendapatkanpenjelasan secara lisan dari Tergugat Il, maka pada tanggal 21 Mei 2008,Penggugat juga melakukan permohonan pengecekan ke Dinas Kearsipandan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Mei 2018dengan bertemu langsung, dan Penggugat mendapatkan informasi bahwaRegister Akte Perkawinan No. 185/2005 (S1917) atas nama WidodoWidjaja

dengan Yusni Orient yang diterbitkan pada tanggal 30Nopember 2005, tidak disimpan di Dinas Kearsipan dan PerpustakaanPemerintah Kabupaten Bekasi (copy terlampir), karena terakhir DinasKearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasi, menerimaberkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasiadalah berkas tahun 2000.Bahwa terhadap surat Penggugat tertanggal 7 Mei 2018 tersebut TergugatIl, akhirnya pada tanggal 23 Mei 2018 telah menanggapinya dengan SuratNomor 470/444/Disdukcapil

Tng.10.Ba12.13.Foto copy dari foto copy Surat dari Dinas Kearsipan dan PerpustakaanKabupaten Bekasi perihal Surat Permohonan Pencarian Berkas AktaPerkawinan nomor 185/2005 (S1917) tanggal...

Pasal 8 Undangundang itu semua yang berkaitan denganarsip yaitu berkaitan pula dengan undangundang kearsipan UndangundangAZ Tahun 2009 ;~22nnn eee nnn nnn cence nce e eee cnn eee nnnnnnnennnnsHalaman23dari39, Put.

itu maka ikut Inpres No. 9Tahun 2015 Inprestentang Komunikasi Publik maka setiap pelaksanaan kegiatan yang bolehsampai kepada masyarakat itu foto kegiatan tempatnya narasi singkat ;Bahwa yang disampaikan kepada masyarakat adalah ringkasannya sajasedangkan dokumen secara keseluruhan keuangan pada tahun berjalan itumasuk yang dikecualikan sebagaimana diatur di undangundang keuangan ; Bahwa dokumen sesuai dengan amanat Pasal 8 Undangundang KIP Nomor14 Tahun 2008 itu harus sesuai dengan Undangundang kearsipan

Undangundang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, di UndangundangKearsipan itu Pasal 44 menjelaskan bahwa yang berhak untuk memberikanmenutup akses memberikan akses menyatakan arsip terjaga dinamis dansebagainya itu membuat arsip harus memberikan termasuk yang berhaksegala sesuatunya tentang arsip itu lembaga pelaksana, andaikatamemberikan sama dengan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPKHalaman25dari39, Put.

Dan yang mohon kepada yang buat arsip itu karenaUndangundang kearsipan mengatur seperti itu karena Undangundang KIPmemberikan amanat yang terkait dengan kearsipan tetap mengikuti undangundang kKe@arSIiP@n ; 29292 n2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenaBahwa untuk organisasi undangundang mengatur organ organ siapa ajadan ketika diterima penerimaan anggaran APBD maka dia posisinya sebagaibadan publik harus membuka apa yang dibuka itu, tetapi kalau penerimanyapribadi menyangkut rekening pribadi maka Pasal

Perkara No. : 3/G/KI/2019/PTUN.SBYBahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 bisa jadi informasi kalaumenurut undangundang ini yang ditaruh di website harus dibuatkanpertimbangan tertulis, kalau di mejanya pimpinan hanya boleh dilihat kalau difoto tidak boleh, tidak boleh dibuatkan petimbangan tertulis tidak boleh tidaksama sekalipun dikecualikan dibuatkan uji KonsekuensI ; Bahwa Undangundang Pasal 8 terkait dengan kearsipan ikut Undangundang kearsipan, Pasal 44 Undangundang kearsipan itu yang

PUTUSANNomor 242/Pdt.G/2019/PA.SSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhnkan putusancerai gugat antara :Hadijah Kalam binti Abdulrahim Kalam, tanggal lahir 11 Maret 1972, umur 47tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur SipilNegara (ASN) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaTidore Kepulauan, tempat tinggal di Belakang RSUD Kota Tidore,RT.005/RW.002

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.SS,tanggal 23 Desember 2019 dan tanggal 13 Januari 2019, yang dibacakan diHimn 3 dari 11 Hlmn.Putusan No.242/Pdt.G/2019/PA.SSdalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Kota Tidore Kepulauan, telah mendapatkan izindari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuaiSurat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor041/177/20/2019, tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihatiPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak

M.RUDI;Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun 2006Dinas PU Pemprov Kalbar;Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi ProvKalbar tanggal 31 Mei 2010;Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang Daftar NamaPNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah PemprovKalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKD Prov.

No. 676 K/Pid.Sus/201210.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi ProvKalbar tanggal 31 Mei 2010;Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang DaftarNama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan DaerahPemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKDProv.

No. 676 K/Pid.Sus/201210.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang DaftarNama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan DaerahPemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKDProv. Kalbar;Surat Permohonan Bantuan Biaya Pengobatan Kabag TU DinasSosial dan Pemberdayaan Masyarakat Prov.

RUDI;Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan PengobatanTahun 2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan EnergiProv Kalbar tanggal 31 Mei 2010;Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang DaftarNama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan DaerahPemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan keBKD Prov.

M.RUDI;Daftar Rekapitulasi Permintaan Biaya Santunan Pengobatan Tahun2006 Dinas PU Pemprov Kalbar;Daftar Urut Kepangkatan PNS Dinas Pertambangan dan Energi ProvKalbar tanggal 31 Mei 2010;Surat Pernyataan Sekretaris Badan Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi Pemprov Kalbar tanggal 19 Mei 2010 tentang DaftarNama PNS Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan DaerahPemprov Kalbar yang pernah mengajukan Biaya Pengobatan ke BKDProv.

tersangka dalam berkas terpisah) melalui alatkomunikasi Handphone yang inti pembicaraan tersebut,saksi Yeramel Als Ramelmenawarkan kayu milik salah satu keluarganya yaitu saksi Titus Als Labuk (diajukansebagai tersangka dalam berkas terpisah) kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli sehinggamendengar pembicaraan tersebut saksi Tanto Soerono Als Tek Cai langsung menawarkandiri untuk membeli kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan maksud akan digunakan untukpembangunan proyek gedung Perpustakaan dan Kearsipan

pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Witesaksi Tanto Soerono Als Tek Cai kembali didatangi terdakwa saat saksi Tanto Soerono AlsTek Cai sedang berada di rumahnya lalu diberitahu bahwa saksi Yeramel Als Ramel sudahmengirimkan kayu jenis Ulin lagi dan menanyakan mengenai pembayaran pembelian kayujenis Ulin sebanyak lebih kurang 6 M3 (enam meter kubik) tersebut yang sudah beradadilokasi proyek saksi Tanto Soerono Als Tek Cai yaitu di lokasi pembangunan gedungPerpustakaan dan Kearsipan

tersangka dalam berkasterpisah) melalui alat komunikasi Handphone yang inti pembicaraan tersebut,saksi YeramelAls Ramel menawarkan kayu milik salah satu keluarganya yaitu saksi Titus Als Labuk(diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) kepada terdakwa untuk dicarikan pembelisehingga mendengar pembicaraan tersebut saksi Tanto Soerono Als Tek Cai langsungmenawarkan diri untuk membeli kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan maksud akandigunakan untuk pembangunan proyek gedung Perpustakaan dan Kearsipan

PemdaKab.Malinau yang terletak di Jl.Pusat Perkantoran.Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnyadibelakang kantor Kodim 0910 Malinau dan dengan perantaraan terdakwa akhirnya saksiTanto Soerono Als Teka cai menyetujui pembelian kayu hasil hutan jenis Ulin tersebutdengan harga Rp.2.200.000, (dua juta duaratus ribu) per kubik dengan kesepakatan bahwakayu tersebut diterima oleh saksi Tanto Soerono Als Tek Cai dilokasi proyek pembangunangedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau,selanjutnya sekitar akhir

Kutipan AktaPerkawinan Nomor 185/2005 antara Widodo Widjaja (Penggugat) denganYusni Orient (Tergugat l) tertanggal 30 November 2005;Bahwa terhadap surat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2018, Tergugat II telahmenjawab secara lisan, bahwa berkas/dokumen terkait penerbitan KutipanAkta Perkawinan Nomor 185/2005 antara Widodo Widjaja dengan YusniOrient tertanggal 30 November 2005 sudah dikirimkan ke Dinas Arsip danPerpustakaan;Bahwa berdasarkan jawaban Lisan tersebut Tergugat II telah berkirim suratke Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasi No.470/42/Disdukcapil/2018 Perihal Permohonan Pencarian Berkas AktePerkawinan;Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT BTN10.11.12.13.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Il Nomor: 470/42/Disdukcapil/2018Perihal Permohonan Pencarian Berkas Akte Perkawinan yang ditujukankepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasitelah dijawab oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PemerintahKabupaten Bekasi, yang pada intinya menyatakan bahwa

Register AktePerkawinan No. 185/2005 (S1917) atas nama Widodo Widjaja denganYusni Orient yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember 2005 tidakdisimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi(terlampir);Bahwa surat Penggugat tertanggal 07 Mei 2018, setelah mendapatkanpenjelasan secara lisan dari Tergugat Il, maka pada tanggal 21 Mei 2008,Penggugat juga melakukan permohonan pengecekan ke Dinas Kearsipandan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Mei 2018dengan bertemu

langsung, dan Penggugat mendapatkan informasi bahwaRegister Akte Perkawinan No. 185/2005 (S1917) atas nama WidodoWidjaja dengan Yusni Orient yang diterbitkan pada tanggal 30 Nopember2005, tidak disimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PemerintahKabupaten Bekasi (copy terlampir), karena terakhir Dinas Kearsipan danPerpustakaan Pemerintah Kabupaten Bekasi, menerima berkas dari DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah berkas tahun2000.Bahwa terhadap surat Penggugat tertanggal

Penggugat II);Keputusan Nomor 1442 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat PadaKomisi Pemberantasan Korupsi atas nama Giri Suprapdiono yangmenggantikan Penggugat sebagai Direktur Pendidikan dan PelayananMasyarakat;Keputusan Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon Ill Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yangmenggantikan Penggugat II sebagai Kepala Bagian Kearsipan

Keputusan Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon Ill Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yangmenggantikan Penggugat Il sebagai Kepala Bagian Kearsipan danAdministrasi Perkantoran,;. Keputusan Nomor 1426 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentangTata Cara Mutasi Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi:4.

II);2.4 Keputusan Nomor 1442 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018Tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan dan PelayananMasyarakat Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama GiriSuprapdiono yang menggantikan Penggugat sebagai DirekturPendidikan dan Pelayanan Masyarakat;2.5 Keputusan Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon IIl PadaKomisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yangmenggantikan Penggugat Il sebagai Kepala Bagian Kearsipan

Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Honorer DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu denganpenghasilan sejumlanh Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah) setiap bulannya;7. Bahwa keluarga Pemohon' dan orang tua calon suami anakPemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidakada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnyapernikahan tersebut;8. Bahwa suami Pemohon yang bernama H.

bahwa : Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka ; Keduanya telah bertunangan sejak bulan 1 bulan yang lalu,hubungan keduanya sudah sedemikian erat ; Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaanbaik dari pihak Pemohon maupun pihak keluarga calon suam ; Calon suami anak Pemohon siap menikah dan siap menjadisuami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calonsuami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetapsebagai Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

yakni hubungananak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sudah sulit untukdipisahkan; Bahwa anak Pemohon dan calon suami menghendaki segeradilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaaan, dan orang tuamasingmasing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawabterkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akanmelangsungkan perkawinan; Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaansebagai Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

UndangUndang untukmelangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izindari Pengadilan Agama ;Penetapan No. 70/Pdt.P/2020/PA.Blcn. tanggal 30 Januari 2020. 10Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anakPemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 3 tahun,hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telahbersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentukrumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon telah bekerjasebagai Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bahwa lebih lanjut ditegaskan sebagai dasar pengecualian atasInformasi yang Dikecualikan, yakni UU KIP dan UndangUndangHalaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnyadisebut UU Kearsipan), beserta penjelasannya, sebagai berikut: Pasal17 hurufb, hurufd, hurufe angka1 dan angka 3, hurufhangka 3, hurufi, huruf j UU KIPSetiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiapPemohon Informasi Publik untuk mendapatkan InformasiPublik, kecuali

Pasal 44 ayat (1) hurufb, hurufd, hurufe, hurufh,dan huruf iUU Kearsipan(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip denganalasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:b. mengganggu kepentingan pelindungan hak ataskekayaan intelektual dan pelindungan dari persainganusaha tidak sehat;d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yangmasuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dani. mengungkap memorandum atau suratsurat

Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutupsebagaimana dimaksud pada ayat (1).e.

asetvital milik negara;3) Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN KKKS yangtertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum;4) Dapat disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawabuntuk melakukan intimidasi, pemerasan, penipuan dan/atau okupasiaset oleh pihak yang tidak berhak;5) Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.Menimbang, Bahwa dasar hukum pengecualian atas Informasi yangDikecualikan diatur dalam UndangUndang KIP dan UndangUndang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan

Pasal 44 ayat (1) hurufb, hurufd, huruf e, hurufh, dan hurufi UU Kearsipan(2)Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat:b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektualdan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategoridilindungi kerahasiaannya;merugikan ketahanan ekonomi nasional;mengungkapkan rahasia atau data pribadi; danmengungkap memorandum atau suratsurat

Ketua Pengadilan Agama WatamponeDi WatamponeDengan Hormat,Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaanPNS (Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah KabupatenBone), tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebutPemohon I.PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaanDirektur PT.

/Pdt.G/2019/PA.Bko.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:weeeeees ,umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Merangin), tempattinggal di Jalan Pendidikan, RT. 020, RW. 003, KelurahanPemartang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten

Bahwa dikarenakan Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil(Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Merangin) yang dalam mengajukangugatan cerai harus melampirkan Surat Izin Atasan Penggugat, sesuaidengan Surat Izin Cerai yang di keluarkan oleh Bupati Merangin denganNomor 806/1170/BKPSDMD/PPSDM.3/2018, tanggal 12 November 2018;10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkup pemerintahanHalaman 4 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdidaerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala BidangPengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan KearsipanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kab.Buton Utara; 220 0= nnn non noe nnn nnn nnn non nnn ncnnn. Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannyaObjek Sengketa oleh Tergugat yaitu : a.

diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara Nomor : Sk.821.12.2/Mn/24811 Tanggal 30Nopember 1990 ; 202 22 222 222 22222Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkupPemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai KepalaBidang Pengolahan Layanan, Pelestarian dan PembinaanHalaman 7 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.KdiKearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

/PTUN.KdiBahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,melalui KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiTenggara, Nomor : SK.821.12.2/MN/24811, tanggal 30 November 1993 ;Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnyaobjek sengketa a quo bertugas dilingkup pemerintahan daerah KabupatenButon Utara sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan, Pelestarian danPembinaan Kearisipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bahwa lebih lanjut ditegaskan sebagai dasar pengecualian atasInformasi yang Dikecualikan, yakni UU KIP dan UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnyadisebut UU Kearsipan), beserta penjelasannya, sebagai berikut:Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, huruf hangka 3, huruf i, huruf UU KIPSetiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiapPemohon Informasi Publik untuk mendapatkan InformasiPublik, kecuali:b.Informast Publik yang apabila dibuka dan diberikankepada

Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutupsebagaimana dimaksud pada ayat (1).e.

pengamanan BMN KKKS yangtertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum;Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.4) Dapat disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawabuntuk melakukan intimidasi, pemerasan, penipuan dan/atau okupasiaset oleh pihak yang tidak berhak;5) Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.Menimbang, Bahwa dasar hukum pengecualian atas Informasi yangDikecualikan diatur dalam UndangUndang KIP dan UndangUndang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i VU Kearsipan(2) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat:Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektualdan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategoridilindungi kerahasiaannya

Pasal 44 ayat (2) UU Kearsipan(3) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimanadimaksud pada ayat (1);Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 UU KIP disebutkan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujiantentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksamadan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikanuntuk diakses oleh setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisioner pada