Ditemukan 6291 data
743 — 167
), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuatdihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telahmendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahanberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS
CHRISTINA RAHAYU SH
Terdakwa:
1.HALIMATUS SA 'DIYAH ALS HALIM BINTI HISYAM SUPONO
2.EKO DESIANTO Bin SUGARNO
58 — 41
- 1 (satu) bendel surat terlegalisir berupa Akta No. 16/09 Juli 2018 tentang RUPS PT. BPRS. MARGIRIZKI BAHAGIA terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi tertanggal 18 Maret 2018 senilai Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) tertulis pembayaran tanah di Banyuraden Gamping Sleman dengan penerima dan tandatangan YULIAWATI ASTIKASARI bermaterai Rp 6.000,- (diduga palsu) terlampir dalam berkas perkara.
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
331 — 160
PARINDOKARYA PRIMA adalah tindakan melepaskan/memisahkan kepemilikanharta tersebut untuk sepenuhnya menjadiharta kekayaan PT.PARINDO KARYA PRIMA (Pemisahan harta dengan harta pribadi).Tidakan yang dilakukan A MASTURO ini sah setelah mana pemasukanmodal kedalam perusahaan ini mendapatkan persetujuan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) atau Dewan komisaris, hal ini sesuaiketentuan pada Pasal 41 Undangundang No. 40/2007 TentangPerseroan Terbatas, yang menyebutkan penambahan modal harusberdasarkan persetujuan
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atauDewan komisaris.Bahwa selanjutnya, untuk proses penyetoran modal dalam bentukasset seperti yang dilakukan A Masturo ini, jika tidak dilakukan padawaktu pendirian Perseroan terbatas (PT), maka harusdilakukan perubahan anggaran dasar dan menqubah komposisi kepemilikan saham dalam PT dimaksud dan perubahan ini haruslah diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan pada pasal 42 Undangundang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, .Halaman 119
PARINDO KARYA PRIMA sesuai hasil RUPSyang dituangkan dalam akta berita acara RUPS No. 10 tanggal 07 Mei2015, dan hal tersebut telah pula diberitahukan kepada KementrianHukum dan HAM RI dan telah dicatat dalam system administrasi badanhukum pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHUAH.01.030930260 tanggal 7 Mei 2015 sebagaimana telahdijelaskan sebelumnya dibagian atas.Bahwa penegasan status asset milik PT.
76 — 18
Dan dalam undangundang aquo, dalam Pasal 118, disebutkan sebagai berikut:(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukantindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukantindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuanmengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.Selanjutnya, dalam
144 — 77
Jakarta Barat merujuk kepadakerugian Rp. 1,7 Milyar dan tidak pernah dibahas bagaimana 374 batangalumunium itu digelapkan oleh Raymond Low ;Bahwa atas indak pidana yang dituduhkan kepada Low Kum Luen aliasRaymond Low ia dihukum selama 6 (enam) bulan, dan saaksi tidakmenjadi Kuasa lagi ketika proses pemeriksaan di PT dan MA ;Bahwa didalam Akta No. 15 tidak disebutkan mengenai RUPS yangmenyimpulkan Rp. 8 Milyar atau keputusan Komisaris bahwa kerugian,penggelapan atau hutang Raymond Low keapda perusahaan
429 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suwir Laut bukan merupakanPengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yangtergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum PemegangSaham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
86 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
GARAM adalah disetujuidalam RUPS, diatur di Anggaran Dasar PT GARAM dan setiappenjualan aset dibentuk panitia.Bahwa tanah di Jl. AR HAKIM No. 93 Surabaya berdasarkan sertifikatadalah tanah aset YKK PT. GARAM, tanah tersebut luasnya sekitar18.637 m2.Bahwa ketua YKK PT. GARAM saat penjualan tanah tersebut terjadiadalah Drs. MUNIRSYAM.Bahwa saksi menjadi anggota tim penaksir harga tanah berdasarkanSK pengurus YKK tgl. 13 April 2006.Hal. 53 dari 64 hal. Put.
183 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
., seluas 285 M2, terletakdi Desa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007:1 (satu) buah lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai takLoyal:1 (satu) buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukankepada Bapak Wayan Candra;1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006tertanggal 10 Mei 2006;1 (satu) buah Amplop yang berisi:1 (satu) bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai Formasi CPNS PadaPemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;1 (satu) buah map atas
Gopala Bhakta Sakti, Nomor pendaftaran: 414790,tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen KehakimanRepublik Indonesia;1 (satu) gabung Bahan RUPS LB PT.
) menjadi Perseroan Terbatas (PT)Bank BPD Bali.1 (satu) buah Surat Persetujuan Istri atas nama Ni Wayan Ringin untukmenjaminkan dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah SertifikatNomor atas nama Wayan Candra, S.H.MH SeLuas 285 M2, terletak diDesa Pemecutan Klod Denpasar tertanggal 21 September 2007.1 (satu) buah lembar Koran Fajar Bali tentang ASDP Padangbai takLoyal.1 (satu) buah Surat Tulisan Tangan di buat Nyoman Latra ditujukankepada Bapak Wayan Candra.1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS
Putusan Nomor 1776 K/PID.SUS/2016683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan Departemen KehakimanRepublik Indonesia.1 (satu) gabung Bahan RUPS LB PT.
285 — 167
Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroanyang dituangkan dalam bentuk:1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dantelah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengantempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau;Halaman 34 dari 108 halaman.
1.Ny. SITI MARTINA
2.Tn. BAYU MOHAMMAD ANWARI
3.Ny. DANISSA PUTRI PARAMITA
Tergugat:
1.PT. INTI HEKSA INTERNASIONAL
2.PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PANCORAN
3.KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA KPKLN JAKARTA II
4.BALAI LELANG PT. BALENUS PRIMA NUSANTARA
5.NY. AMBAR NILA SARI
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
202 — 117
Panji selaku Pemegang Saham Inti Heksa International memintakepada Tergugat menyajikan seluruh informasi mengenai kondisiFasilitas Pinjaman tersebut sesuai agenda permintaan RUPS dalam surattanggal 06 Agustus 2019, tanggal 23 Agustus 2019 dan tanggal 04September 2019.b) Pembicaraan dalam Rapat antara Penggugat Intervensi, Tegugat danTergugat II pada tanggal 21 Agustus 2014, 23 Oktober 2014.c) Permintaan Penggugat Intervensi selaku Direksi PT.
105 — 10
Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini , maka segalasesuatu yang tercantum dalam beritaacara persidangan dipandang telah termuat danmenjadi satu baagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:DALAM EKSEPSIMenimbang , bahwa tentang eksepsi bahwa Penggugat Il tidak memiliki legalstanding untuk mengajukan gugatan ini menurut Majelis, oleh karena dalam perubahanpinjaman kredit Penggugat Il selaku Komisaris Utama PT Indra Sampoerna ikutmenyetujui dalam RUPS
170 — 86
Diktum ini telah melampaui kewenangan dari Tergugat, mengenai hal ini akankami uraikan selanjutnya.37 Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari16Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga untuk likuidasinya harusmengikuti Peraturan PerundangUndangan di bidang Perseroan Terbatas,Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 142mengatur bahwa:(1) Pembubaran Perseroan terjadi:abBerdasarkan keputusan RUPS;Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan
183 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 UU PT berbunyi:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang,yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini,anggaran dasar, atau keputusan RUPS
1.Pt. Chandrabhakti Jasatama
2.Pt. Suryandra Nusa Bhakti
3.Pt. Mecosuprin Grafia
4.Pipit Kurnia Wibisana
5.Tolly Patrice Putih
6.Pt. Subendwipa Jaya
Tergugat:
Pt. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
331 — 188
Kawasan Berikat Nusantara (Persero) diangkat dandiberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danpengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapbkan oleh Menteri selakuPemegang Saham dan sesuai Pasal 11 UndangUndang Badan Usaha MilikNegara, PT.
392 — 139
Bahwa Tergugat VIII dalam menjalankankegiatannya selalu mengacu kepada UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dimana pertanggungjawaban direksi101112terhadap jalannya perseroan hanya disampaikan kepada Para Pemegang saham dalamforum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan setiap tahunnya.Sedangkan Penggugat sendiri secara hukum tidak tercatat sebagai pemegang sahamTergugat VIII.
249 — 68
Fotocopy Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Pioneer Ofshore IndoRaya No. 86 tanggal 24 Februari 2010, selanjutnya diberitanda P1;2. Fotocopy surat Personal Data Para Tergugat Mislan Erlangga dkk,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Pioneer Ofshore Indo Raya Periode20132015, selanjutnya diberitanda P3;4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Keberadaan Serikat No. 2B/PUKSPPJMFSPMIVV/BTM/2015 tanggal 28 Januari 2015, selanjutnyadiberitanda P4;5.
MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
PT. Lambgabe Mulia Perkasa yang diwakili oleh Pengurus Kuasa Soni Hasiholan
1024 — 568
Organ Perseroan yang disebut RUPS adalah organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau DewanKomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atauanggaran dasar. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.
OLIVIA. BR SEMBIRING, SH.MH
Terdakwa:
PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
241 — 60
Terminal PetikemasSurabaya, sebagai Finance Director, menjabat sejak tanggal 1 Nopember2009, sesuai dengan surat pengangkatan berdasar Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Terminal Petikemas Surabaya ;Bahwa, Tugas Nur Syamsiah sebagai Finance Director di PT. TerminalPetikemas Surabaya adalah :a. Menjaga fungsi keuangan PT. Terminal Petikemas Surabaya ;b. Membangun organisasi dan menjaga dengan standart yang tinggihubungan kerja dengan stakeholder PT.
161 — 72
Bukti P96 dan P97) ;Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Pasal 118 (1) Berdasarkan anggaran dasar ataukeputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusanPerseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, ayat (2) DewanKomisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukantindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semuaketentuan mengenai hak, wewenang, dankewajiban Direksi terhadap Perseroandan
123 — 94
Nusa Tenggara BintangSatwa No. 21, Tanggal 14 Maret 2018 Terkait dengan Peralihan Hakatas saham dan Perubahan susunan Pengurus yang dimana dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disebutkan dalam AktaHal. 62 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT.