tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

kelahiran pemohon tersebut telah puladicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenSragen sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5467/TP/2010 (bukti P.3);Menimbang, bahwa kemudian Pemohon baru menyadari jika telahterjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu padapenulisan tanggal lahir Pemohon dari tertulis 10 Desember 1998 untukdibetulkan menjadi 10 Mei 1998 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

diterbitkan oleh Kepala BalitbangKemendikbud diterbitkan hanya dalam waktu 3 hari sejak suratpermohonan disampaikan oleh Team Kampanye PerjuanganRakyat (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3).Permohonan disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2016 danSurat klarifikasi oleh Balitobang Kemendikbud dikeluarkan padatanggal 21 Oktober 2016 (waktunya sangat singkat);Pada bagian atas/kop surat hanya terlinat sebagian saja(terpotong) dan yang paling janggal adalah bahwa suratdimaksud dikeluarkan oleh Balitbang

Kemendikbud akan tetapiditembuskan juga kepada Balitbang Kemendikbud;Penandatangan Surat adalah Kepala Pusat atas nama Prof.

;Terhadap surat tersebut, penggugat sedang memintaketerangan dari Balitbang Kemendikbud tentang keaslian suratdimaksud, sekaligus mempertanyakan apakah benar data daninformasi mengenai ijazah dan keterangan paket C merupakanbagian dari Tupoksi Balitbang;b.

tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

Kepala Balitbang Kementerian Pertanian, c.q. Kepala Balai Penelitan Jagung dan Sereal (Balitjas) Maros , 2. Menteri Keuangan RI, c.q. Dirjen Kekayaan Negara, c.q. Kanwil DJKN Propinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, c.q. KPKNL Makassar,

Kepala Balitbang Kementerian Pertanian, c.q.Kepala Balai Penelitan Jagung dan Sereal (Balitjas) Maros beralamat diJalan Dr. Ratulangi Maros, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, KabupatenMaros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I.2. Menteri Keuangan RI, c.q. Dirjen Kekayaan Negara, c.q. Kanwil DJKNPropinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, c.q.

tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

25 Juli 2018 tentang pencabutangugatan perkara Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN.Plp :Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Permohonan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaPermohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Pemohon elum memberikanjawaban tetapi jika Pemohon sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Pemohon (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang

Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama ASIAH T;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi AHMAD BASYUNI dan EKOJATMIKO;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

VII Pus Alpalhan(sekarang Pama Mabesau) ;Kesatuan : Balitbang Kemhan (sekarang DenmaMabesau) ;Tempat lahir : Jakarta ;Tanggal lahir : 29 September 1975 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Agama : Islam ;Tempat tinggal : Jalan Tupolev K.33, Komplek Skadron,Kelurahan Halim Perdanakusuma, KecamatanMakasar, Jakarta Timur ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :1.

Bahwa Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNI AU melaluiSepa PK angkatan keVII tahun 2000 kemudian ditempatkan di Puslitbang TNIpada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNI dibubarkan, selanjutnyaTerdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan pada tahun 2001 hingga saatmelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten SusNRP. 527154.2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00Terdakwa datang ke rumah Saksi Mayor Laut (KH) Ir.

tertanggal 17Januari2019agar menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu 30 ( tiga puluh ) hariyaitu sejak tanggal 17Januari2019 sampai dengan tanggal 21Pebruari2019;Menimbang, bahwa setelah lewat 30 ( tiga puluh ) hari sejak batas waktusurat pemberitahuan agar panjar biaya ditambah, namun berdasarkan laporandari Kepaniteraan Perdata bahwa Penggugat tidak membayar / menambahpanjar biaya, maka sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, Balitbang

bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang

bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang

SALINAN PUTUSANNomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Pbrass) Goal ttl auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara CeraiGugat antara :Nila Fauzi binti Muchtar Husin, Umur 56 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhirSLTA, pekerjaan PNS Staf Balitbang Propinsi Riau, tempattinggal / kediaman di Jalan Senapelan RT.02 RW. 06 (belakangSurau Irkhas No.10) Kelurahan

." ; won nnn6.Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah AgungRepublik Indonesia, tahun 2007, pada halaman 101 Sub Judul AL. PerlawananTerhadap Eksekusi, disebutkan : Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang melaksanakan eksekusi (Pasal 206 (6) RBg.

Perj003/DRUSP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontrak senilaiRp. 85.787.244.180, (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluhtujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh3 Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknas bersamaYogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah Mulai Kegiatan(SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yangmemerintahkan kepada PT.

Desember 2010 yang ditandatangani Subiyanto selaku PejabatPembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku BendaharaPengeluaran ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1548 / 137608 /R/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijantoselaku Pejabat Pembuat Komitmen ;8 Setelah buktibukti pendukung Surat Perintah Membayar (SPM)No. 01552/BALITBANG/A3.2/X1I/2010 tanggal 14 Desember192010 Satker Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan dan setelahdilengkapi dokumen pendukungnya, selanjutnya

Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yangbertindak dalam kedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas,menandatangani Kontrak PelaksanaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan Penguatan KelembagaanDalam Rangka Program Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.

Desember 2010 yang ditandatanganioleh Subijanto atas nama Kuasa PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Balitbang Kemdiknas ;e Surat pernyataan untuk SPPR LS tanggal 13 Desember 2010 yangditandatangani oleh Subijanto atas nama Kepala Badan Penelitian danPengembangan Pejabat Pembuat Komitmen ;e Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) tanggal13.

Desember 2010 yang ditandatangani Subiyanto selaku PejabatPembuat Komitmen dan Puji Wahyuningsih selaku BendaharaPengeluaran ;e Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 1548 / 137608/ R/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Subijantoselaku Pejabat Pembuat Komitmen ;8 Setelah buktibukti pendukung Surat Perintah Membayar (SPM) No.01552/BALITBANG/A3.2/XI/2010 tanggal 14 Desember 2010Satker Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan dan setelah dilengkapidokumen pendukungnya, selanjutnya

Akta Kelahiran menggunakan nama EDWARD, untukitu mohon jin untuk menambahkan nama GUO dibagian belakang namaPemohon, sehingga lengkapnya nama Pemohon bernama EDWARD GUO;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Ali Sadikin, SE dansaksi Erwin;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Anshar Daffa Renaldo yaitu Akta Kelahiran Nomor 6171LT211020160124 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ali Ardiansyah dan Firmansya ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon yangbernama RUSMI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUPAIYEH dan saksiHARDIANI;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang

Sinta Agro Mandiri), berisi :

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV, Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

• Menerima permohonan pencabutan gugatan Kuasa