sesuai dengan substansidan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran,Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam RangkaPembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata CaraPembatalan Faktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00313/NKEB /WPJ.20

TergugatNomor KEP00313/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 2 Maret 2017dan membatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00955/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015, atas namaPT Gunung Sejahtera Dua Indah, NPWP 01.353.301.3007.000, beralamatdi Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 00313/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 2Maret 2017 dan membatalkan Keputusan a quo sertaHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1489/B/PK/Pjk/2018Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00955/107/14/007/15tanggal 30 November 2015, atas nama PT Gunung SejahteraDua Indah, NPWP: 01.353.301.3007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR.

/2017 tanggal 2 Maret 2017 danmembatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00955/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015, atas nama Penggugat,NPWP 01.353.301.3007.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00313/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 2 Maret 2017 dan membatalkanHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2245/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak YangMulia mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding danmemutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00090/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 2 Maret 2017 ~~ termasukmembatalkan SKPKB PPN masa Pajak Oktober 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

PUT113061.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00090/KEB/WPJ.20/2017 tanggal02 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00013/207/13/004/16 tanggal18 Januari 2016, atas nama : PT Alngit Raya, NPWP.:02.313.153.5004.000

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00090/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00013/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama : PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000;4.

Mengabulkan selurunnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113061.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00090/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 02 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak YangMulia mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Bandingdan memutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 termasukmembatalkan SKPKB PPN masa Pajak November 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

PUT113062.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal06 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2013 Nomor 00014/207/13/004/16 tanggal 18 Januari2016, atas nama PT Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O6 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00014/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000;4.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2019KEP00101/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O6 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor 00014/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama : PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000, beralamat di PulogadungTrade Center Blok A Lantai 1, Nomor 1, Rawa Terate, Cakung, JakartaTimur, menjadi berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar

/2017 tanggal 06 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2391/B/PK/Pjk/2018PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulanatau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, makaPenggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00342/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7Maret 2017, perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Kedua WajibPajak

, dapat dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89806/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 6 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00342/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 07 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00342/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O07 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00544/107/13/007/15tanggal O1 Desember 2015 Masa Pajak Oktober 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00085/NKEB/WPJ.20/2016 tanggal 10 Oktober2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena PermohonanHalaman 3 dari 8 halaman.

/2017, tanggal 07 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor: 00544/107/13/007/15, tanggal01 Desember 2015, Masa Pajak Oktober 2013, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00085/NKEB/WP J.20/KP.07/2016, tanggal 10 Oktober 2016, Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP:01.329.959.9007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2391/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00342/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 07 Maret 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00544/107/13/007/15, tanggal 01 Desember 2015,Masa Pajak Oktober 2013, sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Tergugat Nomor: KEP00085/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016,tanggal 10 Oktober 2016, Berdasarkan

Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2019Bahwa Bahwa yang pada pokoknya Pemohon banding memohonkepada Mejelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding terhadap Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0089/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2013, Nomor00001/240/13/004/16, tanggal 18 Januari 2016, atas nama PT Alngit Raya;Menimbang, bahwa atas banding

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113241.25/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP0089/KEB/WPJ.20/2017,tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP0089/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00001/240/13/004/16,tanggal 18 Januari 2016 Masa Pajak Januari 2013, atas nama PT AlngitRaya, NPWP 02.313.153.5004.000;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/20194.

Mengabulkan selurunnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113241.25/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP0089/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Nomor 00001/240/13/004/16, tanggal 18 Januari 2016Masa Pajak Januari 2013, atas nama PT Alngit Raya, NPWP02.313.153.5004.000. beralamat di Pulogadung Trade Center Blok ALantai1

Putusan Nomor 2790/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP0089/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 2 Maret 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari 2013 Nomor00001/240/13/004/16, tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.313.153.5004.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp390.128.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam

tersebut ;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon ;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Juli2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawahregister perkara Nomor: 0416/Pdt.P/2017/PA.Krw. dengan mengemukakandalildalil yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Suratpermohonan;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat hadirsendiri di muka persidangan;Halaman 1 dari 3 Pntp.No 0416/Pat.G/20

2017/PA.KrwBahwa, sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukanpermohonan pencabutan perkaranya;Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita AcaraPersidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukanpermohonan untuk pencabutan permohonannya;Menimbang, bahwa karena

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggasaat inisejumlah Rp. 151000, (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Halaman 2 dari 3 Pntp.No 0416/Pat.G/20 2017/PA.KrwDemikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah MajelisHakim ,pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengantanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriyyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Karawangyang terdiri dari Dra. Hj. Rosniati, MH. sebagai Ketua Majelis serta H. Abdillah,SH., MH. dan Dra.

Rp. 6.000,Jumlah ................Rp. 151.000,Halaman 3 dari 3 Pntp.No 0416/Pat.G/20 2017/PA.Krw

Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2020sehingga Keputusan Terbanding Nomor: KEP22/WBC.20/2017 tanggal11 Desember 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan PemohonBanding terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea danCukai Dalam SPPBK Nomor: 000042 tanggal 13 September 2017dinyatakan dibatalkan;3.

/2017 tanggal 11Desember 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000042 tanggal13 September 2017 atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.

Menyatakan sah dan bernilai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukainomor KEP22/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017:Mengadili Sendiri4. Menetapkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmengesampingkan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 untukmenundukkan diri dalam bentuk IUPK OP dan membayar bea keluar;5.

Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagianbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP22/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan atasKeberatan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP22/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000042 tanggal 13 September 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor: 000324 tanggal 17Agustus 2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

Putusan Nomor 1250/B/PK/Pjk/2020sehingga Keputusan Terbanding Nomor: KEP21/WBC.20/2017 tanggal11 Desember 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan PemohonBanding terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea danCukai Dalam SPPBK Nomor: 000041 tanggal 13 September 2017.3.

/2017 tanggal 11Desember 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000041 tanggal13 September 2017 atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.

Menyatakan sah dan bernilai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukainomor KEP21/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017:Mengadili Sendiri4. Menetapkan bahwa ~~ Termohon Peninjauan Kembali telahmengesampingkan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 untukmenundukkan diri dalam bentuk IUPK OP dan membayar bea keluar;5.

Putusan Nomor 1250/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagianbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP21/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan atasKeberatan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP21/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000041 tanggal 13 September 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor: 000323 tanggal 17Agustus 2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

Putusan Nomor 2713/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepadaPengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat dan tetapmempertahankan Surat Keputusan Tergugat nomorKEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak atas

Waru Kaltim Plantation NPWP01.326.076.5007.000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90176/PP/M.XB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00516/107/13/007/15tanggal 26 November 2015 Masa Pajak Desember 2013 atasnama PT Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000,beralamat di Jalan Pulau Tanah Masa, Kawasan

Putusan Nomor 2713/B/PK/Pjk/2018Keputusan Tergugat Nomor KEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihnan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00516/107/13/007/15 tanggal26 November 2015, atas nama Penggugat, NPWP 01.326.076.5007.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan

benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa

diatas tidak sesuai dengan substansi dariketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00347/NKEB/WPJ.20

terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP00347/ NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 8 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, Nomor00564/107/13/007/15 tanggal 2 Desember 2015 Masa Pajak September2013, atas nama PT Subur Abadi Plantations, NPWP 02.408.860.1.007.000,Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00347/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 8 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Nomor 00564/107/13/007/15 Tanggal 2 Desember 2015Masa Pajak September 2013 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) HurufC Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, atas nama PT SuburAbadi Plantations, NPWP 02.408.860.1.007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1.KIP, Jatinegara, Cakung,Jakarta Timur 13930, adalah telah sesuai dengan

Putusan Nomor 820/B/PK/Pjk/2019dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00347/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, Nomor00564/107/13/007/15 tanggal 2 Desember 2015 Masa Pajak September2013, atas nama Penggugat, NPWP 02.408.860.1.007.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00347/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O08 Maret 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, Nomor00564/107/13/007/15 tanggal O2 Desember 2015 Masa PajakSeptember 2013, oleh Majelis

Putusan Nomor 1255/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001163.40/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP19/WBC.20/2017 tanggal 11Desember 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap

Menyatakan sah dan bernilai Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai nomor KEP19/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember 2017;Mengadili Sendiri4. Menetapkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmengesampingkan Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 untukmenundukkan diri dalam bentuk IUPK OP dan membayar bea keluar;5.

/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan atasHalaman 3 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP19/WBC.20/2017 tanggal 11 Desember2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000039 tanggal 28 Agustus 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor : 000303 tanggal 03Agustus 2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan

/2017 tanggal 11 Desember 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Putusan Nomor 2275/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis Pengadilan Pajak YangMulia mengabulkan selurun permohonan Banding Pemohon Bandingdan memutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Maret 2017 termasukmembatalkan SKPKB PPN masa Pajak September 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

Nomor PUT113060.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O1 Maret 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00012/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama : PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113060.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018 diucapkan tanggal 13Agustus 2018;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak = NomorKEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal O1 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00012/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama : PTAlngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000;Mengabulkan selurunnya permohonan peninjauan kembali

PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113060.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00085/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor 00012/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama : PTAlngit Raya, NPWP : 02.313.153.5004.000, beralamat di PulogadungTrade Center Blok A Lantai 1, Nomor 1, Rawa Terate, Cakung, JakartaTimur, menjadi

/2017 tanggal 01 Maret 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013Nomor : 00012/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP : 02.313.153.5004.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp2.174.751.676,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112494.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakagar Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP00408/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 03 April 2017, perihal Pembatalan KetetapanHalaman 1 dari 7 halaman.

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00408/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 03 April 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, NPWP01.353.297.3.007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalahtelah sesuai

Putusan Nomor 2914/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan TergugatNomor: KEP00408/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 03 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak

, atas namaPenggugat, NPWP: 01.353.297.3.007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00408/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib

Putusan Nomor 2401/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat mohon keadilandengan mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP411/NKEB/WPJ.20/2017 Tanggal 4 April 2017 perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak;Bahwa dengan menyimpulkan bahwa alasan Tergugat

atas tidak sesuai dengan substansi dariketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP411/NKEB/WPJ.20

Direktur Jenderal PajakNomor: KEP411/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:01034/107/14/007/15 tanggal 10 Desember 2015 Masa Pajak Januari 2014Halaman 2 dari 9 halaman.

Dengan mengadili sendiri:3..1Menerima permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat):3..2Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak = NomorKEP411/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas Surattagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 01034/107/14/007/15 tanggal 10 Desember 2015 atas namaPT.

Putusan Nomor 2401/B/PK/Pjk/2018gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP411/NKEB/WP J.20/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor:01034/107/14/007/15 tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP00065/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal

Menyatakan batal Keputusan Tergugat NomorKEP00325/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00968/107/ 14/007/15 tanggalHalaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00325/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00968/107/14/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa PajakJanuari 2014 atas nama PT Sumber Kharisma Persada, NPWP01.326.182.1007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, KIP Jatinegara Cakung, Jakarta Timur, adalah

PeninjauanKembali pada tanggal 5 Oktober 2018 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00325/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 6Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00968/107/ 14/007/15 tanggal 1Desember 2015 Masa Pajak Januari 2014, atas nama Penggugat, NPWP01.326.182.1007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00325/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00968/107/14/007/15 tanggalHalaman 4 dari 7 halaman.

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112493.99/2013/PP.M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00407/NKEB/WPJ.20

/2017 Tanggal 03 April 2017, perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Halaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00407/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 03 April 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, NPWP01.353.297.3.007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan

Putusan Nomor 2658 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan TergugatNomor KEP00407/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O03 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP 01.353.297.3.007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan

:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00407/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah pada tanggal 06 Maret 2000,di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor B1135/Kua 15.19.16/Pw.01/20/2017, tanggal23 Oktober 2017;2. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Pemohon Il (bakdadukhul) dan telah dikaruniai anak 2 orang, bernama Rhesty Adinda KeyzzaHIm.1 dari 10 hlm.

Penetapan No.0133/Padt.P/2018/PA.Gs.Putri Maharani tanggal lahir 09 Maret 2009, dan Kenzzo Mahesha lborahimPutra Pratama tanggal lahir 22 Desember 2012;Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahmenerima Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B1135/Kua15.19.16/Pw.01/20/2017, tanggal 23 Oktober 2017;Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahantulis mengenai biodata Pemohon tertulis (Sulis Widiani binti Rawi),sedangkan yang benar biodata Pemohon adalah (PEMOHN

perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, yang telah dipertegas olehPasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, maka perkara a quo menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dan Pemohonll adalah bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukan perubahan biodatapada Duplikat Buku Nikah, dikarenakan biodata Pemohon yang tercantumpada Duplikat Buku Nikah Nomor B1135/Kua 15.19.16/Pw.01/20

/2017, tanggal23 Oktober 2017 terdapat kesalahan yaitu Pemohon tertulis nama SulisWidiani binti Rawi, padahal yang sebenarnya Pemohon adalah namaPEMOHN ASLI , sebagaimana tertulis dalam dokumendokumen pribadi paraPemohon lainnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 orangsaksi masingmasing bernama SAKSII , dan SAKSI II ;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon danPemohon Il berupa P.1 s/

biodata tersebutdipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon dan Pemohon Ilmenuntut agar biodata dalam Duplikat Buku Nikah nomor B1135/Kua15.19.16/Pw.01/20/2017 dirubah, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Sulis Widiani binti Rawi,sebagaimana tertulis dalam Duplikat Buku Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, juga Pemohon bernama PEMOHN ASLI ;Menimbang, bahwa

Pjk/2018Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanKedua Wajib Pajak, dapat dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanjawaban tanggal 3 April 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPut.90175/PP/M.XB/99/2017,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak Nomortanggal 13 Desember 2017, yang telahMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00223/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00937/107/14/007/15 tanggal 26 November 2015, atas nama PT WaruKaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, Jenis Usaha: , beralamatdi Jalan Puloayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur13930, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00223/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00937/107/14/007/15tanggal 26 November 2015 atas nama PT Waru Kaltim Plantation,NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat di Jalan Puloayang RayaHalaman 3 dari 8 halaman

/2017 tanggal 1Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00937/107/14/007/15 tanggal 26November 2015, atas nama Penggugat, NPWP 01.326.076.5007.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00223/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat NomorKEP451/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 26 April 2017, perihal PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89024/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan

Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP451/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 26 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00555/107/13/007/15 tanggal 2 Desember 2015 Masa Pajak November2013, atas nama PT Agro Nusa Abadi, NPWP 02.312.885.3007.000,dengan alamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara,Cakung,

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menerima permohonan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);3.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00451/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 26 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00555/107/13/007/15 tanggal 2 Desember2015 atas nama PI Agro Nusa Abadi, NPWP02.312.885.3007.000

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 April 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP451/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 26 April 2017 perihal PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor 00555/107/13/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas namaPenggugat, NPWP 02.045.111.8.217000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00244/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf c;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 5 April 201 7;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89015/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap

Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00244/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 prihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan pasal36 Ayat (1) huruf c.

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menerima permohonan Gugat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat):3.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00244/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 01013/107/14/007/15 tanggal 4 Desember2015 atas nama PT Karyanusa Ekadaya, NPWP01.692.472.2007.000

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00244/NKEB/ WPJ.20

/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor01013/107/14/007/15 tanggal 4 Desember 2015 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP01.692.472.2007.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.