Ditemukan 751 data
Aulia Anggia Lestarini
25 — 4
UndangUndangRI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukumlain yang bersangkutan ;anne eeeneneeecnneceencnncennenecnnenes = MENE TAPKAN & werrwwrenneennnnnnnceecnnscenecnnenncnnensHalaman 8 Penetapan Nomor 497/Pdt.P/2019/PN MIg1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
1.Mistiah
2.SUARNAH
3.BOHARTA
Tergugat:
3.Tating Sutiana, S.Pd
4.UJANG SUDRAJAT
Turut Tergugat:
ANDRI Bin SAHRUDIN
98 — 7
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatandengan registerNomor22/Pdt.G/2022/PNRkb;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencoret perkara Nomor 22
19 — 11
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Abdul Ali Tuanaya Bin Abdul Gani Tuanaya)dan Pemohon II (Maryam Wasahua Binti Aputi Wasahua) yang di laksanakanpada tanggal 3 Januari 1986 di Kabauw, Desa Kabauw, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
16 — 8
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I(Imran Tuaputty Bin Kamal Tuaputty)dan Pemohon II(Ramla Tuasamu Binti Muhammad Tuasamu)yang di pada tanggal 11 Oktober 2009laksanakan di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan Kecamatan
11 — 9
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Yusuf Tuanaya Bin Yahya Tuanaya)dan Pemohon II(Biji Salam Usemahu Binti A.
Lilik Untari Dewi
17 — 4
UndangUndangRI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukumlain yang bersangkutan ;nenceceeceececnecennecenceneneeneceneecnes = MENE TAPKAN S erernernencecccnecceceeneceenscnenscnenee1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.
Edi Junaidi
70 — 24
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturanperundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:MENE TAPKAN
44 — 2
Kapuas, Kabupaten Sanggaudiperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calonsuaminya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangnomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memerhatikan dalil syari dan semua peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENE TAPKAN
14 — 10
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I(Safrudin Ohorella Bin Mohammad Ohorella)dan Pemohon II(Nurhalia Marasabessy Binti Yunus Marasabessy)yang di laksanakanpada tanggal 1 Oktober2003 di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan
17 — 16
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Wahab Sella Bin Sarahalanggap Sella)dan Pemohon II (Mase Mony Binti Ibrahim Mony) yang di laksanakanpada tanggal 25 Desember 2009 di Kabauw, Desa Kabauw, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Memerintahkan
14 — 14
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Ahmad Sella Bin Rajali Sella)dan Pemohon II (Patma Karepesina Binti Bisara Karepesina) yang di laksanakanpada tanggal 7 November 2006 di Kabauw, Desa Kabauw, Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
9 — 0
tahun)dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalahtermasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyar yang berhubungan dengan perkara ini ;MENE TAPKAN
13 — 10
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I(Imran Tuanany Bin Idris Tuanany)dan Pemohon II(Amina Marasabessy Binti Sulaiman Marasabessy)yang di laksanakanpada tanggal 10 Agustus2007 di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan
14 — 10
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I(Mohammad Usemahu Bin ABD Karim Usemahu)dan Pemohon II(Siti Marasabessy Binti Said Marasabessy)yang di laksanakan pada tanggal 10 Oktober1993di Kailolo, Desa Kailolo, Kecamatan
13 — 8
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan PemohonI dan Pemohon II;
- MenyatakanSah perkawinan Pemohon I(Juwaini Latuconsina Bin Abdul Rahman Latuconsina)dan Pemohon II(Hafsa Tuharea Binti Sedek Tuharea)yang di laksanakan pada tanggal 2 Januari1997di Kailolo, Desa Kailolo,
50 — 1
tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatanhukum; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku dan ketentuan hukum syar yang berkaitan dengan perkara ini; wane nnn nen nnn enone nee M ENE TAPKAN
12 — 6
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;SUBSIDER:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah dite tapkan Penggugat secarain person hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidakhadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh oranglain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepada Tergugattelah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui
18 — 2
PedomanPembiayaan Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan,maka seSuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama RantauprapatNomor 153/Pdt.P/2019/PA.Rap. tanggal 5 Juli 2019 yang isinya memberi izinkepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Rap.MENE TAPKAN
17 — 11
Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;MENE TAPKAN
16 — 1
Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.PwdMengingat, pasalpasal dari undangundang dan peraturan hukum yangbersangkutan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENE TAPKAN. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (CALON SUAMI binNasaran) untuk dinikahkan dengan seorang lakilaki bernama (CALONISTERI) ;.