Ditemukan 555874 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-06-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN GRESIK Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Gsk
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
NUGROHO TANJUNG, S.H., M.H.
Terdakwa:
RUDI WINOTO MASKHOMAR Bin MASKHOLIK
486
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 04-05-2024
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
BAHRUL Bin LABIH Alm
125
Register : 04-08-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 53/PID.SUS/2022/PT BBL
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : RIZALDI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : HERMANTO Bin WARINTO.
8420
Register : 12-09-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 04-07-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 349/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 6 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : RAHMAWATI AZIS, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : SUDARMAN ALIAS SUDAR
500
Register : 04-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN Parigi Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Prg
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YULIANTO ALWI LATIF, SH
Terdakwa:
TAUFIK Dg MAKANA alias IKI
7118
Register : 11-01-2023 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 25-01-2023
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 1/PID.SUS/2023/PT TTE
Tanggal 25 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum II : MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.MH
Terbanding/Terdakwa I : HARUDIN alias UDIN
Terbanding/Terdakwa II : ALKAP alias PIKO
Terbanding/Terdakwa III : RISAL alias ICAL
Terbanding/Terdakwa IV : RAMADAN alias MADA
10630
Register : 07-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Rkb
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.RISKI HARUNA, SH.,M.Kn
2.ROY TUAN HAKIM, SH
Terdakwa:
ASMIN Bin Alm. TOGEL
647
  • yangdilaksanakan dalam ssuatu bisnis perikanan; Bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 2004 tentang kegiatan usaha perikanan Pasal 1 angka(56) berbunyi:a.
    Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan bahwa Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dan/atau pembudidayaanikan meliputi:a.
    atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, menjelaskan bahwa yang dimaksud Surat izinusaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harusdimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan denganmenggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
    tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenispidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka MajelisHakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 92 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah
    Sus/2019/PN RkbUndangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 03-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN KALIANDA Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Kla
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Kunto Trihatmojo, S.H.
Terdakwa:
FIDELIS BALI PUTRA anak dari NGADIRAN
13116
Register : 30-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
MULYADI Als BABAS Bin AMBRI Alm
834
  • Menyatakan Terdakwa MULYADI Als BABAS Bin AMBRI (Alm), telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yangdapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan danlingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang
    berhasil mendapatkanikan berupa ikan haruan sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan ikan papuyusebanyak 4 (empat) ekor sedangkan seperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pasar Negara kemudian dirakitsendiri dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), danterdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alatsetrum dilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    perairan,maka kurun waktu 3 (tiga) tahun kKemudian lingkungan perairan bisa kembaliseperti Semula.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kgnatau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau leingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH ILHAN BIN DG MALINTA
418
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapanikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan olehNelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.nonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang
    lebih lanjut.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik IndonesiaPerbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    bisa merusak ekosistem laut; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    100 B Jopasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkaan dakwaan Primair,dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
Register : 21-04-2022 — Putus : 20-05-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN SABANG Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sab
Tanggal 20 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.YOVI ISKANDAR,S.H.
2.MUHAMMAD ASLAM, S.H.
3.Adenan Sitepu, S.H, M.H
Terdakwa:
MUSAFIR
11816
Register : 10-04-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pkj
Tanggal 4 Mei 2023 — Penuntut Umum:
AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terdakwa:
SAPARUDDIN ALIAS SAPAR BIN ABBAS
660
Register : 11-07-2024 — Putus : 02-09-2024 — Upload : 06-09-2024
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Byw
Tanggal 2 September 2024 — Penuntut Umum:
1.ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA,SH
2.I Ketut Gde Dame Negara, S.H.
3.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
4.Rizky Septa Kurniadhi, S.H. MH.
Terdakwa:
HARI SUSANTO Bin SAMIUDIN
1213
Register : 31-12-2018 — Putus : 25-01-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/PID.SUS-PRK/2018/PT JAP
Tanggal 25 Januari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
3816
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa Terdakwa AMRI selanjutnya oleh Penuntut Umumtelah di tuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan AMRI selaku nakhoda KMN.
    Pasal pasal dalamUndang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan ketentuanketentuanhukum serta perundang undangan lain yang berlaku;MENGADILI> Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa ; ;> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak .tanggal 29 Nopember2018 ,Nomor 118 / Pid. Sus/2018/PN.
Register : 01-03-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sit
Tanggal 14 Maret 2022 — Penuntut Umum:
Agus Widiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
Moh. Rofik
150
Register : 10-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 372/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABD. MAJID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : FADHIL RAZIEF HAERTADAMANIK, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : I MADE PASEK BUDIWAN SH MH
4632
  • Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAU:KEDUABahwa Terdakwa ABD. MAJID yang merupakan Nakhoda Kapal Berkahllahi 06, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 atau pada suatu waktu dalambulan Maret 2019, bertempat di Perairan Tanjung Bira Kab.
    Pasal 131 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 20 Juni 2019 Nomor Reg.Perk : PDM51/R.4.22/Euh.2/06/2019Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID, bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 Jo.Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai surat dakwaankesatu.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MAJID denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan..
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan danPeraturan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara iniMENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor86/Pid.Sus/2019/PN Blk tanggal 20 Juni 2019, yang dimohonkanbanding tersebut ;Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/PID.SUS
Register : 18-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 453/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.LALU RUDY GUNAWAN
2.ADI HELMI.SH.
Terdakwa:
1.Drs. LALU FAISAL FIRDAUS.DKK
2.S. ABDUL HAMID AL IDRUS
2718
Register : 30-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN KANDANGAN Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
MULYADI Als BABAS Bin AMBRI Alm
1912
Register : 23-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 15-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 52/PID.SUS.BBM/2017/PT MTR
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum I : KRISNA PRAMONO,SH.
Terbanding/Terdakwa : ACHMAD Als. AMMANG
310
Register : 07-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 27-05-2018
Putusan PN PACITAN Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pct
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
Terdakwa:
PRAYITNO Als. HOLOBO Bin PONIJAN
326