Nomor BPKB: J.04541655 atas nama AtinSugiatin alamat Jalan Brigjend Dharsono Blok AS 7, RT. 03 / 05 SunyaragiCirebon milik Pelawan;Menimbang, bahwa yang ~ dimaksud tuntutan provisi adalah suatupermohonan yang diajukan penggugat untuk memperoleh tindakan sementaradari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung.Sifat/Isi dari tindakan sementaratersebut bukan mengenai materi pokoksengketa, sedangkan yang dimaksud dengan putusan provisi didalam bukuPedoman yang diterbitkan oleh Balitbang

DASAR HUKUM Yurisprudensi MARI No.1411.K/Sip/1978, tanggal 13 Maret 1979:Pengikut sertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedangberjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan (permohonan) untuk itudari para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasaberkepentingan; Menumt, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat KumdilMahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikutsertaan pihak ketiga dalamproses perkara

ALI BOEDIARTO, KompilasiHukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, halaman 122). dan Buku Il tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada Sub BabWewenang Relatif, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah AgungR.. Tahun 2007, halaman 51, serta Buku IV tentang Tata LaksanaPengawasan Peradilan, pada Sub Bab Wewenang Relatif, Edisi Revisi2009, Mahkamah Agung R.I.

KabupatenBalikpapan sebagaimana diamanatkan dan ataudipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ;Halaman 38 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Padt.G/2018/PN Bpp1.3.Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakanAdvokat sehingga tidak berwenang menjadi mewakiliPENGGUGAT dalam persidangan perkara a quosebagaimana diatur dalam Buku Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumcetakan Balitbang

KabupatenBalikpapan sebagaimana diamanatkan dan ataudipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ;4.3.Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakanAdvokat sehingga tidak berwenang menjadi mewakiliPENGGUGAT dalam persidangan perkara a quoHalaman 97 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Padt.G/2018/PN Bppsebagaimana diatur dalam Buku Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumcetakan Balitbang

Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakan Advokat sehinggatidak berwenang menjadi mewakili PENGGUGAT dalam persidangan perkaraa quo sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang MA tahun 2007 dalamLingkungan Peradilan Umum Buku II Edisi 2007 halaman 53 s/d 54;2.

BppPemerintah Kota/Kabupaten tempat didaftarkannya perkara perdata AQuo in casu Kota Balikpapan sebagaimana diamanatkan dan ataudipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a Peraturan PemerintahNo. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen swadayaMasyarakat;2.4 Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT bukanlah merupakan Advokat sehinggatidak berwenang menjadi mewakili PENGGUGAT dalam persidangan perkaraA Quo sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang

MA tahun 2007 dalamLingkungan Peradilan Umum Buku II Edisi 2007 halaman 53 s/d 54.a) Bahwa mendasarkan pada Buku Pedoman teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum cetakan Balitbang Diklat KumdilMahkamah Agung tahun 2007 dalam Empat Lingkungan Peradilan BukuIl Edisi 2007 halaman 5354; disampaikan yang dapat bertindak sebagaikuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilanadalah:a.

Pst. 30 Dinas Kesehatan (191014) 6.000.00031 Dinas Tarukim (221014) 20.500.00032 Dinas Sosial 50.000.00033 Disbudbar (131114) 5.000.00034 Badiklat 15.000.00035 BLH (201114) 10.000.00036 Disdik (281114) 60.000.00037 Disbudpar (201114) 8.000.00038 Biro Perlengkapan (261114) 1.000.00039 Balitbang (241114) 1.000.00040 Dinas Perkebunan (291114) 5.000.0004 Satpol PP (011214) 5.000.00042 Perijinan (031214) 1.000.00043 BPBD (091214) 5.000.00044 Dinas Tarukim 200.000.00045 Dinas Pariwisata 50.000.00046 Dinas

oleh Para Penggugat ini jelasmenambah petitum angka 8, sehingga ini telah melanggar danmenyimpang dari aturan hukum yang ada , karena mengubah secarakeseluruhan dalil sebelumnya di dalam fundamentum petendi gugatan,sehingga jelas merugikan Para Tergugat / Para Turut TergugatBahwa dengan latar belakang perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan olehPenggugat ini yang jelasjelas telah melanggar kaidah hukum khususnya dalamhukum acara perdata serta Pedoman Teknis Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2007, secara otomatismenyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil, sehinggaberdasarkan ketentuan dalam kaidah hukum khususnya hukum acara perdatadan Pedoman Teknis Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang DiklatKumdil Mahkamah Agung 2007, maka sudah seharusnya perubahan gugatanyang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima.D.

Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)Bahwa dalam judul gugatan Penggugat perihal gugatan intervensiterhadap obyek jaminan tanggal 27 Juli 2018, Penggugat menyebutkanpihaknya sebagai Penggugat Intervensi, namun dalam hal ini membuat pihakTergugat bingung karena Tergugat berpendapat bahwa menurut PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan PerdataHalaman 11 dari 38 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN UnrKhusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI2007

Bahwa Mahkamah Agung dalam Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007yang diterbitkan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung tahun 2007halaman 100 menyatakan suatu pelelangan yang telah dilaksanakansesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalakan.Bahwa dalil Para Pelawan mengenai nilai limit sebagaimana dimaksudpada posita angka 3 angka romawi II tentang Analisis Yuridis merupakansesat yuridis.

Tergugat / Para TurutTergugatBahwa dengan latar belakang perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugatini yang jelasjelas telah melanggar kaidah hukum khususnya dalam hukumacara perdata serta Pedoman Teknis Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan olehBalitoang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2007, secara otomatis menyebabkangugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil, sehingga berdasarkanketentuan dalam kaidah hukum khususnya hukum acara perdata dan PedomanTeknis Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang

suratkeputusan Walikota Mataram Nomor: 800/880/028/BKD/2015 dan padatanggal 02 Februari 2015 diberhentikan dari Jabatan Kepala BidangPengairan Dinas PU Kota Mataram dengan surat keputusan WalikotaMataram nomor 800/821.2/069/BKD/2015 dan kemudian penggugatdiaktipkan kembali pada tanggal O01 Februari 2016 sebagai Staf padaDinas PU Kota Mataram berdasarkan surat keputusan Walikota Mataramnomor: 800/840/058/BKD/2016, selanjutnya diangkat kembali dalamjabatan sebagai kasubbid Pengembangan Wilayah pada Balitbang

Bagian Keuangan danPerencanaan Sekretariat Balitbang Kabupaten Takalar yangintinya menyatakan :Hal. 69 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKSBahwa benar saksi mengetahui realisasi belanja yangdilaporkan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai PertanggungJawaban ada yang tidak didukung buktibukti Belanja/karenatidak tidak diperatnggung jawabkan oleh PPTK, dimana PPTKhanya mempertanggung jawabkan dana kegiatan yangsesuai jumlah yang diterima dari Bendahara sehingga apabilaterdapat realisasi belanja

Kepala BadanHal. 70 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKSRidwan Nur, sehingga Bidang tidak dapat memenuhi dokumen SPterhadap dana yang tidak diberikan atau dipotong tersebut.Bahwa dari faktafakta hukum tersebut di atas ditemukan faktaterhadap penyimpangan anggaran tersebut dan siapa yang secarahukum harus bertanggung jawab sebagai berikut :Fakta Hukum :Bahwa dari uraian dan analisa faktafakta tersebut di atas, makadapatlah disimpulkan fakta hukum terkait penyimpangananggaran UP, GU, TU pada Balitbang

Taufik Akbar dan apalagi Terdakwa bersama PPTKdalam Lingkup Bapelitbang yang melaporkan ke Bupati Takalarpada akhir Tahun Anggaran 2017 adanya beberapapenyimpangan yang terjadi di Balitbang termasuk Dana StudyHal. 87 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKSBanding tersebut dan dilakukanlah Pemeriksaan olehInspektorat Daerah Takalar pada Bulan Desember 2017.Selanjutnya kenapa saksi M.Taufik Akbar tidak pernahmenunjuk dan mempersalahkan pihak lain seperti PPK (KepalaBadan), Bendahara Pengeluaran

Saksi Samsudin (saksi Terguat ) : 2n 2mm nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa saksi bertugas di Badan Penelitian, dan pengembangan (Balitobang) denganJabatan Kepala Subbidang Wilayah dan Fisik dan Sarana Kabupaten Kolaka Utara;Bahwa saksi bertugas di Badan Penelitian, dan pengembangan (Balitbang) sejaktahun 2017 sampai dengan sekarang ; "" 205 Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Dinas Pertambangan Kabupaten KolakaUtara pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 ;Bahwa Jabatan saksi di Dinas Pertambangan

Seram Bagian Barat mengirim 7 (tujuh) video pada tanggal 13Juni 2020, untuk pengiriman Video tidak dikirim secara langsung tetapisudah diisi di dalam Portal Kementerian Dalam Negeri (BALITBANG) caramasuknya bagaimana, dikirim apa, kodenya dibuka bagaimana baru dikirim,kemudian secara keseluruhan jumlah videonya 2517 yang diilkutsertakandalam lomba seIndonesia secara nasional.

Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007 Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI(halaman 100 angka 21) yang menyatakan: Suatu pelelanganyang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlaku tidak dapat dibatalkan.Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkanPara Penggugat.

.);2) Perubahan gugatan/permohonan dilakukan atas inisiatif pemohondi dalam persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban.3) Perubahan gugatan/permohonan yang dilakukan sesudah adajawaban Termohon, harus dengan persetujuan Termohon.Disamping itu sebagaimana yang tercantum dalam buku BeberapaPermasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab PusdiklatTeknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MARI Tahun 2008, halaman 73,Nomor urut 45, untuk kejelasannya perlu ditambahi satu huruf dalam identitasPemohon

Bahwa kemudian dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Umum juga dikatakan bahwa perlawanan tidak menangguhkaneksekusi (Pasal 207 (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwaperlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan,setidaktidaknya sampai dijatuhnkan putusan oleh Pengadilan Negeri(Balitbang Mahkamah Agung :2007:101);. Bahwa hal ini dapat dilihat dari Bukti Para Pembanding (vide. P10) danBukti Terbanding (vide.

atau dikesampingkan;Permintaan TERGUGATII semacam itu sesuai dengan kaedah hukum yangtercantum dalam Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor239K/SIP/1986, Nomor 216K/SIP/1974, Nomor 716K/SIP/1973 dan Nomor565K/SIP/973 dan Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor 3534K/SIP/1984 sertaYurispudensi Mahkamah Agung Nomor 395K/SIP/1985;Permintaan TERGUGATII semacam itu juga sejalan dengan materi yangtercantum dalam buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis PeradilanPerdata Umum Diterbitkan oleh Balitbang

Perlindungan Konsumen Nasional No.14,tertanggal 10 Agustus 2011, bukti P2 ;3 Fotocopy Sususan Pengurus yayasan perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS),4 Fotocopy tanda daftar lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) No. 050/37.1/2013,tertanggal 21 Januari 2013, bukti P4 ;5 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.AHU7789.AH.01 Tahun 2011, tertanggal 22 Nopember 2011, bukti P5 ;6 Fotocopy Buku Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum edisi2007 BALITBANG

ditandatanganioleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TegalsariKota Surabaya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 6193/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg2.ai.Asli ketikan salinan pernyataan Termohon tanpa tanggal dan pembuatsalinan, bermateral cukup (bukti P.2);Asli surat keterangan penghasilan Pegawai Negeri Sipil atas namaPemohon Nomor 900/25/35.07.203/2019 tanggal 14 Maret 2019 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendahara Balitbang