Ditemukan 499 data
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
87 — 270
Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 88/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangat tidakadil (onrechtwardig) dan telah salah dalam menentukan hukumnya, yakni dengankurang cukupnya memberikan Pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga CACAT hukum dan putusan DAPAT DIBATALKAN(Vernietigbaar);Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio adalah kaidahhukum kanun (rege
46 — 7
rumah kontrakan saksi di Jalan RondaHaim Kelurahan Kebun Sayur Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba KotaPematangsiantar, dimana alasan terdakwa meminjam sepeda motor pada saksiyaitu terdakwa mau memeriksa kandungan terdakwa dan sekaligus mau belanjake Pasar Horas;Bahwa, merk sepeda motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa adalah YamahaZupiter Z tanpa plat nomor polisi warna biru hitam;Bahwa, saksi mengenal terdakwa Vika karena terdakwa Vika dan saksi pernahsamasama bekerja sebagai pelayan Cafe Rege
dan Tri bekerja sebagai kasir diCafe Rege di Jalan Rodahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan SiantarMartoba Kota Pematangsiantar;Bahwa, saksi tidak tahu dimana sekarang sepeda motor saksi tersebut, di kantorPolisi juga tidak ada ;Bahwa, terdakwa dan Tri tidak lagi bekerja di cafe;Bahwa hubungan terdakwa Vika dan Tri yaitu mereka pacaran tetapi sudah satukamar;Bahwa, dapat saksi ceritakan bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal19 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 wib dimana saat itu terdakwa
134 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara, dalam hubungannya dengan tanah, memilikikewenangan untuk mengatur (rege/en), mengurus (bestuuren),dan mengawasi (tozichthouden), sehingga Negara berwenanguntuk mengatur perencanaan, peruntukan, penggunaan danpengawasannya untuk dipergunakan sebesarbesarkemakmuran rakyat dan memberikan pelindungan sertakepastian hukum;V. Kesimpulan;Halaman 39 dari 45 halaman.
55 — 4
reerrerreerrefrrerrrrrrerrrrrrerrrrrrrfrrrrftttttic6c6c6423939181818181010181818101010181818181010181818181818424242bdbdbd ffffrrrttferreett tf reef it rereee et freee ff fttftffd6d6d629292952525 2 ffffftfffffTfrrreeerrereeereereees ee reeer referer errerertrrrrerrrrrfrrrrrr9 c9c9c 1010104adadaf7t7 7 FEELLL ELE LE EEL EE EEL SE EEE EL EEE ELE EE EEE Effi ffiftadadad29292931393 ldededeffffrfrtttf fret tf fet t freee ete freee sf free ff feet ef free ee ff PEE EEL7776b6b6b101010636363 fffftttt freee ff eee tf fe LE EE EEELE EEE EEE EEE EE EE EELffeTrerreeerrereeese eee rege
174 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakandengan Surat Edaran atau sejenis beleids rege! lainnya;11. Mencermati uraian tersebut di atas maka PerdirjampelkesNomor 2 Tahun 2018 tidak termasuk ke dalam peraturan dibawah undangundangan yang dapat dimintakan uji materiil keMahkamah Agung, maka Termohon dengan ini meminta kepadaKetua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesiauntuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;IV. Tentang Pokok Permohonan;A.
1133 — 1140 — Berkekuatan Hukum Tetap
beralasan danberdasar hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agunguntuk menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PembentukanPeraturan Perundangundangan;Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015Bertentangan Dengan Jenis Dan Hierarki Peraturan PerundangUndangan Diatasnya (Pasal 7 UndangUndang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan)49.Bahwa Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenang untukmelakukan tindakan pengaturan (rege
60 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenatidak terbukti bahwa Tergugat Il telah beritikat baik menguasai tanahsengketa milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi;Bahwa Putusan Banding pada perkara Nomor 350/PDT/2014/PT.SMGtanggal 10 Desember 2014, yang telah membatalkan Putusan Judex Factiadalah Putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanyapelanggaranpelanggaran dalam Due Proses Of Law pada perkara Nomor350/PDT/2014/PT.SMG, yaitu :a.Majelis Hakim Banding belum memeriksa secara keseluruhan danbelum memberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege
Pembanding/Tergugat XII : NURJANNAH Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIII : Idris Suami Nurjannah Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIV : LASO Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XV : DUDING Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVI : kandatong Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVII : REGE
40 — 25
TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XII : NURJANNAH Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIII : Idris Suami Nurjannah Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XIV : LASO Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XV : DUDING Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVI : kandatong Diwakili Oleh : JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H
Pembanding/Tergugat XVII : REGE
PT. KAWASAN INDUSTRI GRESIK
Tergugat:
PT. BINA KARYA PRIMA
99 — 35
Bahwa jelas~ aturan tersebut = sifatnya adalah =memaksa(dwingen/imperatif) bukan mengatur (rege/d), dimana para pihak terikatdan wajib mengikuti dan mentaati hukum/aturan tersebut karena aturantersebut mempunyai sanksi apabila penetapan patokan harga dimaksudtidak ditaati oleh perusahaan kawasan industri sebagaimana Pasal 26ayat (1) huruf b PP KI;15.
IR.MAXIMUS RONDIDAN
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
132 — 61
Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat S@MUIQ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722 2nn none nnnn nn nn nnn nnn neBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
72 — 15
Brebes kemudian Terdakwamengajak saksi koroan FARKHANAH binti WAHUDIN untuk menontonkonser Band Rege di daerah Ketanggungan Kab.
63 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (rege/ van het objectieverecht). Apabila penggugat tidak menyebut dasar gugatan atau kelirumenggunakan dasar gugatan, hakim harus membuat pertimbangan yangcukup agar status menang kalahnya para pihak menjadi jelas;. Yahya Harahap berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama yangtidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding.Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung.
Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
79 — 44
BanyuwangiTahun Anggaran 2010, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bukan merupakan perbuatan yang melawanhukum, melainkan pelanggaran terhadap kebijakan yangmengatur tentang tugas, wewenang menjalankan jabatannyasebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.Peraturan Kebijakan atau diskresi berfungsi sebagai bagiandari operasional penyelenggaraan tugastugas pemerintahancq Direktur RSUD Genteng Banyuwangi dalam upayamemberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Peraturan kebijakan (beleids rege
174 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
membuktikanpula bahwa petugasS penjaga "mercusuar" diPulau Berhala adalah berasaldari Navigasi Tanjungpinang ProvinsiKepulauan Riau, bukan berasal dari DinasNavigasi Provinsi Jambi ;Bahwa dengan demikian iktikad baik dariPemerintah Provinsi Kepulauan Riau casuquo Pemerintahan Kabupaten Lingga yangtelah begitu. lama menguasai secara fisikwilayah Pulau Berhala patut dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutusHak Uji Materiil ini oleh Majelis HakimMahkamah Agung;Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum (rege
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar ketentuan dalamPasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan,"Hakim dalam bermusyawarahkarena jabatannya harus mencukupkan alasanalasan hukum yangmungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak";Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yangmenyatakan tidak ada halhal yang baru yang perlu dipertimbangkanmerupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukankesalahan penerapan hukum karena tidak memberikan alasan hukumdan kaidah hukum (rege
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
184 — 76
reGel); 222 n nnn nen nnn nn nnn ene nn nnn en nnn n en nnnnenennnnnesHalaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslanh menaati peraturanyang lebih tinggi.
105 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
danmengenyampingkan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembandingdan selanjutnya tanoa memeriksa perkara kembali secara keseluruhan,baik mengenai fakta hukum maupun soal penerapan hukum, danmenurut hukum sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan harusmemeriksa perkara aquo secara keseluruhan;Bahwa dalam hal ini putusan majelis Hakim ic. putusan PengadilanTinggi Medan: belum memutuskan secara keseluruhan dan belum memberikanalasan alasan hukum yang jelas; bellum mencukupkan alasan hukum yang sempurna (rege
246 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bohn N.V.Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordtgewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moethebben: point dinteret, point dactionDan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulissebagai berikut:Deze rege!
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
91 — 87
Saya tegaskan kembali, jika Seorangtelah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempatS@MUIAa;Bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleidOGO)) ~ =o nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nna ne nn nn nnn nna nnnnnna ncnBahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslan menaati peraturanyang lebih tinggi.
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juga memuat pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili:Alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (rege/ van het objectieverecht).