terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenaipokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point (satu) terhadap adanya GugatanKadaluarsa ( Verjaring ) menurut pasal 1967 BW menurut majelis hakim tidak cukupberalasan karena dalan gugatan penggugat yang dipermasalahkan tidak hanya sebatasmasalah jual beli tanah sengketa yang terjadi pada sekitar tahun 1971 melainkan jugameliputi penguasaan tanah sengketa dengan cara perampasan / pengambil alihan

Tergugat Il tidak mematuhi Surat PerjanjianKerjasama tersebut diatas, karena Tergugat Il dengan SuratnyaNomor : 500/0132/EKOSarekda/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, yangditujukan kepada Penggugat I, dimana Tergugat Il menyatakanpengelolaan IPA Bendang sementara dialihkan kepada Tergugat I.Dengan demikian jelas bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) yang mengakibatkan kerugian Penggugat danPenggugat Il,sehingga pengambil alihan

Dengan demikian jelasbahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) yang mengakibatkan kerugian Penggugat dan Penggugat II, sehingga pengambil alihan pengoperasianIPA Bendang oleh Tergugat harus dinyatakan tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan merupakantindakan yang sewenangwenangb.

Bahwa pengambil alihan pengelolaan dan pengoperasianinstalasi pengolahan air minum (IPA) Bendang KotaSamarinda dilakukan oleh Tergugat II hanya untuk80sementara sambil menunggu dilakukannya audit investasisebagaimana kesepakatan tanggal 18 Juni 2009 di HotelCiputra Jakarta serta didasarkan pada halhal sebagaiberikut :Antisipasi terhadap kemungkinan berhentinya produksi dan penyaluranair bersih kepada warga Kota Samarinda yang berasal dari instalasipengolahan air IPA Bendang karena terjadi kerugian

Bahwa berdasar hal diatas tindakan Tergugat II untuksementara melakukan pengambil alihan pengelolaan danoperasional IPA Bendang terdapat cukup alasan yangdibenarkan hukum, oleh karenanya tidak termasukperbuatan melawan hukum oleh penguasa ( onrechtmatigeoverheidsdaad), dan bukan tindakan yang sewenangwenang ;DALAM PROVISI82Bahwa mencermati dalildalil permohonan provisi Penggugat dan PenggugatIl keseluruhannya mengenai pokok perkara yang telah terurai dalam dalilposita gugatan oleh karenanya sangat

Bahwa adapun harga jual/pengoper alihan hak garap tersebut totalseluruhnya adalah sebesar Rp 10.000.000, (seratus juta rupiah) dan hal initidak sudah dibuktikan Pemohon Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertamasesuai dengan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat namun tidak diindahkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

BENTOEL sudah melakukan pengambil alihan dari Pemiliklama yaitu LUCKY ADRIANDA ZAINAL atau Tergugat, danpengalihan tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2003 ditandai denganpengucuran dana atau kompensasi sebesar 6 Milyar rupiah, jadi sangatterlihat pemilik lama atau Tergugat telah melepaskan semua hakhakprivillagenya karena telah mendapatkan kompensasi terhadapkepemilikan dan keanggotaan kepengurusan AREMA.8 Bahwa dengan telah beralihnya pengelolaan Yayasan Arema dariTergugat kepada PT.

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan hukumnyatelahmengambil alin segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama, namunpengambil alihan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebuttidak disertai dengan pertimbangan yang cukup, telah jelas Pengadilan TinggiGorontalo tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, tentunya patutdibatalkan oleh Hakim tingkat kasasi ;4.

Bahwa Tergugat melakukan tindakan hukummemasang police line (garis Polisi) terhadap obyek sengketa Gedung Arjunadi Jalan Arjuno No. 8793 Surabaya, sematamata untuk mengamankan dariperebutan (pengambil alihan) secara paksa yang dilakukan oleh kedua belahpihak, dan untuk menghindari permasalahan hukum yang lebih komplek danluas yang mengarah pada tindakan anarkhis, serta adanya dugaan tindakpidana, penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat.

PERLIN JAYA, meninggal dunia, sejak itu Perusahaan dipimpin oleh Yanti PekLee (istri Almarhum Jasman Heng);Bahwa dalam pengambil alihan pimpinan CV. Perlin Jaya ini, Yanti Pek Lee tidakpernah memberitahu kepada semua karyawan bahwa yang menjadi/yang meneruskanpimpinan CV.

Perlin Jaya sebagai supir Tronton Jasa Angkutan Alat berat, selain itu Penggugatjuga menemui relasi untuk pekerjaan (job) dan menagih tagihan perusahaan padapihakpihak terkait dan selama itu pula selalu berjalan dengan baik dengan gajiterakhir tahun 2014, sebesar Rp. 1.502.230, setiap bulan;Bahwa pada tahun 2011, JASMAN HENG (Ahwa), pimpinan/pemilik perusahaan CV.PERLIN JAYA, meninggal dunia, sejak itu perusahaan dipimpin oleh Yanti Pek Lee(istri Almarhum Jasman Heng), dalam pengambil alihan pimpinan

oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.Bahwa pertimbangan hukum dari Judect Factie Tingkat Banding tanpamemberikan alasan yuridis tentang dimana letak pengulangan (pengambilalihan) dan penegasan kembali hasil putusan Pengadilan Tingkat Pertama,melainkan hanya bulatbulat mengetrapkannya begitu saja tanpamempertimbangkan keberatankeberatan yang seharusnya secara arifmenjadi bahan periksa dan pertimbangannya;Bahwa dengan adanya pengetrapan atau pengambil alihan

(putusan hal 27 alinea 1)Dalam perkara a quo, Pembanding telah melaksanakan kewajibannyamembayar tanda jadi (DP) pengambilalihan alihan Yayasan Banua BinaHusada (Tergugat II) berikut Akademi Kebidanan Banua Bina Husada, videbukti P1.a s/d P1.d dan P2, sedangkan Terbanding dan Terbanding II tidakada bukti telan melakukan tindakan syarat dan prosedur pengambilalihansesuai prosedur hukum yang berlaku, vide Undangundang No. 16 Tahun 2001tentang Yayasan.DALAM REKONVENSI :Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 85

4.1.2 Pembayaran penuh untuk iuraniuran BPJS TK dan BPJSKesehatan (jika ada) yang tertunggak sebelum tanggal penutupan;4.1.3 AMI akan melanjutkan sebagai pihak pengusaha pengganti dariEUI, dan akan melanjutkan masa kerja karyawan (untuk karyawan tetap)yang bersedia tinggal dan dialinkan, tanopa memerlukan pembaruankontrak kembali, sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;4.1.4 Pembayaran seluruh gaji, bonus dan insentif karyawan yangtertunggak sebelum tanggal penutupan;4.1.5 Pengambil alihan

PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 1998, bahwa tanah yang sudah mempunyaihak ( sertifikat ) untuk proses penerbitan sertikatnya saudara harusmengajukan proses pendaftaran per alihan hak ke Seksi Pengukuran danPendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang denganmelampirkan pelepasan hak dari PT.Terrira Pratiwi Develop ment( PT.TPD ) j n 22222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka proses permohonan hakatas tanah saudara tidak

Nurlaela, secarasepihak dan tidak transparan melakukan tindakan dan upayaKepenguasaan/Pengambil alihan secara total atas obyek/lokasi yangdimaksud dengan jalan secara sepihak mengurus Sertifikat Tanah dansecara sepihak juga telah menjual sebagian besar dari bagian lokasi tersebut,tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan alasan tetap berpegangpada Surat Hibah yang dimaksud.Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2013/PA Blk.Bahwatindakan dan upaya Tergugat Hj.

Nurlaela ini telah amatnyata merupakan tindakan Pengambil alihan / Perampasan sebagian hakpara ahli waris lainnya dan telah amat nyata dengan sengaja dan sepihakmenyalahi hasil Mufakat dan Kesepakatan Musyawarah Keluarga.9.Bahwa secara faktuil tentunya surat hibah tertanggal 1 Juli 2005 yangdimaksud dan segala sesuatu hal yang telah ditimbulkannya termasukPenerbitan Sertifikat Tanah dan penjualan beberapa bagian lokasi obyekoleh tergugat adalah menjadi tidak sah dan cacat hukum dan dapatdibatalkan

., tanggal 3 November 2015 tanpa memberikandasar dan alasan pengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Bandungtersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;. Judex Facti mengabaikan Fakta pemberian tanah dari Pemerintah KotaBandung kepada Drs. Dwijono/Termohon Kasasi pada Program KonsolidasiTanah tahun 1988 yang telah mengambil tanah miliknya Nyonya Rd AlinahBratanata atau Rd. Syarif Husen/Pemohon Kasasi mengakibatkan tumpangtindihnya sertifikat hak milik atas tanah;1.

kemudianjatuh hak kepemilikannya sebagai pewaris satusatunya, hingga akhirnyapada Tanggal + 30 Juni 2014 Tergugat Rekonvensi dengan memerintahkananak buahnya, mendatangi rumah/objek sengketa dengan memperlihatkansertifikat tanah a quo dan mengancam serta mengusir Para PenggugatRekonvensi, Maka sejak kejadian tersebut akhirnya Para PenggugatRekonvensi menempuh berbagai upaya hukum antara lain mengajukangugatan di PTUN Bandung serta Laporan secara pidana di Kantor PoldaMetro Jaya atas segalah usaha pengambil alihan

Bahwaindikasi perobuatan melawan hukum lainnya untukpengambil alihan tanah dan rumah milik Para Penggugat Rekonvensitersebut sangat jelas dan nyata yang dilkakukan oleh Tergugat dalamKonvensi dan kuat dugaan bahwa Penggugat dalam Konvensi terlibatdalam perbuatan melawan hukum ini;Cc.

mensertifikatkan tanah milik PenggugatRekonvensi senilai Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejakTergugat Rekonvensi mensertifikatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi aquo yakni sejak tanggal 26 Agustus tahun 2012 hingga sekarang;25.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung (hoofdelojk)membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (dwangsom) sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kelalaiannya karena tidakmelaksanakan isi putusan Pengadilan;26.Atas usaha penyerobotan, pengambilan alihan

Bahwaindikasi perobuatan melawan hukum lainnya untukpengambil alihan tanah dan rumah Para Pemohon Kasasi tersebutsangat jelas dan nyata yang dilkakukan oleh Tergugat dan kuat dugaanbahwa Penggugat/Termohon Kasasi terlibat dalam perbuatan melawanhukum ini;C.

Nomor 1348 K/Pdt/2014pemenuhan syarat peradilan yang di lakukan oleh Hakim tingkat bandingsebagaimana Pasal 30 point B dan C Undang Undang No. 14 Tahun 1985 joUndangUndang No. 5 Tahun 2004;3 Bahwa Hakim tingkat banding dalam putusannya yang dengan begitu mudahmenyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat per tama sudah tepatdan benar sehingga di jadikan sebagai dasar dan pengambil alihan sebagai pertimbangan sendiri adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undangundang yang mewajibkan

ISSI yang diketuai oleh Penggugat;Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat No.1645/UMM/XI/14tanggal 5 Desember 2014 Perihal Pengambil Alihan PB. ISSIdimana pada butir 1 pada pokoknya menyatakan untukmelaksanakan Munaslub PB. ISSI. Bahwa pada dasarnya hal ituadalah tidak benar karena terhadap surat tersebut telah Penggugatbalas dengan surat tertanggal 30 Januari 2015 namun tidak pernahditanggapi oleh Tergugat.

obyek sengketa yang berada di sekitar Bandarudara Mutiara;Bahwa pada sekitar tahun 1978, pemerintah mulai merintis rencana perluasanBandar udara Mutiara sehingga tanahtanah disekitar bandara diinventarisiruntuk kemudian dibebaskan dan diarnbil alih secara bertahap oleh TERGUGATI, I dan UI untuk selanjutnya dijadikan bagian dari Bandar udara termasuksebahagian obyek sengketa aquo tanpa adanya persetujuan dari PENGGUGATbeserta ahli waris lainnya selaku pemilik yang sah;Bahwa pembebasan dan pengambil alihan

hak dalam bentuk permintaan berupaganti rugi dari TERGUGAT I, II dan Ill, dengan mendatangi maupun menyuratipihakpihak terkait dalam hal ini mulai di tingkat kelurahan, kecamatan,walikota, Gubernur, DPRD Provinsi, maupun Kementerian Perhubungan.Namun demikian, usaha tersebut belum membuahkan hasil hingga gugatan inididaftarkan ke Pengadilan Negeri Palu;Bahwa seiring perkembangan zaman, Bandar Udara Mutiara Palu kembalimelanjutkan perluasan lokasi bandara dengan melakukan pembebasan danpengambil alihan

Pada poin ke 9, posita Penggugat mendalilkan, Tergugat I,II dan II telahmelakukan pembebasan/pengambil alihan tanah sengketa untuk tahap awaldijadikan bagian dari banar udara mutiara yaitu bagian utara tanah sengketa51seluas 1.500 M2, yang diatasnya dibangun ruang VIP termasuk pembuatanjalan pada bagian barat dan selatan ;.

AdiGuna Saputra, Margaretha Thio dan Chandra Husin/Tjoe Liat Tjhan berikutbangunan Perumahan Griya Srimulya di Take Over kepada Penggugat,berdasarkan Akta Pengambil Alihan Pekerjaan (Take Over) No. : 05, yangdibuat di hadapan Notaris/PPAT Raden Muhammad Fauwaz Diradja, S.H.,M.Kn., Notaris/PPAT di Palembang.

Akta Pengambil Alihan Pekerjaan (Take Over) No. : 05, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Raden Muhammad Fauwaz Diradja, S.H., M.Kn.

Akta Pengambil Alihan Pekerjaan (Take Over) No. : 05,yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Raden MuhammadFauwaz Diradja, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Palembang.Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan Bidang Tanah Objek Sengketa seluas 18.454 M2,yang terletak di Jalan Padat Karya RT. 03 RW. 04, KelurahanSrimulya (dahulu Dusun Srimulya, Marga Gasing), KecamatanSematang Borang (dahulu Kecamatan Sako/KecamatanPerwakilan Talang Kelapa), Kota Palembang (dahulu DaerahTingkat Il Musi Banyuasin,

Bila PEMINJAM dengan agunan benda bergerak dalamkeadaan ingkar janji maka peminjam setuju bahwa BANKberhak melakukan pengambil alihan agunan..

Bahwa judex facti tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Makassardalam pertimbangan hukum hal 46 alinea ke 2 sangat tidak objektif dan tidakmencerminkan rasa keadilan menyebutkan bahwa pengambil alihan Gedunga quo oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/sekarang TermohonKasasi dan Turut Tergugat/Termohon Kasasi adalah sahsah saja,sepanjang hak bagi hasil Penggugat dibayar tidak ada wanprestasi ;Alasan Hukumnya :Bahwa justru tidak adanya pembagian hasil pengelolaan TergugatKonvensi/Penggugat