Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2018
Tanggal 21 Agustus 2018 — HARRY SANTOSO VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
89 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 424 K/TUN/2018
    PUTUSANNomor 424 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HARRY SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kawasan Industri Estate Blok A1, 2, 3, RT. 1, RW.2, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Propinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Komisaris PerseroanPT. Citra Bumi Minerindo:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Achyar, S.H.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20183.1 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0944668.AH.01.02 Tahun2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo TamasJaya lestari;3.2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000259.AH.01.02. Tahun 2016,tanggal 7 Januari 2016 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas JayaLestari;4.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/20182016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan:1.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.tid.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi kasasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SUGIHAN SULIANDJO vs. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/20161.mengadili objek sengketa dalam perkara a quo.
    HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atau Tertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara; berdasarkan
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 5.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016 membedakan antara TERGUGAT dengan OtoritasPelabuhan sebagai entitas/Subyek Hukumyangberbeda.
    Putusan Nomor 117 PK/TUN/2016B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 537 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014720 m?
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014semua tingkat peradilan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan TergugatIl Intervensi 1 s.d. 5 masingmasing mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/201493/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014Notaris Robin Hudson Sitanggang, S.H., selaku PPAT sehingga terbitlahAkta Otentik Penyerahan Hak dan Ganti Rugi antara Pihak Pertamasebagai Penjual tanah Tn. N. Jono terhadap pihak kedua sebagai pembelltanah Drs.
    Putusan Nomor 537 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — BAMBANG AGUS WINOTO Alias PEK CUAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, DK
80 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96K/TUN/2016
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang intinya : Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketaperdata. ;b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 445 K/TUN/2005.
    Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 2772001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 2822001 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengankepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan. ;e.
    TENTANGHalaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016ALASAN ALASAN GUGATAN yang selengkapnya mendalilkan sebagaiberikut :1.
    ;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/201620.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2014 — Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN, dk vs Ir. WILFRED PANJAITAN, dkk
65 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2014
    luasHalaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/20143.726 M?
    PTUN di tingkatpertama, telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalampertimbangan hukum pada halaman (66) alinea ketiga, hingga halaman (68)alinea kedua dari Putusan No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUNMDN tertanggal 9 juli2013.Bahwa, Majelis Hakim Judex Factie telah mencampur adukkan 2 (dua)Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sekaligus, ke dalam suatu PutusanPTUN, yaitu Putusan No. 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 juli 2013,yang seharusnya ke dua Keputusan TUN tersebut, harus diuji secara
    disatukan pengujiannya dalam satu Putusan,yaitu Putusan PTUN No: 02/G/ TUN/ 2013/ PTUN MDN; tanggal 9 Juli2013.Bahwa, kelemahan/kekurangan yang menurut Majelis Hakim JudexFactie yang ada dalam Keputusan TUN yang pertama, dipakai oleh JudexFactie sebagai alasanalasan untuk membatalkan Keputusan TUN yangkedua.
    Oleh karena itu, Keputusan TUN yang kedua,yaitu: Putusan PTUN No: 02/G/TUN/2013/PTUNMDN; tertanggal 9 Juli2013 tersebut, harus ditolak atau dibatalkan.6.
    Oleh karena itu, antara Keputusan TUN yang pertama denganKeputusan TUN yang kedua, adalah dua hal yang berbeda, dan masingmasing berdiri sendiri, ditinjau dari segi pengujian keabsahannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — Rm. ADIDAYA PRAKOSO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURAKARTA, DK
101 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 377 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Rm.
    berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 Nomor : PTPN.IX.0/SKU/012/2014,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN
    adalah perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria Bab I Pasal 4 yang berbunyiTanahtanah swapraja dan bekas swapraja setelah terbitnya UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 menjadi tanah Negara bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/201410.
    Sedangkan timbulnya sertifikat Hak Guna Bangunan No. 493, Kel.Setabelan, Banjarsari,Surakarta yang pembaharuan HGB no.135 SetabelanKec, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat keputusan Kepala BadanPertanahan Kantor Pertanahan Surakarta No.84.262/HGB/76 tanggal 16 April1976 dimana keputusan Tata Usaha Negara (Badan Pertanahan Nasional KotaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014ISurakarta) adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu UU No. 5 tahun
    ,Panitera Pengganti :Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 377 K/TUN/2014Biaya biaya : ttd1.Meterai..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto,SH.MH.,2.Redaksi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2012
Tanggal 1 Agustus 2012 — HANANTO ALAM SANTOSO, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SANDRAFINE GARMENT VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN,
135 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 72 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Amerika Serikat). Dari jumlah plafond yang tersedia tersebut,Penggugat baru menerima kredit dari PT.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera Serang cq.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014(Cetak tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksudkansebagai penegasan);b. Prof. R.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 72 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/TUN/2009
Tanggal 11 Agustus 2010 — P.T. YUBAR PUTRA INVESCO VS. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 84 PK/TUN/2009
    No.84 PK/TUN/2009hasil hasilpertanian danperkebunan ;e.
    No.84 PK/TUN/2009Hal. 98 dari36 hal.Put.menypangdariproseduryangditentukanolehperatuNo.84 PK/TUN/2009raperaturadaSadaridiberlakkannyakewenanganseSUalPeraraPemerintHal. 99 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009ahNoTahu2002tentanTataHutadaPenyusunanRencanPengelolanHutaHal. 100 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009PemaaataHutadaPenggunaanKawaSaHutadaPeraturaMenterKehuHal. 101 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tanaNo5/MenhutanPemberiaHal. 102 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/2009risprudensmaSingmaSingyaputusaMahkamahAgunNo45K/TUN/1999Hal. 114 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009tangga30AguStu2001daNo50K/TUN/1994tanggaSeptembe1995tetaHal. 115 dari 36 hal. Put.
    No.84 PK/TUN/20093.
    Put.No.84 PK/TUN/2009Hal. 160 dari 36 hal. Put. No.84 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — JEMMY MANUEL PESIK, S.SIT., MM., DK VS GUBERNUR JAMBI
98 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 227 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Gubernur Jambiatas nama Jemmy M. Pesik, S.SIT, M.M., (Penggugat I) dan atas namaUsup Supriatna, S.Sos.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015Dan terakhir pada Tahun 2010, Penggugat mendapat kenaikan PangkatIIl/c dengan Jabatan Kasubag.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015undangundang yang mengatur berlaku surut, kalau kita hubungkan denganundangundang yang ada yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana BukuPertama di peraturan umum BAB :a.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/20156.
    Putusan Nomor 227 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — SITI GEMASIH Binti M. TAIB, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, DKK
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 438 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015sejak saat diketahui/diterimanya atau diumumkannya keputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015 Sebelah Timur Dengan Jalan Ke karang Rejo; Sebelah Barat Dengan Jalan Lapangan Udara:Jumar bin M.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015diterbitkannya sertifikat hak milik objek sengketa tidak ada hubunganhokum Para Penggugat dengan objek sengketa dimaksud.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 438 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126/B/PK/PJK/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — PT FONTERRA BRANDS INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.,DK. VS.1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.,
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 22 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — ANDREAS TAN SIAUW AN, ; WALIKOTA BANDUNG
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-12-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2012
Tanggal 28 Desember 2012 — BUPATI BOGOR VS MUHAMMAD HIDAYAT S
56 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 427 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 427 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Oo ON DWH Nn FBP WO WNBUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman,Kelurahan Tengah, Cibinong, Bogor;Selanjutnya memberi kuasa kepada:ADE HARDI, S.H., M.Si.;RATIH PURNAMASARL, S.H., M.H.;TEMSY NURDIN, S.H.,.M.M.;Drs. ERWIN SURIANA, M.Si.;IWAN SETIAWAN, S.,Sos.;OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, S.H.
    tentangTata Cara Memperoleh Informasi Publik;4 Bahwa Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan penggunaan informasiuntuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakilimasyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antaraTermohon dengan obyek yang dimohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:1Mengabulkan keberatan Pemohon;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Termohon oleh Mediatormaupun Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi JawaBarat;bBahwa hal tersebut berarti kehadiran Dinas Komunikasi dan InformasiKabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID KabupatenBogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor (vide Bukti P16) dengantidak membawa Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bogor secara de factodan de jure telah diakui oleh Mediator maupun Majelis Komisioner padaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat;Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    : "Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hakhakPemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelummenutup persidangan terakhir;Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Bogor dianggap tidak hadirdalam persidangan oleh Majelis Komisioner sehingga tidak bisamenyatakan secara tertulis tidak menerima putusan yang dibacakan olehMajelis Komisioner (vide Pasal 62 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN
    Panitera14Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 427 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — Dra. INDAH PRASETYOWATI vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
66 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 PK/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Dra.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 127.500, (Seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 268K/TUN/2013, Tanggal 20 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Dra.
    Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dra Indah Prasetyotersebut;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/20152.
    Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauankembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan jelas memperlinatkan suatukekhilafan atau suatu kekeliruan nyata sebagai berikut :Bahwa Pertimbangan Hukum sebagaimana halaman 9 dari 10 halamanputusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/TUN/2013 tanggal 20 Agustus2013 yang
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 16 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2010
Tanggal 17 Februari 2011 — H. ISMAIL IBRAHIM, ASNAH WINDA, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, BUPATI OGAN KOMERING ULU,
59 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 398 K/TUN/2010
    No. 398 K/TUN/2010perihal mohon diberikan fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5September 2006 dengan luas 5.810 M? dan Surat Ukur Nomor :31/KR/2006 tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Kabupaten OganKomering Ulu (Bukti : P.1).
    No. 398 K/TUN/2010RT. 01/RW. 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, denganbatasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara, berbatasan dengan dahulu Jalan Dharmapalasekarang Jalan A.
    No. 398 K/TUN/2010pakai selama masih dipergunakan oleh Makodim 0403/Gapo untukdipakai sebagai bangunan Asrama AD/KIMYON 145/Balauyaituberdasarkan :1. Surat pernyataan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tanggal 16Desember 1982 (Bukti P.5) ;2.
    No. 398 K/TUN/2010b.
    No. 398 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 398 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — Hj. ISMIATY, S.H., ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 27 K/TUN/2011
    PUTUSANNomor 27 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Hj. ISMIATY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Non Aktif pada Pengadilan Tinggi Palembang, pangkatPenata Muda Tingkat (Ill/b), NIP. 040046394/19640629 198403 2 001,tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr.
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011Permohonan Kasasi masingmasing Nomor 11/K/2010/PT.TUN.JKT. yangmasingmasing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara tersebut masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 03Agustus 2010;Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi yangmasingmasing pada tanggal 09 Agustus 2010 dan tanggal
    Putusan Nomor 27 K/TUN/20111010PID/2004/PT.PLG atas nama Jhon Berty Rays dengan menerima imbalanuang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), yang dibuktikanTergugat dengan Bukti T11, T12, T13, T14, dan T15.Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Perkara Nomor 05/G/2010/PT.TUN.Jakarta tanggal 8 Juli 2010 halaman 16 alenia 3 yang menyatakanpelanggaran disiplin Penggugat yang telah diakui hakim terbukti barumeliputi 2 pelanggaran yaitu Calo Calon Pegawai Negeri Sipil denganmenerima imbalan
    Putusan Nomor 27 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 461 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 461 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kanfer Utara Nomor 178,Semarang;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:GUBERNUR JAWA TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan / atau direhabilitasi;b. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 disebutkan ...hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;c.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014hukum oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadalam putusannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hanyamempertimbangkan alatalat bukti dan keterangan saksi dengan mengkaitkandengan peraturan perundanganundangan hanya sepotongsepotong.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014telah tepat dan benar, perlu Pemohon Kasasi uraikan kembali bahwa PemohonKasasi tidak memenuhi syarat kepangkatan untuk diangkat dalam Jabatan StrukturalEselon IV karena sudah memiliki pangkat IV/a sangat subyektif dan keliru. Karenapada kenyataannya Pemohon Kasasi justru sangat memenuhi syarat utama dalampengakatan dalam suatu jabatan Struktural yaitu DUK.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — YAYASAN RIAU MADANI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 87 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I. YAYASAN RIAU MADANT, tempat kedudukan di Jalan Repelita I Nomor25 A, Tampan Pekanbaru, diwakili oleh: 1. Surya Darma, S.Ag., selakuKetua Yayasan Riau Madani, 2. Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom.