Menyatakan yaitu:Surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 108/DPAPA/VII/2017kepada Tergugat II mengenai Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRA Aceh dari Partai Aceh;Surat Keputusan (SK) Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017, tentang Pemberhentian sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 20142019;Surat Usulan Tergugat Il Nomor 161/1836 tanggal 21 Juli 2017tentang Usulan Pergantian Antar Waktu

(PAW) Anggota DPRA dariPartai Aceh yang ditujukan kepada Tergugat Ill;Surat Tergugat III Komisi Independen Pemilinan Aceh (KIP) Nomor270/2588 tanggal 26 Juli 2017 ditujukan kepada Tergugat II (DPRA)Halaman 2 dari 9 hal.

Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2018Perihal Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA yangditandatangani oleh Tergugat III (Ridwan Hadi); Surat Tergugat Il Nomor 161/1903 tertanggal 31 Juli 2017 perihalPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Aceh sisamasa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada Tergugat V (MenteriDalam Negeri RI) melalui Tergugat IV (Gubernur Aceh);Adalah tidak sah menurut hukum;.

Menghukum Tergugat untuk membatalkan surat, yaitu: surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/DPAPA/VII/2017 kepada Tergugat Ilmengenai usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA Aceh dariPartai Aceh;. Menghukum Tergugat untuk menarik kembali/membatalkan SuratKeputusan (SK) tanggal 11 Juli 2017 Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017 tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Aceh periode 20142019;.

Membatalkan SK Menteri Dalam Negeri terhadap Penggantian AntarWaktu (PAW) Pemohon Kasasi;5. Menetapkan Pemohon Kasasi tetap menjadi Anggota DPRA selamabelum ada putusan yang inkracht,6.

Adeng Sutisna bin Ocay Kosasih (anak kandung lakilaki), Uumur 52 tahun,Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempattinggal di Jalan Caringin RT.002 RW.006 Kelurahan Babakan CiparayKecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.14.

ADENG SUTISNA bin OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Lakilaki);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.42.4. YATI binti OCAY KOSASIH, (Anak Kandung Perempuan;3.

Bahwa Ocay Kosasih dan Naya adalah suami isteri yang menikah secarasyariat Islam, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anakmasingmasing bernama Eni (anak perempuan, Obang Sobari (anak lakilaki), Adeng Sutisna (anak lakilaki), dan Yati (anak perempuan);Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 102.

YangPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab BughyatulMustarsyidin halaman 155 yang berbuny/i:wo cull Gorb layle luol aa7 pS! 9 wlWLS pao!

Biaya Proses : Rp 50,000,Pntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg. 14 3. Panggilan : Rp 70.000, 4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000,Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 248/Pdt.G/2016/PA.Badg.15

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdAgama : IslamPendidikan :S1Pekerjaan : MahasiswiAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum.2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum yangpernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA KecamatanXxx Kabupaten Pidie pada tanggal 08 Juni 1987 sesuai denganKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx dengan Akta Nikah Nomor 50/10/V1I/1987, tanggal 11Juni 1987.3.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrddengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.4 ;. Fhotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/10/V1I/87, tanggal 11 Juni 1987,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Xxx kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukti cocok,selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.5 ;.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrdHakim AnggotaDtoDra. RubaiyahDtoMuzhirul haq. SAgPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisDtoM. Syauqi. SHI. SH. MHPanitera PenggantiDtoDra.

PAW Nomor : 0038/P.dt.P/2017/MSMrd

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrdPendidikanPekerjaanTempat Tinggal5.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggallsTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal8.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal: SLTA: Mengurus Rumah Tangga: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd9.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal10.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal11.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal12.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalNama : Marwan Bin Abdullah Ahmad: Manyang Lancok, 18 November 1978: SLTA: Pedagang: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdDaerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli karena sakit. Dengan meninggalkanAhli Waris sebagai berikut;Faudhiah Binti M.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah Ahmad adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil dan beliau ada pinjaman di Bank Mandiri KCP Ulee Gleedengan menggadaikan SK yang belum diambil ; Bahwa keperluan mengambil SK tersebut para Pemohon perlupenetapan ahli waris dari Mahkamah Syariyah Meureudu ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdSalinan yang sama dengan bunyi aslinya. Diberikan untukdan atas nama permintaan para Pemohon.Meureudu, 15 Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 15 dari 15 hal. PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd

NIK:3273110401860006;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Imam Muharror bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 29 Tahun(Bandung 24 Oktober 1987), Agama Islam, PendidikanS1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal diJalan Cipagalo No.3A RT.008 RW.007 KelurahanMargasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

NIK:3273118910950007;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.3Yusri Mahbub Firdaus bin Suherman (Anak Kandung Lakilaki), Umur 19Tahun (Bandung 24 Februari 1997), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,bertempat tinggal di Jalan Moh Toha No.269 RT.001RW.004 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol KotaBandung.

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamrhumah Bapak (Suherman binE.A.Lukman) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Moh Toha No.269 RT.001 RW.004 KelurahanCiseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung;Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg.68.

Lukman dengan Ulfah Hayati dikaruniai 13(tiga belas) anak, yaitu Nenden Hermayati, Lita Lutfia Afifah, Irfan MaulanaAkbar, Maya Kusumawati, Sovi Daniati Rahmani, Hadi Nurul Islam, HeruMuthahari, Imam Muharror, Ayatullah Khomaeni, Fathan Kalamullah, RijallulohPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 12Rahmatulloh, Syifaya Qorina dan Yusri Mahbub Firdaus.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Pntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya :ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSalinan putusan sesuai dengan aslinyaPaniteran Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikuasa insidentil berdasarkan surat kuasaInsidentil tertanggal 01 November 2019 dantelah terdaftar di Kepaniteraan MahkamahSyariyah Sigli Nomor W1A2/1463/Hk.05?

PAW No. 367/Pdt.P/2019/Ms.SgiKemudian dibacakan surat permohonan para Pemohontanpa ada perubahan dan atau tambahan atasnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalildalil/posita permohonannya di persidangan para Pemohon/kuasanya telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:Bukti Surat:1.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgibukti tertulis P1, P.2, P3 P4 P5, P6, P7, P8, P9, 10, 11, dan12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehpara Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelendan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikarena itu keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatditerima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan parasaksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan paraPemohon, oleh karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapatdijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuanrumusan Pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBeureuneun dengan nomor Rekening 08102410128805 atas namaFitri Irmayani;4.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1107KM110320190004 atasnama Fittri Irmayani tertanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pidieber materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaP6;7.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil secarasah dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadappanggilan mana para Pemohon hadir dipersidangan secarainperson, halmana sesuai dengan maksud pasal 145 R.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah suami sah dari alm.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiA. Biaya RedaksSi..............ccccceseseeeeeeeeeeees Rp. 10.000,5. Biaya mMaterail............... eee e sees e sees ee eees Rp. 6.000,ribu rupiah)Hal 14 dari 15 hal. Pen. PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020; Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat; Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasarpenetapan Tersangka, bukan Terpidana;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW; Bahwa Saksi tidak tahnu apakah ada orangorang tertentu yangditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr.

Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggotaDPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir; Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalahmengenai tidak adanya sengketa di Partai; Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai PerindoKab. Bengkayang; Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasushukum Sdr.

Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka; Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dariPenggugat kepada Partai; Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRDBengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai; Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antaraSdr.

DPD PartaiPerindo Kab.Bengkayang; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkankader lain menggugatnya; Bahwa Saksi tahu Sdr.

Deo Rajiman sudah ditahan saatini; Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai; Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian keBupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yangmenetapkan.

Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode masa jabatan20092014.2 Bahwa berdasarkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi PINDAHPARPOL, ANGGOTA DPR/DPRD TIDAK HARUSMENGUNDURKAN DIRI yang dibacakan pada hari Rabu 31 Juli 2013Jam 16:55 Wib digedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.Bahwa dengan sendirinya setelah terbitnya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 maka kepada Tergugat untukmenangguhkan semua Surat Keputusan yang menyangkut tentangProses Pergantian Antar Waktu (PAW

Maka dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tergugattidak melaksanakan (PAW) terhadap diri Penggugat yang mananantinya dapat merugikan Penggugat.4 Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhakkonstitusional tersebut, Mahkamah harus' menafsirkan secaraKonstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UndangundangPartai Politik, sehingga tidak menimbulkan persoalan Konstitusionalbaru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR/DPRD.Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut Mahkamah

Konstitusi(MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan(PAW) Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabiladiterbitkan oleh Tergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian danPersetujuan (PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dannantinya batal demi hukum karena bertolak belakang dengan

Maka dariPutusan Mahkamah Konstitusi Tergugat tidak melaksanakan (PAW) terhadapdiri Penggugat yang mana nantinya dapat merugikan Penggugat.Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhak konstitusionaltersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara Konstitusional bersyarat tentangPasal 16 ayat (3) Undangundang Partai Politik, sehingga tidak menimbulkanpersoalan Konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggotaDPR/DPRD.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan (PAW)Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabila diterbitkan olehTergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dan nantinya

para Tergugat untuk menghentikan sementarawaktu proses PAW yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat darikeanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow periode 20042009sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini yang berkekuatan hukumtetap.DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimohonkan oleh Tergugat agar keanggotaan Penggugatselaku anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow digantikan olehTurut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasar pada hukum.3. Menghukum kepada para Tergugat untuk menghentikan proses PergantianAntar Waktu terhadap Penggugat.Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 886 K/Pdt.Sus/20094. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusanperkara ini.5.

Gubernur Sulut itusangat tidak beralasan/keliru/salah karena Tergugat 5 Gubernur Sulutsampai dengan gugatan oleh Penggugat didaftarkan di Pengadilan NegeriKotamobagu Tergugat 5 yakni Gubernur Sulut belum menerbitkan Suratsurat apapun yang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimaksud oleh Penggugat.3.

Bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat kepadaTurut Tergugat di awali dan internal Partai Politik yaitu Partai Peloporsehingga menurut hemat Tergugat 5 dan kiranya Hakim sependapatbahwa sengketa dimaksud adalah sengketa Internal Partai Politik, makaadalah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim menolak memeriksaperkara ini karena Pengadilan tidak berwenang berdasarkan EdaranMahkamah Agung R.

Bahwa kasus a quo adalah sengketa proses Penggantian Antar Waktu(PAW) dari Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Turut Tergugat yangberkaitan dengan keputusan dari DPP dan DPD Partai Politik (PartaiPelopor) untuk pengusulan dan proses PAW ;2.

atas nama Edi fahriansyah adaditerima, cuma saksi tidak hadir waktu pelantikan PAW itu;Bahwa status tidak lagi selaku anggota DPRD setelah turun SKGubernurturun tentang peresmian pemberhentiannya;Bahwa saksi tidak ada menerima undangan untuk pelantikan JainalSosanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas kerena menggantikanterdakwa (PAW);Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah ada menerima surat pembatalan/pencabutan berkas PAW ini, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan lagi;Bahwa selain dari terdakwa

tersebut dari DPRDkemudian oleh KPU dibentuk tim verifikasi selanjutnya ketua KPUmenyurati kKetua DPRD untuk mengusulkan PAW anggota DPRD tersebutkemudian Ketua DPRD ada menyurati Bupati kemudian dalam jangkawaktu 7 Bupati akan meneruskan berkas PAW dimaksud kepada Gubernurkemudian dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya berkas PAW itu,maka diterbitkanlah SKGubernur tentang pemberhantian anggota DPRDyang diajukan sekaligus mengangkat orang lain yang diusulkan sebagaipenggantinya;Bahwa saksi

pemberhentian PAW dimaksud.

sebelumnya diagendakan di Bamus dulu,kemudian Bamus akan membuat jadwal paripurna PAW dimaksud,sementara PAW terdakwa tidak pernah dilakukan paripurna;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmenyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu.

turunnya SKGubernur tentang PAW terdakwa tersebut serta didukung bukti rurat;.

Namun Tergugat Ill tetap ngotot untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat (vide bukti P17) ;Bahwa Penggugat mengirim surat yang kedua kalinya kepada Tergugat Ill,melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 56/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013,hal : SOMASI, tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepadaTergugat IIl agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syaratsyarat sahnyasebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua)tersebut di atas mengirim surat kepada Tergugat Ill melalui Surat Nomor25/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013,pada pokoknya menyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW)atas nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dankarenanya semua sSuratsurat yang berkaitan dengan PAW harusdikesampingkan dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAWtanpa sepengetahuan DPP.

telah memproses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat secara melawan hukum, karena tindakantersebut merupakan tindakan sewenangwenang diluar batas kebenarandan keadilan.

tersebut, semestinya Para Penggugat legowo menerima usulanPAW tersebut karena yang mengusulkan PAW Para Penggugat ini adalahPartai Damai Sejahtera sendiri.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak maumenerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebut seharusnya ParaPengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahtera bukankepada Para Tergugat.

PDK/B/KS/30/09/IX/2008 tentang PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo terhadap Penggugatkepada Pimpinan DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepadaPimpinan DPRD Kota Palopo (bukti P.6) ;.

Bahwa oleh karena itu Obyek Gugatan Perkara ini adalah mengenaiSurat Keputusan (SK) yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentangPenggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Palopo, makauntuk menghormati proses hukum adalah sangat beralasan menuruthukum jika Penggugat mengajukan permohonan Provisi dan atauPenundaan Pelaksanaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW)sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas maka kami memohon kepadaKetua

PDK/SK/PPSJ/215/VIII/2008yang dikeluarkan langsung dari pusat dan Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan Kota Palopo hanya menindaklanjuti dari surat tersebutdengan membuatkan surat pengusulan PAW Penggugat karena sudahbukan lagi sebagai kader partai, olehnya itu sangat patut dan pantas jikagugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.DALAM PROVISI : Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPalopo untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat

Menyatakan hukum Surat yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/PAW/PPSJ/VIII/219/2008tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sah danberdasar hukum ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/20094. Menyatakan hukum bahwa surat yang dibuat oleh Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo Nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagia Anggota Dewanadalah sah dan berdasar hukum ;5.

) sebagaimana surat nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008 tentangPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat (A.

Bahwa apabila usul PAW/Pemberhentian Penggugat untuk di PAW tidakberdasarkan seperti pada point 4 di atas (PAW biasa) maka disampaikandalam gugatan ini bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dipanggiloleh DPC PBR Kota Kotamobagu apa yang menjadi kesalahanPenggugat terhadap Partai dimana Penggugat sampai dengan saat inisangat loyal terhadap Partai dan tidak pernah melakukan pelanggaranterhadap semua ketentuan partai dan tidak melanggar disiplin Partai.Proses seperti ini ada mekanisme yang harus ditempuh

Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa

Menyatakan usulan PAW kepada Penggugat tidak sah secara hukum;3. Menyatakan proses PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il, Ill, danTergugat IV kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum dansekaligus memerintahkan agar tidak melanjutkan/segeramemberhentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat dan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatanmelanggar hukum;4.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PartaiBintang Reformasi (PBR) khususnya pada:e Bab IV Pasal 6 ayat 1 huruf d R huruf e;e Bab VIII Pasal 16 ayat 2 huruf c dan huruf I;e Pasal 18 ayat 2 huruf c;e Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 7 ayat 2;e Pasal 27 Penggantian Antar Waktu (PAW) ayat 2, 3 dan ayat 4;3.1.

Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.