Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR BANTEN VS SUHERI, DKK
85 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 199 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014pengusaha dengan pekerja/oburuh atau serikat pekerja/serikat buruhyang tercatat;7.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014wilayah Kabupaten Serang Nomor 17 yaitu PT. YooshinIndonesia, Serang yang diterbitkan oleh Tergugat;3.
    TUN/III/1 992;6). Majelis Hakim Judex Facti yang menerima kuasa dari parapekerja PT. Yooshin Indonesia kepada Sujai dkk adalahmelampaui batas batas kewenangannya dan cacathukum;Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/20141.7). Bahwa karena telah melampaui batas kewenanganmenurut aturan yang ada, harusnya putusan perkara aquo:a. Harus dibatalkan Mahkamah Agung RI;b. Dan atau ditolak;c.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/20149.
    Putusan Nomor 199 K/TUN/2014Biaya biaya:1. Meteral..............68 Rp 6.000,002. RedakSi................ Rp 5.000,003. Administrasi ..........Bjp489.000.00Jumlah ......... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.Nip. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN VS EDHIE KOSASIH
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 564 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014dan:BAHARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Cokroaminoto, Nomor 320, Lk.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014Tergugat pada tanggal 21 Februari 1990 di bawah Pendaftaran Nomor87/1990;.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 564 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — IBRAHIM, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DK
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 81 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016Tergugat. Namun Tergugat tidak menanggapinya, bahkan Tergugat tetapmenerbitkan objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1Tanggal 28 Agustus 2002 seluas 1.329 M?
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016fisik oleh Para Penggugat, dan tidak sepatutnya mengeluarkan objekgugatan;6.
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/201615.16.1.329 M?
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016oleh Para Tergugat (atau sekarang Para PemohonPeninjauan Kembali) selama ini.
    Putusan Nomor 81 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2009.-
Tanggal 17 Nopember 2009 —
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 104 PK/TUN/2009.-
    No. 104 PK/TUN/2009.3. Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman penjara selama 4 (empat)bulan Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaiKepala Dusun Jagung namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberiperingatan kepada Penggugat ;4.
    No. 104 PK/TUN/2009.Pasal 55(1) Tim peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dibentukoleh Kepala Daerah ;(2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakaninstansi terkait di Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Camat yangbersangkutan sesuai dengan kebutuhan ;.
    No. 104 PK/TUN/2009.1.
    No. 104 PK/TUN/2009.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauan kembali sebagai berikut :mengenai alasanalasan Kesatu s/d.
    No. 104 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-10-2013 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — HIDAYAT PURBADI VS BUPATI BANYUMAS
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — Drs. H. MUHAMMAD TAHIR KANNA, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HASANUDDIN PAWAE, SE,
72 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 281 K/TUN/2009
    PUTUS A NNomor. 281 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut :Drs. H. MUHAMMAD TAHIR KANNA, Warga NegaraIndonesia, beralamat di Jalan Mangadel No. 40Makassar. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. SAHARDI, SH2.
    No. 281 K/TUN/2009Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut pada point 1dan 2 diatas, maka Penggugat pun menguasai dengan menanampatok beton setiap sudutnya sebagai pembatas, dan pada musimkemarau Penggugat membersihkan rumputnya yang selama initidak pernah ada orang lain yang mengklaim kalau diatas tanahseluas 300 M? tersebut sebagai miliknya;Bahwa H.M.
    Alasan Tergugat Il Intervensi tersebut sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipunsengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat,Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 281 K/TUN/2009tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilkan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutharus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena jelassudah merupakan sengketa perdata.
    No. 281 K/TUN/2009dan tanah seluas 300 M2, tetap dalam penguasaan Penggugat sampaisekarang, oleh karena H. Muh Sanusi selaku saksi yang telahdisumpah dimuka sidang dengan tegas menyatakan bahwa akta jualbeli antara dirinya dengan Drs.
    No. 281 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — AMRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 342 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — SUJADI vs. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN, DKK
127 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 129 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/20142.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/2014merupakan Badan atau Pejabat TUN sebagaimana dimaksud telahmemenuhi ketentuan objek gugatan Tata Usaha Negara dalam ketentuanPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;5.
    Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 348K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013, telah di nazegelen dandilegalisir diberi tanda: PK1;b.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/2014K/TUN/2013, Tanggal 02 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan.
    Putusan Nomor 129 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/TUN/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — BUPATI BARITO TIMUR VS PT. PADANG MULIA
111 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 606 K/TUN/2015
    Padang Mulia tanggal 31Desember 2009 dengan luas wilayah pertambangan sebesar 2.434(dua ribu empat ratus tiga puluh empat) hektar di Kabupaten BaritoTimur yang berlaku selama 20 (duapuluh) tahun sehingga baruHalaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor . 606 K/TUN/2015berakhir pada tanggal 17 Maret 2029.
    Penggugat dalam ini mengacu padaHalaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor . 606 K/TUN/2015ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 17 ayat (2) butir (a) UU30/2014 yang berbunyi bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahandilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaanwewenang tersebut diantaranya meliputi larangan melampauiwewenang.
    Mulia yaitu menjadi seluas 1.527 (seribu limaratus dua puluh tujuh) hektar yang terletak di Desa SumberGarunggung, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengahtidak memperhatikan ketentuan Pasal 74 PP 23/2010 yangmensyaratkan adanya surat permohonan dari pemegang IUPHalaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor . 606 K/TUN/2015yang bersangkutan.
    Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telahmelampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahHalaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor . 606 K/TUN/2015diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009.
    ,MS.Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor . 606 K/TUN/2015Panitera PenggantiTtd.Elly Tri Pangestuti, SH., MHBiayabiaya1. Meterai .................. Rp 6.000,002. RedakSi ..............0 Rp 5.000,003. Administrasi .............2.. Rp489.000,00Jumlan ... 0... ees Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754 Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor . 606 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS VS ALFRIDEL JINU, SH
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 272 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 272 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,berkedudukan di Jalan Letjen R.Soeprapto di Kuala Kurun, Kabupaten GunungMas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eduar Manuah,SH., dan FX.SumintoPujiraharjo,SH., AdvokatKonsultan Hukum pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum Eduar Manuah,SH., & Associates beralamat
    telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1Bahwa Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Gunung Mas, dan pasangan calon Alfridel Jinu,SHUde Arnold PisyHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN
    Dengan mengurangi atau menghilangkanPartai Indonesia Sejahtera dalam daftar partai pengusung calon Alfridel Jinu,SHUdeArnold Pisy, adalah bentuk pelanggaran berat Para Tergugat sesuai Pasal 1 danPasal 2, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa di dalam berita acara KPU Kabupaten Gunung Mas memuat bahwa jumlahSuara Sah pasangan calon Alfridel Jinu,SHUde Arnold Pisy adalah bukan : 5.655Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014(13.15 %), melainkan seharusnya
    , harus dibatalkan atau digugurkan dengan SKPartai juga, sedangkan rekomendasi partai harus dibatalkan dengan rekomendasipartai, tidak cukup dasar bagi KPU Kabupaten Gunung Mas mengugurkan SKpengusungan PIS hanya dengan nota DPP PIS;Bahwa suara sah PIS dalam Pemilu Tahun 2009 sebanyak 1.293 Suara (3.01%),sedangkan kalau digabung dengan 16 partai pengusung lainnya sebanyak 5.655Suara (13,15 %), kalau PIS masuk dalam partai pengusung pengusung AlfridelHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 272 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Ir. AMIN SUBAGIO, MP vs. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
74 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016c.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016800/341/IV.4/BKD tanggal 06 Juli 2015 perihal status Kepegawaianatas nama Ir.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golonganruang !
    Putusan Nomor 355 K/TUN/20163.
    Putusan Nomor 355 K/TUN/2016Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.,Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)Nip. 220000754.Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 355 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — SYAMSUDIN BIN BUJANG, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
67 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 262 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 262 K/TUN/2015Bahwa oleh karena almarhum Hamdan Bin H.A.
    Putusan Nomor 262 K/TUN/2015mendalilkan memiliki sebidang tanah adat dari peninggalan Hamdan BinH.A.
    Putusan Nomor 262 K/TUN/2015(3)(9)2007 luas 162 m?
    Putusan Nomor 262 K/TUN/2015Februari 1961 adalah benar milik dari orang tua Para Pemohon Kasasiyang bernama alm. Hamdan Bin H.A. Rahim.
    Putusan Nomor 262 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — Dra. SURYANTI H. GULTOM, DK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,, DK
128 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 118 PK/TUN/2014
    Saya rasa dalam hal ini sertifikat tersebut harus kita anggap bukansebagai keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan pengadilan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Dengan demikian sertifikat tersebut masih dapat disengketakan dimukapengadilan TUN dan Tergugatnya adalah pihak BPN."14.
    Bahwa dari catatan Indroharto, SH tersebut, yang nota bene adalahseorang mantan Ketua Muda Mahkamah Agung bidang PTUN, dapatdililhat dan disimpulkan bahwa Keputusan BPN yang dikeluarkanmenyimpang dari diktum putusan pengadilan yang menjadi dasardikeluarkannya keputusan tersebut, bukan sebagai keputusan TUN yangdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan. sehinggamasih dapat disengketakan di muka pengadilan TUN, dan dihubungkandengan perkara a quo yang ternyata keputusan TUN yang menjadi
    objeksengketa terbukti menyimpang dari diktum putusan perdata yangterdapat dalam konsiderannya, maka dapat disimpulkan objek sengketadalam perkara a quo bukanlah keputusan TUN yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga masih dapatdisengketakan di Pengadilan TUN ;15.
    yangdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimanatertuang dalam konsiderannya, sehingga masih dapat disengketakan diPengadilan TUN ;halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/201416.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — Drs. ARIEF BOEDIARTO, M.Si vs. WALIKOTA SURABAYA
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 396 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 396 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:Drs.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dalam Permohonan Penundaan.:1.Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor: X.188.45/4758/436.8.3/2018 tanggal 30 Mei2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatanatas nama Drs.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 98/G/2018/PTUN.SBY.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.Anggota Majelis:ttd/.Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi Kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — KHADIJAH LASALI, S. Pd. vs. WAKIL BUPATI BOALEMO
131 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 341 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — MEIKA DAMAYANTI VS RIADI, DKK
67 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 260 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 260 K/TUN/20142. Drs. ARMAN SAMARA, S.H.
    Putusan Nomor 260 K/TUN/2014Bahwa yang digugat Para Penggugat adalah pembatalan Akta KelahiranNomor 28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Tergugat IlIntervensi.
    Putusan Nomor 260 K/TUN/2014mencabut gugatan sebatas terhadap Tergugat II Intervensi.
    Putusan Nomor 260 K/TUN/2014Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa objek gugatan tidakada menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi dan dengandemikian objek gugatan bukan keputusan tata usaha negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009;2.
    Putusan Nomor 260 K/TUN/2014g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta danh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — PT. SWARNA NUSA SENTOSA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
183 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 409 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 409 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. SWARNA NUSA SENTOSA, diwakili oleh Budiarto Karim, M.Sc., selakuDirektur, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 71 BF, Medandalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. ST. Laksanto Utomo, SH.,MH., 2.Lenny Nadriana, SH.,MH., 3. Ahmad Fajrin, SH.,MH., 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/2014
Tanggal 14 Nopember 2014 — MUHAMMAD SAINI BIN MADING vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DKK
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 413 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 413 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUHAMMAD SAINI BIN MADING, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatJalan Riko Gang Murni No.22, RT.23, Kelurahan Baru Tengah,KecamatanBalikpapan Barat, Balikpapan, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasakepada : 1. H. Sulaiman,SH.MH., 2. Ambo Sultan Abu Aufa,SH., 3. Drs.
    Sugiannor,SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor PertanahanKota Balikpapan,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan MarsmaR.Iswahyudi No. 40 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Desember 2013 Nomor 2198/64.71/600.002/XII/ 2013Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;DanHalaman dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014Pemohon KasasiIl.1. SAHIR bin ALI, Kewarganegaraan Indonesia, alamat RT.10 Kel.Jenebora, Kec. Penajam, Kab.
    Oleh karena itu, menurutPenggugat bahwa pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yangditentukan oleh Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014Peradilan Tata Usaha Negara (UndangUndang Pengadilan Tata UsahaNegara);3.
    Oleh karena yangdipersoalkan secara substansial adalah bukan Sertifikatnya (sebagai KTUN),melainkan adalah keabsahan kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak MilikHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014No. 844 a quo.
    Penggugat hanya mengakuHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 413 K/TUN/2014ngaku sebagai pemilik tanah tersebut bedasarkan warisan yang tidak didukungoleh bukti yang kuat dan sah menurut peraturan perundangundangannyaberlaku. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepentingan langsungsebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU9/2004.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — ALUN BRAHMA SANTI, S.H.,M.H vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
54 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 121 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:ALUN BRAHMA SANTI, S.H.,M.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil Non Aktif, beralamat di Jl. H. Jairan Gg. Damai RT.003/RW.009 Cikempong, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab.
    Putusan Nomor 121 K/TUN/2014Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 juli 2013, dengan registernomor : 41/G/2013/PT.TUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 2 September 2013sebagai berikut :A. OBJEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 130/KPTS/BAPEK/2012 tanggal7 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama ALUN BRAHMASANTI, S.H, M.H.
    Putusan Nomor 121 K/TUN/20141011121314151617Bahwa permasalahan saya semakin berlarutlarut apalagi dengan adanyatekanan,paksaan dan ancaman dari mantan suami saya,sehingga membuat sayamerasa takut dan mempengaruhi kondisi fisik dan psychis saya;Bahwa depresi yang saya alami mengakibatkan saya sakit terusmenerus danmengalami gangguan terutama pada bagian lambung,sehingga tidak memungkinkansaya untuk bekerja;Bahwa dalam keadaan sakit dan tidak stabil pun saya sempatkan masuk kantor untukabsen, ternyata
    Putusan Nomor 121 K/TUN/2014262d28Pengadilan Agama Cibinong, sehingga Jurusita Pengganti tersebut ditegur dandimarahi;Bahwa pada tanggal 10 April 2013 saya mendapat Surat Keputusan dari BAPEKNomor : 130/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan JenisHukuman Disiplin terhadap saya;Bahwa BAPEK terlalu lama dan telah lewat tenggang waktu dalam memberikankeputusan terhadap Banding Administratif yang saya ajukan pada tanggal 11 Mei2012 dan baru dikeluarkan surat keputusan tanggal 7 Agustus
    Putusan Nomor 121 K/TUN/2014Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr.H.M.Hary Djatmiko, $.H.,M.S Dr.H.Imam Soebechi, $.H.,M.Httd./H.Yulius, S.H.,M.HBiayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai Rp. 6.000,00 ttd./2. Redaksi Rp. 5.000,00 Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H3. Administrasi Rp489.000,00Jumlah = Rp500.000,00 (Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2009.-
Tanggal 6 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK VS AA. SURAHMAN
85 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 K/TUN/2009.-
    No. 37 K/TUN/2009.M?
    No. 37 K/TUN/2009.
    No. 37 K/TUN/2009.1.
    No. 37 K/TUN/2009."