Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-09-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 — GUNTUR,dkk vs BUPATI BANYUASIN,
68 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 241 K/TUN/2010
    No.241 K/TUN/2010jelas merupakan Kompetensi Peradilan Umum (PN), dan bukan kompetensiPengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sesuai kaedah hukum dalam perkara No.80/TUN/1993, tanggal 7September 1999, dari rangkuman putusan MA.RI, tentang KewenanganMengadili 1995:125 rangkuman 2000, yaitu mengenai kewenanganmengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negarayang menyatakan : "Meskipun sengketa terjadi akibat dari Surat KeputusanPejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak
    No.241 K/TUN/20104. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa) ;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Reg.
    No.241 K/TUN/2010seluruh anggota BPD Muara Padang, karena merupakan kebijakanyang menyangkut hajat hidup orang banyak ;Bahwa atas dugaan pemalsuan dan kepalsuan bukti 1.6 tersebut,adalah merupakan tanggung jawab semua yang menandatanganisurat tersebut, yaitu Bonek Agus : Plt.
    No.241 K/TUN/20103.
    No.241 K/TUN/2010Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.241 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — IR. HENDRA CHOLIL AZIZ vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, DKK
98 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 376 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 376 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:IR. HENDRA CHOLIL AZIZ, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanswasta, tempat tinggal Jalan Bambang Utoyo, Komplek Villa Bari IndahBlok B No. 10, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang;Selanjutnya memberi kuasa kepada:LISA MERIDA, SH2.
    Il Palembang ;2 MISSIANNA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015beralamat di Jalan Menumbing No. 182/8 RT. 08 Kel. KepandeanBaru Kec. IT. Palembang ;3 THAHJA KAILANI, kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan Argopuro RT. 02 RW. 06 Kec. GajahMungkur Semarang, dalam hal ini kesemuanya memberikankuasa kepada : 1. Edwin Pamimpin Situmorang, SH., MH. 2.Patuan Siahaan, SH., 3.
    Hendra Cholil Aziz, SHMHalaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015No. 2399 / Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 Surat Ukur No. 171 / B.Sangkal / 2002 tanggal 25 Juli 2002 seluas 1579 M2 atas nama Ir. HendraCholil Aziz dan SHM No. 2398 / Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 SuratUkur No. 170/ B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 seluas 1824 M2 atasnama Ir.
    Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam perkara No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitumengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum denganPengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : meskipun sengketaterjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkutpembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu diajukan kePeradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.
    Imam Soebechi, SH., MH.Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015Panitera Pengganti,Biayabiaya Ttd./1. Meterai ..................00.. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH., MH.2. Redaksi................. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi ...... Rp489.000,00Jumlah ...................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K /TUN/2008
Tanggal 8 September 2009 — Hj. SITI AISYAH LUBIS, AHMAD AZHARI NASUTION, dkk.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, TANSRI CHANDRA,
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 K /TUN/2008
    No. 98 K/TUN/2008tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. A.
    No. 98 K/TUN/200811.12.13.14.diberikan hak prioritas kepada mereka yang menempatitanah bekas hak pakai untuk mengurus hak terhadap tanahtersebut;d.
    No. 98 K/TUN/2008karena tidak memperhatikan dengan cermat yang menguasaiobjek yang merupakan data fisik adalah Penggugat sejak tahun1966 sampai sekarang;PENETAPAN PERINTAH PENUNDAAN 15.
    No. 98 K/TUN/2008Kecamatan Medan Barat, Kota Medan kepada Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan (Bukti P4);Bawa kemudian pada tanggal 2 Oktober 1989 Almarhum A.
    No. 98 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/TUN/2011
Tanggal 17 April 2012 — VICTOR TANAMAL, DK. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK.
38 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 408 K/TUN/2011
    Nomor 408 K/TUN/2011permanen yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Akik Nomor 52DMedan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 788 yang telah dibalik nama menjadiatas nama Rosita Tamin dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari anaknyayang masih dibawah umur bernama Edwin Tanamal;Akta Jual Beli Nomor 145/2002 tanggal 26 Juli 2002 yang diperbuat dihadapanDrs. Sugisno, S.H.
    Nomor 408 K/TUN/2011b Hak Milik Nomor 789 atas nama Victor Tanamal, yang didaftarkan pada6Kantor Pertanahan Kota Medan dengan Hak Tanggungan Nomor 3174/2004Peringkat Pertama dan Nomor 3130/2005 Peringkat II namun sebelumnya telahdilaksanakan Cek Bersih, sedangkan pemegang Hak Tanggugan ini adalah PT.Danamon Indonesia Tbk.
    Nomor 408 K/TUN/201120 Bahwa setelah di Cek Bersih pada Kantor Pertanahan KotaMedan barulah dilaksanakan pembuatan Akta Jual Belisekaligus balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik tersebutmasingmasing :Akta Jual Beli Nomor 84/Sukaramai I/2003 tanggal 08 Juli 2003 yang diperbuatdihadapan Hj. Jasmi Rivai, SH.
    Nomor 408 K/TUN/201124e Bahwa setelah masingmasing Sertipikat Hak Milik Nomor 788,789, 790, 791/Sukaramai II dan telah dibaliknamakan kepadamasingmasing pembeli, maka dialihkan kembali dengan jual beliberdasarkan:Akta Jual Beli Nomor 38/2007 tanggal 26 April 2007 yang diperbuatdihadapan Henry Tjong, S.H.
    Nomor 408 K/TUN/201130atasannya, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat HakMilik Nomor 788, 789, 790, 791/ Sukaramai IT;Akibat bukti T.2 tersebut tidak pernah dipertimbangkan dan tidak pernahmembandingkan antara bukti T.2 dengan bukti P.1 dan bukti P.2, sehinggaMajelis Hakim yang memutus perkara a quo baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding tidak menemukan faktafakta.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
222 — 724 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 186 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvantkelijke verklaard);C.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015b. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yangterkait; danc.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; danh.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 186 K/TUN/20153.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAMPAR vs. RUSLI NURDIN
80 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 442 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 442 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATENKAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar (STA.8+000) Bangkinang,Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Zulfahmi,SH.MH., Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Kampar, beralamat di Kantor Bupati Kampar diBangkinang, 2.
    ketiganyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan ImamMunandar/Harapan Raya Nomor 78 A Pekanbaru Riau, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor /SKKPTUN/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangHalaman dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    Bahwa meskipun saudara Abdul Rahman Kasim/ahli warisnya mengajukanpeninjauan Kembali karena Peninjauan Kembali tidak menunda eksekusi, makaPenggugat berdasarkan dua surat sebagaimana dalam angka 8 (delapan)Penggugat mengajukan permohonan Izin Pendirian Pasar;10 Bahwa setelah melakukan beberapa prosedur dan mendapat dukungan dari 5(lima) desa yaitu masingmasing :a Desa Baru;b Desa Pangkalan Baru;c Desa Buluh Cina;d Desa Tanah Merah;e Desa Pandau Jaya;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN
    /2014Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturanundanganyang berlaku;Bahwa didalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 93 K/TUN/1986 tanggal 24 Februari 1998 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 telah diperoleh kaidah hukum bahwa tidak termasukkewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara apabila gugatanPenggugat adalah sengketa mengenai fisik tanah dan kepemilikannya,sehingga dengan demikian Pengadilan Tata
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN vs RUSTAM EFFENDY, S.E., M.M.,, dk
40 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 401 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015V.Vi.Surat Keputusan KPU Prov.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015menjadi surat pemberhentian baru.
    Putusan Nomor 401 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — BURHAN KOTO vs. ZULHENRI, DK
127 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 536 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 536 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015Kari adalah desa yang baru dimekarkan sedangkan Desa Jakeadalah desa yang sudah lama definitif; Asas Larangan Bertindak Sewenangsewenang;Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa telahbertindak sewenangwenang dengan menghilangkan hak Penggugatatas tanah milik Penggugat.
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACT!
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015 Bukti T Il Intv2: Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeterangan Juat Beli Nomor 54/2012/PGT.590tanggal 05 Desember 2009 antara SaudaraRudi sebagai penjual dengan Burhan Kotosebagai pembeli, lampiran Surat KeteranganTidak Bersengketa tanggal 05 Desember 2009dan gambar letak tanah seluas + 15.600 m?
    Putusan Nomor 536 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE, DKK vs. JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE, DK
129 — 1089 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 619 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 619 K/TUN/20151. MUHAMMADIANTORO P., S.H., LLM.;2. ARIF PERMONO, S.H.;3. M.HARRIS P. NASUTION, S.H.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015terhadap tidakan yang keliru adalah tindakan yang sangat terpuji.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015Jalan T.B Simatupang Nomor 44 RT001/RW005, Kelurahan Ragunan,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;2.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015dan Tergugat II Intervensi, hal mana membuktikan tidak terbukti adanyaperbedaan letak tanah;Bukti14.a, membuktikan bahwa sejak tahun 1995 H.
    Putusan Nomor 619 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — WALIKOTA BEKASI vs. H. ACHMAD ZULNAINI, M.SI, DK
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 333 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015merugikan Penggugat, sehingga Surat Keputusan yang telahdikeluarkan Tergugat yang demikian itu sangat bertentangandengan Asas Akuntabilitas;9.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/20155.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015Pembatasan masa jabatan Pjs.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015Dewan Pengawas (ex.
    Putusan Nomor 333 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU vs. REVELINO CHANDRA E.
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 478 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/201410.11.12.13.14.Pasal 75 huruf b berbunyi sebagai berikut :Pendamping Terduga Pelanggar berhak :b.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/20144. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertikeadaan semula ;5.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan Dr. H.
    Putusan Nomor. 478K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2011.-
Tanggal 8 Juni 2011 — NY. HJ. HALIDJAH POLANUNU, dkk vs MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2014
Tanggal 8 Mei 2015 — ANDI HARAHAP, S.Sos, DK vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, DKK
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 132 PK/TUN/2014
    HarimuddinRasyid, SH dengan Nomor Urut 3 (Tiga)Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Bahwa Calon Bupati "Drs. H.
    TUN Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS,tertanggal 26 September 2013 (BUKTI P2),dalam sengketa antara:KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU;disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING;Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014MELAWAN :1) William B. Noya;2) Dr.
    Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Tentang Uji Materil Pasal aquo dalam perkara Nomor : 23/PUUV/2007, tertanggal 09 Januari2008; yang amarnya menyatakan bahwa pembatasan kasasiterhadap perkara tata usaha negara (TUN), Khususnya untuk objekgugatan keputusan pejabat daerah, tidak melanggar konstitusi;Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014c.
    Bahwa terhadap alasan Pemohon PK bahwa perkara a quo tidak bisadikasasi berdasarkan Pasal 45 ayat 2 c UndangUndang MahkamahHalaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014Agung (UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 jo.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 132 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — HENDRA TEDY ATMADJAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT, DK
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 346 K/TUN/2014
    (seratusdua puluh ribu rupiah ) ;Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K /TUN/2003 yang amarnya berbunyi :MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27Pebruari 2003 Nomor 260/B/2002/PT,TUN,JKT yang membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 September 2002 Nomor 18 /G / PTUNPTK/2002 ;MENGADILI SENDIRIMenolak
    16.109 M2 terletak di Kelurahan Sungai Raya, KecamatanSungai Raya, Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimanadimaksud dalam perkara Nomor 18/G/PTUNPTK/2002 Jo Perkara Nomor 260/B/2002/PT,TUN,JKT Jo Perkara Nomor 249 K/TUN/2003 Jo Perkara Nomor28 PK/TUN/2005 ;b Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 249 K/TUN/2003,Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor 25121 / Desa Sungai Raya terakhir atas nama Penggugat dan SertipikatHak Milik
    Ali Lakana seluas 16.106 meterpersegi terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, KabupatenPontianak, Provinsi Kalimantan Barat ;e Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi Putusan PerkaraNomor 28 PK/TUN/2005 dan Pengadilan Tata Usaha Pontianak telahmengeluarkan Surat Penetapan Nomor 18 /EKS/PTUNPTK/2007 tanggal 4Oktober 2007 yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk melaksanakanputusan Perkara Nomor 28 PK/TUN/2005 ;f Bahwa karena adanya kesalahan Administrasi terhadap putusan
    Perkara Nomor28 PK/TUN/2005 tanggal 22 Juli 2009 yang amarnya tetap sama;g Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor 25121/ Desa Sungai Raya terakhiratas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 28012 / Desa SungaiRaya terakhir atas nama Nyonya Then Siau Lin / Anna diterbitkan berdasarkanPutusan 249 K / TUN / 2003 tanggal 15 Maret 2004 yang telah dibatalakanMahkamah Agung R.I dalam Putusan Nomor 28 PK / TUN / 2005 tanggal 22Juli 2009, maka Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun2010
    /2007 tanggal 22 Juli 2009 (T.I4).Bahwa putusan MA dalam perkara PK nomor : 28 PK/TUN/2007 tanggal 22 Juli 2009(T.14) amarnya menyatakan "batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 01 Tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 346 K/TUN/2014tentang Pembatalan SHM No. 5938/Desa Sungai Raya atas nama H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. TEKNIKA SARANA SARANA GARDIAN, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 —
46 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 K/TUN/2014
    Dengan demikian gugatan yang diajukan dalam persidangan iniadalah sesuai dengan Undangundang Peradilan TUN, sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UU PTUN jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun1992, menyebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh KTUN tetapimerasa Kepentinganya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimanaHalaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/201 4dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentinganya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusantersebut
    Tidak digugat oleh Penggugat, maka akan timbulHalaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014kerancuan hukum dan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupunbagi Saudara BUDI RESTU LEKSONO itu sendiri.
    ;Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/20142. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang telah melampaui batas waktu yangditetapbkan oleh ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
    Makna atau kaidah hukum yang terkandung dari azas iniHalaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014adalah para pihak mempunyai kedudukan yang sama danharusdiperlakukan dan diperhatikan secara adil.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000574 Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 127 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — Drs. MARAMONANG SIREGAR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
29 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 K/TUN/2010
    Nomor 32 K/TUN/2010sertipikat pada obyek tanah milik orang lain (ic.
    Nomor 32 K/TUN/20101988 yang diperbuat dihadapan Erwin N, Camat Patumbak dengan saksisaksi Kepala Dusun Ill dan Kepala Desa Marindal dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara dengan Syamsu Harmi ; Sebelah Selatan dengan Jalan ; Sebelah Timur dengan Arbain Nasution ; Sebelah Barat dengan Jalan ;Luas tanah seluruhnya kurang lebih 420 M?
    Nomor 32 K/TUN/2010berdasar hukum seperti yang sebelumnya sudah didalilkan dalamJawaban Tergugat karena jika diteliti persil tersebut pada Peta Kaplingdan Daftar Namanama Pemilik Tanah Tapak Perumahan Pegawai DinasPendapatan Daerah Provinsi Tingkat Sumatera Utara, maka batasbatas tanah yang diperoleh Penggugat dari T.
    Nomor 32 K/TUN/2010merupakan tanah Pemohon Kasasi bukan tanah milik saudara Drs. HerbinHutabarat (Termohon Kasasi Il) a quo sebab tanah milik Drs.
    Nomor 32 K/TUN/2010Hal. 18 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2010 — Ir. ISKANDAR MULIA, ; ERLIN R. SIAHAAN,
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2009
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwaatas adanya berita dan pengakuan Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.Bahwa kepentingan Penggugat akibat adanya Sertifikat Hak Milik Nomor :1894 sekarang menjadi atas nama Ir.
    No. 383 K/TUN/2009.
    No. 383 K/TUN/2009.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1894/Helvetia Timur tanggal 14 Juni 2004 atas nama ROMITAMAGDALENA KETAREN dan sekarang beralin atas nama Ir. ISKANDARMULIA ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES (PT. EPS), ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — EENG SUWENDA vs. CAMAT KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH (sekarang), (dahulu) KABUPATEN POTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 400 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017pemerintahan daerah dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2005tentang Pelayanan Publik Pasal 34 tentang perilaku pelaksanaPelayanan Publik huruf b. cermat, e. profesional, m. menyalahgunakanjabatan dan o. tidak sesuai prosedur;e.
    Yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang menyatakan meskipun sengketa ini terjadi akibat adanyasurat Keputusan pejabat, tetapi dalam perkara tersebut menyangkuthak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutdiajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakansengketa perdata;b.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017Tata Usaha Negara Pontianak.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017peenetapan tertulis dan bersifat Administrasi Negara yang dikeluarkanoleh Termohon Kasasi sebagai Pejabat Administrasi Negara: yaitu berupaAkta Pelepasan Hak REG.
    Putusan Nomor 400 K/TUN/2017