Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 —
53 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 97 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :ROBERTH YUNIZAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor TNIAL, bertempat tinggal di Jalan Patimura No.30 RT/RW. 03/08, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan TanjungPinang Barat, Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. HENDIE DEVITRA, SH, MH2.
    RAMDHAN CHRISMANA, S.sos KepalaSub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan,Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai padaKantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang berkedudukan di Jalan RayaSenggarangSimpang Madung, Tanjung Pinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 November 2012.2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota TanjungHalaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.892/Air Raja, bertanggal 14082004 Surat Ukur No.0576/AirRaja/2003, Luas 19.962 m2 tanggal 06122003, atas namaCHRISTINA DJODI, Khusus dan sebatas Hak Penggugat seluas 10.000m2;3.
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Medan dalampokok perkara mengenai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkankeputusan obyek sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangandengan undangundang dan asas umum pemerintahan yang baik ?
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000574 Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 97 K/TUN/201 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — H. RUSLIMIN MAHDI, S.H VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, DK
94 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 322 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 322 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Saranani Il, Kelurahan Korumba, KecamatanMandonga, Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada: Hj.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014perlu dilakukan oleh Penggugat dan penting untuk dipertimbangkan MejelisHakim untuk menghindari terjadinya putusan Pengadilan yang salingbertentangan.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014Perdata yangtelah mempunyaikekuatan hukumtetap, karena disaat itu. pulatidak terdapatsuatu nilai yangharus dilindungibaik yang bersifatmenguntungkanmaupun yangmerugikandengan caramengajukangugatanmengenaipengujian secaraadministrasiterhadap objeksengketa a quo diPengadilan TataUsaha Negara;.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014kemudian terbit Surat Keterangan Pemilikan Tanah yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonggoeya Nomor592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 atas namaPenggugat (Vide bukti P3);Bahwa menurut Majelis sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RINomor 1151 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2011 maka M.
    Putusan Nomor 322 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — MARKUS EDI DARMOKO ALIAS BAGOL vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 334 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015danll. MATIUS AGUS PURWOKO, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di JI. Pahlawan No.1 RT.005 RW.004, Kel.Duren Jaya, Kec.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201555 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201510.24022000, Surat Ukur Nomor : 2281/DUREN JAYA/2000, tanggal 22022000, seluas 650 m?
    /1994,tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — TUAN SUDJIMAN ALIAS DJIMAN, DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,DK
102 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 297 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 297 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/20152010 Nomor 298/PDT/2010/PT.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015Nomor Perkara: 697/Pdt.G/2007/PN.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015m?
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HAJJAH SITTI SALEHA VS TONNY HENDRY KOSINAYA, DK
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 158 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Gambar Situasi Nomor 2778 tanggal 31 Oktober 1983 seluas 412 m?
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Juli 2013, SK Objek Sengketa diterima oleh Tonny Hendry Kosinaya(Penggugat I!)
    Putusan Nomor 158 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015Bahwa penerbitan objek sengketa yang disebut sebagai pelaksanaandari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/TUN/2010 tanggal 26 Agustus2010 ternyata tidak sesuai dengan putusan tersebut.
    Putusan Nomor 158 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-05-2009 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 K/TUN/2010
Tanggal 6 Mei 2009 — SALIM WIJAYA dh. THEN KWET KHIONG, ; EDY DJOHAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK,
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 75 K/TUN/2010
    P U T US A NNomor 75 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraSALIM WIJAYA dh.
    No. 75K/TUN/2010Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara aquo berupa :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh,tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996,seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama SalimWijaya dh. Then Kwet Khiong ;2.
    No. 75K/TUN/201012tahanan pihak Kepolisian terhadap perkarayang masih berhubungan dengan obyek sengketaa quo ......
    No. 75K/TUN/201018saksi maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh HukumAcara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hal tersebutharus ditolak karena bertentangan dengan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara ;2.
    No. 75K/TUN/201022ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — CECEP YUDI MARADONA VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 487 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 487 K/TUN/201410.11.12.Bahwa Penggugat telah berpacaran dengan Sdri. Henny AndrianaNingsih, dan melakukan hubungan intim di luar nikah layaknya suamiistri sehingga mengakibatkan yang bersangkutan hamil dan melahirkanseorang anak lakilaki;Bahwa Penggugat dengan itikad baik dan atas permintaan keluarga dariSdri. Henny Andriana Ningsih telah menikahi secara sirri Sdri.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014NIP. 198007142007031001 Nomor 253/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 24Oktober 2013 dan merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat dankedudukannya serta mengembalikannya sebagaimana sediakala;4.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014Bahwa Termohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin A.N.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014perkawinan tersebut, dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Penggugat untukmenikahi Sdr.
    Putusan Nomor 487 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-09-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2010.-
Tanggal 3 September 2010 — CAHYADI BIN BUDIMAN, dkk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
134 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — TEN SU alias MARTEN, ; SUGIMAN d/h. LIM JONG TJOE ; SURIADY d/h. LIM JONG HUAT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,
31 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 166 K/TUN/2009
    No.166 K/TUN/2009pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 331M?
    No.166 K/TUN/2009pedoman atau dasar pengukuran kembali untuk memenuhipermohonan para Penggugat ;bahwa hal ini telah nyata dan jelas menunjukkan batas tanahmilik para Penggugat dengan tanah disebelahnya yang juga Tergugatterbitkan Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas162 M?
    No.166 K/TUN/20091. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/KapuasKanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989seluas 162 M?, atas nama Ten Su alias Marten ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?, atas nama Ten Sualias Marten ;4.
    No.166 K/TUN/2009Tergugat, yang seyogyanya harus dijadikan objek sengketa dalamperkara a quo, bukan dijadikan dasar tenggang waktu mengetahuiterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu,Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?
    No.166 K/TUN/2009Hal.11 dari 10 hal. Put. No.166 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK vs. H. SAMAN
78 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 639 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 639 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.1.2.
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015a.3.m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015adat C.158 persil 1 b S.Ill seluas + 1.720 m?
    Putusan Nomor 639 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, dk vs. H. DENNY MUSTIKA SYAIFULLAH, S.H
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 16 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASTI, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya dalam halini memberi kuasa kepada :17Budi Setiawan, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan ;Suhudi, A.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/20157 Bahwa bidang tanah milik Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Milik No. 06063/Kel.Pondok Kelapa, terbit tanggal 06November 2003, dengan Surat Ukur No. 00193/2003 seluas 177 m?
    Putusan Nomor 16 K/TUN/201520Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak MilikNomor 8909/Bintara Jaya Surat Ukur Nomor 76/Bintara Jaya/2012 tanggal 20September 2012 tertulis atas nama Dra.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2015c Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No.460153051994 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluanpembangunan perumahan terletak di Kelurahan Bintara Jaya, KecamatanBekasi Barat, Kabupaten Tk.II Bekasi seluas 30.000 M?
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — ACEP BARKY DIPUTRA, dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dk
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 106 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.ACEP BARKY DIPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 167 Komplek PEMDA Tk.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201510.11.Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme. Pada Pasal 3 undangUndang Nomor 28 Tahun 1999mengatakan bahwa azasazas umum penyelenggara negara meliputikepastian hukum.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/201512. Bahwa akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 122 tertanggal19 September 2001 an. Manikam Tania Salam dengan pengalihannyaatas nama: Pad Mawathi, Jaya Kumar, T. Jaya Pergash, ManikaWasegen, Jaya Krisna, Santi (ahli waris alm. Manikam Tania Salam)seluas + 239 m?
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015c. Bahwa untuk lebin menguatkan dalil tersebut di atas Tergugatmenghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnyaberbunyi antara lain:Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;3.
    Putusan Nomor 106 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — BAMBANG SUYENDRO vs. GOENANTO TANOERAHARDJO, DK
104 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/20153. EKO NURUL KASIJANTO S., S.H., jabatan KasubidPelayanan Perijinan Usaha;4.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/201510.11.Gangguan, namun dari keterangan warga sekitar yaitu Ny. Janda Liem SweiLin dan Ny.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015melewati 180 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;ll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015Negara Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya;lll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 K/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 461 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 461 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kanfer Utara Nomor 178,Semarang;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:GUBERNUR JAWA TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan / atau direhabilitasi;b. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 disebutkan ...hanya orang atau badan hukum perdata yangkepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkanmenggugat Keputusan Tata Usaha Negara;c.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014hukum oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadalam putusannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hanyamempertimbangkan alatalat bukti dan keterangan saksi dengan mengkaitkandengan peraturan perundanganundangan hanya sepotongsepotong.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014telah tepat dan benar, perlu Pemohon Kasasi uraikan kembali bahwa PemohonKasasi tidak memenuhi syarat kepangkatan untuk diangkat dalam Jabatan StrukturalEselon IV karena sudah memiliki pangkat IV/a sangat subyektif dan keliru. Karenapada kenyataannya Pemohon Kasasi justru sangat memenuhi syarat utama dalampengakatan dalam suatu jabatan Struktural yaitu DUK.
    Putusan Nomor 461 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — BUPATI KARAWANG, DK VS OTA SUTISNA
60 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 371K/TUN/2014
    ) Jakarta, karena pemohon berpendapat bahwaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta telah salah menerapkanHalaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.
    Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)Jakarta baik dalam pertimbangan hukumnya maupun pada amar putusannya ;1.
    Dimana dalam Putusannya Nomor :Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/201465/Pdt.G/2012/PN.
    /2014Bahwa PEMOHON KASASI Il tidak dapat menerima Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, karena pemohon berpendapat bahwaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta telah salah menerapkanhukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku.
    ,M.HumHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014Biayabiaya: Panitera Pengganti, 1. Meterai ................ Rp 6.000,002. Redaksi ............... Rp 5.000,00 ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum3. Administrasi ........ Rp489.000,00Jumlah .................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SH.NIP : 220 000 754 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — YAYASAN RIAU MADANI, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 87 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I. YAYASAN RIAU MADANT, tempat kedudukan di Jalan Repelita I Nomor25 A, Tampan Pekanbaru, diwakili oleh: 1. Surya Darma, S.Ag., selakuKetua Yayasan Riau Madani, 2. Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2010.-
Tanggal 11 Nopember 2010 — SUTJIPTO, SH.,M.Kn. ;dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
143 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo 05 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, yang diwakili oleh HusseinHartojo, warganegara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT.
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa Pekerja Sdr.
    No. 05 PK/TUN/2011(ii).
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh Penggugat terhadapPekerja dimaksudkan untuk menegakkan normanorma ketenagakerjaanyang mendukung kedisiplinan karyawan dan Penggugat dimanaPenggugat telah mengikuti prosedur pembinaan dan PemutusanHubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundangundangan terutamaKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.
    No.05 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE VS DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM, DK
108 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 501 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014(4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektorsetelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201410.4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahuludilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 28-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — ROSNI, ; REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
280 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2010
    No. 311 K/TUN/2010Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwaobyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan danmewajibkan kepada Tergugat utuk mencabut Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabilaTergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
    No. 311 K/TUN/2010Malang atas nama Dr. Munandir) ditunda pelaksanaannya selamapemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai denganadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    No. 311 K/TUN/2010dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturanpelaksanaannya;Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negarayang berupa RumahRumah Negara yang. secara atributifberdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994, jo.
    No. 311 K/TUN/2010KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 17 Malang a.n. Dr. Munandir,tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakanmandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan UniversitasNegeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;2.3.
    No. 311 K/TUN/2010