Ditemukan 5810 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma fitria fitra first
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
116 — 103
  • ., MH Advokat dan Heru Prasetyo H,SH adalahanggota PERADI yang telah disumpah pada Pengadilan Tinggi JawaTimur yang dalam menjalankan tugas berada di Firma HukumPT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadi singkat LPKNIyang membayar pajak dan berwenang menjalankan tuga provesi Advokatuntuk melindungi konsumen dan kliennya sehingga mempunyaikewenangan menjalankan tugas provesi Advokat;e Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat V dengan menyatakangugatan kabur ditanggapi oleh Penggugat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 16 Mei 2016 — SYEHUL ANWAR, S.Sos., MM ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
43 — 7
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas,Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum) Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 5 Juni 2014 — DRS. H. SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHA
74 — 22
  • Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain, ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semua unsur yangterdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitucukup salah satu apakah diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang telahdiuntungkan oleh
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL
Tanggal 11 April 2019 —
235 — 168
  • mengekspor barang, melakukan usahaperdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar DaerahPabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan Jjasa dari luar DaerahPabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN);Bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan ataumodal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atauDaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 27 April 2015 — NANANG TAIFI Bin SUWI SAHADAN
43 — 15
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Perpajakan
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 31 Mei 2018 — WENDY LINGGA TAN
564 — 243
  • pajaknya sendiri; Wajib pajak harusmelaporkan pajaknya dengan benar dan jelas, jika tidak benar dapatdikenakan pidana;Hal. 85 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanusaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma
    hadiah, pemakaian sendiri, pemberian cumacuma,penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antarcabang;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang KUP, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badanHal. 140 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,firma
    dan pemungut pajak, yang mempunyai hakdan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHal. 182 dari 215 Halaman Perkara No.557/Pid.Sus/2018/PN.Tng.undangan perpajakan; Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3, badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
402 — 567
  • ., M.H. para Advokatpada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH)beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum, Jl.HR Rasuna Said, Kota Jakarta, Indonesia dan Jl. Raden Patah, Komp.Sumber Jaya, Blok A No. 56, Nagoya, Kota Batam, Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Tanggal tanggal 04 Oktober 2019,Lawan:1. PT. Tri Sakti Lautan Mas, bertempat tinggal di JI. Gatot Subroto Bo. 24Ketapang, Lkr. Kp. Baru, Bulusan, Kec.
    ,MH. adalah juga Advokad pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto danHermanto (AKHH) beralamat di Konvergence Indonesia, Level 19, Rasuna SaidEpicentrum Jl. HR.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
259 — 129
  • Wasesa Firma Hukum, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 26 Unit F,Halaman 1 dari 128 halaman, Putusan Nomor 92/G/2020/PTUNJKTJalan Casablanca, Kav. 88, Jakarta Selatan 12870.Selanjutnya diS@but .............:eeeeeeeeeeeeee PARA PENGGUGAT,;Melawan:1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam halini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/3201/SJtanggal 19 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada :1.R.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2013 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/Pid.Sus/2012/PN.SBY.
Tanggal 8 Januari 2013 — WINARTI
56 — 15
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauperkumpulan lainnya (Darwin Prinst Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa sebagaiSubjek Hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terdakwa:
H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
136 — 29
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 43 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 18 Oktober 2012 — UDIN SUGIARTONO, SH Bin DJOHANI
55 — 33
  • Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa pengertian Korporasi dalam Pasal 1 ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukummaupun bukan Badan Hukum;Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasiini bersifat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
255 — 108
  • Hendrawan, SH, dan Yanuar AdityaWijanarko, SH, Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO& HERMANTO, berkantor di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2018,TergugatlV hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: H. SulaimanHasibuan, SH. M.Si., T. Tulus Naibaho, SH., Fredy, SH.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.MLG
Tanggal 4 Mei 2017 — Penggugat: M. NADJIB ZEIN BADJABIR, Ir, atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR Tergugat: PERUM JASA TIRTA I
112 — 44
  • . 1 tahun 1974, perempuan umur 16,lakilaki umur 19, kembali ke masalah awal, apakah Penggugat berumur 3tahun bisa bertindak secara hukum, setiap manusia semenjak lahirmempunyai hak secara perdata hal tersebut diatur dalam BW, yang berhakitu ada 2 macam cara yaitu bertindak sendiri dalah hal ini sudah dewasa danyang kedua melalui perwalian, seorang anak berumur 2 bulan tapi perwalianmengatasnamakan sertipikat itu atas nama anak tersebut maka tidak adamasalah;Bahwa Badan hukum meliputi PT, CV dan firma
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 28 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
SURANTO Bin NYAMIN
130 — 70
  • Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan FormilKorupsi di Indonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatandan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namunjuga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, Firma dan lainlain;2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 6 Nopember 2013 — Drs. MINHARJO Bin Alm. MUHTAROM
34 — 12
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002, Hal 17)Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 14 April 2015 — Ir. PANDIH DAVID Bin DAVID TARUNG
48 — 18
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedangkan korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-09-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 72/PDT.G/2015/PN Smr
Tanggal 8 Juni 2016 — Penggugat:
PT. TIARA MAS ENGINEERING diwakili oleh FAISAL IBNU HADJAR, S.Sos. (Direktur Utama) dan H. SONDY RIANTO (Komisaris Utama)
Tergugat:
PT. REA KALTIM PLANTATIONS diwakili oleh MARK ALAN PARRY (Presiden Direktur)
138 — 11
  • Foto Copy PERSEROANPERSEROAN TERBATAS PERSEROANPERSEROAN FIRMA ATAU KOMANDITER DAN PERKUMPULANKOPERASI, Tambahan Berita Negara RI tanggai 12/111993 No. 97,Pengumuman dalam Berita Negara RI menurut pasal 38 dari BukuUndangundang Perniagaan : Akta Pendirian Perseroan Ternatas PT.REA KALTIM PLANTATIONS No. 62, Tanggal 1221993, sesuaidengan aslinya, bermaterai cukup dan diberj tanda (T1) ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
480 — 981 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 445 PK/Pdt/20073.4.6.dan vide Bukti Penggugat P1B pada halaman 1);Bagaimana = mungkin Penggugat mempertanyakankeabsahan peranannya sendiri (selaku Penjamin(Guarantor)) dalam Penerbitan Surat Hutang, apabilaPenggugat secara sukarela menandatangani PerjanjianPenerbitan Surat Hutang (/ndenture) dan PerjanjianPenjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) tersebutdan dengan mendapatkan nasehat dari, tidak hanya satuakan tetapi, dua firma hukum yang sangat dihormati (lihatPendapat Hukum Tumbuan dan
    20071618 KUH PerdataMenurut Pasal1618 KUH Perdata: persekutuan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, mereka mengikat diri dalam persekutuan tersebut untukmembagi untung.Apa yang dimaksud dengan persekutuan dalam hukum adalahmaatschap (partnership, bergelijke maatschappy, civil partnership)yang didirikan untuk menyelenggarakan perusahaan dibawahnama bersama, dimana para anggotanya bertanggung jawabsecara solider (tanggung renteng) atas segala kewajiban yangTimbul.Dengan demikian: Suatu Firma
    ketentuan ini, agar kepada seseorang dapat dituntutditanggung jawab renteng bersamasama dengan orang lain: Pertama, harus dapat dibuktikan bahwa terdapat hubunganhukum yang diperlukan atau keterkaitan di antara orang yangsatu dengan yang lain itu; apabila hal itu tidak dapat dibuktikan, tidak ada dasar hukumuntuk menuntut kepada para pihak tersebut agar bertanggungjawab secara tanggung renteng.Bertitik tolak dari penjelasan di atas, apabila tidak dapat dibuktikanPemohon PK terikat dalam persekutuan, Firma
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata Tanah
Register : 15-11-2011 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 08-10-2013
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.Tg.Slr
Tanggal 2 Juli 2012 — PERDATA : PAULUS SALU RANTE DKK MELAWAN PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS
106 — 39
  • ;Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO(AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, JIn. Jend.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK
Tanggal 28 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FIFIN MARTINAH Binti NURDIN Diwakili Oleh : RUSNAWATY, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ADI IDRIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : HALIM PARLINDUNGAN HARAHAP, SH
121 — 40
  • Seharusnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa SaguSukamulya tidak melakukan pengelolaan sendiri tetapi segera melakukan pergantianperangkat desa terkait demi tertionya administrasi desa.Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka pengelolaankeuangan desa menjadi tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak tertibdan tidak disiplin anggaran sehingga dengan mudah dapat terjadi penyelewenanganpenyelewenangan, seperti: adanya penunjukan FIRMA DEDI SUHENDAR KALPINUS