Ditemukan 1737 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3201 B/PK/PJK/2023
Tanggal 22 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WILMAR NABATI INDONESIA
820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WILMAR NABATI INDONESIA
Putus : 06-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4353/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA
22846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3063/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI
    tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2013 Nomor 00007/207/13/331/15 tanggal 26 Februari2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00013/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015, atasnama PT Budi Nabati
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00048/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00007/207/13/331/15 tanggal 26 Februari 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00013/WPJ.27/KP.0103/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas namaPT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000,beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 34,
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — MULTIMAS NABATI ASAHAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULTIMAS NABATI ASAHAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    MULTIMAS NABATI ASAHAN, beralamat di Gedung B & G Tower,lantai 9 Jl. Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan,Sumatera Utara, 20111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Tommy, S.E., Ak., beralamat JI.
    Multimas Nabati Asahan Masa Pajak September 2009 s.d.April 2010 telah diproses sebagai berikut :Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015 No.
    Multimas Nabati Asahan, NPWP :01.270.875.6092.000, beralamat di Gedung B & G lantai 9 Jalan PutriHijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat;Adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolakbanding Pemohon
    MULTIMAS NABATI ASAHAN, dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014,serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanHalaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015Kembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali
    MULTIMAS NABATI ASAHAN, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembaili ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2016, oleh Dr. H .M.
Putus : 20-02-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 710 B/PK/PJK/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — WILMAR NABATI INDONESIA vs DIRJEN BEA DAN CUKAI;
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WILMAR NABATI INDONESIA vs DIRJEN BEA DAN CUKAI;
    WILMAR NABATI INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung B & GLantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan dalam hal ini diwakili olehErik, selaku Direktur memberikan kuasa kepada Hardijanto, S.IP., MM.
    terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPutusan 35963/PP/M.XVII/19/2011, Tanggal 23 Desember 2011 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP218/WBC.14/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barangyang Dieskpor atas nama PTI Wilmar Nabati
    Sehingga yang harusdijadikan dasar hukum untuk ;Bahwa dalam persidangan Terbanding mengemukakan bahwatanggalpengiriman Surat Keputusan Nomor : KEP218/WBC.14/2011 tanggal 11Agustus 2011 adalah tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuktikan dengan buktitanda kirim barang dari Tiki dengan perincian : Dari : Departemen Keuangan RepublikIndonesia Jalan Jenderal Sudirman No. 546Balikpapan 76114 Kepada : PT Wilmar Nabati Indonesia Tiki Account: 020118030914 Tanggal Pengiriman : Kamis 11 Agustus 2011pukul 14:50
    Putusan Nomor 710/C/PK/PJK/2012Bahwa surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Kabid Kepabeanan danCukai atas nama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur ditujukankepada pimpinan PT Wilmar Nabati Indonesia. Bahwa dalam surat pengantartersebut diketahui terdapat 1 (satu) surat keputusan yang dikirimkan yakni SuratKeputusan Nomor : KEP218/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
    WILMAR NABATI INDONESIA, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr.H.
Putus : 26-11-2012 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 53/G/2012/PHI Mdn
Tanggal 26 Nopember 2012 — MULTIMAS NABATI ASAHAN (TERGUGAT)
11621
  • MULTIMAS NABATI ASAHAN (TERGUGAT)
    MULTIMAS NABATI ASAHAN, kantor pusat (Head Office) di B & GTower Lt 7,8,9 Jl. Putri Hijau No. 10, Kesawan, Medan Barat,Medan, Pabrik: Jl. Acces Road Dusun IV Tj Permai, DesaKuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab.
    MULTIMAS NABATI ASAHANdengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKARWILMAR.
    Multimas Nabati Asahan No.005/MNA/SK/X/11 Tentang Komite Pengawas Kantin dan RekapHasil Pemeriksaan Kantin Perusahan yang telah Nezegelendan aslinya ada pada Tergugat ;14.
    Multimas Nabati Asahan dengan SP PUK. F. SPSI RTMM, SB F. SBSIKAMIPARHO dan SEKAR WILMAR PT. Multimas Nabati Asahan yangdidaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara dengan NomorPendaftaran : 560/2946/01/PKBMNA/2011, yang dinazegelen dan materaicukkup sesuai dengan aslinya ;7. T.7 : Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008 2010 antaraPT. Multimas Nabati Asahan dengan SP PUK. F. SPSI RTMM dan SB F.SBSI KAMIPARHO PT.
    Multimas Nabati Asahan;Bahwa selama saksi bekerja di PT.
Putus : 28-09-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 28 September 2015 — MULTIMAS NABATI ASAHAN
7111
  • MULTIMAS NABATI ASAHAN
    MULTIMAS NABATI ASAHAN yang berkedudukan di B & G Tower Lt.7,8 &9 Jl. Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat Cq PT.Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JI.
    Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) dengan alasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.
    Multimas Nabati Asahan tahun 2011 sampaidengan bulan Mei 2014 dan;e Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Kuala Cemerlang berbeda dengan PT.Multimas Nabati, karena PT. Kuala Cemerlang merekrut para pekerja setelahitu pekerjakan di alih dayakan ke PT.
    Multimas Nabati Asahan;Bahwa saksi bekerja di PT. Multimas Nabati Asahan sejak tahun 2010sebagai karyawan kontrak, sebelumnya saksi melamar di perusahaan PT.Kuala Cemerlang disubkan ke PT.
    Multimas Nabati Asahan tidak pernahBahwa setahu saksi PT.
Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4230/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA
12439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUDI NABATI PERKASA
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3055/PJ/2017tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI
    bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT83620/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00039/KEB/WPJ.27/ 2016 tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00016/207/13/331/15 tanggal O09 Juni 2015 Masa PajakNovember 2013, atas nama: PT Budi Nabati
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00039/KEB/WPJ.27/ 2016 tanggal 27 April 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00016/207/13/331/15 tanggal 09 Juni 2015 Masa Pajak November2013 atas nama PT.Budi Nabati Perkasa, NPWP01.657.339.6.331000, beralamat di JI.
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 799 B/PK/PJK/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — MULTIMAS NABATI ASAHAN
240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULTIMAS NABATI ASAHAN
Register : 18-02-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 18-10-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 7 September 2020 — MULTI NABATI SULAWESI
160
  • MULTI NABATI SULAWESI
Putus : 04-07-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 552 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 4 Juli 2018 — MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS HERI BUDI SANTOSO
6427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI tersebut;
    MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS HERI BUDI SANTOSO
    MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, berkedudukan di JalanRaya Narogong KM. 09 Bojong Menteng Rawa Lumbu, KotaBekasi Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Surja, selaku Direktur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin Tarigan,Manager IR PT.
    Mikie Oleo Nabati Industri, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;Pemohon Kasasi;LawanHERI BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Bojong MentengRT 003/004 Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu,Kota Bekasi;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada
    MikieOleo Nabati Industri, sehingga hubungan kerja diputus dengan memperolehhak 2 (dua) kali upah:2 xX Rp3.796.770,00 x 15% = Rp1.139.031,00 (satu juta seratus tiga puluhsembilan ribu tiga puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    MIKIEOLEO NABATI INDUSTRI tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 108/Pdt.SusPHI/2017/PN.BDG tanggal 6November 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama(PKB);3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus sejak tanggal 24 Februari 2016;4.
Register : 20-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 B/PK/PJK/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — WILMAR NABATI INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
1915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WILMAR NABATI INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
    WILMAR NABATI INDONESIA, dalam hal ini diwakili olehErik, Direktur PT. Wilmar Nabati Indonesia, tempat kedudukan diGedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan,selanjutnya memberi kuasa kepada: Hardijanto, S.IP., M.M.
    tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan iniwalaupun sudah melampaui perkiraan ekspor;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put35960/PP/M.XVII/19/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:e Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas SuratKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP222/WBC.14/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dieskpor atas nama PTWilmar Nabati
    Wilmar Nabati Indonesia untukmembayar kekurangan Bea Keluar atas PEB Nomor 000473 tanggal25 Februari 2011 sebesar Rp 92.906.100,00 dengan rincian sebagai berikut: Bea Keluar Rp 92.906.100,00Denda Administrasi He 0,00Rp 92.906.100,00Jumlah Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 720/C/PK/PJK/2012IV.
    WILMAR NABATI INDONESIA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan,Halaman 11 dari 13 halaman.
    WILMAR NABATI INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., dan Dr. H.
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/PDT.SUS/2011
MULTI NABATI SULAWESI
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULTI NABATI SULAWESI
    Multi Nabati Sulawesi, beralamat KelurahanPaceda, Kecamatan Madidir ;Termohon Kasasi dahulu TERGUGAT ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalildali :1.
    Multi Nabati Sulawesi diberikan upahborongan, uang muka, dan pelayanan Jamsostek ;4. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2005 dikejutkan dengan pemberitahuanpihak PT. MNS bahwa pekerjaan Para Penggugat akan dialihkan ke pihakHal. 1 dari 10 hal. Put. No.306 K/Pdt.Sus/201 1ketiga (kontraktor), dengan dalil Para Penggugat bukan lagi pekerja PT.MNS karena tidak ada datadata Penggugat sebagai pekerja ;5.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2095/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT BUDI NABATI PERKASA
13233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BUDI NABATI PERKASA
    J/2017, tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI PERKASA, beralamat di Jalan GatotSubroto Nomor 34 Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi, yangdiwakili oleh Mulyadi Lesmana, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap
    tanggal 15 Mei 2017 juncto Nomor PUT83615P/PP/M.XA/16/2017, tanggal 11 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00046/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00017/207/13/331/15, tanggal 16 Juni 2015, MasaPajak Juni 2013, atas nama PT Budi Nabati
Putus : 06-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4125/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUDI NABATI PERKASA
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUDI NABATI PERKASA
    2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3056/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT BUDI NABATI
    Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, alamat:JI. Gatot Subroto No. 34 Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi, sehinggapenghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman.
    tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:1.1.1.2.1.3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 1/7 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00046/207/12/331/14 tanggal 22 Desember 2014 Masa PajakOktober 2012 atas nama PT Budi Nabati
Putus : 23-09-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 23 September 2015 — MULTINAMS NABATI ASAHAN
6461
  • MULTINAMS NABATI ASAHAN
    Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di B & G Tower Lt. 7, 8 &9 JI. Putri Hijau No. 10 Kesawan, Medan Barat Cq PT.Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan di JI.
    Multimas Nabati Asahan (lc. Tergugat Il),maka dengan demikian pihak kuasa Para Penggugat juga tidak berwenanguntuk menarik PT.
    Multimas Nabati Asahan tahun 2011 sampaidengan bulan Mei 2014 dan;e Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Kuala Cemerlang berbeda dengan PT.Multimas Nabati, karena PT. Kuala Cemerlang merekrut para pekerja setelahitu pekerjakan di alin dayakan ke PT.
    Multimas Nabati Asahan sejak tahun 2011 sebagai karyawan kontrak danawalnya saksi melamar di PT. Kuala Cemerlang di subkan ke PT.
    Multimas Nabati Asahan (ic.
Putus : 19-07-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/TUN/2010
Tanggal 19 Juli 2010 — DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK
7034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DUTA SUMBER NABATI, VS. PT. ARRTU PLANTATION, DKK
    DUTA SUMBER NABATI, berkedudukan di Jakarta, dalamhal ini diwakili oleh : Budiono, Warganegara Indonesia, Jabatanselaku Direktur Perseroan Terbatas tersebut, beralamat Kantor diJalan Teuku Umar No. 19 Pontianak, dalam hal ini memberikuasa kepada :. W. Suwito, SH.MH.. Dwi Syafriyanti, SH.MH.. A. Ambo Mangan, SH.MH.234. Fransiskus Kamis, SH.5. Sri Nurliza, SH.6.
    Duta Sumber Nabati, dan adalah merupakan perbuatan yangtelah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor: 9Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;.
    Duta Sumber Nabati ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang, berupa :Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185 a. Tahun 2007, tanggal 17 Mei2007 Tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun MayaIndah dan PT.
    Duta Sumber Nabati Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk MengajukanGugatan Dalam Perkara ini. Bahwa dalam Diktum Ke Empat dan Ke Lima Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, TentangPenetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu DenganPengolahannya Menjadi Minyak Sawit (CPO) Dan Inti Sawit Dengan PolaPIRTRANS Atas Nama PT.
    Duta Sumber Nabati ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KetapangNomor: 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan ArealIzin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati4.
Upload : 18-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/PDT.SUS/2011
MULTI MAS NABATI ASAHAN
1618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULTI MAS NABATI ASAHAN
    PUTUSANNomor 090 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:TIMBUL MARTUA GULTOM, buruh PT Multimas Nabati (WilmarGroup) Kisaran, bertempat tinggal di Jalan Acces Road Dsn Ill,Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab.
    MULTIMAS NABATI ASAHAN, berkedudukan diKuala Tanjung,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat Timbul Martua Gultom telah bekerja di PT MultimasNabati Asahan
    (Wilmar Group)/Tergugat ditempatkan sebagai karyawan biasadengan jabatan operator dan menerima upah Rp 1.437.467,00 (satu juta empatratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) dan PHK11 Desember 2009 ;Bahwa Penggugat adalah buruh yang baik ulet dan jujur penuh tanggungjawab dan rasa memiliki (sence of belong) yang cukup tinggi terhadap perusahaan(Tergugat) ;Bahwa Penggugat adalah anggota PK Kamiparho Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) PT Multimas Nabati Asahan ;Bahwa
    Sei Suka dan/atau DPC FTA Kab.Batubara itu adalah hak mutlak PT Multimas Nabati Asahan namun tidakharus menjadi alasan bagi Termohon Kasasi/ Tergugat untuk melakukanPHK sepihak terhadap Pemohon Kasasi/ Penggugat ;Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. O90K/Pdt.Sus/201 1 Bahwa jikalau Termohon Kasasi/Tergugat bijaksana berpikir keinginanDPC FTASBSI Kec. Sei Suka dan/atau DPC FTA Kab.
Putus : 28-09-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 28 September 2015 — MULTIMAN NABATI ASAHAN
4423
  • MULTIMAN NABATI ASAHAN
    Multimas Nabati Asahan, berkedudukan di B & G Tower Lt. 7,8 & 9, PutriHijau No. 10, Kesawan, Medan Barat cq. PT. Multimas Nabati Asahan,berkedudukan di JI. Access Road Inalum, Dusun IV, Tanjung Permai, DesaKuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kabupaten Batubara ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M.
    Multimas Nabati Asahan(Tergugat II) dengan alasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.
    Multimas Nabati Asahan dapat menerima40 (empat puluh) pekerja/buruh (daftar nama terlampir) yang selama inibekerja dibawah naungan Perusahaan vendor PT.
    Multimas Nabati Asahan (Ic.
    Multimas Nabati Asahan (lc.Tergugat Il), maka dengan demikian pihak kuasa Para Penggugat juga tidakberwenang untuk menarik PT.
Putus : 30-11-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1340 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS 1. DESTA TRIYANTO, DKK
9068 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI tersebut;
    PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS 1. DESTA TRIYANTO, DKK
    PUTUSANNomor 1340 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, diwakili oleh Surja, Direktur PTMikie Oleo Nabati Industri, berkedudukan di Jalan Raya NarogongKm.09 Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafruddin Tarigan, Manager IRPT Mikie Oleo Nabati
    Bahwa Tergugat perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri adalahperusahaan swasta yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 2001, Tergugatberkedudukan di Jalan Narogong Km. 9 Bojong Menteng, Rawa Lumbu,Halaman 9 dari 36 hal. Put.
    tertanggal 24 Mei 2016 yang isinya menerima sepenuhnya isiAnjuran;Bunyi perbaikannya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kota Bekasi selanjutnya Para Penggugat melaluiPUKSP RTMM SPSI PT Mikie Oleo Nabati Industri telah memberi jawaban atasHalaman 18 dari 36 hal.
    HendroPrasetiyo menolak dituduh menerima uang suap atau sogok atau pemberianlain dari pihak ketiga, sebab hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat(1) dan (II) selama bekerja pada PT Mikie Oleo Nabati Industri;Bahwa Tergugat sudah salah menafsirkan tentang uang yang diterima olehPenggugat (Ill) Sdr.
    Pengurus Daerah, Pimpinan Cabang,Pimpinan Unit Kerja SPRTMM SPSI Provinsi Jawa Barat, KabupatenBekasi dan PUK PT Mikie Oleo Nabati Industri tidak memiliki kapasitassebagai kuasa hukum Para Penggugat;Halaman 26 dari 36 hal.
Putus : 20-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 20 April 2012 — MULTI NABATI SULAWESI
1913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULTI NABATI SULAWESI
    MULTI NABATI SULAWESI, beralamat di KelurahanPaceda, Kecamatan Madidir,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Manado, pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat mendapat Upah ratarata
    Multi Nabati Sulawesi kamidiberikan upah borongan, uang muka, dan pelayanan Jamsostek ;Bahwa Para Penggugat pada tahun 2005 dikejutkan denganpemberitahuan pihak PT. MNS bahwa pekerjaan para Penggugat akan dialihkan kepihak ketiga (kontraktor), dengan dalil Para Penggugat bukan lagi pekerja PT.