Ditemukan 5769 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 48 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs.H.MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI Bin AKHMAD GAFURI.
87 — 16
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — - MAHLIANA
116 — 16
  • Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.3.
    Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 20104.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan5.
    Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011.6. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-.7. Copy Revisi DPA SKPD tahun anggaran 2010 biro kesejahteraan rakyat no reg.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 03-06-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
RIZKA NURDIANSYAH,SH.,MH.
Terdakwa:
FATHUL JANAH, S.Pd. binti MAHLAN ARIFIN
119 — 53
  • Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.
  • Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
457 — 430
  • adalah AO dan ARK gabunganBahwa berdasarkan SOP tugas ADK antara lain mengecek legalitas kredit ataujaminan dan saksi melakukan sebatas foto copy KTP, KK, terus Akta Pendiriankalau sertifikat tidak ada dalam dokumen ;Bahwa saksi lupa apa jaminan pinjaman sebesar Rp,28 milyar dari Ratna Dewi t ;Bahwa sepengetahuan saksi ada foto copy sertifikat waktu mau ke Notaris dankalau di PTK ada stok ;Baha pada waktu terdakwa Rahman Arif diangkat menjadi Wakil Pimpinanbarang jaminan sudah didaftarkan ke Dep Kum
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 30 Mei 2023 — Penuntut Umum:
RIZKA NURDIANSYAH,SH.,MH.
Terdakwa:
AKHMAD KUSAIRI Bin ASLIANSYAH
82 — 35
  • Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.45 / 97 / KUM / 2014, tanggal 7 Maret 2014 tentang Pembentukan 21 Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Pengelola Dana Bantuan langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.
  • Pedoman Umum Pemilihan Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm
Tanggal 12 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.GANDA YUSAF ABDI,SH
2.SETYO WAHYU T,S.H
Terdakwa:
Muhammad Yusuf
133 — 97
  • Fotocopy berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (halaman 1)

    - Fotocopy berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran (halaman 2)

    - 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (kontrak)

    17. Fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

    18. Fotocopy Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/378/KUM

Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 14 Nopember 2016 — Drs. SIHABUDDIN CHALID, M.Pd. Bin (Alm) CHALID NOOR
109 — 41
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3. 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 14 Nopember 2016 —
71 — 14
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3. 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 23-03-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
M. REZEKI KURNIAWAN, S.H.
Terdakwa:
NOR LIANTO Alias ANTO Bin SUBANDI
145 — 32

  • 14. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/249/KUM/2018 Tanggal 24 Mei 2019 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Banjarbaru.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 28 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — H. DIDI SUPRIADI Bin Alm. MUSTOFA
132 — 52
  • apabila seseorang sudah dapat pinjaman dari Bank lain selain BNI, terus diamengajukan pinjiaman dana KUR ke BNI, pengajuan pinjaman mereka tidak akandikabulkan.Bahwa seluruh pegawai BNI bisa mensosialisasikannya kepada siapa saja.Bahwa yang mempnyai kewenangan dalam menentukan kebijakan terhadap penerimaKUR dan kisaran jumlah dana yang dikabulkan adalah Divisi USK Pusat.Bahwa terdakwa H Didi Supriadi tidak bisa mengajukan pinjaman dana KURkarena HDidi Supriadisudah termasuk pada kelompok nasabah KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 25 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MASDEN KAHFI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ILHAM, S.Sos bin Alm IDERUS
132 — 34
  • H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
113. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 170 / KUM / 2017 tanggal 3 April 2017perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
115. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/381/KUM/2017 tanggal 5 September 2017 tentang perubahan kedelapan atas keputusan Bupati nomor 188.45/470/KUM/2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
116. 12 (duabelas) Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/470/KUM/2017 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
117. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 349 / KUM / 2017 tanggal 11Agustus 2017perubahan empat atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
118. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2019 — Drs. H. SHAFRUDDIN, M.AP. Bin H. ISMAIL
165 — 36
  • Sultanlbrahim Khaliludin Tana Paser Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidak tidaknya masih di Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau pada tempattempatlain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hu kum PropinsiKalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undangundang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan tindak pidanadengan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 21 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 14 Nopember 2016 — - MUKHLIS ABRORI,ST Bin (Alm) ARMADIE THALHAH - DIAN CHOLID SUPRIYATNO, ST. Bin SUWAGIO - FAHRUL ARMI, ST. Bin H. AMPLUS AZIS
80 — 20
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3) 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-11-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 14 Nopember 2016 —
27 — 11
  • 1992 tentang pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3265/KEP/C-1/1993 tanggal 28 September 1993 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil SIHABUDDIN(telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Tanah Laut).3) 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 09-03-2022 — Putus : 25-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm
Tanggal 25 Juli 2022 — Penuntut Umum:
MASDEN KAHFI, SH
Terdakwa:
SAPRIANSYAH bin AKHMAD KHAILAN Alm
133 — 47
  • H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
113. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 170 / KUM / 2017 tanggal 3 April 2017perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
115. 12 (dua belas) lembar Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/381/KUM/2017 tanggal 5 September 2017 tentang perubahan kedelapan atas keputusan Bupati nomor 188.45/470/KUM/2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
116. 12 (duabelas) Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/470/KUM/2017 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
117. 7 (tujuh) lembar KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45 / 349 / KUM / 2017 tanggal 11Agustus 2017perubahan empat atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
H.Muhammad Noor, M.Ap tanggal 9 Februari 2021;
118. 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 471 / KUM / 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa pengguna barang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 yang dilegalisir Sekretaris Daerah Kab.HSS Drs.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
91 — 14
  • Formulir isian penilaian kualifikasi, yang terdiri dari data adminitrasiperusahaan sejumlah 8 (delapan) lembar, dengan dokumen lampiran : Pengesahan badan hukum perseroan dari Kemen Kum dan HAM RI,No. AHU29703.AA.01.01.tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010. jin Usaha Jasa Kontruksi No. 2.008388.7504.29.000A tanggal 10Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan perijinanterpadu Pemkab. Bone Bolango dan ditanda tangani oleh KepalaKantor PPT Dra. Hj.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1978 — 1703
  • 00:00:096845 Kum Bu Lin! Sebentar. 00:00:103264 Halo! 00:00:12 6845 Mas Wawan sebentar 00:00:133264 lya Lin! 00:00:146845 Bu Atut mau bicara 00:00:163264 Wan, jadi kumaha? Kadieuna iraha? 00:00:186845 Ini ni Wan ngomong lagi ngomong ama Susi, si 00:00:20pak Akil nya udah marah teh ya3264 Hah? 00:00:306845 Udah marah nih! tersinggung mungkin dia 00:00:31perasaannya.Lebak sama ini nih gimana nih?
    00:00:096845 Kum Bu Lin! Sebentar. 00:00:103264 Halo! 00:00:126845 Mas Wawan sebentar 00:00:133264 lya Lin! 00:00:146845 Bu Atut mau bicara 00:00:163264 Wan, jadi kumaha? Kadieuna iraha? 00:00:186845 Ini ni Wan ngomong lagi ngomong ama00:00:20Susi, si pak Akil nya udah marah teh ya3264 Hah? 00:00:306845 Udah marah nih! tersinggung mungkin 00:00:31dia perasaannya.Lebak sama ini nihgimana nih?
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
223 — 60
  • Kum. DangRI No.C151.HT.3.01Th.2000 yang beralamat di Tanjung Biru Nomor.33Villa Duta, Bogor 16143. Berdasarkan Akta pendiriannya, CV. ValentineOffset bergerak di bidang :a. Distributor, supplier, leveransir, grosir, komisioner dan keagenan;b. Perdagangan pada umumnya;c. Melaksanakan Kegiatan usaha dalam bidang industri, terutamakonveksi;d. Melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa;e. Kontraktor (Biro bangunan);.Pengadaan barangbarang dan alatalat kebutuhan kantor.. Pertamanan;a> .
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-05-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 2/ Pid.Sus - TPK / 2017 / PN.Bjm
Tanggal 30 Mei 2017 —
40 — 10
  • 13 (tiga belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/07-KUM/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Tanah Laut tahun anggaran 2012 (telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Tanah Laut)
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 23-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
TRI TARUNA FARIADI,SH
Terdakwa:
ABDUL MANAN S Sos Bin Alm SURYANI
83 — 10
  • Banjar No.002 tahun 2017;
    49.SK Bupati Banjar nomor: 188.45/337/KUM/ 2017 tentang penunjukan petugas khusus penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016;
    50.1 (satu) berkas izin gangguan (HO) Baru An. UD. Hasil Bumi Doa Ibu Sdr HAMIDI;
    51.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.