:Pasal 1 angka 4 UU PTRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukandalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Pasal 78 ayat (1) UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa RUPS sebagai organ perseroan, berbeda dengan denganpemegang

Pemanggilan RUPSBahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS, wajib didahului denganpemanggilan RUPS, sebelum RUPS diselenggarakan.Mengenaipemanggilan RUPS ini, sejalan dengan ketentuan mengenaipenyelenggaraan RUPS, yaitu merupakan kewenangan Direksi.

(2):Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

Jadi, tidak dilakukan dan tidak diadakan RUPS secarafisik.Halaman 33 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIRidwan Khairandy, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (FH UII Press,Yogyakarta, 2014), halaman 254, selanjutnya memberikan pengertian mengenaicircular resolution sbb.:RUPS dengan cara circular resolution atau circular letter bukanmerupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan atau RUPSLB.Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS.

Cara inidapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atauRUPSLB.Bahwa apabila dicermati dari ketentuan Pasal 91 UU PT serta penjelasan M.Yahya Harahap dan Ridwan Khairandy tersebut, maka dapat diketahui halhalsbb.: Ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilanKeputusan RUPS saja; Tidak dalam forum RUPS formil/RUPS fisik; Tanpa didahului panggilan kepada para Pemegang Saham.Karena ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilankeputusan di luar RUPS secara fisik

Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

(iii) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reductionprogram) oleh Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimanayang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunan Perseroan yangdiselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 (RUPST 2001) tidakmenghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimanaterlihat dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku2001.

Pasal 10 ayat (3)Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksidapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS. Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Pasal 19ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P1), apabila setelah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untukmenyelenggarakan RUPS diajukan tetap Direksi tidak melakukanpemanggilan atau lalai untuk menyelenggarakan RUPS, makapemegang sahan berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiriRUPS tersebut, dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Halmana sekaligus juga telah membuktikan bahwa Direksi atauHal. 6 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengansengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPS (videBukti P6).

Sehubungan dengan hal tersebut,RUPS Perseroan telah sering diselenggarakan di Jakarta, di manaPerseroan memiliki kantor perwakilan yang terletak di Gedung Grahalrama Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X1, Kavling 1 & 2Jakarta 12950, sebagaimana dapat dibuktikan dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan terakhir yang dilakukanpada tanggal 21 Juni 2002 di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta(vide Bukti P4).

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa hutang tabung yang dikarenakan hilang sewaktukonversi minyak tanah ke LPG sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enampuluh tujuh) tabung ditanggung bersama 8 komisaris didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Juni 2015;3.

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang HastaPutra setiap tahun tergugat mendapat pembagian hasil Deviden dari PT.Bintang Hasta Putra dan dengan ini Tergugat menyatakan bersediamengangsur dengan cara memberikan 50% (lima puluh persen) daripembagian Deviden PT. Bintang Hasta Putra untuk mengangsur hutangTergugat dan yang 50% (lima puluh persen) lagi dipakai untuk berobatdikarenakan Tergugat sakit stroke sampai hari ini;6.

;Bahwa pada RUPS tahun 2012 hasil audit tabung gas sejumlah 70031,tahun 2013 jadi 5764, jadi berkurang jumlah tabungnya;Bahwa Saksi tidak tahu kemana tabung gas tersebut sehingga berkurangjumlahnya;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memakai uang perusahaankarena Saksi kantornya di gudang;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN PctBahwa Saksi tidak tahu adanya RUPS di kuburan Kucur Tamperan, hanyapernah mendengar saja;Bahwa suami Tergugat, Setiawan bekerja sebagai Pemasaran diPT.Bintang

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang Hasta Putra tanggal 20Desember 2015 Tergugat memiliki hutang kepada 5 komisaris PT. BintangHasta Putra termasuk Penggugat uang sebesar Rp. 1.396.273.527 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribulima ratus dua puluh tujuh rupiah);3.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

sangat wajar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakanRUPSLB dan RUPS PT.

Sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampenyelenggaraan RUPS tersebut;Bahwa dapat Tergugat jelaskan penyelenggaraan RUPS PT. CLS padatanggal 11 Januari 2010 tersebut merupakan rapat pertama RUPS PT. CLSyang belum mencapai korum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 10ayat 1 huruf a Anggaran Dasar PT.

Bahwa menyangkut permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugatterhadap RUPS tanggal 26 Januari 2010 telah merugikan Tergugat, makasesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Akta RUPS PT.

Citra Lestari Semesta tanggal 26Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto SH., M.Kn., diPekanbaru yang hasil risalah rapatnya tertuang dalam Akta RUPS PT.Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 41 K/Pdt/2012Atau:Citra Lestari Semesta No. 42 tanggal 26 Januari 2010, Nusyirwan Koto,SH., Mkn., Notaris di Pekanbaru;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tundukdanpatuh terhadap putusan RUPS PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 yangtertuang dalam Risalah RUPS PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

Bahwa ternyata hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 28 Juni 2003 untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan atau audittersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga Penggugat mengulang lagimeminta untuk adanya transparansi laporan keuangan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 5 Maret 2005 yang secara khususdituangkan dalam poin 6 (enam) huruf b dan bagian kata penutup dalamrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Ludira Sarana Utamatanggal 5 Maret 2005;.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.menjalankan operasional perusahaan adalah pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa sejak pendirian hingga sekarang ini, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang secara rutin dilaksanakan sesuai Anggaran Dasarselalu menerima pertanggungjawaban direksi in casu Tergugat IIdalam menjalankan jalannya perusahaan; Bahwa oleh karena pertanggungjawaban Tergugat II selaku direksiselalu dierima di dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka permintaan Penggugat

; =Bahkan pada RUPS tersebut pihak penggugat mewakilkan kepada Lawyerdengan membawa hasil appraisal dan meminta pemegang saham lain danDirektur Utama PT Ludira Sarana Utama menandatanganinya.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.mengapa sejak RUPS tahun 2003 hingga RUPS tahun 2006 pertanggungjawabannyaselalu diterima oleh pemegang saham dan ia tetap berkedudukan sebagai direkturutama, selain itu Dewan Komisaris PT.

; 3 nn nn nnn nn nnn nnn non enn ne nnn ne nnn nnnMenimbang, bahwa mengenai dalil adanya kerugian yang dialami olehpenggugat, terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa penggugat tidak pernahmempersoalkan dividen yang ditetapkan dalam RUPS, majelis menilai dengan tidakmempersoalkan salah satu isi dari hasil RUPS berarti penggugat menerima jugalaporan pertanggungjawaban tergugat I, padahal terbukti perusahaan belum pernahdiaudit, pada RUPS tahun 2006 disepakati dividen yang akan dibagikan Rp600.000.000,00

rapat kecuali disetujuiRUPS serta pemberitahuan bahwa bahan RUPS tersedia di kantorperseroan dan wajib diberikan perseroan kepada peserta RUPS dengandemikian RUPSLB dilakukan menyimpang dari Pasal 69 UndangUndangPerseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Jo.

Halhal lain yang dianggap perlu dalam rapat;Menimbang dari kenyataan di atas maka RUPS Luar Biasa yangdilakukan pada tanggal 26 September 2007 tidak sesuai denganketentuan Pasal 75 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, dengandemikian para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon KasasiHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukumnya baik dari segi prosedur maupun mata acara RUPS;.

Judex Facti telah salah membuat penilaian sehubungan dengan bukti P.2atau T.l.ll.7 yang meminta RUPS LB mengenai laporan neraca pertriwulan dengan menerapkan ketentuan hukum Pasal 13 Akta PendirianPT. Karya Sinta Marito jo. Pasal 66 s/d 69 UndangUndang No. 40 Tahun2007 jo.

,sehingga Penggugat dalam posisi lemah diantara para peserta RUPS LBtersebut secara teroaksa mau menandatangani buktibukti di atas;. Majelis Hakim telah salah menilai kKedudukan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny.

Penilaian Majelis Hakim tersebutsangat tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya karena jarak untukdilakukannya RUPS LB waktunya cukup lama yaitu= antarapemberitahuan rapat RUPS LB tanggal 4 September 2007 denganpelaksanaan rapat pada tanggal 26 September 2007 ada jarak waktu 23hari, sehingga apabila Penggugat/Terbanding/sekarang TermohonHal. 15 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010Kasasi dan isterinya (Ny.

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat tidak pernah dipanggilatau menerima panggilan tentang pelaksanaan RUPS, hal ini sangatbertentangan manakala telah terjadi perubahan anggaran dasarperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap

sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini dan/atausebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani olehsemua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit

Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)RUPS" 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat() a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3li.

Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4, Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS) a.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.Notaris dan notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegangsaham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris.

UNITED GRAMIDO Laporan Tahunan danKeuangan Tahun Buku 2017 yang telah diselenggarakan padatanggal 27 Mei 2018, maka RUPS Tahunan PT.

(tanggal 27) bulan Mei 2018,adapun kenyataannya kemudian, RUPS Tahunan TERGUGATHal 26 dari 57 hal Put.

tanggal 17 Maret 2019 yang juga dihadirioleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, pada saatpembagian dividen (interim) tersebut dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT dalam RUPS Tahunan untukTahun Buku 2018, tenyata telah disahkan oleh RUPS;Hal 30 dari 57 hal Put.

No. 426/Pdt/2020/PT DKIperbuatan PARA PENGGUGAT yang di dalam suratsurattersebut di atas melalui Kuasa Hukumnya memintadiadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawanketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun2007, karena berdasarkan ketentuan ini, PemegangSaham hanya dapat mengajukan permintaanpenyelengarakaan RUPS apabila la minimal Pemegang1/10 (10%) Saham, sedangkan jumlah saham gabunganPARA PENGGUGAT hanya antara 1/14 1/15 bagiansaham atau

No. 426/Pdt/2020/PT DKI34.2.34.3.34.4.dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI didalam RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2018, tenyata telahdisahkan oleh RUPS;Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang didalam suratsurat tersebut di atas melalui Kuasa Hukumnyameminta diadakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, adalahtanpa hak yang merupakan perbuatan melawan ketentuan Pasal79 ayat (2) huruf a UUPT No. 40 Tahun 2007, karena berdasarkanketentuan ini, Pemegang Saham hanya dapat mengajukanpermintaan

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
• Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022, Cacat Hukum;
• Menyatakan Tindakan Tergugat I yang melaksanakan RUPS pada tanggal 7 Februari 2022 dan menonaktfikan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT.

PAIMAHAM ALEXIUS HALOHO, adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatiggedaad);

sebagaiberikut:Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melaluimusyawarah untuk mufakat.

Bahwa perbuatan meningkatkan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam RUPS tanggal 6 Oktober 2006 itu adalahperbuatan mengubah Pasal 4 dari Anggaran Dasar Perseroan dankarena itu maka RUPS dengn acara perubahan anggaran dasarharus memenuhi syarat kuor'um RUPS menurut UndangUndang dananggaran dasar perseroan, yaitu sebesar 2/3 (dua pertiga) jumlahsaham yang telah dikeluarkan, sedang kuorum RUPS tanggal 6Oktober 2006 itu hanya sebesar 250 saham sehingga tidakmemenuhi syarat yang ditentukan

Karena itu maka penyelenggaraan RUPS ituHal. 9 dari 90 Hal.

Masalah keabsahan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6Oktober 2006;2. Masalah ganti rugi sebagai akibat pelaksanaan RUPS PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 tersebut kepada ParaTerbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;. Bahwaselanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda memberikanpertimbangan hukum mengenai poin 4.1 yaitu mengenai: Masalahkeabsahan RUPS PT.

Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan, agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;.

Bahwa PARA PENGGUGAT sebenarnya sadar mengetahui bahwa letakkesalahan ada pada mekanisme RUPS LB PT. Pertekstilan TD.

Hal tersebut dapat diketahui dalam surat gugatan halaman 3 angka13, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa RUPS LB PT.Pertekstilan TD.

Dengan demikian dalampengambilan keputusan dalam RUPS LB tanggal 21 Agustus 2014 telahsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar RUPS LB PT.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa ini Pihak Tergugat IlIntervensi selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orangSaksi dibawah sumpah bernama; Mauliddin Shati, S.H., yang menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi adalah seorang Notaris;Bahwa saksi pernah membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Jhonny Surya Sakti; Bahwa hasil dari RUPS tersebut perubahan susunan Direksi dan Komisarissaja; Bahwa saksi mengatakan yang hadir dalam RUPS tersebut

Akta Berita Acara RUPS LB No. 57,tanggal 21 Agustus 2014 ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugatmempunyai keterkaitan dengan PT.

Adapun unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal82 UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :1)2)3)4)5)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal

., dimana merupakan tindaklanjut dari RUPS PT.

Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS /RUPS LB PT.

Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta mengadili perkara yang diajukan ParaPenggugat yang pada dasarnya mempermasalahkankeabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Singatin Samudra Mining, yangdiselenggarakan pada tanggal 24 Nopember 2014 danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SingatinSamudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27April 2015, baik dari segi substansi, mekanisme danhasil RUPS LB;.

Akta tentang RUPS, akta keputusanpemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti namapemegang saham; dan2. Keputusan intansi terkait mengenaiperubahan nama pemegang sahame. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;f.

(BT.8).Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidaksah karena Pengurus PT.HIA tetap memaksakan kehendak nyauntuk tetap menggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dantidak setuju digelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaituTerdakwa, dr.

Pasal 94 ayat (7): Dalam hal teradi pengangkatan penggantiandan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.Bahwa alasan tersebut adalah hal yang menjadi dasar yang palingurgen bagi terdakwa untuk menolak RUPS 27 Februari 2008,karena RUPS tanggal 27 Februari 2007, Akta No. 18 tanggal 27Februari 2007 adalah tidak sah karena semua ketentuan

ketentuandan pasalpasal hukum mengenai PT di dalam RUPS tersebut tidakdipatuhi dan ditaati oleh Pengurus PT.HIA, dengan tidakdipenuhinya pasalpasal hukum yang diatur dalam UndangUndangPT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27Februari 2007 tidak diperbolenkan melaksanakan RUPSselanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008,Akta No. 5 yang berakibat semua keputusankeputusan yangdiambil oleh Pengurus PT.HIA

HIA yang sah.Bahwa demikian juga RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakanoleh Pengurus PT.HIA hash RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sahdan cacat hukum serta tidak berlaku lagi, sehingga keputusan keputusan yang diambil dalam RUPS adalah cacat hukum atau bataldemi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalah RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UU No.40 Tahun2007 dan UU No.3 Tahun 1982 serta Surat Keputusan

Sebab, untuk melakukan auditinvestigasi harus ada persetujuan RUPS dan ada permohonan kePengadilan Negeri setempat.

No.1041 K/Pid/2017.berkata Ibu... you can use those document including akta RUPS fosupport your argument for Nadine claim at the court to close PT. CastawayLife, yang artinya Ibu... kamu bisa pakai dokumendokumen termasukakta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine diPengadilan untuk menutup PT. Castaway Life.

CastawayLife berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;b. Memberhentikan saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT.Castaway Life dengan alasan hukum:a. Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79Ayat (1) sampai dengan (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007;b.

Queen tertanggal 7 Oktober 2014;Copy Surat Undangan diselenggaraknnya RUPS LB tertanggal 3 Oktober2014;Hal.14 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017. Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc. Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

Castaway Life, dia hanya seorang konsultan hukum dariTerdakwa, dimana semua tindakannya atas perintah atau atas persetujuanTerdakwa;Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengundang saksi Nadine Marie McQueen untuk mengadakan RUPS, menunjukkan bahwa inisiatif mengadakan RUPS ada dari Terdakwa. Tetapi saksi Nadine Marie Mc Queen selalukeberatan untuk menghadiri rapat RUPS, karena menilai bahwa RUPStidak sah. Bahwa dua anggota Majelis Hakim lebih condong terhadapHal.19 dari 26 hal. Put.

LB tertanggal 3 Oktober2014; Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc Queen perihalkeberatan diadakannya RUPS LB PT.

untuk melakukan RUPS tahunan..

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

;Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada tanggal O6 Juli 2017 tidakmenyelenggarakan RUPS dan berdasarkan saran dari Tergugat sehinggapada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat selaku pemegang saham mayoritasmelakukan pemanggilan secara tertulis berupa undangan kepada seluruhpemegang saham dan pengurus perseroan dan melakukan pengumumankoran di Media Indonesia untuk menghadiri RUPS LB Perseroan Ke2 yangakan diadakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Jakarta ;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 dilaksanakan RUPS LB

Sugeng Nugroho berdasarkan Surat yang dibuat oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan kesalahan yangterdapat dalam pelaksanaan RUPS LB kedua kepada Penggugat dan jugatidak mengakui kehadirannya di RUPS LB kedua dalam pemeriksaan diKepolisian padahal Tergugatlah yang membuat Berita Acara RUPS LB danmencatatkannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

datang, menghadiri, menyaksikan, mengetahui atau mengesahkanmengenai RUPS LB ;Oleh karenanya Tergugat mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya tersebut ;5.

Tng.Oleh karenanya Tergugta mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya yang menyatakan Tergugatlah yang memimpin RUPS LB dan jugaikut dalam RUPS LB aquo ;.

Tng.rapat RUPS LB pada tanggal 25 Juli 2017, karena bagaimana mungkinTergugat selaku Notaris yang terikat Sumpah jabatan terlibat sebagai pelakudengan menjadi pimpinan rapat dalam pelaksanaan RUPS LB yang dilakukandi luar wilayah kewenangannya dan faktanya Tergugat sama sekali tidak tahumenahu soal pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Juli 2017 juga Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham No.23 tertanggal 27 Juli 2017, bahkanTergugat baru mengetahui hal diatas ketika ada panggilan di Kepolisian yangintinya

dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Bahwa, dengan ketidakhadiran Para Penggugat sebagai pemegangsaham sebesar 1000 lembar saham dan 300 lembar saham dari total2000 lembar saham maka PT Piramida Daya Nusantara tidak pernahdapat menyelenggarakan RUPS sebab tidak akan pernah memenuhikuorum sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (1) Undang UndangNo 40 tahun 2007 yang menyebutkan :(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir

Seharusnya, Notaris sebelum membuatAkta harus memastikan bahwa pelaksanaan RUPS telah dilalui denganpemanggilan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UU PT;Bahwa Akta yang memuat keputusan RUPS pada prinsipnya merupakanhasil kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan(pemegang saham) sehingga segala keputusan yang ada dalam RUPStersebut sudah final dan mengikat para pihak.

Dengan demikian segalaPerubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data PT Piramida DayaNusantara pada dasarnya telah selesai ketika RUPS ditutup.....

(vide surat gugatan halaman 14)bahwa dokumen pendukung terbitnya Objek Sengketa (lll) merupakanAkta Notaris yang berisi tentang RUPS PT Piramida Daya Nusantara, yangtentunya diyakini kebenarannya sebagai Akta Otentik.

Demikian pula, didalam Akta Notaris maupun di dalam proses permohonannya, Notaris(Pemohon) telah menyampaikan bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuaiquorum dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupunperaturan perundangundangan;Sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa dalam halpelaksanaan RUPS maka pihak yang bertanggung jawab untuk memastikanbahwa pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan UU PT adalah Notaris.Notaris wajid memeriksa kebenaran materiil, Kelengkapan persuratan

Gusher Tarakan, Hendrik Hakimseperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat PemegangSaham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidakmencapai korum ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2006, Antoni Bangun,SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakanmengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untukmenghadiri RUPS luar biasa PT.

Penyelenggaraan RUPS luar biasatanggal 6 Oktober 2006 tidak sah danmerugikanparapenggugat.a.

Para Tergugat melanggar kesepakatan tentangpenyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakatitanggal 22 Agustus 2006.a.Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006oleh paraHal. 14 dari 45 hal. Put.

itu) merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, yaitu) RUPS tanpa melakukan = auditatas PT.

No. 741PK/Pdt/2009Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukandalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidakmemenuhi syarat korum yangditentuk an oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran DasarPerseroan ;Bahwa disamping itu, RUPS tentang perubahan Pasal 4Anggaran Dasaritu. dipimpin oleh seorang yang tidak berhak menjadiketua RUPS,sehingga keputusan RUPS tidak sah ;c.