Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 483 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
    Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2010
Tanggal 26 Oktober 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, ; NABI DG. NGINGA ,HALIMAH DG. SAGA., dkk.
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2010 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, TRINI A.P. WORUNTU, A.Ptnh, dkk.
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 PK/TUN/2010
    PUTUSANNomor 77 PK/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara Tata Usaha Negara telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1Ha. DJARINA PAPUTUNGAN, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunIIJ BolaangMongondow ;Ha. SUTARTI MODEONG, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Desa Buyat DusunVI BolaangMongondow ;Ha.
    Tujuh, Kelurahan Malalayang Satu LingkunganIX, Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Mei 2007 ;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut TermohonKasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata ParaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 108 K/TUN
    (seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh meterpersegi) atas nama Fatly Fuad Achmad tersebut ;Menghukum kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng di keduatingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 K/TUN/2008, tanggal 15 Juli 2009 adalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : FATLY
    2007 Nomor 11/G.TUN/PTUNModo ;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN
    Djarina Paputungan, dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikanamar putusan Mahkamah Agung Nomor 108 K/TUN/2008 tanggal 15 Juli 2009,sekedar mengenai tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado serta tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak meskipun dengan perbaikan amar, makaPara Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
63 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 100 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201652.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/20165.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201616.bahwa Pejabat TUN yang telah menerbitkan keputusan TUN itu memilikiwilayah kewenangannya sendiri sehingga Pengadilan TUN dalam hal iniPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seakan begitu saja melepaskankewenangan mengadili perkara TUN dalam perkara a quo, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUNtersebut jelas terlinat bahwa muara dari semua kebijakan atau keputusanTUN adalah masuk dalam wilayah kewenangan (kompetensi absolut) dariPeradilan
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/201617.18.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si. vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
172 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/TUN/2015
Tanggal 17 Nopember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. DADAN ABDUL RAHMAN, S.H.
47 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 500 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRKONKRETBahwa objek gugatan adalah keputusan Badan PertimbanganKepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentangperubahan hukuman disipilin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR3.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRd. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 12Maret 2014 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksamaalasan banding adminstratif yang bersangkutan.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat (BAPEK) pada tanggal 12 $=Maret 2014 ##Nomor016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama DadanAbdul Rahman, S.H.
    Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — ASAHAN DAULAY vs. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
87 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 152 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 152 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut :ASAHAN DAULAY, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan StafSekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, bertempat tinggal Kompek BPPBlok Z 1/5 RT. 007 /RW. 08, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, JakartaUtara 14140.Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbandingmelawan :GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan
    No. 152 K/TUN/2013hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 1530/Pid.B/2008/ PN.JKT.PST. tanggal 10Desember 2008, apalagi Penggugat telah mengabdi sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak1 Januari 1985 sampai dengan bulan Agustus 2011 (sekitar 26tahun), oleh karena itu.
    No. 152 K/TUN/2013Menyatakan Terdakwa Drs .
    No. 152 K/TUN/2013g.
    No. 152 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
157 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 7 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Jaksa Agung R.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Il. Dalam Eksepsi;Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterimaseluruhnya;Ill.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016dihadapan G de Bock, Notaris Cirebon sesuai Akta Hibah tanggal 17Oktober 1957.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Adapun salah satu amar Penetapannya; Memberikan ijin kepada PemohonNy.
    Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — GEORGE RAWUNG., MOH. MUNDARI, dkk. ; MANGGALAK SJAHLUDIN LUMBAN GAOL., KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 262 K/TUN/2010
    No. 262 K/TUN/2010 Sebelah Belakang/Selatan : Jalan Kemayoran Barat VI; Sebelah Kiri/Timur : Rumah Martin Limanta No.14 ;Bahwa Penggugat Moh.
    No. 262 K/TUN/20101984 No: 231/1984 seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010diatas tidak termasuk dalam objek sengketa Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1003/Kemayoran seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010seluas 2.705 M?
    No. 262 K/TUN/2010 Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 262 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ISKANDAR ZULKARNAIN vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
152 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 PK/TUN/2016
    No. 13/B/1991/PT TUN JKT, tanggal 27011992 jo.No. K/TUN/1992 tanggal 06021993, jo. No. 01/PK/TUN/1994tanggal 1210/1994 dinyatakan batal SHGB No. 116/Kebonsirihatas nama PT. Jaman Sentosa, dan SHGB No. 138/Kebon Sirihatas nama PT.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/201611.Pelepasan dan Penjualan tanggal 3 Agustus 1968 antara Ny.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :304/ Kebon Sirih;4.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/20164.
    Putusan Nomor 92 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-06-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BERAU vs I. H. Y. HARYADI., II. NY. CHRISTINE;
203 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 275 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013g Sebidang tanah milik Ny. Christine (Penggugat ID) luas 150 M2 dengan AktaPelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 209/CTR/TV/1996tanggal 15 April 1996, seluas 150 M2 beserta bangunan rumah konsturksi batutype 45 M2 atas nama Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013c Sebidang tanah milik Herdian Tri Yulianto, luas 150 M2 dengan AktaPelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah No. 208/CTR/IV/1996 tanggal 15 April 1996 beserta bangunan rumah konstruksi batutype 54 M2;d Sebidang tanah milik Ny.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013PUTUSANNomor 275 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ BERAU,berkedudukan di Jalan Dr. Murdjani, Nomor 1, Tanjung Redeb Berau;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.
    Putusan Nomor 275 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/TUN/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, DK vs. M. DAHLAN HS
142 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 229 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Kecamatan Langkapura), Kota Bandar Lampung;Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada Achmad Harris,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S.T.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016g.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan banding Nomor78/BDG/2002/PT.TUN.MDN dan Putusan Kasasi Nomor 241K/TUN/2003yang amarnya tidak menerima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena KepalaKantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terlambat menyampaikanmemori kasasi;.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016Mahkamah Agung RI Nomor 241K/TUN/2003, Jo.
    Putusan Nomor 229 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 18 Februari 2011 — PT. ASIAN PACK CHEM, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
104 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 115 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 115 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 secara nyatatelah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu dengan tidak memahamibahkan terkesan menghilangkan Aspek Yuridis Formal sebagaimanaHalaman 12 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Pemerintah tidak boleh lagi melakukan tindakan yang sewenangwenang dan dapat menegakan Azas Ne Bis Vexari Rule.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014memulinkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten BandungBarat;d.
    Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014Biayabiaya :1. Meteral ...........2 Rp 6.000,0022 REGAKSI sccm AD 5.000,003. Administrasi PeninjauanKembali ......... Rp 2.489.000,00Jumlah ........ eee Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754 Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2009
Tanggal 26 Januari 2011 — FAISAL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 302 K/TUN/2009
    Nomor 302 K/TUN/20094. Sunawan, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa Koniflikdan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang5. Saleh Yahya, S.H., Jabatan Staf Seksi SengketaKonflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan KotaTangerang ;6.
    Nomor 302 K/TUN/2009meter persegi), atas nama PTI. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;3.
    Nomor 302 K/TUN/2009(empat puluh dua ribu tujuh ratus meter persegi). Surat Ukur Nomor 06,tanggal 02 Desember 1998, atas nama PT. Angkasa Pura Il (Persero),berkedudukan di Tangerang ;5.2. Bersifat individual, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yang disengketakan, sudah cukup jelas,yang ditujukan pada satu institusi atau lembaga dan bukan untukumum ;5.3.
    Nomor 302 K/TUN/200916.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Karang Anyar, tanggal02 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 04, tanggal 02 Desember1998, luas 671.510 M? (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratussepuluh meter persegi), atas nama PT. Angkasa Pura (Persero),berkedudukan di Tangerang ;16.2.
    Nomor 302 K/TUN/2009Biayabiaya : Panitera Pengganti : 1. Meterai..................... Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.2. RedakSl...............:00055 Rp. 5.000,3. Administrasi Kasasi.......... Rp. 489.000, Untuk salinanJumlah 2.0.0.2... eee eee Rp. 500.000, MAHKAMAH AGUNG RI.=========>= a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 302 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK vs. DULHADI, DK
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015H. M.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015d.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi Jika dalamsengketa Tata Usaha Negara terdapat Sengketa Perdata PembuktianHak Kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harusdiselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum;2.
    Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.
    Putusan Nomor 371 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — Hj. NILMAWATI, dkk vs MILING DG.MADO Alias MULING DG. MADO dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
63 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 119 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 119 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. Hj. NILMAWATI;JAYA LANGKARA MAPPE;Ir.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014Kahar Karun Kalla Mappe, 5. Makhlil Mappe, 6. Anmad Mannarai Mappe, 7.Maryam Mappe dan 8. Abran Mannarai Mappe;5.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima;3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);3.1.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.
    Putusan Nomor 119 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — DRS. SUTIKNO CITRO, MM, M.Si VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 231 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 231 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/201410111213141516ONIE SETYAWAN, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;MOHAMAD NURHEDI, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H, Pelaksana Subdit BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;ENNY YULIANASARI, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kantor Wilayah
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:12Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah SPPT PBB Tahun 2012, Nomor Objek Pajak32181300120120037.0, atas nama Ibu Ida Cholida yang terletak di Desa KarangSegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi:Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa SPPT
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang Kabur danTidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan:Bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugatbertentangan dengan Surat Dirjen Pajak Nomor 153/WPJ.07/KB.08/1995tentang pembatalan SPPT PBB tahun 2012 dengan Nomor Obyek Pajak32.18.130.012.012.0030 atas nama Ibu Ida Cholida;Adalah dalil gugatan yang Kabur dan tidak jelas.
    Putusan Nomor 231 K/TUN/2014Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biayabiaya1. Meterai .............. Rp 6.000,002. Redaksi ............. Rp 5.000,003. Administrasi..... Rp 489.000.00Jumlah .............0.00.. Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.NIP. 220000754
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
393 — 609
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG., ; WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR., ; DJULIAMAN, K 0 R I, dkk.
119 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 194 K/TUN/2009
    No. 194 K /TUN/200912.1314.15.16.17.18.19.20.21.22.KASPAR SIANTURI, Warga Negara Indonesia, pekerjaanSwasta, alamat Kampung Rawabadung, KelurahanJatinegara, Kecamatan Cakung, Kodya Jakarta Timur ;.
    No. 194 K /TUN/20097. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditaksir Rp.203.000, ;Bahwa setelah Keputusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAtersebut diucapkan di persidangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARAJAKARTA tanggal 21102001 No.124/G TUN/2001/PTUN JKT isinyaMENGABULKAN gugatan PARA PENGGUGAT nama SARBINI BIN H.
    SAYUTIdkk SELURUHNYA maka TERGUGAT , Il, Ill mengajukan BANDING kePENGADILAN TINGGI TUN Jakarta, sehingga Keputusan PENGADILANTINGGI TUN JAKARTA membatalkan Putusan PENGADILAN TUN JAKARTANo.124/G TUN/2001/PTUN JKT tersebut, kKemudian SARBINI BIN H.
    No. 194 K /TUN/2009PHP.
    No. 194 K /TUN/2009