Pasal 208 ayat (1) RBG, yaknidijalankan tanpa adanya peringatan/Aanmaning terlebih dahuluterhadap Para Termohon Eksekusi, i.c. Para Penggugat atau akhliwarisnya.Seturut Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 No.09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (bukti surat P.6), Ketua Pengadilan NegeriTarutung berdasarkan Penetapan tanggal 02 Juni 2008 No.:05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt.

TAUFIK, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang menjalankan Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap TermohonEksekusi VIII (ELISABETH SIANIPAR), i.c.

(bukti P.1),Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Juni 2008 No.09/Pdt.G/2002/PN.Trt.

PutusanMahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 No. 241 K / Pdt /2005.P3 Foto Copy resmi / salinan sah Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tarutung tanggal 02 Juni 2008 No. 05 / Eks / 2008 / 09 / Pdt.G/ 2002 / PN.Trt. tentang perintah panggilan peneguran (Aanmaning).P4 Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriMedan tanggal 16 Juni 2008 atas nama ANDRY MARCHALSIANIPAR, Termohon Eksekusi VII, i.c Penggugat V.P5 Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal

Turut Tergugat dalam perkara ini).Fotocopy Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriMedan tanggal 16 Juni 2008 atas nama ANDY MARCHAL SIANIPAR(Termohon Eksekusi VII, ic. Penggugat V).Fotocopy Relaas Panggilan Aanmaning perdelegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 19 Juni 2008 atas nama ELISABETH SIANIPAR(Termohon Eksekusi VIII, ic.

Bahwa dalam Penetapan Aanmaning a quo Terbantah hanya menyampaikankronologis data yang tidak didukung oleh rincian dokumen sehinggaHal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014membingungkan Pembantah;9.

Bahwa Pembantah mengajukan dan mendaftarkan bantahan terhadappenetapan Aanmaning Nomor 17/Eks.F/2011/PN TK., tertanggal 21 Juni2011, ("penetapan Aanmaning"), tercatat di kepaniteraan PengadilanHal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014Negeri Tanjungkarang adalah pada tanggal 20 Juli 2011;.

Bahwa selanjutnya Penetapan Aanmaning yang juga telah diterima olehPembantah tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahmemberitahukan kepada Pembantah agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011,dengan maksud dantujuan memberi kesempatan kepada Pembantah untukmemenuhi isi Penetapan Aanmaning dimaksud dalam wakiu maksimal 8(delapan) hari, yakni selambatlambatnya pada tanggal 6 Juli 2011;10.Bahwa pemenuhan isi Penetapan Aanmaning dengan tenggang

Eksepsi Eror In Objektum;25.Bahwa dalam permohonan bantahan yang dimohonkan oleh Pembantah,adalah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 17/Eks.F/2011/PN Tk., Bandar Lampung tertanggal 20 Juni 2011,yang mana terhadap Penetapan tersebut adalah "penetapan Aanmaning";Artinya yang dapat dibantah oleh Para Termohon Ekksekusi hanyalahpenetapan eksekusi, bukan penetapan Aanmaning;26.Bahwa Aanmaning bukan merupakan putusan ataupun penetapanPengadilan yang mengikat.

Aanmaning hanyalah tindakan proseduraladministratif dari suatu Pengadilan kepada Termohon eksekusi sebelumputusan yang dilaksanakan yang bersifat memperingatkan sehinggamenempatkan Aanmaning sebagai objek gugatan sebagaimana tertuangdalam dalil posita Pembantah adalah sangat keliru;Hal. 13 dari 23 hal.

PDGputusan Hakim Tingkat Pertama dan menghubungkannya denganmemorie banding dan kontra memorie banding, Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat danbenar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, sebagaimanapertimbangan halaman 10 putusan tidak menjelaskan secara jelas yangmendasari bantahan, sedangkan dalil bantahan oleh pelawanmenghendaki terlebin dahulu lelang selanjutnya eksekusi pengosongan(halaman 2 putusan), selanjutnya dalil pelawan permohonan Aanmaning

pengosongan demikian halnyasita Revindikator Beslaag atas benda bergerak untuk pembayaran hutangsi debetur tetap terlebin dahulu sita eksekusi selanjutnya pelelangan,selanjutnya tinggal eksekusi tetapi dalam arti setelah selesai pelelanganhasil lelang tersebut hak kreditur yang pertama untuk membayar hutangdan apabila ada sisanya di kembalikan kepada si debetur, sedangkanbantahan dengan tidak di cantumkannya Nomor surat yang terbantahyang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman ataspermohonan Aanmaning

, sita eksekusi dan eksekusi pengosonganmenjadi bantahan yang kabur hemat Hakim Tingkat Banding apa yangdilakukan oleh terlawan merupakan prosedur yang telah tetap (tepat)sebagaimana bukti P1 permohonan Aanmaning kepada Ketua PengadilanNegeri Pariaman, perihal Aanmaning sita eksekusi dan eksekusipengosongan atas tanah dan bangunan, dimana sita eksekusi (ExecutoirBeslaag) dari pengosongan bagian dari pelelangan dalam pengertianapabila telah di kosongkan pada saat terjadinya lelang pihak pemenanglelang

dari 9 halaman putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PDGtelah terlepas dari pihakpihak yang berada diatas tanah/yang ada rumahdiatasnya, atau pelelangan sekaligus pengosongan dapat terjadi, karenasifat pelaksanaan tersebut adalah paksakebijakan kesuksesan eksekusiberada pada Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggungjawabeksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri tersebut terlebih dahulu melihatjudul akta perjanjian tersebut yang dapat Executoir Beslaag (fieteksekusi);Menimbang, bahwa apabila telah dilakukan Aanmaning

196 HIR dan apabila telah lewat waktu 8 haritersebut tidak dipenuhi oleh si debetur sesuai dengan pasal 218 Rbg danpasal 200 Ayat (10) dan (11) HIR berlakulah atasnya eksekusi paksadengan bantuan alat keksuasaan Negara, sehingga dapat disimpulkanapabila tidak dikosongkan secara suka rela oleh debetur dalam tenggangwaktu 8 hari berlakulah pelaksanaan Executoir Beslaag (Sita eksekusi)yang di dalamnya pelelangan/pengosongan, karena itu apa yangdilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu peringatan (Aanmaning

Nomor 06/Pen.Pdt.G.Aanmaning/2012/PN.Mkl tanggal 28 Pebruari 2012 telahdilaksanakan Aanmaning oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ;Bahwa Pembantah sangat keberatan dengan Berita Acara Aanmaning tersebutkarena mengenai objek tanah dan bangunana yang adalah milik Pembantah,keberatan mana didasari atas alasan hukum sebagai berikut :7.1.Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No.06/Pen.Pdt.G.Aanmaning/2012/PN.Mk tanggal 28 Pebruari 2012 yang menjadidasar dilaksanakannya Aanmaning karena adanya

Yang dikenal dalam hukum acara adalahperlawanan atas eksekusi dan tidak dikenal apa yang disebut sebagaiperlawanan atas aanmaning !!. Perlu diketahui, tahap aanmaning hanyalahsebagian dari tahapan pelaksanaan putusan yang harus dilakukan dalam rangkamemperingatkan Termohon Eksekusi yang telah kalah berperkara agar tundukdan patuh atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteksperkara ini, aanmaning telah selesai dilakukan.

Gani No.22 Rantepao yangdimohonkan aanmaning dan eksekusi oleh Terbantah I dan kemudianPembantah mengajukan bantahan atas penetapan aanmaning oleh KetuaPengadilan Negeri Makale, benar adalah milik Terbantah I, hal mana19dibuktikan dengan adanya Akta Hibah No.109/HB/KR/VI/81, tanggal 11 Juni1981 dan Akta Hibah No.42/HB/KR/IX/83, tanggal 10 September 1983, danselanjutnya diterbitkan SHM 782 Tahun 1986 an.

atas Permohonan Eksekusi yang diajukan TerbantahI dengan adanya Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 18 September 1980 yangdilakukan Pembantah dengan Terbantah II yang merupakan Pemilik atas Tanahberikut Bangunan diatas tersebut dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama41Terbantah II sehingga Pembantah sangat berkepentingan dan merasa keberatan atasPenetapan Aanmaning tersebut maka dalam Petitumnya menuntut untuk menyatakanPembantah selaku Pemilik yang sah atas Objek Penetapan Aanmaning tersebut

IT Tanah dan Bangunan yang menjadiObjek Penetapan Aanmaning yang masih bersertifikat Hak Milik atas namaTerbantah II sehingga timbul Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 September1980 kemudian Pembantah mengajukan Bantahan/Perlawanan akibat adanyaPenetapan Aanmaning atas Permohonan Eksekusi yang diajukan Terbantah I, yangmana merupakan suatu Tindakan Pembantah untuk memperoleh Haknya dariTerbantah I dan Terbantah II, dengan demikian tidak tampak adanya kehendakPembantah untuk melepaskan haknya

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, bantahan, banding ataukasasi:Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;AtauApabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Perubahan perlawanan aanmaning

yang dilakukan oleh Pelawan telahnyatanyata melanggar ketentuan Pasal 127 Rv, sebab perubahanperlawanan aanmaning dilakukan dengan penambahan kejadian materiilpada bagian posita yang sangat merugikan pihak Terlawan;Exceptio obscuur libel/perlawanan aanmaning tidak jelas atau kaburHalaman 2 dari 8 hal.

Nomor 172 K/Pdt/2021disebabkan terdapat kontradiksi/adanya pertentangan yang nyata antaradalil yang satu dengan dalil yang lainnya dan antara posita denganpetitum serta Pelawan tidak merinci secara tegas dan jelas dasardasarhukum dalam mengajukan perlawanan aanmaning dan pelawan tidakmerinci perbuatan terlawan yang melanggar hak Pelawan; Exceptio doli presentis/gugatan perlawanan aanmaning yang diajukanoleh Pelawan diajukan secara licik berdasarkan motif dan iktikad buruk/te kwader trouw; Exceptio

Menyatakan perlawanan aanmaning tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Dalam Pokok Perkara:1. Mentakan perlawanan aanmaning Pelawan tidak beralasan menurthukum:;2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang tidak benar (kwaadHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2021opposant);3. Menolak perlawanan aanmaning untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan perlawanan aanmaning yang diajukan oleh Pelawan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);4.

Ampera VII Gang, Supardi No. 4 Kelurahan Glugur Darat IlKecamatan Medan Timur Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik No.793 sebagaimana tersebut diatas maka secara hukum belummempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian wajar dan patutdilaksanakan penundaan eksekusi atas AANMANING Nomor : 01/ Eks/2015/ KPKNL/ PN.Mdn pada tanggal 05 Februari 2015 ;13.Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka Terlawan tidakdibenarkan untuk mengajukan Eksekusi terhadap sebidang tanah seluas+ 136 M?

dari Pengadilan Negeri Medansesuai Relaas Panggilan AANMANING Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/PN.Mdn pada tanggal 05 Februari 2015 yang diajukan oleh Terlawan ;.

Membatalkan AANMANING berikut penundaan Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai Relaas PanggilanAANMANING Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PN.Mdn pada tanggal 05Februari 2015 yang diajukan oleh Terlawan;Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu, walaupunada verzet, banding maupun Kasasi ( Uit Voerbaar Bij Voorraad ) ;Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkaraini ;: Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusanyang seadiladilnya

Menyatakan Relas Panggilan Aanmaning Tanggal 05 Februari 2015Nomor : 01/ Eks/ 2015/ KPKNL/ PNMdn tidak sah dan tidak mengikat ;5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);6.

Bahwa Terlawan sebagai pembeli lelang mengajukan permohonaneksekusi terhadap objek eksekusi melalui Ketua PengadilanNegeri Medan dan selanjutnya diterbitkan Penetapan No.01/Eks/2015/KPKNL/PN.Mdn tanggal 28 Januari 2015 diikuti denganmengirim relaas panggilan teguran (aanmaning) tanggal 5 Februari2015 terhadap Pelawan agar menyerahkan objek eksekusi secarasukarela kepada Terlawan;Bahwa atas permohonan dan proses eksekusi tersebut, Pelawantelah mengajukan perlawanan aquo yang pada pokoknyamendalilkan

yang dimohonkan olehTerlawan;Bahwa selain daripada dalildalil sebagimana tersebut di atas,Aanmaning yang permohonannya diajukan Terlawan tersebut harus puladinyatakan sebagai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (noneksekutabel),karena adanya dua putusan yang saling berbeda dan bertentangan yangakan Para Pelawan uraikan pada dalildalil berikutnya;Bahwa sebelum adanya sengketa perkara perdata antara Para Pelawandengan Terlawan yang perkaranya dimohonkan Aanmaning oleh Terlawansebagaimana dalam perkara

Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Teguran /Aanmaning No. 44/Eks.G/PN.BKS. jo. No. 237/PDT.G/ 2012/PN.BKS. Jo No.237/PDT/2013/PT.BDG. Jo. No. 59 K/PDT/ 2014. Jo. No. 147 PK/PDT/2017tertanggal 26 September 2019;4. Menyatakan oleh karena itu untuk menangguhkan Teguran / Aanmaning No.44/Eks.G/PN.BKS. jo. No. 237/PDT.G/2012/ PN.BKS. Jo No.237/PDT/2013/PT.BDG. Jo. No. 859 K/PDT/2014. Jo. No. 147 PK/PDT/2017tertanggal 26 September 2019;5.

No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 05 September 2019 akantetapi Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditujukan terhadap Teguran /Aanmaning untuk segera secara sukarela melaksanakan isi PutusanPengadilan.e Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditujukan terhadap Teguran /Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 44/Eks.G/ PN.BKS Jo.No. 237/PDT.G/2012/PN.BKS Jo. No. 237/PDT/2013/ PT.BDG Jo. No. 859K/PDT/2014 Jo.

No. 147 PK/PDT/2017tertanggal 26 September 2019 karena Aanmaning/tegurun tersebut telahmerujuk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perlawanan Eksekusi yang Para Pembanding ajukanditujukan kepada Aanmaning atau Tegoran No. 44/Eks.G/2019/PN.BKS Jo.No. 237/PDT.G/2012/PN.BKS Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017... dst ...dSt..... TANGGAPAN :Bahwa oleh karena Para Pembanding mengatakan bahwa GugatanPerlawanannya ditujukan terhadap Aanmaning atau Tegoran No.44/Eks.G/2019/PN.BKS Jo. No. 237/PDT.G/2012/PN.BKS Jo. No.237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo.

Bahwa Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Agustus 2016Nomor: 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan agar Pelawandalam tenggang waktu 8 (delapan) hari harus melunasi hutangnyayang hingga per 16 Mei 2016 sebesar Rp. 15.070.888.389.89,Hal 3 Perk.No.31/PDT/2020/PT.DKI(Lima belas milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tigaratus delapan puluh sembilan rupiah

Oleh karena itu Pelawan dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)Perlawanan diajukan

berkenaan dan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/ PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran, akan tetapisasaran (objek) tuntutan pada posita dan potitumnya ternyata adalahtuntutan untuk dilakukannya penjadwalan ulang atas hutang ParaPelawan kepada Terlawan.Tuntutan untuk dilakukannya penjadwalan ulang hutang Pelawan danPelawan Il kepada Terlawan pada hakekatnya adalah tuntutan atasHal 5 Perk.No.31/PDT/2020/PT.DKIperubahan suatu perjanjian

Bahwa Terlawan menolak tegas terhadap dalil dan tuntutan perlawananPelawan dan Pelawan II (Para Pelawan) terhadap Penetapan KetuaHal 6 Perk.No.31/PDT/2020/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 19 Agustus 2016 tentang aanmaning/tegoran, karenapenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telahsesual dengan hukum, dan karena itu perlawanan Pelawan danPelawan II tersebut haruslah ditolak..

) yang merupakan proseseksekusi atas permohonan kreditur adalah melaksanakan ketentuanundangundang.16.Dengan demikian maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016tentang tegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi ataspermohonan kreditur telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang.17.Terlawan menolak tegas terhadap tuntutan Pelawan dan Pelawan Il(Para Pelawan) menuntut untuk dilakukannya penjadwalan ulangpembayaran angsuran hutang

TERLAWAN Il), dengan nilai penjaminanpelunasan piutang sebesar Rp.12.000.000.000, (dua belas miliarrupiah);Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 369/PDT/2020/PT DKI19.20.Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pihak TERMOHON EKSEKUSI /TURUT TERMOHON EKSEKUSI dan juga selaku pemilik OBYEKEKSEKUSI, tidak pernah diberikan salinan/ fotocopy dari kedua SertipikatHak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dicantumkandalam Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) sebagaimana dimaksuddalam angka 18 diatas;Bahwa

PARA PELAWAN pada saat menghadiri Panggilan Teguran(Aanmaning) sebagaimana PENETAPAN AANMANING KETUAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 81/2019.EKSTANGGAL 26 JUNI 2019, baru mengetahui faktafakta sebagaiberikut:a.

Akan tetapiPARA PELAWAN telah dibebani untuk membayar Utang Pokok,Bunga dan Denda atas 2 (dua) buah Akta Pemberian HakTanggungan yaitu: Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 28/2014 tanggal 10 Oktober2014 dengan nilai penjaminan pelunasan piutang sebesarRp.33.000.000.000, (tiga puluh tiga miliar rupiah); Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 08/2015 tanggal 2 Juli 2015dengan nilai penjaminan pelunasan piutang sebesarRp.12.000.000.000, (dua belas miliar rupiah);Bahwa didalam "PENETAPAN AANMANING KETUA PENGADILANNEGERI

Bahwa oleh karena terbitnya PENETAPAN AANMANING KETUAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 81/2019.EKSTANGGAL 26 JUNI 2019 atas dasar adanya itikad tidak baik dariTERLAWAN I, maka cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara untuk membatalkan atau setidaktidaknya menangguhkanpelaksanaan Penetapan dimaksud dengan segala akibat hukumnyaseraya menolak permohonan eksekusi yang diajukan TERLAWAN I:Berdasarkan seluruh uraian dan

dalildalil perlawanan diatas, PARAPELAWAN mohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan seraya memanggilpara pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan dan selanjutnyamengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengabulkan Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;Menyatakan PARA TERLAWAN adalah terlawan yang tidak baik;Membatalkan Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 81/2019.

Apakah keadaan bangunan rumah yangpermanen dan nilai propabilitynya sudah bernilai dan berhargatinggi maka timbul itikad yang tidak baik dan caracara ParaPemohon Eksekusi/Para Terlawan lalu mengajukan gugatandengan caracara yang bertentangan dengan hukum karena pihakPelawan adalah pihak yang dianggap lemah di mata ParaTerlawan.Bahwa objek yang dimohonkan Aanmaning dan Eksekusi olehPara Pemohon Aanmaning dan Eksekusi/Para Terlawan adalahSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor : 1, Desa NangaMahap

, pemegang hak SUKIMTO dh NGDJUNG TET, berdasarkan hukum adalah pihak pemegang hakyang sejak tanggal 29 Agustus 2003 tidak lagi menempati objekHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2016/PN Sagsengketa (objek yang dimohon Aanmaning dan Eksekusi) adalahsudah menjadi milik Para Pelawan, maka Para PemohonAanmaning dan Eksekusi sudah tidak memenuhi syarat hukumuntuk menuntut objek yang dimohon Aanmaning dan Eksekusidimaksud, hal tersebut selaras dan sesuai dengan ketentuanhukum yang diatur dalam

Bahwa atas ketentuan ayat (1) tersebut makaobjek yang dimohonkan Aanmaning dan Eksekusi oleh ParaPemohon Aanmaning dan Eksekusi/ Para Terlawan adalah tidakmemiliki dasar hukum yang benar baik secara formil maupunmateriil karena objek yang dimohon Aanmaning dan Eksekusitersebut adalah benarbenar bukan hak milik daripada ParaPemohon Aanmaning dan Eksekusi (Para Terlawan), olehkarenanya tidak dapat untuk ditetapbkan dan dilaksanakanEksekusi.Bahwa sesungguhnya Hak Guna Bangunan adalah kepemilikantanah

Sehingga dinilaiputusan pada tingkat Banding tersebut tidak dikuatkan olehputusan Mahkamah Agung RI, dan oleh karenanya putusanMahkamah Agung RI aquo adalah tidak dapat dilaksanakanpermintaan Aanmaning dan Eksekusi.Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat/Para Terbanding/Para PemohonKasasi dalam menguasai sertifikat hak atas tanah dan bangunanrumah yang dimohonkan Aanmaning dan Eksekusi oleh ParaPemohon Eksekusi/Para Terlawan yakni Hak Guna Bangunan nomor :1, Desa Nanga Mahap, Surat Ukur nomor : 1153/1989

bisa menguasai objek yangdimohon Aanmaning dan Eksekusi tersebut. Penguasaan dankepemilikan objek yang dimohon Aanmaning dan Eksekusitersebut, melainkan atas proses hukum yang benar dari adanyaperjanjian tukarmenukar rumah yang sah antara Pelawan danTerlawan.

Menyatakan Relaas Panggilan Teguran/ Aanmaning yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 19 Agustus 2020, tidak SAH dan Tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.

Srl sebagai dasar untukmelakukan teguran (aanmaning) terhadap TERMOHON EKSEKUSI untukmenjalankan Putusan yang telah memiliki kKekuatan Hukum Tetap, apabilaTERMOHON EKSEKUSI tidak bersedia menjalankan Putusan tersebut secarasuka rela maka akan dilakukan EKSEKUSI PAKSA.Bahwa atas proses Aanmaning tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020PEMBANTAH telah mengajukan gugatan bantahan (deden verzet).

ini dan untuk selanjutnyapenetapan aquo dibatalkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat, karena tidak berdasar.Bahwa Terkait gugatan bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAHsedangkan proses Aanmaning sehingga gugatan bantahan aquo adalahPREMATUR dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.B.

berdasarkan Penetapan Teguran Eksekusi Nomor1.Pen.Pdt.Aan/Eks/2020/PN Srl sebagaimana disebutkan dalam Relaas PanggilanTeguran/Aanmaning yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolanguntertanggal 19 Agustus 2020 sebagai pelaksanaan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Sarolangun Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Srl sampai adanya putusan Bantahanberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tuntutan provisi yangdiajukan oleh Pembantah, ternyata pelaksanaan Teguran/Aanmaning berdasarkanPenetapan

gagal, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SarolangunNomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Srl tanggal 19 Agustus 2020 merupakan Penetapanuntuk dilakukan Aanmaning bukan untuk melakukan eksekusi paksa.

Dalam tegoran (aanmaning) sebagaimanadicatat dalam Berita Acara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwa TermohonEksekusi incassu Penggugat meminta kelonggaran waktu dan cara menyelesaikanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan II (selaku Pemohon Eksekusi) dan disepakatisebagai berikut:a.

Diakui dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku Termohon Eksekusi setelah tanggalaanmaning (18 Nopember 2014) hanya membayar sebesar Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah), sedangkan kewajiban yang disepakati dalam aanmaning tersebut adalah Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah), Karena itu Penggugat sebagai Termohon Eksekusi dalamtenggang waktu selambatnya 2 (dua) terhitung sejak tanggal aanmaning tidak dapatmemenuhi kesepakatannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaing pada butir 1.9.

Dan oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhi kewajibanyang telah diberikan kelonggaran sebagaimana dicatat dalam Berita Acara aanmaning butirke.1, maka proses eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut dapat dilanjutkan. Demikian pulatemyata Penggugat selaku Termohon Eksekusi juga tidak dapat menyelesaikan pembayaransisa hutangnya sesuai Kesanggupannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaning padabutir ke.2.

Dalam tegoran (aanmaning)sebagaimana dicatat dalam Berita Acara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwaTermohon Eksekusi jincassu Penggugat meminta kelonggaran waktu) dan caramenyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Tergugat dan E (selaku PemohonEksekusi) dan disepakati sebagai berikut:a.

Foto Copy Surat Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri SamarindaNo.E.13.2014.HT.PN.Smda., tertanggal 23 Oktober 2014, sesuai dengan aslinya diberitanda T.L.II1;2. Foto Copy Surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) No.E.132014.HT.PN.SMDAtertanggal 18 Nopember 2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.L.II 2 ;3.

Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No.E.132014.HT.PN.Smda tentang aanmaning tanggal 23 Oktober 2014 yang merupakanproses eksekusi.Bahwa aanmaning tersebut adalah tegoran kepada Termohon Eksekusi incassuPenggugat dalam perkara ini untuk melunasi kewajiban mebayar hutangnyakepada Pemohon Eksekusi (Tergugat dan II) sebesar hutang Penggugat kepadaTergugat I, Il Rp 4.478.917,657 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapanjuta sembilan ratus tujuh belas ribu nam ratus lima puluh tujuh rupiah) yangwajiod

Dalam tegoran (a@anmaning) sebagaimana dicatat dalam BeritaAcara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwa Termohon EksekusiHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR7.8.9.incassu Penggugat meminta kelonggaran waktu dan cara menyelesaikanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan II (selaku Pemohon Eksekusi)dan disepakati sebagai berikut:a.

) tanggal 18 Nopember 2014.Diakui dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku Termohon Eksekusi setelahtanggal aanmaning (18 Nopember 2014) hanya membayar sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sedangkan kewajiban yang disepakatidalam aanmaning tersebut adalah Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah),karena itu Penggugat sebagai Termohon Eksekusi dalam tenggang waktuselambatnya 2 (dua) terhitung sejak tanggal aanmaning tidak dapat memenuhikesepakatannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaing

pada butir 1.Oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajiban yang diberikan dalam aanmaning, maka Tergugat dan II selaku krediturPemohon Eksekusi tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan yangditentukan dalam butir 1 berita acara aanmaning tersebut Sekalipun demikianTergugat dan II selaku Pemohon Eksekusi dan pemegang Hak Tanggungan telahHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR10.11.1213.14.15.menyerahkan = Sertifkat Hak Guna Bangunan No.31/Sambutan

Dan karena itu tidak dalil Penggugat yang mengatakan bahwaeksekusi Hak Tanggungan tersebut belum waktunya, adalah sangat tidakberalasan hukum dan harius ditolak.Dan oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajilban membayar hutang yang didalam tenggang waktu yang diberikankelonggaran pada saat aanmaning, dan sesuai kesepakatan yang dicatat dalamBerita Acara aanmaning No.E.132014.HT.PN.SMDA tanggal 18 Nopember 2014,maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat meminta penundaan

Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan tersebutdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengandikeluarkannya Penetapan aanmaning Nomor 299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel.,tanggal 14 Januari 2008 Jo. Relaas panggilan teguran (aanmaning) Nomor299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 30 Januari 2008 yang berisipemanggilan kepada Terlawan Il agar hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2008datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberiHal. 3 dari 18 hal.

Putusan No.3221 K/Pdt/2012teguran (aanmaning) agar Terlawan Il dalam tenggang waktu 8 (delapan)hari mau secara sukarela melaksanakan sendiri isi Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2007;.

Bahwa setelah Pelawan memepelajari dengan seksama peneguran(aanmaning) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, ternyatabaik Penetapan aanmaning Nomor 299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 14Januari 2008 Jo. Relaas panggilan teguran (aanmaning) Nomor299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Surat Panggilan Nomor08/Pen.Pdt/Del/2007/PN Sby., Jo. Nomor 098/2007/Eks. Jo.

Putusan No.3221 K/Pdt/2012Pemanggilan peneguran (aanmaning) kepada Terlawan Il agarmenyelesaikan kewajibannya dan/atau menyerahkan tanah dan bangunanGarden Hotel yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 1921 Surabaya;10.Bahwa fakta hukum tersebut diatas sangat mengejutkan bagi Pelawan,11karena ternyuata terdapat 2 (dua) buah Penetapan Eksekusi (aanmaning)dimana keduanya berdasarkan 2 (dua) buah Putusan hukum yang samasama telah berkekuatan hukum tetap yaitu:a.

Penetapan aanmaning Nomor 299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel, tanggal 14Januari 2008 Jo. Relaas panggilan teguran (aanmaning) Nomor299/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel., tanggal 30 Januari 2008, dan;b. Surat Panggilan Nomor 08/Pen.Pdt/Del/2007/PN Sby., Jo. Nomor098/2007/Eks. Jo. Nomor 374/Pdt.G/2003/PN Jkt.Pst, tanggal 12Desember 2007;Dimana keduanya memiliki kesamaan sebagai berikut:a. Termohon Eksekusinya, samasama Terlawan Il;b.

PROVISI :- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebahagian ;- Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar ;- Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah tidak sah dan dibatalkan ;- Menyatakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;- Menyatakan Aanmaning

ALIMURTADHO (TERLAWAN Ill;Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Aanmaning tersebut, ParaPelawan mengetahui, bahwa DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI(TERLAWAN 1), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd (TERLAWAN Il)dan Drs.

Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi perkaraini untuk dihentikan;Dalam Pokok Perkara:Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari ParaPelawan;Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam DanTeknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.4.

Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi terhadapPutusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slwtanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 JO. Putusan PeninjauanKembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 untuk dihentikan;9. Menghukum Terlawan ,Terlawan ll, dan Terlawan Ill tunduk danpatuh pada putusan ini;10.

ALI MURTADHO tersebut dinyatakan tidak sah dan menyatakanaanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh ParaTerlawan/Terbanding untuk dihentikan ;Bahwa oleh karena terhadap perkara yang sama tersebut di atas telahterdapat putusan yang amarnya berbunyi : Menyatakan Permohonaneksekusi dari Para Terlawan/Terbanding adalah tidak sah danMenyatakan aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yangdiajukan oleh Para Terlawan/Terbanding untuk dihentikan, sehinggapermohonan eksekusi untuk yang kedua

Eks/2018/PN Slw dan Aanmaning yang telah dilakukanPengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yangpada intinya memerintahkan kepada Para Pelawan untuk melaksanakanPutusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, tanggal10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG, tanggal 25 September 2007Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008, tanggal 10Nopember 2009 Jo.

Plw.P/VII.12, perihal Perlawanan terhadap Eksekusi sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran ( Aanmaning ) No : 04/Pdt. Eks./ 2012/ PN. Kdr/ 24/Pdt.G /2008 /PN. Kdr juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 24 /Pdt.

Eks./2012/PN.Kdr/ 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 513 PK/Pdt/2011 tanggal 2Februari 2012 ;Bahwa, mengingat atas Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II masih Aanmaning (Tegoran) sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24 /Pdt.G/2008/PN.Kdr, belum adanya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Kota Kediri, maka atas Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan Pelawantidaklah

masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008, sehingga atas Perlawanan Eksekusi yangdiajukan oleh Pelawan dengan Gugatan Perlawannya No. 48/Pdt.PLW/2012/PN.Kdr15tertanggal 02 Agustus 2012 ini adalah Perlawanan yang Prematur, sehinggaPerlawanan yang demikian selayaknya untuk ditolak ;Bahwa, Pelawan dan orang tua kandung Pelawan yang bernama Sdr.

Tanggal : 02 Pebruari 2011, diberi tanda (TLW III/ IV 13) ;14 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING), tanggal 27 Juli 2012, Nomor04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada PONIRAN, diberi tanda(TLW III/IV 14) ;15 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING) tanggal 27 Juli 2012Nomor 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada WIJANI, diberitanda (TLW III/IV 15) ;Foto copy buktibukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya ternyata telah sesuai

: 513 PK/PDT/2012 Jo 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr yang masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008 ;e Terlawan III dan Terlawan IV juga tidak secara khusus menanggapi tuntutan provisipelawan namun pada dasarnya Terlawan III dan Terlawan IV sependapat denganPelawan apabila pelaksanaan Eksekusi tersebut ditangguhkan ;e Untuk Turut Terlawan I tidak menanggapi perlawanan pelawan karena tidakmenyinggung keterkaitan

yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapatditerima untuk diajukan sebagai buktibukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :1Bukti P1: Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 100/Dju.4/HK.02/1/15/12KP/2015 tanggal 21 Januari 2015.Bukti P.2 : Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 15659/659K/PDT/2015 tanggal 6 Mei 2015.Bukti P.3: Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor. 025/LSP/IV/2016 tanggal 25 April 2016.Bukti P.4: Risalah Panggilan Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil IbnuHajar untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.5 : Risalah Panggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil AbuBakar, SE untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.6 : Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi HakTanggungan Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Terlawan telahmengajukan buktibukti

menguatkan dalildalil perlawanannya, para Pelawantelah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6sedangkan untuk menguatkan sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat yangdiberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.13.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahanhukum tersebut diatas, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya sengketa hukum aquo secara substansibertitik tolak pada Berita Acara Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Abu Bakar, SE agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.4), RisalahPanggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Ibnu Hajar agardatang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli2016 (bukti P.5) dan Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi Hak TanggunganNomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLgs tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.6);12Menimbang, bahwa sebagaimana dari gugatan

(buktiT.6) dan Nomor. 1.666/2011 (bukti T.8), maka pengajuan permohonan Eksekusi HakTanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Langsa tidaklah bertentangan dengan hukumHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G.BTH/2016/PN Lgs14kecuali dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 174/2011 (bukti T.12)pengajuan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Idi;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Aanmaning

Bahwa Pelawan belum ataupun tidak pernah diberikan teguran(aannmaning) oleh Pengadilan Negeri Lumajang sampai saat ini.Memang pernah keluarga Pelawan menerima Surat Panggilan dariPengadilan Negeri Lumajang tahun 2013, untuk diberikan teguran(Aanmaning).

Pelawan "merasa" belum pernah mendapat surat tegoran(Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Lumajang;6.2.

Pelawan mengakui anggota keluarga Pelawan pernahmenerima surat teguran (Aanmaning) dari Pengadilan NegeriLumajang, akan tetapi dengan sengaja pelawan tidakmemenuhi panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriLumajang tersebut dengan alasanterdapat salah ketik nama PEMOHON EKSEKUSI yaitu bukan TONYHARTONO melainkan TONY SUHARNO sebagaimana dalam relaaspanggilan untuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/I/2013/PN. Lmj;6.3.

Terhadap haltersebut seharusnya Pelawan menunjukkan itikat baiknya, selaku TermohonEksekusi "setidaktidaknya" melakukan konfirmasi dan/atau menanyakankepada Pengadilan Negeri Lumajang tentang kebenaran dari relaas panggilanuntuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/I/2013/PN.

KeluargaPelawan pernah menerima Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Lumajangpada tahun 2013, untuk diberikan teguran (Aanmaning), akan tetapi ternyatasurat panggilan itu salah, sebab ternyata yang berkedudukan sebagai Pemohoneksekusi dalam Relaas Panggilan untuk Aanmaning Nomor 02/Pdt/Fiat/l/2013/PN.

Aanmaning No. 07 / Eks / 2013 / PN.

Jkt.Ut. tanggal 18 April 2009("Penetapan Aanmaning") (Bukti T7).

Penetapan aanmaning padapokoknya menetapkan tanggal 06 Mei 2013 bagi Pelawan(Tunggono selaku Direktur dan Pemegang Saham PT AncolPusaka) untuk hadir guna diberi teguran (aanmaning) di PengadilanNegeri Jakarta Utara yang ditindak lanjuti dengan Relaas Panggilantegoran/aanmaning yang didelegasikan melalui PN Jakarta Barat.Bahwa faktanya Pelawan (Tunggono selaku Direktur danPemegang Saham PT Ancol Pusaka) sama sekali tidak hadir untukmemenuhi panggilan PN Jakarta Utara yang pemberitahuannyadidelegasikan

;Bahwa Pelawan menolak secara tegas pada butir (2) dan butir (5)halaman 23 adalah dalildalil yang mendasari Pelawanmengajukan Gugatan Perlawanan yang pada pokoknya Pelawanmenyatakan tidak pernah menerima surat relass panggilan teguran/aanmaning pertama dan kedua adalah dalildalil yang terbuktibertolak belakang dengan bukti surat relass panggilan teguran/aanmaning yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriJakarta Barat (Vide Bukti T8 dan Vide Bukti T9) yang secaranyata membuktikan surat relass

Pasal 196 HIR, makaPelawan hanya dapat mengajukan Gugatan Perlawanan pada harike8 (delapan) sejak teguran atau peringatan (Aanmaning)diterbitkan dan diberitahukan PN Jakarta Utara yangpemberitahuannya didelegasikan kepada PN Jakarta Barat dalamhal ini sejak Surat Relass Panggilan Teguran (Aanmaning) Keduatidak dipenuhi Pelawan (Tunggono) pada tanggal 22 Mei 2013 dengan batas akhir pengajuan Gugatan Perlawanan yaitu tanggal29 Mei 20183 .; 22 n anne nnn enn enn nenKetiga: Gugatan Perlawanan hanya dapat

TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN PERLAWANAN; Bahwa PELAWAN TERMOHON ~ EKSEKUSI Ill menerima RelaasPanggilan TEGURAN (Aanmaning) Nomor 13/EKS/2015/PN.BKS JunctoNomor 66/Pdt.G/2005/PN. Bks, Juncto Nomor 218/Pdt/2006/PT.

Bks tanggal 04Oktober 2005;Bahwaatas panggilan TEGURAN (Aanmaning) tersebutPELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill telah menghadiri Panggilandimaksud tepat waktu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 diwakili olehKuasanya dari Law Office REFER HARIANJA, SH & Partners, danPELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill telah ditegur untuk segeramemenuhi isi Putusan sebagaimana tersebut dalam Surat TEGURAN(Aanmaning),;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri menjelaskan secara rinci tentangmaksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning) dimaksud bahwaLokasitanah

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menjelaskan secara rinci tentangmaksud dan tujuan TEGURAN (Aanmaning) dimaksud kepada Kuasahukum PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI Ill untuk segeramelaksanakan Isi /Bunyi Putusan tersebut secara Suka rela dalam waktu8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal dilakukannya Teguran(Aanmaning),;Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 1385 K/Pdt/20177.

Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPANKetua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal19 September 2012 Jo BERITA ACARA Aanmaning Nomor 46/EKS.G/2012/ PN.

Bks tanggal 23 April 2012 Juncto PENETAPAN KetuaPengadilan Negeri Bekasi Nomor 46/EKS.G/2012/PN.Bks, tanggal 19September 2012 Juncto BERITA ACARA Aanmaning Nomor 46/EKS.G/2012 / PN.