Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut; Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil;Bahwa terhadap tanah tersebut, saksi juga mempunyai hak bersamadengan terdakwa , Il dan Ill ;Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat perihal penjualan tanahtersebut oleh para terdakwa ;Bahwa sebelum penjualan/pelepasan tanah tersebut, para terdakwapernah mendatangi saksi untuk membicarakan perihal penjualan tanahtersebut, namun saksi belum menyetujuinya karena belum ada kejelasanmengenai tanah yang akan dilepaskan

Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanahtersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke Il) dan akan melaksanakan prosespembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.Bahwa sesuai poinpoin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanahtersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanahtersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.Bahwa sebelum melakukan penandatanganan tersebut, terdakwa telahmengetahui jika ada orang lain yang mempunyai

Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanahtersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke Il) dan akan melaksanakan prosespembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.Bahwa benar sesuai poinpoin yang tertera didalam surat pelepasan hak atastanah tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanahtersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.Bahwa sebelum melakukan penandatanganan tersebut, terdakwa telahmengetahui jika ada orang lain

Bahwa sesuai poinpoin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanahtersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanahtersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPanitia Pengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah,mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan

Iswan selaku SekretarisPanitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitia tersebutsebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat,mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai statushukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dandokumen

Iswan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaSingkawangselaku Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaandengan tidak melakukan atau tidak memberikan penjelasan atau penyuluhankepada masyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidangtanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengantanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakanpenelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya

Iswan selaku Sekretaris PanitiaPengadaan Tanah serta Anggota Panitia pengadaan tanah, mempunyaitugas antara lain sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya;Mengumumkan hasil

Iswan selakuSekretaris Panitia Pengadaan Tanah tidak melaksanakan tugas Panitiatersebut sebagaimana Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun2007 yakni tidak memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadamasyarakat, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan, tanaman dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah,yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitianmengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan dan dokumen

;e Bahwa kemudian JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BINRAJIMIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan membawanyake kebun kepala sawit yang berada di dekat rumah korban dan keesokan harinya dibawaoleh JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BIN RAJIMIN ke rumahJAKA PURNAMA kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dan dipasang disepeda motor milik JAKA PURNAMA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomor untuk Bahwa kemudian kirakira pada awal Februari 2015, SARIP PRIBADI

;Bahwa kemudian JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BINRAJIMIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan membawanyake kebun kepala sawit yang berada di dekat rumah korban dan keesokan harinya dibawaoleh JAKA PURNAMA BIN SUMEKI dan SARIP PRIBADI BIN RAJIMIN ke rumahJAKA PURNAMA kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dan dipasang disepeda motor milik JAKA PURNAMA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomor untukBahwa kemudian kirakira pada awal Februari 2015, SARIP PRIBADI

nnn nnn nn nnn nn nnn nnn cen n en en nee n enne Bahwa, saksi menerangkan saksi dan Saksi SARIP melihat 1 (satu) unit sepedamotor Honda GL 100 BG 8457 AZ yang sedang diparkirkan di terase Bahwa, saksi menerangkan kemudian saksi dan Saksi SARIP mengambil sepedamotor tersebut dengan cara mendorong dan membawanya ke kebun kelapa sawityang berada di dekat rumah saksiBahwa, saksi menerangkan dan keesokan harinya dibawa oleh saksi dan SaksiSARIP ke rumah saksi dan kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan

;e Bahwa, terdakwa menerangkan kemudian saksi SARIP dan Saksi JAKA mengambilsepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan membawanya ke kebun kelapa sawityang berada di dekat rumah saksi korban; Bahwa, terdakwa menerangkan dan keesokan harinya dibawa oleh saksi SARIP dan SaksiJAKA ke rumah saksi JAKA dan kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dandipasang di sepeda motor milik saksi JAKA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomoruntuk dijual.

;Bahwa, benar kemudian saksi SARIP dan Saksi JAKA mengambil sepeda motor tersebutdengan cara mendorong dan membawanya ke kebun kelapa sawit yang berada di dekatrumah saksi korban;Bahwa, benar dan keesokan harinya dibawa oleh saksi SARIP dan Saksi JAKA ke rumahsaksi JAKA dan kemudian mesin sepeda motor tersebut dilepaskan dan dipasang di sepedamotor milik saksi JAKA yang ada tulisan HAPPY tanpa plat nomor untukBahwa, benar kemudian kirakira pada awal Februari 2015, Saksi JAKA mengatakankepada terdakwa

Putusan Nomor : 68K/BDG/PMTII/AU/IX/2019Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Dispilin Militer,yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggarperundangundangan pidana yang sedemikian ringansifatnya salah satunya adalah tindak pidana karenaketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama4 (empat) hari tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada penjelasan Pasal 8 huruf b poin dUndangundang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2014 tentang Hukum Disiplin Militer oleh karenanyaTerdakwa harus dilepaskan

berpendapat bahwa sekalipuntuntutan hukum Dakwaan Komulatif Kedua Oditur Militertidak terpenuhi tetapi demi kepentingan komando secaramenyeluruh maka perbuatan Terdakwa dalam DakwaanKumulatif Kedua tersebut lebih tepat dan bermanfaatapabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikanmelalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.Sehingga Oditur Militer menilai pertimbangan danpendapat Majelis Hakim terhadap Dakwaan komulatifkedua surat Dakwaan kami dalam perkara ini keliru apabila perobuatan Terdakwa harus dilepaskan

Putusan Nomor : 68K/BDG/PMTII/AU/IX/2019Menimbang2014 tentang Hukum Disiplin Militer oleh karenanyaTerdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukumdari Dakwaan Kumulatif Kedua, pertimbangan tersebutsangat keliu karena fakta yang terungkap di dalampersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah serta Terdakwa sudah 2 (dua)kali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuantanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa,pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentangDakwaan Kumulatif Kedua Sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke1 jo Pasal 88Ayat (1) ke1 KUHPM, akan tetapi tidak dapat dijatuhipidana berdasarkan Undangundang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militerdalam penjelasan Pasal 8 huruf b poin d perbuatantersebut tergolong pidana yang sedemikian ringansifatnya, olen karenanya Terdakwa harus dilepaskan darisegala tuntutan hukum dari Dakwaan Kumulatif Kedua,Majelis Hakim

terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukantindak pidana sebagimana dalam Dakwaan KumulatifKedua Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 86 ke1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke1 KUHPM,akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam penjelasanPasal 8 huruf b poin d perbuatan tersebut tergolongpidana yang sedemikian ringan sifatnya, oleh karenanyaTerdakwa harus dilepaskan

(selaku Kepala labolatorium Kebakaran hutan dan lahan,bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, FakultasKehutanan Institut Pertanian Bogor) tertanggal 07 November 2014menerangkan bahwa akibat terjadinya pembakaran yang dilakukanterdakwa menyebabkan dilepaskan gas rumah kaca 32,4 tonkarbon :29,16 ton C02 ; 0,09 Ton CH4; 0,06 ton NOX; 0,03 Ton NH3;MO,14 Ton 03 dan 2,48 Ton CO serta 1,44 ton partikel, Gas gasrumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telahmelewati batas ambang

Selain gas rumah kacayang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan ratarata sekitar 10 cm, sehingga setelah diperhitungkan biaya yangdibutuhkan dalam rangka pemulihan lahan yang rusak dan biaya untukmemfungsikan faktor ekologis yang hilang atas lahan yang terbakartersebut adalah Rp. 2.931.330.400, ( Dua milyar sembilan ratus tigapuluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah).

Selain gas rumah kacayang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan ratarata sekitar 10 cm, sehingga setelah diperhitungkan biaya yangdibutuhkan dalam rangka pemulihan lahan yang rusak dan biaya untukmemfungsikan faktor ekologis yang hilang atas lahan yang terbakartersebut adalah Rp. 2.931.330.400, ( Dua milyar sembilan ratus tigapuluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut

dilepaskan selama kebakaran berlangsung telahmelewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa18gasgas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkanlingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya.

Saksi WELEM TABORAT/WOLANALAN, dibawah janjibahwa saksi adalah penduduk asli Desa Lauran;bahwa antara para Penggugat dengan Tergugatmempermasalahkan masalah tanah yang dilepaskan untukTNIAD; bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Desa Lauran denganluas 30 Hektar namun yang menjadi sengketa hanya 27 Hektar menurut para Penggugat;bahwa batasbatas obyek sengketa adalah :Sebelah Timur berbatasan dengan bukit lereng gunung (ampat kormpau);Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Latdalam;Sebelah Utara berbatasan

Saksi OKTOVIANUS ARWIBULUR, tanpa diambil janjibahwa antara para Penggugat dengan Tergugatmempermasalahkan masalah tanah yang dilepaskan kepadapihak TNIAD dengan luas 30 Hektar; bahwa tanah tersebut terletak di Desa Lauran tepatnyadimarga Taborat dan ulmasembun namun sebagai tanahHal. 35 dari 45 Desa;bahwa Saksi berasal dari soa ulmasembun;bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;bahwa saksi tidak ikut menggugat karena saksi merasatidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pemilik tanah;bahwa tanah obyek

KODAM XVI/PATTIMURA telah mengadakan perjanjian/kesepakatan tentang pelepasan hak atas tanah di petuanan adatDesa Lauran dengan luas 300.000m2 (30 Ha) dan dari suratsuratpara penggugat yang bertanda P.17 berupa surat keterangan nomor002/PH/VIII/DL/2012 yang sama dengan bukti surat bertanda T.7ternyata bahwa tanah yang dilepaskan tersebut terletak dijalan TransYamdena Patuanan Desa Lauran Kecamatan Tanimbar SelatanKabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batasbatas:e sebelah Utara berbatasan dengan

jalan ke Desa Bomaki;e sebelah Timur berbatasan dengan jalan Trans Yamdena;e sebelah Selatan berbatasan dengan tanah marga Taborat;e sebelah Barat berbatasan dengan tanah = marga Ulmasembun; Menimbang, bahwa berdasarkan Suratsurat para penggugatyang bertanda P.17 yang sama dengan bukti surat bertanda T.7tersebut di atas ternyata bahwa tanah yang dilepaskan tersebutmerupakan tanah yang diperoleh atas dasar membuka hutan dantanah tersebut dapat diberikan kepada Letnan Kolonel CZI AdiWuriyanto, bukti

KODAM XVI/Pattimura merupakantanah ulayat Desa Lauran diperkuat pula dari keterangan saksi yangdiajukan oleh Tergugat yaitu saksi FALENTINUS MARSELA, PETRUSLERMATAN, DATUS NGORANTUTUL, WELEM TABORAT/WOLANALANdan saksi YAKOBUS FADELSIAER yang pada pokoknya menerangkanhal yang sama bahwa tanah yang dilepaskan oleh Tergugat kepadaTNIAD dengan luas 30 Hektar merupakan tanah milik Desa Lauranyang lokasinya disebut ampat kormpau, disebut ampat kormpaukarena merupakan kesepakatan dari leluhur, yang mana

IHSAN; Bahwa setelah tembakan yang dilepaskan terdakwa, anggota Polisiyang keluar dari Colt Diesel wama kuning dengan Nomor Polisi BG8981 BS tersebut kemudian membalas tembakan; Bahwa terjadi baku tembak antara saksi dan anggota Polisi yangmengendarai Colt Diesel wama kuning dengan Nomor Polisi BG 8981BS tersebut; Bahwa pada saat baku tembak terjadi, 1 orang yang saksi tidak kenalyang membonceng saksi kemudian memutar sepeda motor yangdikendarainya dan tibatiba terdakwa juga langsung menaiki sepedamotor

FENDI dan Sdr.IHSAN;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN BTA Bahwa setelah tembakan yang dilepaskan terdakwa,anggota Polisi yang keluar dari Colt Diesel wama kuning dengan Nomor PolisiBG 8981 BS tersebut kemudian membalas tembakan; Bahwa terjadi baku tembak antara terdakwa dananggota Polisi yang mengendarai Colt Diesel warna kuning dengan NomorPolisi BG 8981 BS tersebut; Bahwa pada saat baku tembak terjadi, 1 orang yangterdakwa tidak kenal yang membonceng Sdr.

FENDI dan Sdr.IHSAN; Bahwa setelah tembakan yang dilepaskan terdakwa,Saksi Elikohen dan rekanrekannya keluar dari Colt Diesel wama kuningHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN BTAdengan Nomor Polisi BG 8981 BS tersebut kemudian membalas tembakan danterjadi baku tembak antara terdakwa dan saksi Elikohen;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

IHSAN; Bahwa setelah tembakan yang dilepaskan terdakwa, Saksi Elikohen danrekanrekannya keluar dari Colt Diesel wama kuning dengan Nomor Polisi BG8981 BS tersebut kemudian membalas tembakan dan terjadi baku tembakantara terdakwa dan saksi Elikohen;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut telan ternyata adanya niatdari terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Colt Diesel dan perbuatanpelaksanaa telah dilakukan oleh terdakwa dengan mengejar dan menyalip Mobilcolt diesel yang dikemudikan saksi

FENDI dan Sdr.IHSAN; Bahwa setelah tembakan yang dilepaskan terdakwa,Saksi Elikohen dan rekanrekannya keluar dari Colt Diesel wama kuningdengan Nomor Polisi BG 8981 BS tersebut kemudian membalas tembakan danterjadi baku tembak antara terdakwa dan saksi Elikohen;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut telah ternyata terdakwa danrekanrekannya telah menembakkan senjata api Kearah sopir sebanyak 2 (dua)kali sehingga majelis berpendapat unsur yang didahului dengan kekerasan telahterpenuhi;Ad. 6.

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M. Muryadi, S, kemudiantanggal 20 April 1995 sebagian lagi dari tanah tersebut dilepaskan olehPenggugat kepada Sdr. David Effendi seluas + 4.415 m*, selanjutnyaHalaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 1703 K/Pdt/2017tanggal 21 April 1998 sebagian lagi dilepaskan oleh Penggugat kepadaYayat Supriatna (PU Kaitim) seluas + 1.000 m, serta 700 m? dilepaskankepada Kadmidi.

Yamin di tahun 1980, berdasarkan SuratPenunjukan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Samarinda sekarangWalikota Samarinda di tahun 1980, setelah dilepaskan sebagian kepadaSdr. M. Muryadi, S seluas 8.432 m, kepada Sdr. David Effendi seluas4.415 m, kepada Yayat Supriatna (PU Kaltim) seluas 1.000 m7, sertakepada Sdr. Kadmini seluas 700 m?, masih menyisakan tanah seluas +7.483 m? termasuk di dalamnya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 1134/Kel.

dilepaskan oleh Penggugat kepada Sdr. M Muryadi S, lalutanggal 20 April 1995 seluas 4.415 m? dilepaskan oleh Penggugat kepadaSdr. Effendi, tanggal 21 April 1998 seluas 1.000 m? dilepaskan olehPenggugat Yayat Supriatna (PU Kaltim) serta 700 m? dilepaskan kepadaKadmidi, sehingga tersisa 7.483 m? sedangkan tanah sengketa seluas1.174 m?

Tertanggal 1 Februari 2017;3) Menyatakan Terdakwa Ramlah tidak bersalah;4) Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak )Halaman 6 Putusan Nomor : 10/PID/2017/PT.JAPHalaman 6 Putusan Nomor : 10/PID/2017/PT.JAP5) atau setidak tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( Ontslag vanalle rechtsvelvolging );6) Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan inidibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan denganseksama

Banding dari Penasihat Hukum Terdakwadimana isinya kontradiksi karena disatu sisi Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak dinilai sudah MemenuhiAsas Et Alteram Partem sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangankarena antara Terdakwa dan Korban adalah keluarga tapi di akhir memorinyamemohon agar Majelis Hakim memutus antara lain :@ Menyatakan Terdakwa Ramlah tidak bersalah;@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak ) atausetidak tidaknya dilepaskan

pertama bahwa TerdakwaRamlah Rauf dinyatakan telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ramlah Rauf telah dinyatakantelah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan maka kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwasepanjang berkaitan dengan :@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf tidak bersalah;@ Menyatakan Terdakwa Ramlah Rauf dari segala Dakwaan ( Vrijspraak ) atausetidak tidaknya dilepaskan

Bahwa tanah seluas 8.361m2 (delapan ribu tiga ratus enam puluh satu meterpersegi) dilepaskan atau dibagi oleh olehTn.JOHAN REGOY kepada kelimaanaknya yaitu kepada Para Penggugat mohon selanjutnya disebut sebagaiobyek sengketa;.

Bahwa obyek sengketa yang dilepaskan atau dibagi oleh olehTn.JOHANREGOY kepada kelima anaknya yaitu kepada Para Penggugat saat ini terbagiatas 5(lima) buah sertifikat yangmasingmasing atas nama Para Penggugat yaitu: Sertifikat Hak Milik No.335 seluas 1.696 m2(seribu enam ratus sembilanpuluh enam meter persegi) atas nama Penggugat ; Sertifikat Hak Milik No.336 seluas 1.633m2(seribu enam ratus tiga puluh tigameter persegi) atas nama Penggugat Il; Sertifikat Hak Milik No.337 seluas 1.589 m2(seribu lima

Fotokopi Peta / Gambar situasi lokasi tanah adat yang dilepaskan Tn. JohanesMeidodga dan Tn. Baren Meidodga sebagai pemilik tanah adat kepada Tn.Halaman1idari 33 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN MnkJohan Regoy pada tanggal 1 November 1984, telah dicocokan sesuai denganaslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda : (Bukti P.2);3. Fotokopi Kwitansikwitansi pembayaran Pelepasan hak atas tanah adat antaraTn. Johanes Meidodga dan Tn. Baren Meidodga sebagai pemilik tanah adatdengan Tn.

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PN MnkTimur : LitbangSelatan : JLAnggoriBarat : HamberiBahwa tanah seluas 8.361m2 (delapan ribu tiga ratus enam puluh satu meterpersegi) dilepaskan atau dibagi oleh olehTn.JOHAN REGOY kepada kelima anaknyayaitu kepada Para Penggugat mohon selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;Bahwa obyek sengketa yang dilepaskan atau dibagi oleh olehTn.JOHANREGOY kepada kelima anaknya yaitu kepada Para Penggugat saat ini terbagi atas5(lima) buah sertifikat yangmasingmasing atas nama

Johan Regoy pada tanggal 1November 1984.Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu : Fotokopi Peta / Gambarsituasi lokasi tanah adat yang dilepaskan Tn. Johanes Meidodga dan Tn. BarenMeidodga sebagai pemilik tanah adat kepada Tn. Johan Regoy pada tanggal 1November 1984Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu : Fotokopi Kwitansikwitansipembayaran Pelepasan hak atas tanah adat antara Tn. Johanes Meidodga dan Tn.Baren Meidodga sebagai pemilik tanah adat dengan Tn.

Memperhatikan tanggung jawab sosialdengan membangun kebun untukmasyarakat di sekitar kawasan hutandengan luas paling sedikit 20% (duapuluh) persen dari total luas kawasanhutan yang dilepaskan dan diusahakanoleh perusahaan perkebunan;e.

Menunjuk Lembaga Independen untukmemantau kegiatan pembukaan kawasanhutan yang dilepaskan, sebagai tindakanHalaman 6 dari 14 hal,Put.No.72/PDT/2017/PT.PLK.KEENAMKETUJUHKEDELAPANKESEMBILANpreventif pembakaran sisasisa kayu dikawasan hutan yang dilepaskan;h. Membangun sistem informasi kepadapublik untuk tindakan preventifsebagaimana dimaksud huruf d, huruf edan huruf g;i. Dalam hal ada gugatan hukum, makadengan diterbitkannya keputusan MenteriKehutanan ini PT.

Wajib memperhatikan tanggung jawab sosial dengan membangunkebun untuk masyarakat disekitar kawasan hutan dengan luas palingsedikit 20% dari total luas kKawasan yang dilepaskan dan diusahakanoleh perusahan perkebunan, ini kewajiban penyelesaiannya arealyang terlanjiur + 8.696,21 Ha, sudah dapat menjadi sebuahpelanggaran melawan hukum atas ketentuan dalam keputusan ini,dapat dikenakan sanksi sesuai Ketentuan peraturan perundangundangan, maka 191 Ha itu jika diluar yang 3.803,79 Ha tetappenyelesaiannya

, sehingga sebagai konsekuensinya dajwaan Jaksa tidaklengkap (obscuur libel) dan Terdakwa harus dilepaskan dari Tuntutan Hukum;Ad.b.

No. 231 PK/Pid.Sus/2016menyatakan surat dakwaan jaksa tidak jelas dan kabur, (obscuur libel), makadakwaan Jaksa batal demi hukum, dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum;2.

Hal ini jelasmelanggar UndangUndang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 17 dan Pasal 18 ayat (4) tersebut di atas;Sebagai konsekuensi hukumnya maka BAP Penyidik surat dakwaanPenuntut Umum adalah kabur dan tidak jelas, sehingga sebagai akibatnyasecara hukum Terdakwa Harus dilepaskan dari Tuntutan Demi Hukum ,yang apabila Terdakwa adalah Pemakai ,maka seharusnya Disinipenerapan pidana kepada Terdakwa ,Majelis Hakim harus memperhatikanpada Pasal 103 tentang kewajiban Rehabilitasi terhadap pecandu

Melihathal tersebut saksi Ni Luh Sudiari Yuliasih kKemudian berteriak kearahTERDAKWA yang kemudian melepas pegangannya terhadapKORBAN SAKSI, setelah KORBAN SAKSI dilepaskan olehTERDAKWA, saksi Ni Luh Sudiari Yuliasih kemudian memintaKORBAN SAKSI untuk pulang namun KORBAN SAKSI tidak maukarena masih ingin main, setelah itu saksi Ni Luh Sudiari Yuliasihkemudian memberitahu saksi MADE ARSANA untuk melihatKORBAN SAKSI.

Wagiman, menurunkancelana yang dipakai oleh KORBAN SAKSI dan kemudian menjilatpantatnya KORBAN SAKSI, kemudian istri saksi meminta untukmelihnat KORBAN SAKSI, selanjutnya saya langsung melihatterdakwa sambil berpurapura mencari buah manga, saat itu sayamelihat terdakwa duduk sambil memeluk KORBAN SAKSI daribelakang sedangkan KORBAN SAKSI berontak ingin lari ;e Bahwa, saat itu saksi juga melihat celana yang digunakan KORBANSAKSI sudah melorot, kemudian saksi berteriak HOI dan KORBANSAKSI langsung dilepaskan

Melihathal tersebut saksi Ni Luh Sudiari Yuliasih kKemudian berteriak kearahTERDAKWAyang kemudian melepas pegangannya terhadapKORBAN SAKSI, setelah KORBAN SAKSI dilepaskan olehHal 9 dari 13 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2015/PN Dps10TERDAKWA, saksi Ni Luh Sudiari Yuliasih kemudian memintaKORBAN SAKSI untuk pulang namun KORBAN SAKSI tidak maukarena masih ingin main, setelah itu saksi Ni Luh Sudiari Yuliasihkemudian memberitahu saksi MADE ARSANA untuk melihatKORBAN SAKSI.

Melihat hal tersebut saksi Ni Luh Sudiari Yuliasin berteriak kearahHal 11 dari 13 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2015/PN Dps12TERDAKWAyang kemudian melepas pegangannya terhadap KORBANSAKSI, setelah KORBAN SAKSI dilepaskan, saksi Ni Luh Sudiari Yuliasihmeminta KORBAN SAKSI untuk pulang namun KORBAN SAKSI tidak maukarena masih ingin main, setelah itu saksi Ni Luh Sudiari Yuliasihmemberitahu saksi MADE ARSANA untuk melihat KORBAN SAKSI.

Kekancan Mukti);Bahwa meskipun telah diketahui Objek Sengketa merupakan hakpenuh dari Penggugat dan Penggugat belum pernah mengalihkanObjek Sengketa kepada pihak lain (termasuk kepada Tergugat),namun Tergugat dengan tanpa sadar yang sah telah melakukanpemblokiran terhadap Objek Sengketa serta Tergugat mengaku jikaObjek Sengketa adalah miliknya yang telah dilepaskan untukkeperluan jalan, hal ini jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum(PMH);Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut jelas berakibatPenggugat

Kerugian yangdiderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat dapatdiperhitungkan sebagai berikut: Kerugian materil, dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkanobyek sengketa dikarenakan telah dilakukan pemblokiran olehTergugat serta Tergugat secara sepihak mendaku jika obyeksengketa adalah miliknya yang telah dilepaskan untuk keperluanjalan sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sebesarRp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perinciankerugian Penggugat per bulan Rp20.000.000 (dua puluh

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang melakukanpemblokiran terhadap objek sengketa serta mendaku objek sengketamiliknya yang telah dilepaskan untuk keperluan jalan adalah merupakanperbuatan melawan hukum (PMH);7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanyauntuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosongkepada Penggugat, bila diperlukan pelaksanaanya dilakukan denganbantuan aparat hukum;8.

Kekancan Mukti,yang berdasarkan site plan akan dilepaskan untuk rencana jalan;Hal. 9 dari hal. 13 Putusan Nomor 1288K/Pdt/2015d.Bahwa pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang diambil oper oleh Hakim Pengadilan Tinggi) yangmenyatakan bahwa : oleh karena perolehan tanah dan diterbitkannyasertifikat hak milik Penggugat terbukti lebin dahulu dari pada SertifikatHGB Tergugat/Pembanding serta Penggugat telah membayar pajak(vide putusan hal. 2122); Bahwa pertimbangan yang demikianadalah

sengketa suatu kepemilikan dalam penyelesaianperkara ini oleh karena itu dirasa tepat dan adil apabila sengketa suatukepemilikan ini hanya dapat diselesaikan menurut caracara keperdataansecara Hukum Perdata, supaya dapat lebih jelas terlihat kepemilikan atas tanahtersebut, sehingga saat ini perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikansebagai perbuatan pidana;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukanmerupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran dalam pengertian pidana,maka Terdakwa harus dilepaskan

dari tuntutan hukum serta dipulihkan pulahakhaknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya:Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 51 Prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak atauKuasanya, dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidangtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidangtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkandan dokumen yang mendukungnya.3. Mengumpulkan hasil penelitian dan hasil inventarisasi(sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 diatas).4.

Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan.7. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugikepada para pemilik.8. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.9. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semuaberkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepadaPNUP dan kantor Pertanahan Kab.

Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan.Menyaksikan . . .7. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugikepada para pemilik.8. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak.9. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semuaberkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepadaPNUP dan kantor Pertanahan Kab.

ada bengkak pada sudut bibir ukuran 1 cm x 2 cm,dalam keadaan demikian Hakim Tingkat Banding berpendapat pada saatkejadian Terdakwa melakukan pemukulan berulangulang dalam keadaan jiwayang tergoncang "identik atau sama dengan kasus agen Polisi tersebut diatasoleh karenanya terbukti Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak, tetapiHalaman 6 dari 8 Putusan Nomor 136/PID.SUS/2020/PT PDGjiwanya dalam keadaan tergoncang dengan sendirinya perbuatan ada tetapltidak dapat di pidana, karenanya Terdakwa dilepaskan

dari segala tuntutanhukum (Onslaag Rech Vervolging) ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas olehkarenaTerdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum tersebut diatas, maka putusanHakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkandan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum kedudukan Terdakwa dalam kemampuan dan harkat sertamartabatnya haruslah di pulinkan dan membebankan

Sawangan, Kota Depok, seluas + 430 M2,berdasarkan Girik C No. 646, Persil 48b, S.Il, padahal jelas dan nyatatanah tersebut haknya sudah dilepaskan oleh Sdr.

Dengan telah diterimanya uang ganti rugi tersebutdiatas kami menyatakan tanah yang dilepaskan haknya itumenjadi TANAH NEGARA untuk kemudian diberikah hakkepada PT. GRAHA PERDANA INDAH, dipergunakan untukperumahan.9. Bahwa tanah yang dilepaskan haknya itu tidak dalamkeadaan sengketa baik mengenai batas maupun luasnya danpemiliknya tidak dalam gugatan, tidak dalam sitaan yangberwajib atau proses perkara pengadilan dan tidakdigadaikan/ dijaminkan kepada pihak lain.10.

Bahwa ahli waris kami maupun pihakpihak lain tidakberhak mengganggu gugat tanah yang dilepaskan haknya itubaik sekarang maupun yang akan datang.Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah tersebut, maka jelas dan nyata sejak tanggal 28Februari 1997 hak atas tanah tersebut telah diberikan kepadaTERGUGAT, dan untuk kepastian hukum tanah tersebut diatastelah didaftarkan dan masuk dalam SHGB No. 16/ Curug atasnama PT. GRAHA PERDANA INDAH ( TERGUGAT).

UDING mengajukan gugatan/ keberatan setelahorang tuanya meninggal dunia, padahal jelas dan nyata dalamSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah diatas, Sdr.UDING pada point 10 telah menyatakan bahwa abhli wariskami maupun pihakpihak lain tidak berhak mengganggu gugattanah yang dilepaskan haknya itu baik sekarang maupun yangakan datang. Artinya apa setelah hak atas tanah tersebuttelah dilepaskan kepada TERGUGAT, maka para ahli warisnyatidak berhak lagi untuk menggugat atas tanah tersebut.2.

Graha Perdana Indah, dipergunakan untuk perumahan dan tanahyang dilepaskan haknya itu tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai batasmaupun luasnya dan pemiliknya tidak dalam gugatan, tidak dalam sitaan yangberwajib atau proses perkara pengadilan dan tidak digadaikan/ dijaminkanHalaman 32 dari 38 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Dpkkepada pihak lain dan selai itu juga ahli waris kami maupun pihakpihak laintidak berhak mengganggu gugat tanah yang dilepaskan haknya itu baiksekarang maupun yang akan

melakukan perbuatan sebagaimanadalam catatan dakwaan Penyidik, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa belumdapat dinilai sebagai suatu kejahatan maupun pelanggaran dari sisi HukumPidana menurut Pasal ini, karena masih ada hal ihwal yang harus diselesaiaaknsecara hukum perdata, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkanpidana terhadap diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakansuatu kejahatan maupun pelanggaran dalam pengertian pidana, makaterdakwa harus dilepaskan

dari tuntutan hukum serta dipulinkan pula hakhaknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2019/PN DpuMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari tuntutanhukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, ketentuan Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 UndangUndang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IjinYang Berhak atau Kuasanya

Menetapkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) ekor satwa yang dilindungi berjenis landak ;Dikembalikan dan dilepaskan ke habitatnya ; 2 (dua) buah kandang yang terbuat dari besi berukuran 167 cm x 73 cm x 60 cm dan 200 cm x 72 cm x 58 cm ; Dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

disebutkan dalam Surat Dakwaan ;2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUWARNO AlsPB Bin PARTO WIYONO (Alm) berupa pidana penjaraselama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan sementara dan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama (satu) bulan ;.3 Menetapkan barang bukti:= 12 (dua belas) ekor satwa yang dilindungi berjenis landak ;Dilepaskan

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,maka untuk mencegah terjadinya kepunahan maka ditetapkan 12 (dua belas) ekor satwa yangdilindungi berjenis landak dikembalikan dan dilepaskan kehabitatnya ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 2 (dua) buah kandang yang terbuat dari besiberukuran 167 cm x 73 cm x 60 cm dan 200 cm x 72 cm x 58 cm, berdasarkan fakta hukum yangtelah diuraikan dalam unsur unsur pidana terhadap diri terdakwa, dipergunakan oleh terdakwauntuk menangkap dan memelihara

selama 3(tiga) bulan, dan Denda sebesar Rp. 2,000,000, (dua juta rupiah), dengan ketentuan17apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama (satu)bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalamtahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Menetapkan barang bukti berupa := 12 (dua belas) ekor satwa yang dilindungi berjenis landak ;Dikembalikan dan dilepaskan