Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2009
Tanggal 26 Januari 2011 — BASTIANA PANGUMBALERANG, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, DKK
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 256 K/TUN/2009
    P UTUS ANNomor. 256 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :1.10.BASTIANA PANGUMBALERANG, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Kec.Maesa, Kota Bitung.EMMA PANGUMBALERANG, Warga Negara Indonesia,beralamat di Kelurahan Bitung Barat Il, Kec.
    No. 256 K/TUN/2009Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembandingtelah menggugat sekarang Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IlIntervensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado pada pokoknya atas dalildalil:1.
    No. 256 K/TUN/2009Wangi, Yanti Wangi, Jani Wangi, beserta segala Sertifikat HakMilik pemisahannya sudah sepatutnya Batal dan tidak sahbeserta segala akibat hukumnya;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapatmemutuskan yang amarnya :1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.2.
    No. 256 K/TUN/2009ALBERT PANGUMBALERANG, 6. DIANA PANGUMBALERANG, 7.FELIKS PANGUMBALERANG, 8. ROMMY PANGUMBALERANG, 9.SURIATI PANGUMBALERANG, 10. NOVIAT PANGUMBALERANG, 11.JOICE PANGUMBALERANG, 12.
    No. 256 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — HINDHARTO BUDIMAN, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
83 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2011
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111Akta Surat Kuasa No. 5 tertanggal 18 Juni 1979, yang dibuat oleh dandihadapan Samsul Hadi, S.H.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112009, perihal Mohon Penjelasan SHM No. 98/Tjipinang Besara/n Erna Emanbhudi, tetapi sampai dengan saat diajukannyagugatan TUN ini, Tergugatpun tidak pernah menjawab ataumenjelaskannya ;Bahwa, baru pada saat acara jawaban dalam Perkara Perdata No. 177/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2010(Jawaban Tergugat I/Budi Purnama) Para Penggugat mengetahui bahwa benar telahditerbitkan sertifikat hak yang tercatat dengan SHGB
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111212diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara. dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2001,tertanggal 10 Mei 2001, yang berbunyi : Bahwa oleh karenaobyek gugatan tersebut rata rata sekitar tahun 1987, sedangkangugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 26 Januari 2000.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112626Hal mana telah disebutkan di Halaman 39 alinea (1) dalam Pertimbangan Hukumoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata No.304/Pdt.Plw/2000/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2001, yang berbunyi :Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Syachroni, Ayay Rusmala,Moch.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20113838
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — MUHAMMAD YANI VS WALI KOTA PALEMBANG, DK
82 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2014
    Oleh karena itu,Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 88.K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang berbunyi terhadap masalah pengujian keabsahansurat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau proseduraladalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jikadalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata, maka harusdiselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum, jelas
    Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidahhukum dalam perkara Nomor : 88,K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 darihimpunan putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenanganmengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkaramenyangkut pembuktian hak
    /2014Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam mengabulkan eksepsikewenangan Absolut Pengadilan adalah salah penerapannya bahwa pemohon kasasidalam gugatannya sudah jelas yang menjadi objek Tun adalah :e Surat Izin Walikota Palembang No.787/1MB/KPPT2013.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — PT. BUMI MANSYUR PERMAI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
88 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2014
    Putusan Mahkamah Agung Nomor192 K/TUN/2013.
    VII bertentangan dengan hukum danperaturan yang berlaku sehingga mutlak harus dinyatakan tidak sah danbatal.halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA (Pasal 67 huruf (f) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung).Putusan Mahkamah Agung RI No.192 K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013mutlak harus dibatalkan oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Kasasitersebut terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sekali,dengan
    Bahwa putusan Mahkamah Agung No.192 K/TUN/2013 tanggal 10Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usahahalaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014Negara Medan No.181/B/2012/PTTUNMdn tanggal 19 Desember2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No.49/G/2012/PTUNMdn tanggal 19 September 2012 harusdibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali oleh karena putusan judexfactie dan judek jurich mutlak mengandung kekhilafan dan kekeliruanyang nyata dengan alasan
    /1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskankaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanahsengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan denganmasalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara untuk memeriksanya.Dari uraian poin D.1
    /Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai Rp 6.000,00 ttd./2. Redaksi = Rp 5.000,00 Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.3. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.220000754 halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA VS DIMAS PRABOWO SULISTIO, DKK
132 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014disiplin, tidak mengalami masalah kesehatan serta tidak melanggar batasprosentasi akademik baik teori maupun praktek;.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor371/K/TUN/2012, tanggal 09 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DIMASPRABOWO SULISTIO, 2.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014b. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum halaman 16berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Anggota!
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — H. ADLAN ADNAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR, DKK
72 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 143 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2010
Tanggal 25 Nopember 2010 — JOSEPHUS SARIMANELLA, dkk vs GUBERNUR MALUKU, dk
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/TUN/2010
    PUTUSANNo. 366 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :1. JOSEPHUS SARIMANELLA, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di JalanRaya Baru, RT/RW 020/040 Negeri Passo,Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ;2. JOSEF B. SARIMANELLA ;3.
    No. 366 K/TUN/201010il.
    No. 366 K/TUN/201014mempraktekkan caracara orde baru, yang menghalalkan segala cara untukmencapai tujuan keji mereka.
    No. 366 K/TUN/201016seluas 5,5 Hektar di desa Passo kepada Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Maluku yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKota Ambon ( Tergugat Ill ), atas dasar Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku (Tergugat II) No.25/530.2.25/Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 ;.
    No. 366 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — PT ADHI KARYA (Persero), Tbk, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK
92 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015Kecamatan Tambun Selatan, pekerjaan Wiraswasta,selanjutnya memberi kuasa kepada: SUMARSONO, S.H.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015b. Bahwa peta bidang tanah Nomor 383/2013 NIB. 10050601 .20853tanggal 21 Februari 2013 luas m?
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015Pembatalan Permohonan hak atas tanah, pada intinya menyebutkanatas permohonan saudara Zainal dan H.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015dengan dihadiri oleh beberapa Kepala Seksi di Kantor PertanahanKabupaten Bekasi.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — PT. HOTEL INDONESIA NATOUR, ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, GUNTUR AGUNG ARDIANSAH,.AGUS SUPARMAN, S.Kom, dkk.
51 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 299 K/TUN/2008
    No.299 K/TUN/200810.1992 yang berhak atas manfaat pensiun dan Modal Pensiun.
    No.299 K/TUN/200816.
    No.299 K/TUN/2008f.
    No.299 K/TUN/2008yang dapat melemahkan atau merubah putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tersebut.
    No.299 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. BANGKA GADING VICTORY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA, DKK
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 405 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20152.3.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20152.8 Bahwa Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II untukkepentingan PT.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20151.
    Bangun Makmur Sejati oleh Tergugat I, maka ObjekSengketa Il sebagai Keputusan TUN tidak memenuhi unsur sebagaiKeputusan TUN yang bersifat final dan dapat menimbulkan akibat hukumlangsung terhadap kehilangan hak kepemilikan Penggugat atas SHGB aquo.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2011
Tanggal 10 September 2012 — SUPARJO, DKK. VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK.
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 409 K/TUN/2011
    Nomor 409 K/TUN/2011HARAHAP, Direktur Utama PT. Perkebunan IV(Persero);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. SOFWAN TAMBUNAN, S.H.;2. ZULISRAK, S.H.;3. HUSNI, S.H.;4. THEMIS SIMAREMARE, S.H.
    Nomor 409 K/TUN/2011Negara Medan menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;B.
    Nomor 409 K/TUN/2011EKSEPSI TERGUGAT II:1. Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali terhadap halhal secara tegas diakui oleh Tergugat II;2. Tentang Kewenangan Absolute:a.
    Nomor 409 K/TUN/2011menentukan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa maka gugatantidak dapat diterima.
    Nomor 409 K/TUN/2011Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA vs. PT. KALTIM JAYA MINERAL
229 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016802 Jalan Jend.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016seluas 4.111 Ha, terletak di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (ili) BabuluDarat, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Penggugat sejak awal mulanya, yakni sejak tahun 2005, sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Produksi.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016 Garis BujurGaris LIntang No. (Bujur Timur (BT (Lintang Selaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KEPALA DESA SUNGAI LITI vs.
88 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 380 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DESA SUNGAI LITI, tempat kedudukan di DesaSungai Liti, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,Provinsi Riau;Pemohon Kasasi;Lawan1.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat;2.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dengan Hormat Saudara M. Syafii DK Sebagai Kaur PemeritahanDesa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — SETIO ATMO BOEDI SANTOSO VS INDAHWATI
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:SETIO ATMO BOEDI SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Bukit Tembakau No. 16, Rt. 005/Rw. 011, KelurahanNgesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. SEBASTIAN B. SOEDIONO, SH2. AGUSMAN, SH.MH.Adv3. BADRITAMAM, SH4.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kurang pihak / tidaklengkap maka dengan demikian Eksepsi Tergugat beralasan dan dapatditerima oleh Majelis pemeriksa perkara ini dan Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim berkenan menerbitkan Putusan Sela dengan amar putusan :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebelum memeriksa danmemutus perkara ini ;DALAM PUTUSAN SELA ;Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Sdr.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/201310.menandatangani buku laporan pendidikan (rapor) milik Tergugat Intervensi,sehingga suatu hal yang lucu jika kemudian Penggugat mendalilkan jikaPenggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran No. 1122/1970 atasnama Setioatmo Boedi Santoso setelah mendapatkan surat jawaban dariTergugat surat No. 474.1/57/2011 tanggal 28 November 2011;Bahwa ada hal lain yang perlu diketahui bersama jika setelah Alm.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H, HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
    Putusan Nomor 83 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. HARRY INDRIATI, S.T.
92 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015C.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015lebih.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015Memori Kasasi ditujukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Agustus 2013.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015harus dibatalkan.
    Putusan Nomor 106 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-12-2005 — Putus : 03-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2005
Tanggal 3 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
133 — 520 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 585 K/TUN/2005
    PUTUSANNomor : 585 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Suko Mulyono, SH., 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4.Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. MochamadAlimuddin, SH., 7.
    No. 585 K/TUN/2005Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 4.800.000, ....................... Rp. 720.000,+Rp. 5.520.000,Terbilang : Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah. Sdr. Maman Andri masa kerja 3 tahun :Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 40.000.X BO NAM oo. ec ctce tee etttteetstseesseee. Rp. 2.400.000,Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 2.400.000, ......................
    No. 585 K/TUN/2005atas keberatan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan kasasimelalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 19 Mei 2005 dan tercatat No. 72/K/2005/PT.TUN.JKT., sehinggamasih dalam tenggang waktu untuk diproses sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;.
    No. 585 K/TUN/2005MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2008 oleh Prof. Dr. PaulusEffendie Lotulung, SH.
    No. 585 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, vs. ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M
96 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 308 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 308 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015dan perbuatan itu diketahui setelah menjadi PNS harus diberlakukanketentuan hukum lain yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 tentang Pengadan Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015demikian sampai saat ini faktanya belum pernah ada diterbitkanPeraturan Pemerintah yang mengatur tentang halhal tertentu tersebut.e.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015e. Bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, maka seharusnya MajelisHakim menerapkan aturan yang sesuai dengan pelanggarankepegawaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam memutusperkara.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 12-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIS SUPARMAN vs KEPALA DESA KAMULYAN
116 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 14 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ARIS SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala DusunMulyadadi, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap,bertempat tinggal di Desa Kamulyan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bantarsari,Kabupaten Cilacap;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;melawan:KEPALA DESA
    ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014Mulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari ditetapkan pada tanggal 9Desember 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Il KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai
    ARISSUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi DesaKamulyan Kecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a Penggugat dianggap tidak mengindahkan Surat PeringatanPertama dan Surat Peringatan Kedua dari Tergugat yangmengakibatkan warga masyarakat Dusun Mulyadadi resah,yaitu Penggugat tidak melakukan permintaan maaf kepadaHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014warga masyarakat Dusun Mulyadadi sebagaimana yangdiperintahkan dalam surat Peringatan, padahal Penggugattidak melakukan
    seharusnyaTergugat mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, dimanaatas kesalahan yang ditimpakan kepada Penggugat yaitumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dannorma susila yang berlaku di lingkungan masyarakat, danHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL, SHNip. 220000754 Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG vs. BUPATI BARITO SELATAN, DK
174 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunyaKP PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. EksplorasiKepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Eksplorasi kepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — AGUS YAHYA vs. BUPATI PASURUAN
107 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 116 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskansebagai berikut dalam perkara:AGUS YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DusunKlompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:BUPATI PASURUAN, tempat kedudukan di Jalan Hayam Wuruk,Nomor 14, Pasuruan;Dalam hal ini memberi
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013e SRI WIDAYATI ISMININGSIH, S.H.;e SONYA HARDINI, S.H.;Semuanya Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2010yang diserahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (AgusPujianto);9 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013dalam Pasal 374 KUHP.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013