; Betannseten asl SeeeeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2013 Nomor:889/Pid.B/2013/PN.Makassar maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antaralain mengemukakan sebagai berikut : Bahwa sebelum TerdakwaPembanding menyampaikan keberatan keberatanatas pertimbangan hukum yang mendasari

putusan diatas, makaizinkantah terlebindahutu TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuansecara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.Bahwa oleh karena apa yang diperimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertamadirasakan mengandung suatu kekeliruan, yang pada gilirannya tidak bersesuaiandengan hukum yang berlaku, maka imeilaiui Memori Banding ini, Terdakwa Pembanding, 19 &NW SSa jx al a +sdG None Yak .J ng. diambilaa er" &yimengajukan keberatankeberatan sehubungan dengan periimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Feri apa ini, Telan aja bang, setelah masuk ke tubuhlalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jammenikmati lagu di diskotik di Jalan Nibung Petisah Medan.Bahwa Pemohon Kasasi mendasari fakta hukum tersebut di atassangat merasa tidak adil dengan penjatuhan pidana tambahan pecat daridinas militer karena apabila dikaji dari fakta hukum tersebut tidak murnipure ada niat dan kesengajaan yang mendorong hati dari Terdakwa untukmengkonsumsi pil ekstasi, namun faktanya adalah karena Sadr.

Nomor 207 K/MIL /201710.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara ini, ternyatadalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

Rolex sebanyak 2 (dua) kali yang pertamapada bulan januari 2015 sebanyak 10 (Ssepuluh) gram dan yang kedua padahari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sebanyak 20 (dua puluh) gram.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi danterdakwa dipersidangan juga barang bukti yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dalam persidangan tersebut, dapat disperoleh fakta faktahukum sebagai berikut :1.

diajukan dengan persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan bentuk dasar alternatif, yang pertama didakwadengan Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 atau keduadengan Dakwaan Pasal 112 Ayat (2) UU RI 2009.tentang Narkotika;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diajukan denganpersidangan dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akanmepertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelisdianggap sesuai/cocok dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan.Menimbang bahwa mendasari

OrangHalaman 16 dari Halaman 22 Perkara Nomor : 243/Pdi.Sus/2016/PN.SdaMenimbang bahwa dengan untuk setiap orang, Pengertian Setiaporang dalam Panggilan UndangUndang yanglama (KUHP) seringdigunakan dengan kata kata yang sama pengertiannya, yaitu Barang Siapajadi pengertian setiap orang atau barang siapa adalah siapa saja sebagaisubyek hukum orang yang di duga sebagai pelaku/orang yang melakukanperbuatan tindak pidana, dan pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.Menimbang bahwa mendasari

sabu tersebut danjuga didapati barang bukti lagi seperti Alumnium Foil dengan Timbanganserta 3 (tiga) buah HP milik terdakwa yang digunakan terdakwa membagibarang dengan bagian yang lebih kecil untuk dijual pada pembeli.Menimbang bahwa terdakwa juga mengakui dan membenarkanbarang bukti tersebut miliknya yang siap dijual, yang dibelinya dari seorangnapi yang sudah bebas), melalui perantara kurir dengan pembayaran dengantransfer sehingga barang tersebut sampai ke tangan terdakwa.sMenimbang bahwa mendasari

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerdiketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RIHal.9 dari 20 hal.

.: Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakimmenilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud denganketerangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakanTerdakwa

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang iaketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.Bahnwa dengan mendasari dasartersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alatbukti keterangan Terdakwa.: Bahwa

ketentuan peraturan perundangundanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasukdalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatberdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatukeadaan yang diminta secara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannyadengan isi alat pembuktian yang lain.: Bahwa dengan mendasari

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Bahwa mendasari kondisi fisik Pemohon yang demikian itu, pada akhirtahun 2015 dilakukan pemeriksaan kromosom melalui darah terhadapdiri Pemohon dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Karyotipe (darah) No.B948/UGK/XII/2015 yang dibuat oleh dr. Ni Wajan Tirthaningsih, MS dariUnit Genetika Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 21122015, ternyata hasilnmya menunjukkan bahwa Pemohon memilikikromosom 46, XY yang artinya Pemohon berjenis kelamin lakilakisepenuhnya;4.

Bahwa dengan diubahnya status jenis kelamin Pemohon dariperempuan menjadi lakilaki, maka mendasari nilainilai yang hidup danberkembang di masyarakat Kediri sudah sepatutnya nama PemohonHalaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 177/Padt.P/2021/PN Gprsebagai sebuah identitas juga diubah dan disesuaikan dengan jeniskelamin lakilaki, untuk itu bersama ini Pemohon juga bermaksud untukmengubah nama dari yang semula bernama ANI KASANAH diubahmenjadi ANANG SUTOMO; Karenanya itu, mohon kepada PengadilanNegeri

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangberbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutansetelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka untuk mengubah status jenis kelaminPemohon yang semula perempuan menjadi lakilaki serta pergantiannama yang awalnya ANI KASANAH menjadi ANANG SUTOMO dalamKutipan Akta Kelahiran

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa tujuan pembentukan UndangUndang Pengadilanscbagaimana diuraikan dalam penjelasan UndangUndang No. 14Tahun 2002 adalah merupakan jenjang pemeriksaan ulang meliputiaspek penerapan hukum dan aspek fakta yang mendasari terjadinyasengketa perpajakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tahun 2002, bahwaPengadilan Pajak telah salah menerapkan UU karena tidakmempertimbangkan teknis penilaian pajak yang benar berkaitandengan adanya mutasi bank yang dianggap sebagai penjualan tetapitidak selaras (unmatching) dengan mutasi kuantitas barang yangterjual, dalam hal ini diajukan alasan keberatan dengan uraiansebagai berikut :bahwa faktafakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakanadalah terutama diakibatkan sistem penilaian pihak PetugasPemeriksa Pajak yang tidak benar menyangkut

tempat tinggal selama kuranglebih 5 bulan, namun penyebabnya bukanlah karena cekcok danbukan pula karena tergugat menderita lemah sahwat atau impotentetapi hanya penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepadatergugat untuk melakukan hubungan badan dengan alasanhaid,sakit perut, tidak enak badan dan lain lain, dan tergugat pergihanya untuk memenuhi permintaan orang tuanya untuk menjaga rumahdan juga atas permintaan penggugat sendiri yang ingin istirahatdan menyendiri.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah terbukti dalilbantahan tergugat yang menyatakan tergugat dalam keadaan sehattidak sedang mengidap penyakit impotensi.Menimbang, bahwa pasangan pengantin baru yang serumahselama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak pernah melakukanhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yanglain adalah merupakan peristiwa yang tidak lazim dan sudahbarang tentu ada factor penyebabnya yang sangat urgen dan perludiungkap.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan terdakwamenerima penyerahan psikotriopika tersebut yang bukan dari Apotek,Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, kepada bukan sebagaipengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalahtidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5Tahun 1997..

Bahwa demikian pula mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan sudahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2, identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

Nomor 332 K/Pdt.SusKPPU/2013keterangan saksi Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusanTerlapor II adalah berbeda dengan kepengurusan dan Terlapor III danmasingmasing Terlapor II dan Terlapor HI memiliki ruang kantoryang berbeda di komlek alamat yang sama sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tersebut diatas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari pendapatnya pada keterangan seorangsaksi Ahli Setya Budi Arijanta saja terkait dengan larangan bagi mereka yangmemiliki hubungan

tersebut dianggap sah sepanjang penandatanganan dokumenadalah pemilik dan perusahaan; Bahwa juga masih menurut BudiHarsono (ahli) dalam penyusunan dokumen atas perintah orang yangsama maka dianggap tidak ada unsur persaingan;Tentang Upaya Penjaringan Pemenang;a Bahwa kesimpulan Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi persaingansemu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkanTerlapor II dalam Tender a quo adalah sangat keliru dan terlalu dipaksakan;Bahwa Majelis hanya mendasari

sama; dan hubunganantara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalahsebagai SuamiIsteri;Bahwa akan tetapi dari fakta persidangan sesuai keterangan saksiAry Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor II adalahberbeda dengan kepengurusan dari Terlapor II dan masingmasing Terlapor II dan Terlapor IJ memiliki ruang kantor yangberbeda di komplek alamat yang sama; sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tahun2007 tersebut di atas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari

Tentang Kerjasama Pembuatan dan Kesamaan KesalahanDokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III danTerlapor IV;a).Bahwa Pendapat Majelis Komisi yang secara apriorimenyimpulkan bahwa adanya kerja sama antara Terlapor II,Terlapor IIIf dan Terlapor IV merupakan bukti adanyapersekongkolan ; Bahwa Pendapat Majelis yang demikianadalah sangat keliru karena hanya mendasari pada adanyakesamaan kesalahan penulisan kata Land Clering pada lembarDaftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran paraTerlapor

Bahwa Majelis hanya mendasari pendapatnya pada PernyataanTerlapor III yang menyebutkan bahwa Terlapor III telahmenggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaringpenawaran dengan cara memasang harga di level atas danmemasang harga di level bawah untuk memenangkan Terlapor IIdalam tender perkara a quo; Bahwa perlu kami garis bawahipernyataan sepihak dari Terlapor III tersebut di berikannya diluar persidangan komisi dan pernyataan tersebut telah dibantahkembali oleh Terlapor III dalam kesimpulannya

Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahHalaman 17 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan

gugatan aquo;Bahwa mendasari pada KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON adalahselaku Pimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI)Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atasnama 8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua;Bahwa berdasarkan KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON = danKAPASITAS PEMOHON dalam mengajukan permohonannya yangbertindak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5tahun Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa mendasari pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohontelah mendalilkan dalam materi Kewenangan Mengadili bahwaTermohon pada tanggal 16 Desember 2019 telah menerbitkan suratkeputusan dengan nomor : 560/1455/

pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSl) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan gugatan aquo;Bahwa mendasari surat keputusan yang diterbitkan oleh

PERMA nomor 8 tahun 2017;Eksepsi Tentang Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing/PersonaStandi In Judicio Untuk Mengajukan Permohonan Dalam Perkara Ini;Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Selurun Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaHalaman 31 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR8.300

Kandangan Kediri;4 Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah:e Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 1 tahun dan telah saling jatuh cinta;e Calon istri Pemohon sudah hamil 4 bulan;5 Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;6 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabilatelah diberi ijin oleh Pengadilan;7 Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:e Adanya

Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalah guna Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti kKeterangan saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktiansebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajibdidukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakimsebagaimana dalam Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer O2 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi Kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Bahwa Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer TinggiII Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwamengenai layak tidaknya seseorang untuk tetap berdinas dalamlingkungan militer seyogyanya memperhatikan beberapa aspeksebagai berikut 1)Bahwa menurut hukum (terutama Hukum Acara), judex factiPengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pemeriksaanperkara Pemohon Kasasi di tingkat banding seyogyanya secarauniversal/menyeluruh tidak sepenggalpenggal dan tidak harusselalu mendasari

denganmaksud untuk meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agardapatnya anak para Saksi tersebut dapat lulus/diterima menjadianggota TNIAD , maka sungguh tidak beralasan jika PemohonKasasi dianggap memiliki niat melakukan penipuan kepada paraSaksi tersebut, sebab diantara anak para Saksi tersebut adayang lulus menjadi anggota TNI (kronologis kejadian terlampir).Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkaraPemohon Kasasi, kesalahan sepenuhnya tidak harus PemohonKasasi tanggung sendiri, mendasari

uraian tersebut diatas makaputusan judex facti yang memvonis Pemohon Kasasi denganhukuman pokok 1 (satu) tahun penjara dan hukuman tambahandipecat dari dinas militer adalah berlebihlebinan dan tidakmemenuhi rasa keadilan.Bahwa judex facti yang hanya mendasari layak tidaknyaPemohon Kasasi untuk berada dalam Dinas Militer, denganhanya mendasari dan mempertimbangkan keterangan korbansaja (Kopka Ali Mashur) dan keterangan Saksisaksi lainHal. 14 dari 20 hal.

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak adahubungan darah, sesusuan, Semenda dengan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Karawang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untukberpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligamisebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagiseorang untuk berpoligami adalah terbatas karena : Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa = alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menikah lagi