Ditemukan 5509 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
128 — 85
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepublik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
151 — 42
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawanhukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Pencurian
Register : 09-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN MALANG Nomor 318/PID.B/2014/PN.Mlg
Tanggal 16 Juli 2014 — 1.HASANUDIN bin SAMIN
2.MUHAMMAD KANDIAS als. DIAS
26 — 3
  • bersangkutan.Telah mendengarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta telahmemperhatikan barang bukti dipersidangan.Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2007 dengannomor register PDM58/MRS/11/2007 yang meminta agar Supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:5 Menyatakan terdakwa Zulkifli Abas bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5KUHP.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
164 — 38
  • kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUUIV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yangmenyatakan penjelasan ketentuan pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya setidaknyasebagaimana putusan Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
93 — 19
  • hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
253 — 509
  • (BB-996)996 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untuk Propinsi Bengkulu.(BB-997)997 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untuk Propinsi Lampung.
    (BB996) 996 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima PekerjaanPemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untukPropinsi Bengkulu.(BB997) 997 1 (satu) buah : Bendel (4 lembar) Berita Acara Serah Terima PekerjaanPemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untukPropinsi Lampung. (BB998) 998 1 (satu) buah : Bendel (9 lembar) Berita Acara Serah Terima PekerjaanPemeliharaan/Perawatan Peralatan Radio Komunikasi Dephut RI untukPropinsi DKI Jakarta.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
189 — 57
  • kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUUIV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yangmenyatakan penjelasan ketentuan pasal 2 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya setidaknyasebagaimana putusan Nomor 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADHI THYA FEBRICAR, SH
Terbanding/Terdakwa : RUSLAN AUHASBA, SE
85 — 49
  • Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu) buahganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4 (empat)buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahargerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp.3.200.000 (tigajuta dua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
103 — 30
  • pengertian melawan hukum maiteriiltersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksuddengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perobuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pascaputusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
304 — 221
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusidalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikanpertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
109 — 31
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — RUSLAN AUHASBA,SE
59 — 31
  • Nota tanoa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu) buahganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4 (empat)buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahargerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp.3.200.000 (tigajuta dua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
319 — 194
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusidalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikanpertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — ASNAWATI,SE
70 — 39
  • Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu)buah ganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima jutarupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4(empat) buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buahpemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti olisebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
419 — 216
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusidalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikanpertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 31-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : NIKY JUNISMERO, SH
Terbanding/Terdakwa : ASNAWATI, SE
95 — 37
  • Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu)buah ganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima jutarupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4(empat) buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buahpemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti olisebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
572 — 215
  • Kiswodarmawan kepada Penerima KuasaPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR145995)996)997)998)999)1000)1001)1002)Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. AdhiKarya (Persero) Tok.(BB 646);Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tok. Nomor : 0146/041, tanggal 30 Juni 2011, tentangPengangkatan, Alin Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. AdhiKarya (Persero) Tbk.
    Adhi Karya (Persero) Tbk divisi konstruksi Ill wilayah operasional (BB I619);996) 1 (satu) bundel copy print nota memo nomor nota : ME082 tanggal 2Maret 2012 (BB 1620);997) 1 (satu) bundel copy rekap lonstad infrastruktur stadion utama PKUposisi 31 Maret 2012 (BB I621);998) 1 (satu) lembar asli ceklist nota pembukuan dengan grand total tagihanbruto 47,898,857,404. (BB I622);999) 1 (satu) bundel asli performance tahun 2011 PT.
    (BB I640); Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1310989)990)991)992)993)994)995)996)997)1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dariMinang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudahterima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,untuk pembayaran tiket Garuda JktPKU 23 Februari 2012pukul 18.30 WIB, di paraf tanoa nama Tertanggal 24 Feb2012.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
125 — 30
  • tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatanmelawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan Mahkamah Agung Nomor 996
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
233 — 127
  • FATIMA BADO SALAM;995. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dariHAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KAMIS HAMNU, tanpatanggal:;996. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisantanggal 09 Mei 2016;997. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei2016.998. 1 (Satu) bendel asli Rekomendasi nomor:Ekbang.552.2/1676/IX/2016 tanggal 27 September 2016;999. 1 (Satu) bendel Dokumen tanah an.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RULLY TRIE PRASETYO,SH
Terdakwa:
MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom Bin Alm MUKMIN
128 — 40
  • No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dantelah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.