Ditemukan 4028013 data
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR VS H. ABDUL RADJAB HAMZAH DAENG TULO;;
65 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRANSISCUS JANUARTO, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER DAN BUDIANTO, DKK;;
297 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANCAJAYA ANEKAKARSA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;
PUTUSANNomor 402 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GELORA SITEPU, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Desa Laubakeri, Kecamatan Kutalimbaru,Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Petani;Pemohon Kasasi;LawanPT PANCAJAYA ANEKAKARSA tempat kedudukan diJalan Abdullah Lubis Nomor 30 Medan, yang diwakilioleh Elbiner Silitonga jabatan Direktur PT PancajayaAnekakarsa
dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Law Firm GNP (GidionNainggolan & Partners) beralamat di Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;Termohon Kasasi ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN ~ KAB.DELISERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama,Komplek Perkantoran Pemkab, Lubuk Pakam, 20514;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sujono, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;;
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
RONI SATRIA, DKK VS SYAFRIZAL DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN;
PUTUSANNomor 228 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.RONI SATRIA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Setia Budi Painan Utara, Kecamatan IVJurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaanWiraswasta;WELLY HENDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70 PainanTimur, Kecamatan IV Jurai Painan, Kabupaten PesisirSelatan
, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten;HENGKY GUSTIAN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Sp.
Beutong, Desa Sukajaya,Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,pekerjaan Wiraswasta;NIKO RIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Tangah,Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Painan, KabupatenPesisir Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);WULANDARI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 273,Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Painan, KabupatenPesisir Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;MHD.
ZAKKY SURYANA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan KampungTangah, Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Painan,Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yunisman, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/PengacaraHalaman 1 dari 8 halaman.
Zaky Suryana, yang terletak diNagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten PesisirSelatan Provinsi Sumatera Barat dan mengembalikan kepadaPenggugat selaku penghulu Kaum Suku Panai Pulau sawah;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/20191.
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA., II. ZAINAL ABIDIN;
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG., 2. ATHI MASHLAHAH;
96 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIRI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG;;
261 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG vs PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA;
PUTUSANNomor 136 K/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 KabupatenEnrekang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Kabupaten Enrekang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/406/2020,tanggal 2 Desember 2020;Pemohon Kasasi;LawanPERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA,tempat kedudukan di Jalan Caman Raya Nomor 7Jatibening, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Patar SihotangS.H.
Makassar sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa pada saat pembacaan Putusan Komisi InformasiProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Mei 2020 Nomor : 022, 023, 024, 025,026, 027, 028, 029, 030, 031, 032/IX/KIPSS/2018 secara elektronik dihadirioleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan, dan menerima salinannya padatanggal 7 Juni 2020 Salinan Putusan dalam bentuk portable/pdf melaluisarana aplikasi WhatsApp kepada Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) Kabupaten
119 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR., 2. JIMMY LIANTO, DKK
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA., II. RUMINI;
KAMIRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Randublatung RT 004, RW 003, Kelurahan/DesaMulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, ProvinsiJawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;3. ARFI MEI KRISTIYONO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Giyanti RT 003, RW 001,Kelurahan/Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, KabupatenBlora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;4.
DJAIB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanMulyorejo RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Mulyorejo,Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah,pekerjaan Petani/Pekebun;5. Kusrin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Mulyorejo RT 004, RW 003, Kelurahan/DesaMulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, ProvinsiJawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wukir Prayitno, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Blora berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Desa Mulyorejo, terbit tanggal 10November 1997, Gambar Situasi Nomor 6071/1997, tanggal 25Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019September 1997, Luas + 5.060 m2 (lebih kurang lima ribu enam puluhmeter persegi), atas nama Rumini:3.
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT;
113 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
NATANEL NADEAK, DK VS BUPATI KABUPATEN SAMOSIR DAN CHARMELINA T. SORMIN., DKK;
NATANAEL NADEAK, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Garuda Raya, Nomor 10,Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,pekerjaan Wiraswasta;2.
. & Rekan, beralamat diMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor13/PN/SK.KHUSUS/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SAMOSIR, tempat kedudukan diJalan Raya Rianiate Km.5,5, Kelurahan Pasar Pangururan,Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, ProvinsiSumatera Utara;Termohon KasasiDanHalaman 1 dari 7 halaman.
NADEAK, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Rasamala II/42,RT/RW 008/009, Kelurahan Menteng Dalam,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;OMMI MALAU, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun I, Desa Tanjung Bunga, KecamatanPangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi SumateraUtara, pekerjaan Petani/Pekebun;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yangmenyatakan bahwa Penggugat sampai dengan VI sebagai TungganeHuta atau Panungganei di Huta Lumban Malau, Desa Tanjung Bunga,Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang disebutKabupaten Samosir);5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
Putusan Nomor 491 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Ayat (2) Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat denganKeputusan Kepala Daerah;Ayat (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) ataulebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakathukum adat ditetapbkan dengan Keputusan Bersama KepalaDaerah
433 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PIMPINAN PUSAT GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI RI;
PUTUSANNomor 138 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, tempatkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuliono Tri Nugroho, S.H.
,jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3382/04.00/2019, tanggal 26 Juli 2019;Pemohon Kasasi;LawanPIMPINAN PUSAT GERAKAN NASIONAL PENCEGAHANKORUPSI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di JalanAlamanda Nomor 81 RT/RW 019/004, Kedoya SelatanKebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh M.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SEKRETARISDAERAH KABUPATEN KUDUS;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,dan Dr. H.
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN., II. SUBAGIO, S.T;;
107 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN., II. EDISON PANDIANGAN VS TIARMA PANDIANGAN;;
87 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK;;
120 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA VS CHRISTOPER MARCO TAURAN;
127 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROVISINDO MATRANUSA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
OcetTalib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:1.2.1Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor886/Desa Mertak terbit
Matranusa, sehingga berdasarkan Pasal 62 ayat (2)huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan,Sertipikat objek sengketa a quo mengandung cacat hukum karena adanyacacat administrasi:Menimbang, bahwa objek sengketa Il berupa Berita AcaraPengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas, Nomor 2/2018tertanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten
280 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR., II. WINARMAN HALIM VS Ir. DONNY WITONO;
PUTUSANNomor 224 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANJAR, tempat kedudukan di Jalan Menteri 4, Nomor17, Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mukhlis Ridhani, SST.
Yani, KM. 9,6, KelurahanMandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, ProvinsiKalimantan Selatan;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 02401/Mandarsari, tanggal 4 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor00201/Mandarsari/2015, tanggal 15 Juni 2015, dengan luas 1.591 m?(seribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas namaWinarman Halim, yang terletak di Jalan A.
Yani, KM. 9,6, KelurahanMandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, ProvinsiKalimantan Selatan;4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi gugatan lewat waktu dan gugatan kurang pihak, sedangkanTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut, gugatanHalaman 2 dari 8 halaman.
Yani, KM. 9,6, KelurahanMandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, ProvinsiKalimantan Selatan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Pemohon Kasasi II:1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/Memori Kasasi dariPemohon Kasasi II:2.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR dan Pemohon KasasiIl WINARMAN HALIM;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/20202.