Ditemukan 1035 data
175 — 48
Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :- Surat Direktur PT Samudera Wisata Indah Nomor : P-286/HWI/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pencatatan PK F BUPELA-SBSI PT.
.- Surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga Nomor : 560/908/2012 tanggal 09 Agustus 2012 perihal Pembatalan Pencatatan PK BUPELA SBSI.- Berita Acara Penyelesaian (Mediasi) hubungan Indistrial secara Triparti tanggal 04 Oktober 2012.- Surat Tanda Bukti Pencatatan yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan bukti Pencatatan Nomor : 02/DINSOSNAKER/V/2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga atas nama Sanggaraja Sitompul
TAMBUNAN bahwa F.BUPELA SBSI illegalkarena pencatatan sudah dibatalkan/dicabut mendengar hal tersebut saksi BINSARTAMBUNAN marahmarah dan pada saat itu juga 13 (tiga belas) orang anggota FBUPELA SBSI PT.
pencatatan PK (Pengurus Komisariat)F.BUPELA SBSI No. 02/DINSOSNAKER/2012 tanggal 28 Juli2012 ;Bahwa setelah saksi menerima dan membaca surat pembatalan PK(Pengurus Komisariat) F.BUPELA SBSI tersebut lalu saksi berangkatke kantor DPC F.BUPELA SBSI Sibolga Tapanuli Tengah untukmenemui Ketua DPC F.BUPELA SBSI Sibolga Tapanuli Tengah yangbernama BINSAR TAMBUNAN~ dengan maksud untukmenyampaikan surat pengunduran diri dari anggota F.
SamuderaWisata Indonesia, 14 orang anggota F.BUPELA SBSI PT.
dari adanya pemberitahuan dariPK F.BUPELA SBSI PT.
tanda bukti pencatatan nomor : 01/Dinsos/III/2010 tanggal 12 April 2010 dan Keputusan Kongres 2F.BUPELA SBSI tanggal 28 Agustus 2008 ;Bahwa berdasarkan SK DPP F.BUPELA SBSI nomor : 007/DPPF.BUPELA/SBSI/VI/2012 dibentuklah susunan dewan pengurus cabangF.BUPELA SBSI Sibolga Tapanuli Tengah PT.
93 — 34
Nomor 100/Pid.B/2016/PN Sbgmengatakan bahwa Organisasi FKUI SBSI yang diketuai oleh saksi korban KharlesPakpahan adalah organisasi legal sambil Terdakwa menunjukkan buktibukti tentangkeilegalan FKUI SBSI tersebut, dan saat itulah Terdakwa mengajak saksi SaprijalSimbolon, Toni Sihite dan Hottua Habeahaan agar bergabung dengan SBSI (SerikatBuruh Seluruh Indonesia), sehingga akibat perbuatan Terdakwa, kehormatan serta namabaik saksi menjadi tercemar.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
yang Terdakwa ikuti dansetelah sampai di lokasi tersebut, kami menjumpai beberapa KaryawanPerusahaan PT.Nauli Sawit Pulo Pane antara lain Hapian Saruksuk, SaprijalSimbolon, Toni Sihite dan Hottua Habeahan dan pada saat berbincangbincang mereka bertanya mana yang benar antara FKUI SBSI dan SBSI?
dan Alinafiah Siregar menjelaskan bahwa FKUI SBSI tidak boleh bergerakdisektor Perkebunan lalu Terdakwa menceritakan kekecewaan Terdakwasewaktu bergabung dengan dengan FKUI SBSI dan pada saat itu Terdakwaada mengatakan bahwa organisasi FKUI SBSI yang dipimpin oleh KarlesPakpahan Ilegal;e Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa Organisasi FKUI SBSI Illegalhanya berdasarkan Surat Edaran Muktar Pakpahan; Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut Terdakwa sendiri tidak yakin ataumasih ragu;e Bahwa tujuan Terdakwa
mengatakan Organisasi FKUI SBSI adalah Iegalagar kawan karyawan tidak memilih organisasi yang salah;e Bahwa Terdakwa bergabung dengan Organisasi SBSI sejak tahun 2014;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN SbgBahwa Terdakwa tidak ada ijin resmi dari Organisasi SBSI untuk melakukansosialisasi;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi tentang OrganisasiFKUI SBSI ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli TengahBahwa ucapan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;Menimbang
Dan setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwamenjumpai beberapa Karyawan Perusahaan PT.Nauli Sawit Pulo Pane antara lainHapian Saruksuk, Saprijal Simbolon, Toni Sihite dan Hottua Habeahan dan pada saatberbincangbincang mereka bertanya mana yang benar antara FKUI SBSI dan SBSI?
Terbanding/Penggugat I : Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, SH,.MA
Terbanding/Penggugat II : Andi Naja FP Paraga
45 — 19
Pembanding/Tergugat : Koperasi Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG SBSI),
Terbanding/Penggugat I : Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, SH,.MA
Terbanding/Penggugat II : Andi Naja FP ParagaBahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalahkepemilikan dan pengosongan Tanah dan Bangunan Gedung diatasnyamilik Penggugat (SBSI) atas nama Tergugat, yang beralamat di JalanCipinang Muara Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, yang saat iniHal.2 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 591/PDT/2018/PT.DKIdikuasai oleh Tergugat, bersama DEN KSBSI, FKUI SBSI, Fnikeuba SBSI,FKIKES SBSI, Fhukatan SBSI, Fgarteks SBSI, FPE SBSI, FkamiparhoSBSI dan Fesdikari SBSI ;Bahwa adapun objek sengketa
hukum Para Tergugat; Menyatakan bahwa tindakan Tergugat (DEN KSBSI), Tergugat II(FKUI SBSI), Tergugat III (F Nikeuba SBSI), Tergugat IV (FSB HukatanSBSI), Tergugat V (FGarteks SBSI), Tergugat VI (FSB Kamiparho SBSI)Tergugat VII (FPE SBSI), Tergugat VIII (F Kikes SBSI), Tergugat IX (FLomenik SBSI), Tergugat X (Fesdikari SBSI), dan Tergugat XI (KopagSBSI), dengan masih menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, MarsSBSI dan Tri Dharma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakanpelanggaran Hak Cipta, yang
merupakan pelanggaran hukum; Menyatakan melarang Tergugat (DEN KSBSI), Tergugat Il (FKUISBSI), Tergugat Ill (F Nikeuba SBSI), Tergugat IV (FSB Hukatan SBSI),Tergugat V (FGarteks SBSI), Tergugat VI (FSB Kamiparho SBSI)Tergugat VII (FPE SBSI), Tergugat VIII (F Kikes SBSI), Tergugat IX (FLomenik SBSI), Tergugat X (Fesdikari SBSI), dan Tergugat XI (KopagSBSI), dengan masih menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, MarsSBSI dan Tri Dnarma SBSI;Hal.4 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 591/PDT/2018/PT.DKI11.12.13.14.15
dan mewajibkan Tergugatmengembalikan Sertifikat asli kepada Penggugat;Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini perlu dilakukanrevindicatoir beslag;Bahwa karena kekuatan bukti yang sudah tidak terbantahkan, adalah jugapatut dn adil bila Pengadilan memutuskan putusan ini, Serta merta dapatmenjalankan dan memerintahkan Tergugat beserta DEN KSBSI, FKUISBSI, Fnikeuba SBSI, FKIKES SBSI, Fhukatan SBSI, Fgarteks SBSI, FPESBSI, Fkamiparho SBSI dan Fesdikari SBSI untuk mengosongkan tanahdan bangunan
, Fnikeuba SBSI, FKIKES SBSI, Fhukatan SBSI, FgarteksSBSI, FPE SBSI, Fkamiparho SBSI dan Fesdikari SBSI untukmengosongkan tanah dan bangunan gedung diatasnya yang terletak diHal.5 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 591/PDT/2018/PT.DKIJalan Cipinang Muara Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur danmenyerahkannya kepada Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslag) atastanah dan gedung yang ada di Jalan Cipinang Muara Nomor 33Jatinegara, Jakarta Timur in casu Objek sengketa
Pembanding/Tergugat : Suyadi Diwakili Oleh : Samlis, SH.
Terbanding/Tergugat : Suyadi
Terbanding/Penggugat I : Prof.Dr.Muchtar B Pakpahan, SH.MA.
Terbanding/Penggugat II : Irwansyah
Turut Terbanding/Penggugat I : Prof.Dr.Muchtar B Pakpahan, SH.MA.
28 — 21
dimohonkan banding tersebut sehingga selengkapnya sbb:
- Menolak eksepsi Tergugat;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai wakil organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI
Bahwa SBSI terdiri dari beberapa sektor atau Federasi (FSBSI, FIKEP SBSI,FPPK SBSI, FTNP SBSI, FBKN SBSI, FFASN SBSI, FMIG SBSI). Yangdalam gugatan ini ada FSBSI dan FIKEP SBSI, dan federasi tersebut terdiridari beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan di setiap DPC terdiridari beberapa Pengurus Komisariat (PK). Salah satu adalah DPC FIKEPSBSI Berau, yang di DPC FIKEP SBSI Berau salah satu PKnya adalah PKSBSI PT Dwipa;. Bahwa ART (Anggaran RumahTangga) SBSI Pasal 12 ayat (7) a.
Tahun2017, DPC SBSI Berau dimekarkan menjadi DPC FIKEP SB SI Berau, FTNPSBSI Berau DPC FPPK SBSI Berau sesuai surat Nomor 008/Ed/DPCSBSI/XI/2016. Berdasarkan SK Nomor 012/SK/DPP FIKEP/SBSI/1/2018Penggugat Sdr. Irwansyah dipercayakan menjadi Ketua DPC FIKEP SBSIBerau. Paralel dengan Ketua Umum di tingkat DPP, maka Ketua DPCbertugas bertindak mewakili organisasi ke dalam dan ke luar organisasi;.
Dari Jumlah tersebut hak organisasi adalah Rp476.742.461,00(empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empatratus enam puluh satu);Bahwa uang tersebut tidak ditransfer dan atau tidak ada ditransferkerekening DPP SBSI sesuai Pasal 27 ayat (6) ART SBSI.
KalaupunTergugat merasa berhak teruS mengurus, tetapi tidak ada pembagiansebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) ART SBSI;Bahwa seharusnya hak organisasi SBSI adalah 10% dari 20% ataudibulatkan 50% dari jumlah Rp476.742.461,00 adalah sebesarRp238.371.230,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluhsatu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) hak organisasi yakni DPP SBSI danDPC FIKEP SBSI Berau, Kemudian yang Rp238.371.230,00 lagi masihharus dibagi dua oleh Tergugat dengan menyerahkan
Dwipa (PK SBSI PT.Dwipa) merupakan Anggota SBSI dengan menunjukan tanda pencatatandi Dinas SBSI PT. Dwipa;. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada poin 4 dan poin 5 Tergugattolak oleh karena tidak benar, yang benar Tergugat adalah merupakanKetua Pengurus Cabang Federasi Buruh Indonesia Kab. Berau (DPC FBIKab. Berau) yang mempunyai AD/ART sendiri dan bukan AD/ART SBSIsehingga Tergugat tidak ada hubungan hukum;.
Dalam eksepsi:
Dalam Pokok Perkara:
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petaling Mandra Guna, denganNomor 560.6/03/PKF.HUKATAN SBSI/PTPMG/VII/2015;Tanggal 14 Agustus 2015 : Korwil KSBSI Jambi bersama dengan KetuaPK F HUKATAN SBSI PT. Petaling Mandra Guna Sdr.
KorwilKSBSI Jambi dan PK F HUKATAN SBSI PT.
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan pelanggaran hukum;Halaman 9 dari 17 hal.Put.Nomor 914 k/Pdt.SusPHI/2017e Menyatakan melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI untuk menggunakan
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia milik MuchtarPakpahan (SBSI) disebut SBSI legal, bukan K SBSI.
Sudah berulang kali,Korwil SBSI (yang legal) menyampaikan kepadanya Roida Pane, S.H.,(yang masih mempergunakan Konfederasi SBSI) agar tidak lagiHalaman 10 dari 17 hal.Put.Nomor 914 K/Padt.SusPHI/2017mempergunakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan SBSI akantetapi tidak pernah diindahkan.
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Tergugat:
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Intervensi:
1.ISAK BUKKANG BALAPADANG
2.SUFIYANTO RANTEDOPING GAMMARA
137 — 64
Padahal putusan MA.No.378K/pdt.susHKI/2015 dengan tegasmelarang FPE KSBSI menggunakan nama SBSI dan juga logo SBSI ;2. Tergugat melanggar hukum. Putusan MA. No.378K/pdt.susHKI/2015telah melarang menggunakan nama FPE KSBSI tanpa seizin Prof.Dr.Muchtar Pakpahan sebagai pencipta nama SBSI dan logo SBSI.
Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI tanpa ijinlisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangHal. 11 dari 33 Hal.
ValeIndonesia selain menciptakan logo SBSI Penggugat slogan katakatauntuk buruh di Indonesia yang dikenal dengan Tridharma SBSI danPenggugat menciptakan lagu Mars SBSI yang selalu dinyanyikan padasetiap acara di SBSI sebagai lagu resmi organisasi nyatanyata dibuatoleh Tergugat Merugikan Penggugat;Hal. 13 dari 33 Hal.
,Bahwa AD dan ART SBSI dan FPE, Mars dan logonya tidak sama ;Bahwa KSBSI dan SBSI sama, yang membedakan hanya katakonfederasi ;Bahwa di KSBSI ada 11 (sebelas) konfederasi ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada federasi di SBSI dan KSBSI, saksidiperlinatka bukti surat P5 dihadapan Majelis Hakim yang disaksikan olehKuasa Hukum para pihak dan saksi menyatakan pernah melihat danbelum pernah membaca keseluruhan ;Bahwa jabatan saksi di PPE KSBSI sebagai Ketua PKSBSI dan bernaungdi SBSI ;Bahwa SBSI dibentuk
pada tanggal 19 April 2018 sedangkan PKSBSIdibentuk tanggal 4 Mei 2018 ;Bahwa dari tingkat pusat sampai terjadi permasalahan pada bulanNovember 2017 ;Bahwa pernah ada laporan dari polisi, masalah logo organisasi SBSI ;Bahwa FPE tidak memakai logo SBSI ;Bahwa logo di SBSI dengan FPE tidak sama dan FPE dilarang memakailogo SBSI ;Bahwa logo di SBSI dengan KSBSI sama dan semua serikat buruh diPT.Vale diperlakukan sama ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah Mars di KSBSI dengan SBSI sama ;Bahwa perbedaan konfederasi
114 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUSMAAT KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.348 ATIFAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.349 RUSSIDA KTA SBSI PERAWATAN S.A.350 SAHRAN KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.351 SAMPURNA WATI KTA SBSI PERAWATAN S.A.352 SARI AH KTA SBSI PERAWATAN S.A.353 ZAINI KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.354 ARDIANS YAH KTA SBSI PEMANEN S.A.355 DALIMAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.356 ARBANI KTA SBSI PEMUPUKAN S.A.357 SITI MARPUAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.358 TUKUL KTA SBSI PEMANEN S.A.359 MARIAM KTA SBSI SEPRAYENG S.A.360 MARYATI KTA SBSI PERAWATAN S.A.361 RAUDAH
KTA SBSI PERAWATAN S.B.5 62 TUNIYAH KTA SBSI PEMUPUKAN S.B.663 NURUDIN KTA SBSI TRAKSI TRAKSI64 JUMRAN KTA SBSI PERAWATAN S.F.365 SINTA KTA SBSI PERAWATAN S.F.366 AMAT KTA SBSI PEMANEN S.F.467 M.RAMLI KTA SBSI PERAWATAN S.A.468 SUMIATI KTA SBSI PERAWATAN S.A.469 SYARKAWI KTA SBSI SEPRAYENG S.A.470 SUMIATI.
B KTA SBSI PERAWATAN B.371 H.BUSRI KTA SBSI PEMBIBITAN P.N72 BUDIYONO KTA SBSI SEPRAYENG U.B.373 SUKARYA,ST KTA SBSI MANDOR PANEN S.F.474 MARSILAH KTA SBSI SEPRAYENG S.B.375 CHAMIDIN KTA SBSI PEMANEN S.A.376 PURWANTO KTA SBSI PEMANEN S.A.377 SURINI KTA SBSI PEMBIBITAN BIBITAN78 SUTIRAH KTA SBSI PEMBIBITAN BIBITAN79 SONEM KTA SBSI PERAWATAN U.B480 BAMBANG KTA SBSI PEMANEN U.B481 MUHAMMAD RIDA KTA SBSI PEMANEN U.B482 SITI KHODIJAH KTA SBSI SEPRAYENG U.B483 SUYATI KTA SBSI SEPRAYENG U.B484 SUBIATI KTA
IMAHMUDI KTA SBSI PERAWATAN S.A.5230 SURANI KTA SBSI PERAWATAN S.B.5231 KALIMAH KTA SBSI PERAWATAN S.B.5232 SUWADI KTA SBSI PEMANEN S.B.5233 SUTIN KTA SBSI PERAWATAN S.B.5234 SUKINEM KTA SBSI PERAWATAN U.B.6235 HADI KTA SBSI PEMANEN S.B.5236 RUSIDAH KTA SBSI PERAWATAN S.A.3237 FIRDAUS KTA SBSI PERAWATAN S.A.3238 JULLY KTA SBSI PERAWATAN S.B.5239 DEWI AGUSTINA KTA SBSI PERAWATAN S.B.5240 ATO MUSTAFA KTA SBSI PELANGSIR S.B.5241 NANING KTA SBSI PERAWATAN S.B.5SULISTIANINGSIH242 SAPAWI KTA SBSI PERAWATAN
KUSNADI KTA SBSI PERAWATAN U.B.6253 JIMAH KTA SBSI PERAWATAN U.B.6254 IDAH KTA SBSI MANDOR U.B.6255 YHAN PRATAMA KTA SBSI PEMANEN U.B.6256 MAWIE KTA SBSI MANDOR S.B.6257 AGUSTINA KTA SBSI MANDOR S.B.6258 MARJUNI KTA SBSI PERAWATAN S.B.6259 YULASTRI KTA SBSI SEPRAYENG S.B.6260 IBRAHIM KTA SBSI PERAWATAN S.B.6261 APUAH KTA SBSI PERAWATAN S.B.6262 SUSTRI KTA SBSI PERAWATAN S.B.6263 IDAH KTA SBSI PERAWATAN S.B.6264 S JUBAIDAH KTA SBSI SEPRAYENG U.B.6265 KARYATI KTA SBSI PERAWATAN S.B.6266 KABUL KTA SBSI
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petaling MandraGuna, dengan Nomor 560.6/03/PKF.HUKATAN SBSI/PTPMG/VII/2015;Tanggal 5 September 2015Ketua PK F HUKATAN SBSI PT. PetalingMandra Guna Robi Ariandidi mutasikan dari PT. Petaling Mandra Guna UnitPKS ke PT. Petaling Mandra Guna Unit Kebun Ladang Panjang;Tanggal 6 September 2015Karena Pengurus organisasi dan anggota merasaada upaya intimidasi dari Pihak Tergugat, maka dilakukanlah rapat pengurusdan anggota PK F HUKATAN SBSI PT. Petaling Mandra Guna (PT.
bahwa tindakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan pelanggaran hukum; Menyatakan melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X, Tergugat XI untuk menggunakan
Logo SBSI, nama SBSIdan Tri Darma SBSI;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat dalam Rekovensi.
Bahwa, berhubung ianya Roida Pane, CS yang masing mempergunakannama SBSI walaupun sudah ada larangan untuk itu berdasarkan/sesuaidengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan pasti (Yurisfrudensi) maka Serikat Buruh Sejahtera Indonesia milikMuchtar Pakpahan (SBSI yang Legal) melalui Korwil SBSI Jambi, padatanggal 20 Januari 2016: telah melaporkan ianya Roida Pane, S.H., CS diPolda Jambi.
Perlu kami jelaskan bahwa, ianya Roida Pane, SH yangmengatasnamakan dirinya dari K SBSI tidak dapat diterima oleh Penggugat,sebab keberadaan K SBSI tersebut di PT. Petaling Mandraguna (Tergugat)belum ada secara hukum karena Surat dari K SBSI ke Unit Kerja PT. PetalingMandraguna hanyalah berupa poto cofy (Saja). Menurut hukum, poto cofy (saja)bukanlah alat bukti yang sah.
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 265 K/Pdt.Sus.PHI/2017hukum Penggugat yaitu Usaha Tarigan, SH, Hera Yunita, S.Sos dan JoyReza Pramudia yang menamakan dirinya dari Pengurus/Tim Advokasi padakantor Kordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum,Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utarayang beralamat di JIn. K.L. Yos Sudarso Km. 9,1 No. 21 Lingk. Kel. MabarKec.
Sumatera Utara sudah barangtentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan;Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, maka secarahukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utaratidak memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mewakili Penggugatberacara di Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor
: 003/SK/KORDA/FSB KIKES/SBSI/SU/II/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi Korda FSB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI SumateraUtara adalah terdiri dari Juliandi, SH, MH dan kawankawan sebanyak 14orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, SH, sama sekali tidak tercantumdalam Tim Advokasi dimaksud;Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Penggugat menggunakanPengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara
perkara a quo Penggugat menggunakan kuasahukumnya adalah Serikat Buruh yang bernama Kordinator Daerah FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa,Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAF SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnyaKORDA F SBKIKES SBSI tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 UU PPHI dinyatakan bahwa Yangdimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksuddalam
Sumatera Utara tidak memilik kapasitas sebagai kuasahukum Penggugat karena KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidakada menerima kuasa dari serikat buruh KIKES SBSI tingkat perusahaan;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslan bahwa KORDAF SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitas bertindaksebagai kuasa hukum Penggugat dan dengan demikian maka cukupberalasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganHalaman 8 dari 14 hal.
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumatera Utarasudah barang tentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan;Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SBKIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, makasecara hukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSISumatera Utara tidak memiliki Kedudukan hukum (/ega/ standing) untukmewakili Para Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara
Nomor 003/SK/KORDA/FSB KIKES/SBSI/SU/II/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi Korda FSB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapbkan pada tanggal 26Februari 2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKESSBSI Sumatera Utara adalah terdiri dari Juliandi, S.H., M.H., dan kawankawan sebanyak 14 orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, S.H.
,sama sekali tidak tercantum dalam Tim Advokasi dimaksud;Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Para Penggugatmenggunakan Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSISumatera Utara dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka sdr.Usaha Tarigan, SH tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugatkarena nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Pengurus/TimAdvokasi Korda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sesuai SuratHalamandari14hal.Put.Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/2017Keputusan Korda F SB KIKES SBSI
Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memilikikapasitas sebagai kuasa hukum Para PenggugatBahwa kalaupun dalam perkara a quo Para Penggugat menggunakankuasa hukumnya adalah Serikat Buruh yang bernama Kordinator DaerahFederasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan,Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KORDA F SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, makasesungguhnya KORDA F SB KIKES SBSI tidak memiliki kapasitassebagai kuasa hukum Para
Sumatera Utara tidak memilik kapasitassebagai kuasa hukum Para Penggugat karena KORDA F SB KIKESSBSI Sumatera Utara tidak ada menerima kuasa dari serikat buruhKIKES SBSI tingkat perusahaan; Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslah bahwaKORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki kapasitasbertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dan dengan demikianmaka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksadan
316 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah saudara setuju dengan SBSI ?, bilasetuju kirimkaniah komentar saudara sebaiknya diantar langsung keSekretariat SBSI terdekat.
Mengatakan SBSI telah memenuhi Undangundang;(d).
DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat pengantar No. 75/E/SBSI/AV/1994, tanggal Jakarta 8April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruhIndonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan melampirkanNaskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994dengan judul Pidato Ulang Tahun ke II SBS (25 April 1992 25April 1994)".
(satu) lembar surat SBSI Nomor : 7S/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8April 1994, perihal informasi;13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994tentang surat edaran;14, 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/II/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;15. (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
(satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April1994, perihal informasi; ,. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/IiI/1994 tentangsurat edaran;. (satu) lembar surat SBS PusatNomor : 65/Int/SBSI/11/94, tanggal 25Maret 1994 perihal penundaan mogok; (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melalui Kuasa DPC SBSI 1992 KabupatenDeli Serdang (in casu Penggugat) Jalan P. Kemerdekaan, Dusun IV,Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tg. Morawa.;1.4. Bahwa Surat Anjuran No. 560/3783/DTKR/2016 tanggal 17 Maret 2016ditujukan/dialamatkan melalui Kuasa DPC SBSI 1992 Kabupaten DeliSerdang sebagai Kuasa Penggugat/Termohon Kasasi;1.5.
Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa tanggal 9 Februari 2016kepada DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang tentang pengaduanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan PT BintangRezeki Maju (in casu Tergugat) dan Kuasa tersebut tidak pernah diHalaman 6 dari 11 hal. Put.
1992 Kabupaten Deli Serdang sebagai KuasaPenggugat/Termohon Kasasi;Bahwa karena Surat Anjuran dikeluarkan oleh Depnakertrans Deli Serdangtanggal 17 Maret 2016 diberikan dan ditujukan kepada DPC SBSI 1992sebagai Kuasa Penggugat maka sepatutnya menurut hukum yang dapatmengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusanhubungan kerja adalah dari SBSI 1992 sebagai penerima kuasaPenggugat bukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAFSB KIKES KSBSI) Sumut;Bahwa lampiran
Bahwa dasar untuk mengajukan gugatan PHI adalah wajib dilampiri SuratAnjuran (risalah mediasi), dan dalam Surat Anjuran yang mewakiliPenggugat/Termohon Kasasi adalah SBSI 1992 berdasarkan Surat Kuasayang telah diberikan oleh Penggugat pada tanggal 9 Februari 2016 kepadaDPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang sehingga yang berhak untukHalaman 7 dari 11 hal. Put.
Nomor 939 K/Padt.SusPHI/2017mengajukan gugatan PHI adalah SBSI 1992 karena Surat AnjuranDepnakertrans sebagai syarat utama mengajukan gugatan PHI adalahditujukan kepada SBSI 1992 bukan kepada Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KORDA FSB KIKES KSBSI) Sumut, sehinggaGugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi melalui(KORDA FSB KIKES KSBSI) adalah cacat hukum;1.12.Bahwa dalam perkara ini sudah ada 2 (dua) surat kuasa yang berlakuyang telah diberikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi
181 — 101
. : Sekretaris Koordinator Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Propinsi NTB.ADLIAM CURCIL, SH. : Sekretaris Eksekutif Diklat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI) Wilayah NTB.LALU M.
.: Sekretaris Eksekutif Tripartit Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTB.Ketiganya Pengurus Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSJ),beralamat di Jalan Perumahan Kopajali No. 9 Mataram, KelurahanJempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota mataram, Propinsi NusaTenggara Barat.DanOLDPIN PUTERA, SH.ROMY IRFAN, SH., : Advokat & Konsultan Hukum beralamat di JalanSwasembada No. 9 Kekalik Jaya Kelurahan Tanjung Karang Permai, KecamatanSekarbela Kota mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.Berdasarkan
SALAHUDDIN, SH. selaku Sekretaris Eksekutif Tripartit SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTB hadir dipersidangaan bersama SHOFIHIDAYAT selaku Penggugat Principal, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya A.A. GedeBuana Putra SH, R. Aditya Karna, SH., dan I Gusti Bagus Wira Sutarja, SH.
,Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 87 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004, Serikat Pekerja / Serikat Buruh dapat mewakili anggotanya untuk beracara diPengadilan Hubungan Industrial, dan ternyata SHOFI HIDAYAT bukanlah anggota dariSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), sehingga selaku Penggugat, SHOFI HIDAYATtidak dapat diwakili oleh Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTBtersebut untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram.Menimbang
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SBSI (Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
., Advokat,Dosen dan Ketua Umum DPP SBSI (Dewan Pengurus PusatSerikat Buruh Sejahtera Indonesia), bertempat tinggal di JalanLingkar Dalam Kompleks PTB Blok B7/I RT.02/04 Duren Sawit,Jakarta Timur (belakang GPIB Menara Imam) dalam hal inimemberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi Il Nomor25, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Maret 2018;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
, logo SBSI, Mars SBSI dan TriDarma SBSI;Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial senilaiRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walaupun adaupaya verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voraad);Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini;Halaman 2 dari 8 hal.
Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarroyalti Kepada Penggugat sebesar Rp13.714.966,86, (tiga belas jutatujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiahdelapan puluh enam sen) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2015hingga Tergugat dan Tergugat II berhenti menggunakan nama SBSI,Logo SBSI, Mars SBSI, dan Tri Darma SBSI;4.
Nomor 3055 K/Pdt/2018Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 378 K/Pdt.SusHKI/2015 juncto Putusan Peninjauan KembaliNomor 75 PK/Pdt.SusHKI/2015 antara lain dinyatakan sah danmengikat putusan provisi melarang Para Tergugat menggunakan,memakai logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI, dan Tridharma SBSI danmenyatakan tindakan Tergugat sampai dengan Tergugat XI yang masihmenggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI, dan Tridharma SBSItanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran
hak cipta yangmerupakan pelanggaran hukum;Bahwa oleh karena Penggugat terbukti adalah pemilik atas hak ciptanyadan walaupun Tergugat dan Tergugat Il telan diberi somasi olehPenggugat (bukti P3), namun sampai saat ini Tergugat dan Tergugat IImasih menggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI, dan TridharmaSBSI, maka dengan masih digunakannya ciptaan tersebut oleh Tergugat dan Tergugat Il menurut Majelis Hakim jelas merupakan perbuatanmelawan hukum;:Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian
Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia
Intervensi:
Rekson Silaban
231 — 205
Penggugat:
Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia
Intervensi:
Rekson SilabanSesuaiPasal 2 Perjanjian di Notaris, Tergugat pada putusan MA Nomor : 378 K/2015,mengubah nama dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menjadiKonfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dengan singkatan KSBSI.Padahal putusan MA Nomor : 378 K/Pdt.SusHKI/2015 tersebut, melarangTergugat menggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI dan tridharmaSBSI;Halaman 5 dar 71 halaman.
Putusan Nomor : 130/G/2020/PTUNJKT.c. menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI dan TriDarma SBSI;Db. sejak putusan provisi di keluarkan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta;E. Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;F. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat, dengan masih menggunakanLogo SBSI;Gc. Nama SBSI , Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa jin lisensi dariPenggugat;H. merupakan Pelanggaran Hak Cipta yang merupakan Pelanggaran Hukum;1.
Menyatakan melarang Para Tergugat untuk menggunakan Logo SBSI,nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;2.
Bahwa, hasil Keputusan Kongres VIII KSBSI tanggal 27 30 Juni 2019,memutuskan merubah Logo SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI, dan merubahNama SBSI, akan tetapi tidak merubah singkatan menjadi Serikat BuruhSeluruh Indonesia(KSBSI), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung378K/2015, hal tersebut merupakan Pelanggaran Hukum;4.
Fakta itu terbukti dari adanyapesan WhatsApp tertanggal 14 Februari 2019 dari Ketua Umum DPP(K)SBSI Sdr. Muchtar Pakpahan kepada Tergugat II Intervensi mohondibantu proposal Munas SBSI 2019 ke BPJS Ketenagakerjaan. Demikianbunyi WhatsApp (Forwarded) tersebut: selamat bang Rekson S mohon dbantu proposal Munas SBSI 2019 ke BPJS tk sy cek kemaren blm turundari dereksi tks cc. ketum SBSI, dan WhatsApp lanjutan berbunyi: tlgdibantu. itu wa Amser.
44 — 7
/SU/I/2016Perihal : undangan bipartit guna untuk membicarakan perselisihan aquo, akan tetapi tidakmendapat tanggapan sama sekall ;Bahwa dengan dengan demikian maka penyelesaian perkara aquo secara bipartit telah dapatdinyatakan telah gagal :Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugat melimpahkan perkaraaquo ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, hal mana sesuaidengan surat KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor : 021/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/II/2016
SB KIKES SBSI Propinsi Sumatera Utaraberdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. 0014/SK/DPP F. SB KIKES/VII/2011Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh KIKES SBSI yang berdomosili di JalanCipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur 13420 (akan tetapi tidak termasuksaudari Hera Yunita Siregar S.Sos).2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh Jo.
Reg.0180/KTA/FSB.KIKES/SBSI/DS/2016.Bahwa saudara Rakimin ( Ic. Penggugat ), telan mengajukan gugatan dalam perkara aquomelalui kuasa hukumnya Usaha Tarigan, Dkk selaku pengurus / Tim Advokasi FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan dan10Deptstore Buruh (KORDA F.SB KIKES SBSI ) Propinsi Sumatera Utara, beralamat di JalanK.L Yos Sudarso KM 9,1 No. 21 Lingk. Kel. Mabar Kec.
Foto Copi Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor : 0014/SK/DPP F SB KIKES/VII/2011Tanggal 01 Juli 2011, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor possetempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P7 ;8. Foto Copi Surat Keputusan KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor :003/SK/KORDA/F SB KIKES/SBSI/SU/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014, telah dibubuhi materaisecukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P8 ;9.
Foto Copi Surat Keputusan DPP F SB KIKES SBSI Nomor : 0016/SK/DPP F SB KIKES/IX/2014Tanggal 16 September 2014, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; ~ P9 ;10.Foto Copi Surat KORDA F SB KIKES SBSI Sumatera Utara Nomor : 019/KORDA/F SBKIKES/SBSI/SU/II/2016 Tanggal 19 Februari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti ; P10 ;11.Foto Copi Surat KORDA F SB
546 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 378 K/Pdt.SusHKI/2015gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiapaktivitas organisasi;7 Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai pencipta, juga sebagai KetuaUmum SBSI yang menjadi pengguna logo SBSI dan nama SBSIJ;8 Bahwa selain menciptakan logo SBSI Penggugat slogan katakata untuk buruh diIndonesia yang dikenal dengan Tridarma SBSI dan juga Penggugat bersama AmorTampubolon menciptakan lagu Mars SBSI yang selalu dinyayikan pada setiap acaradi SBSI sebagai
,nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI milik Penggugat, maka selama perkaraini masih dalam pemeriksaan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terlebih dahulu memerintahkan ParaTergugat untuk menghentikan pemakaian dan mengunakan Logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;Dalam Pokok Perkara:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunanatas nama Tergugat I yang beralamat
dengan masih mengunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSIdan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaranHak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat IH, Tergugat II, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VUI, Tergugat IX, Tergugat Xdan Tergugat XI untuk mengunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan TriDarma SBSI;Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII,
Termohon Kasasi/Tergugat mendapatkan dana tersebut adalah denganmenawarkan program yang menggunakan nama SBSI, Logo SBSI, Mars SBSI danTridharma SBSI, sementara Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi terhalangmenggunakannya.
Sebab saksisaksi yang dimajukan oleh Para Termohon Kasasi/ParaTergugat dalam memberikan keterangan dibawah sumpah adalah orang yang masukmenjadi anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) setelah SBSI lahir, sudahberjalan beberapa tahun dengan mengunakan Logo SBSI, Mars SBSI dan TridharmaSBSI. Tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui proses terciptanyaLogo SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI.
61 — 29
No. 44/G/2015/PHI.Sby.3.Bahwa Penggugat selain sebagai pekerja/ouruh PT.MASPION UNITIIsebagaimana tersebut diatas, juga selaku pengurus serikat buruh yangberkedudukan pada Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin danElektronika Sektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKF.LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI) PT.MASPION UNITII, sebagai WakilKetua VIII.
DewanPengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor LogamSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F.LOMENIK SEKTOR LOGAMSBSI) KABUPATEN SIDOARJO, SK DPC F.LOMENIK SEKTOR LOGAMSBSI Nomor : 018/DPC F LOMENIKLogamSBSI/KEP/SDA/III/2014Tanggal 25Maret201 4 5 220222 2 02 2nn nnn nen nn nnn nnnnn =e4.Bahwa Penggugat selain sebagai pekerja/ouruh PT.MASPION UNITII dansebagai Pengurus Komisariat Federasi Logam Mesin dan ElektronikaSektor Logam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F.LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI
) PT.MASPION UNITII sebagaimana tersebutdiatas, juga selaku pengurus serikat buruh yang berkedudukan padaDewan Pengurus Cabang Federasi Logam Mesin dan Elektronika SektorLogam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F.LOMENIK SEKTORLOGAM SBSI) KABUPATEN SIDOARUJO, sebagai Ketua DPC F.LOMENIKSEKTOR LOGAM SBSI KABUPATEN SIDOARJO.
Sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam Mesin danElektronika Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F.LOMENIK SBSI), SKDPP F.LOMENIK SBSI Nomor : 01303/DPP/F LOMENIK SBSI/KEP/V1I/2011 Tanggal 21a5.Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Penggugat bersama dengan keduaorang rekannya (Sdr. PURWADI dan Sdr.
SUPARMAN) selaku PengurusKomisariat Federasi Logam Mesin dan Elektronika Sektor Logam SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (PK F.LOMENIK SEKTOR LOGAM SBSI)PT.MASPION UNITII, mendapat perlakuan tidak sepatutnya dari Tergugatyaitu Absensi Finger (sidik jari) yang bersangkutan untuk keluar atau masuktidak difungsikan. Oleh karena Absensi Finger (sidik jari) yangbersangkutanHal. 3 dari 31 hal. Put.
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAMAFAC yang berlokasi diJalan Raya Cimareme Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung sudahlama karyawannya berada dalam Organisasi Buruh SPSI (Serikat PekerjaSeluruh Indonesia) dalam perkembangan selanjutnya sampai pertengahanTahun 2000, para Terdakwa tersebut bermaksud mendirikan Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) sektor Kimia dan Kesehatan Unit PT. JAMAFAC,sedangkan untuk memenuhi persyaratan berdirinya unit organisasi SBSI diPT.
Org/569/2115/HIPK/2000,tentang pengesahan kepengurusan Organisasi SBSI Sektor Kimia danKesehatan unit PT. JAMAFAC, dengan susunan pengurusnya dan anggotaanggotanya, dimana tertera keenam Terdakwa duduk sebagai Pengurus SBSIunit PT.
Menetapkan Barang Bukti berupa: Surat Keputusan Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung, tentang pengesahan Pengurus SBSI Cabang PT.JAMAFAC dan daftar nama anggota SBSI Cabang PT. JAMAFACdikembalikan kepada PT.
JAMAFAC; Bahwa keresahan yang berkembang = dilingkungan perusahaansesungguhnya bukan diakibatkan oleh adanya pemalsuan tanda tangan,tetapi diakibatkan oleh adanya intimidasi pihak manajemen perusahaanterhadap SBSI Unit PT. Jamafac dan seluruh anggotanya karena organisasiSBSI sangat gencar memperjuangkan hak normative kaum buruh.
perbuatan para PemohonKasasi dengan keresahan yang dialami oleh pelapor; Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan, sesuai dengan fakta di lapanganserta indikasi yang muncul sebagai fakta dalam persidangan, bahwakeresahan yang menimpa 17 orang anggota SBSI dan seluruh buruh yangmenjadi anggota SBSI terjadi bukan karena perbuatan para PemohonKasasi, tetapi karena adanya tekanan pihak manajemen terhadap buruhyang menjadi anggota SBSI; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwaPemohon
113 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 266 K/Padt.SusPHI/2016sudah barang tentu sama sekali tidak memiliki nomor pencatatan; Bahwa oleh karena ternyata Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SBKIKES SBSI Sumatera Utara tidak memiliki nomor pencatatan, makasecara hukum Pengurus/Tim Advokasi KORDA F SB KIKES SBSISumatera Utara tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal standing) untukmewakili Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial; Bahwa selain itu, apabila diperhatikan Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Korda F SB KIKES SBSI Sumatera
Utara Nomor : 003/SK/KORDA/FSB KIKES/SBSUSU/11/2004 tentang Pembentukan Tim Advokasi KordaF SB KIKES SBSI Sumatera Utara yang ditetapbkan pada tanggal 26Februari 2014 dimana namanama Tim Advokasi Korda F SB KIKESSBSI Sumatera Utara adalah terdiri dari Juliandi, S.H., M.H., dan kawankawan sebanyak 14 orang, dan ternyata nama Usaha Tarigan, S.H.
,sama sekali tidak tercantum dalam Tim Advokasi dimaksud; Bahwa dengan demikian kalaupun kuasa hukum Penggugatmenggunakan Pengurus/Tim Advokasi Korda F SB KIKES SBSISumatera Utara dalam mengajukan gugatan perkara a quo, maka sdr.Usaha Tarigan, SH tidak memiliki kapasitas mewakili Penggugat karenanama yang bersangkutan tidak tercantum dalam Pengurus/Tim AdvokasiKorda F SB KIKES SBSI Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan KordaF SB KIKES SBSI Sumatera Utara tertanggal 26 Februari 2014; Bahwa oleh karena
Tentang keberadaan F SB KIKES SBSI Sumatera Utara tidak memilikikapasitas sebagai kuasa hukum PenggugatHalaman 6 dari 14 hal. Put.
Nomor 266 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa kalaupun dalam perkara a quo Penggugat menggunakan kuasahukumnya adalah serikat buruh yang bernama Kordinator Daerah FederasiSerikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa,Seni, Swalayan dan Depstore Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAF SB KIKES SBSI) Sumatera Utara, maka sesungguhnya KORDA F SBKIKES SBSI tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa hukum Penggugat;Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 UndangUndang PPHI dinyatakanbahwa "Yang dimaksud