0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 6 Juni 2011 yang merupakan orang tua kandungnya, Khusus mewakili anak tersebut untuk menjual dua bidang tanah pekarangan dengan Hak Milik Nomor 133/Desa Demangrejo, Persil P.60 b/IV sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28-12-1991 Nomor 4889/1991 seluas 631 meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP

) : 34.01.060.001.005.0158.0 terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Sentolo, Kelurahan Demangrejo, Jalan Dusun Belik dan Hak Milik Nomor 452/Desa Jatirejo, sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28-12-1991 Nomor 6097/1989 seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo

DIVA TRISTA MAHARANI dan DISYAALMEIRA MAHARANI, bahwa ARI YULIATI telah menghibahkansebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 133/Desa Demangrejo,Persil P.60 b/IV sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasitanggal 28121991 Nomor 4889/1991 seluas 631 meter persegidan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP)34.01.060.001.005.0158.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Sentolo,Kelurahan Demangrejo, Jalan

452/Desa Jatirejo,sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28121991 Nomor6097/1989 seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat PemberitauanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak(NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsari atas nama:1.

Hak Milik Nomor 452/Desa Jatirejo,sebagaimana diurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28121991 Nomor6097/1989 seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat PemberitauanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak(NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsariatas nama:1.

sebagaimanadiurakan dalam Gambar Situasi tanggal 28121991 Nomor 6097/1989seluas 1510 meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak(NJOP) : 34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsariatas nama:1.

Milik Nomor 452/Desa Jatirejo, sebagaimana diurakan dalamGambar Situasi tanggal 28121991 Nomor 6097/1989 seluas 1510meter persegi dan Nomor Surat Pemberitauan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP)34.01.050.003.010.0065.0 terletak di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Lendah, KelurahanJatirejo, Jalan Dusun Tegalsari atas nama:1.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45021/PP/M.11/18/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Bumi dan Bangunan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapperbedaan besarnya angka NJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapanyang dilakukan Terbanding dengan perhitungan menurut Pemohon Bandingdengan nilai sengketa sebesar Rp. 1.064.890.532.013,00 dengan perinciansebagai berikut : ObyekPajak NJOP menurutNJOP menurutPemohon BandingKoreksiTerbanding Luas(M?)

Bumi3.705.574523.255.738.995 699.231 6.575.159.500 3.006.343 516.680.579.495 Bangunan 722.051 3.706.367.078.944 699.231 3.158.157.126.426 22.820 548.209.952.518 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.229.622.817.939 3.164.732.285.926 1.064.890.532.013 Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian lapangan untuk menentukan NJOP Tanah danMenurut Pemohon :Menurut MajelisBangunan per m?

Total NJOP (Rp)Bumi 3.705.574 523.255.738.995Bangunan 722.051 3.706.367.078.944NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 4.229.622.817.939INJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 4.229.622.817.939 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 7 30 % 1.268.886.845.382X 4.229.622.817.939PBB yang terhutang = 0.5% x 1.268.886.845.382 6.344.434.227Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar tahun 2008 (75% ) 4.758.325.670 bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut Pemohon Bandingmengajukan

* yaitu bumi dibawah bangunan sesuai pasal 9.9 KontrakKarya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan besarnya NilaiJual Obyek Pajak Bumi adalah sebagai berikut :e Kawasan Soroako dan sekitarnya NJOP /m2 sebesar Rp. 64.000,00,e Kawasan Salonsa dan Pontada NJOP/m2 sebesar Rp. 36.000,00, Kawasan lainnya berupa hutanhutan NJOP/m2 sebesar Rp. 1.700,00.bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:1. bahwa data pembanding

/2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 3.705.574 222.732.944.000Bangunan 722.051 3.685.733.902.014NJOP sebagai dasar pengenaanPBB = 3.908.466.846.014INJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 3.908.466.846.014INJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 30 % 1.172.540.053.804 PBB yang terhutang = 0.5% x 75% 4.397.025.202

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51785/PP/M.X1A/18/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: bahwa Penetapan SPPT PBB Nomor :: Pajak Bumi dan Bangunan: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiKoreksi NJOP;: bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada PengadilanPajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP1334/WPJ.22/BD.06

AA1 No. 17, kelas bangunanditetapkan 021 dengan NJOP sebesar Rp1.200.000,00 per M? sedangkan padabangunan Pemohon Banding Blok. AA1 No. 16 kelas bangunan ditetapkan 020dengan NJOP sebesar Rp1.516.000,00 per Ive.3. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 52/PJ/2010sebelum menerbitkan Keputusan penelaah wajib meminta Wajib Pajak hadiruntuk memberikan konfirmasi atas laporan hasil penelitian keberatan PBB.

NJOP (Rp)JumlahPer M2Bumi 350 061 1.573.000 550.550.000Bangunan 343 020 1.516.000 519.988.000 NJOP sebagai dasarpengenaan PBBNJOP Tidak Kena Pajak1.070.538.0008.000.000NJOP untukpenghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak = 40 % x 1.062.538.000PBB yang terutang= 0,5 % x 425.015.2001.062.538.000425.015.2002.125.076 bahwa sedangkan versi Pemohon Banding dalam Surat Banding a quo, perhitunganNJOP sebagai dasar pengenaan PBB tahun pajak 2012 pada pokoknya adalahsebagai berikut:e Objek Pajak Bumi = Rp.luas

sehinggaNJOP bumi baik versi Terbanding maupun Pemohon Banding adalah sama yaituRp550.550.000,00;NJOP bangunan versi Terbanding adalah Rp519.988.000,00 sedangkan versiPemohon Banding adalah Rp411.600.000,00 sehingga terdapat selisihRp108.388.000,00 (Sesuai dengan jumlah pokok sengketa);Pemohon Banding telah setuju terhadap luas bangunan versi Terbanding yaituseluas 343 M?, namun Pemohon Banding tidak setuju dengan nilai bangunan per/M? versi Terbanding sebesar Rp1.516.000,00/M?

versiPemohon Banding adalah Rp1.200.000/M2;bahwa dengan demikian diketahui pokok sengketa koreksi NJOP sebagai dasarpengenaan PBB sebesar Rp108.388.000,00 terjadi karena Pemohon Banding tidaksetuju dengan penetapan nilai bangunan per M?

Objek Pajak Luas (MP) Kelas NJOP/M?

PBB = 58.962.050.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x NJOP untuk Perhitungan PBB 23.584.820.000PBB yang terutang = 0,5% x NJKP 117.924.100 2.

(Rp) (Rp)Bumi 21.525 B.35 13.125.000 282.515.625.000Bangunan 1.198 A.02 968.000 1.159.664.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)= 40% X NJOP untuk perhitungan PBB283.675.289.00012.000.000283.663.289.000113.465.315.600PBB yang terutang = 0,5% X NJKP 567.326.578Pajak Bumi dan Bangunan yang harus =dibayar 567.326.578 Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 460 B/PK/PJK/2016 B.

Per M2 JumlahBumi (Tanah) 4.585 B.35 13.125.000 60.178.125.000Bumi (Perairan) 16.940 B.35 140.950 2.387.693.000Bangunan 1.198 A.02 968.000 1.159.664.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terutang= 40% X NJOP untuk penghitungan PBB= 0,5% X NJKP63.725.482.00012.000.00063.713.482.00025.485.392.800127.426.964 Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 127.426.964 Bahwa atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan

;Bahwa menurut Terbanding, nilai NJOP tanah untuk objek pajak PemohonBanding dengan kode ZNT AS adalah Rp.13.125.000,00/m?

;bahwa sesuai dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Gubernur KepalaDKI Jakarta Nomor 2303/1.711.5 tanggal 24 Sepember 1997, pada angka 2, dalam rangkapenggunaan tanah bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yangberlaku, diintruksikan kepada Pemohon Banding:bahwa yang menjadi sengketa adalah penetapan Nilai NJOP atas objek pajak PemohonBanding yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto, Kuningan Prapatan, Jakarta Selatandengan nilai sebesar Rp20.755.000,00 per m?

Gatot Subroto, namun hanya bisa diakses melalui Jalan Kuningan Barat, oleh karenaitu Pemohon Banding memohon untuk objek pajak yang dikuasai oleh Pemohon Bandingdihitung sama dengan NJOP tanah yang ada dibelakang tanah Pemohon Banding yangmemiliki akses ke Jalan Kuningan Barat dengan NJOP sebesar Rp8.145.000,00;bahwa berdasarkan fakta, data dan keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalampersidangan diperoleh informasi bahwa saat ini pembuatan jalan, pembangunan tegangantinggi dan saluran air

harus melewati dahulutanah milik pihak lain dan dengan jarak yang lebih jauh dibanding dengan jarak ke jalanGatot Subroto;bahwa NJOP objek pajak yang bersebelahan dengan objek pajak yang dikuasai olehPemohon Banding yang sudah ada bangunannya adalah sebesar Rp25.995.000,00 denganKode ZNT AA;bahwa penetapan NJOP atas objek pajak aquo dengan Kode ZNT BF dan NJOP sebesarRp20.755.000,00 sudah ditetapkan dengan nilai yang berbeda dengan Objek Pajak yangmempunyai akses langsung ke jalan Gatot Subroto,

Jakarta Selatan yaitu dengan NJOPsebesar Rp25.995.000,00 dengan kode ZNT AA;bahwa berdasarkan data Zona Nilai Tanah yang disajikan Terbanding dalam persidangan,maka penetapan NJOP yang berbatasan langsung dengan Jalan Jend.

Gatot Subroto adalahsudah sesuai dengan kondisi di lapangan;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat penetapan NJOP atasobjek pajak yang dikuasai oleh Pemohon Banding sebesar Rp20.755.000,00 adalah telahsesual;bahwa dengan demikian penetapan Terbanding terhadap klasifikasi NJOP atas objek pajakyang diajukan banding oleh Pemohon Banding yaitu sebidang tanah dengan NOP31.71.040.005.0030002.0 untuk Tahun Pajak 2012 telah benar dan tetap dipertahankan,sehingga Majelis berkesimpulan

:BPHTBPerhitung NilaiLuas NJOP NPOP. NPOPKP Terutanan PerolehanBumi Bgn Bumi Bgn Tt Bumi Bgn Total IBerdasark 9.90 = 11.920.94 11.920. 11.920.94 11.890.94 594.547an SKBKB 6 8 948 8 88 8 8Seharusny 9.90 11.920.69 11.920. 11.920.69 11.890.69 594.534a 5 5 695 5 55 5 5Selisih 210 = = 12.636Penghitungan BPHTB dan Sanksi Administrasi(Bunga)Pajak yang seharusnya terutang Rp. 594.534.764.

Andikasebelum tanggal 7 Maret 2002 bukan merupakanperolehan hak sebagaimana dimaksud dalamUndangundang No. 5. tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok pokok Agraria.Adapun terhadap tanaman, bangunan, sarana danprasarana yang sudah ada sebelumdikeluarkannya HGU tanggal 7 Maret 2002,fiskus berpendapat bahwa tidak ada peraturanyang membebaskannya, maka atas obyek tersebuttermasuk dalam perhitungan NPOP sebagai dasarperhitungan BPHIB.Khusus untuk obyek pajak perkebunan, penentuanNJOP PBB tanah atau NJOP

Direktur Jenderal Pajak NomorSE21/PJ.6/1999, SE72/PJ.6/1999 dan SE22/PJ.6/1999 dengan ketentuan bahwa besarnyaNJOP PBB untuk obyek pajak perkebunan adalah:Areal Kebun adalah sebesar luas dikalikan NJOPtanah sebagaimana ditetapkan dalam KeputusanKakanwil DJP a.n Menteri Keuangan ditambahdengan jumlah investasi tanaman perkebunansesual dengan standar investasi menurutmasing masing jenis dan umur tanaman;Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasanperkebunan adalah sebesar luas arealdikalikan NJOP

No. 127 B/PK/PJK/2005atau NJOP PBB tanah dan bangunan yangdigunakan sebagai dasar pengenaan BPHIBsebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan ddi ataSs mengacu) pada Keputusan MenteriKeuangan Nomor 523/KMK.04/1998 dan KeputusanDirjen Pajak Nomor KEP16/PJ.6/1998 sertaSurat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE21/PJ.6/1999 dan Surat Edaran Dirjen PajakNomor SE72/PJ.6/1999, dengan ketentuansebagai berikut:Besarnya NJOP PBB untuk obyek pajakPerkebunan berupa:Areal kebun adalah sebesar luas arealdikalikan NJOP

NJOP bangunan yang disusunberdasarkan Daftar Biaya Bangunan(DBKB) sebagaimana ditetapkan dalamKeputusan Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak atas namaMenteri Keuangan.Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (4) Undangundang Nomor 21 tahun 1997 tentang BPHIB yangberbunyi apabila NJOP PBB sebagaimanadimaksud dalam Ayat (3) belum ditetapkan,besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri.Seharusnya Hakim tidak mengabaikan ketentuanPasal tersebut.

Indonesia Power di Grati pada tahun 2010 adalah: NJOP Bumi awalRp.82.000.000, (delapan puluh dua ribu rupiah) (A.30), hasilpemeriksaan saksi NJOP Bumi adalah Rp.27.000.000, (dua puluh tujuhribu rupiah) (A.34), NJOP Bangunan awal Rp.1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah) (B.20), hasil pemeriksaan saksi NJOP Bangunan adalahRp.944.000, (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) (A.02); 63 e Bahwa menurut saksi ahli pada tahun 2003 NJOP bumi di lokasi tersebut sekitarRp.25.000, Rp.30.000,,

IP; e Bahwa besarnya NJOP pda saat itu saksi lupa; e Bahwa saksi pernah diberitahu apabila NJOP tanah PT. JP lebih tinggidibandingkan dengan tanahtanah disekitar PT.

NJOP terhadap tanah PT.

Kep0150/WPJ.12/KB 0707/2003 tanggal 29 Juli 2003 yangisinya merubah NJOP untuk lokasi Desa Wates Kec.

Kep0150/WPJ.12/KB 0707/2003 tanggal 29 Juli 2003yang isinya merubah NJOP untuk lokasi Desa Wates Kec.

1.099.144.000 807.520.000Luas Bangunan Luas Bangunan (m2) 8.980 8.980NJOP Bumi/m2 ( NJOP Bumi/m2 (RP) 2.156 1.249NJOP Bangunan/m?

Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2019 Uraian Luas (m2) NJOP Per m2 NJOP (Rp)(Rp)Luas Bumi 807.520.000 1.249 1.008.793.771.000Luas Bangunan 8.980 543.530 4.880.900.000 Total NJOP 1.013.674.671.000 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai 1.013.674.671.000Dasar PengenaanPajakNJOPTKP 7.500.000NJOP untuk 1.013.667.171.000perhitungan PBBPersentase Nilai 40%Jual Kena PajakNilai Jual Kena 405.466.868.400PajakPersentase PBB 0,5%yang terhutangPBB yang terhutang 2.027.334.342 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Atas Nilai Jual Objek Pajak PajakBumi Dan Bangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2011 Atas ArealProduktif Tanah Yang Belum Menghasilkan Umur 1 Tahun, Umur 2Tahun dan Umur 4 Tahun Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2011 yang tidak dapatdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalilyang diajukan

mengedepankan asaskebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the formyang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telahmensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum dimana dapat ditelusuridari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor38/KptsII/1996, tanggal 29 Januari 1996 dan Majelis Hakim telahmelakukan Mapping pembagian luas pengelolaan hutan tanamanindustri serta mengklasifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.027.334.342,00; dengan perincian sebagai berikut :Uraian Luas (m2) NJOP Per m2 (Rp) NJOP (Rp)Luas Bumi 807.520.000 1.249 1.008.793.771.000Luas Bangunan 8.980 543.530 4.880.900.000Total NJOP 1.013.674.671.000 Perhitungan Pajak Terhutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.013.674.671.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.013.667.171.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP311/WPJ.26/2014 tanggal 11 Agustus 2014, tentang Keberatan atasSurat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2013 Nomor 12.21.130.028.9000001.1 tanggal 30 Juli 2013,sebesar Rp24.300/m2 dan menetapkan kembali NJOP atas bumi sesuaiSPPT Tahun 2013 sebesar Rp23.100/m2, sehingga perhitungan PBByang terutang menjadi: .

Luas (m2) NJOP (m2) PBB TerutangUraian Rp)Bumi Bangunan Bumi Bangunan (RpSPPT 2013 31.698.500 37.282 23.100/ 180.000 1.477.882.220,00Keberatan 24.538.500 37.282 23.100/ 180.000 1.147.090.220,00Ketetapan 24.538.500 37.282 24.300/ 180.000 1.205.982.620,00PBB Yg Telah 1.477.882.220,00DilunasiBanding Alzs 24.538.500/ 37.282 ~23.100+ 180.000) 1.147.090.220,00Ketetapan ;Kurang (Lebih) Bayar Seharusnya (330.792.000,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2018penghitungan PBB terhutang menjadi sebagai berikut: Nilai Jual Objek PajakObjek Pajak Luas (m2) Kela (Rp)Per m2 JumlahBumi 24.538.500 23.100,00 566.839.350.000,00Bangunan 37.282 180.000,00 6.710.760.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB573.550.110.000,00 NJOP Tidak Kena Pajak5.000.000,00 NJOP untuk penghitungan PBB573.545.110.000,00 Nilai Jual Kena Pajak 40% x 229.418.044.000,00Rp573.545.110.000,00PBB yang terutang 0,5% x 1.147.090.220,00Rp229.418.044.000,00PBB yang

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 yanglebin dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp330.792.000,00;dengan perincian sebagai berikut: Nilai Jual Objek PajakObjek Pajak Luas (m2) Kelas (Rp)Per m2 JumlahBumi 24.538.500 23.100,00 566.839.350.000,00Bangunan 37.282 180.000,00 6.710.760.000,00 NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB573.550.110.000,00 NJOP Tidak Kena Pajak5.000.000,00 NJOP untuk penghitungan PBB573.545.110.000,00 Nilai Jual Kena Pajak40% x Rp573.545.110.000,00229.418.044.000,00 PBB yang terutang .............cccceeeeeeeees 0,5% x Rp229.418.044.000,001.147.090.220,00 PBB yang telah dibayar1.477.882.220,00 PBB yang kurang / (lebih) dibayar (330.792.000,00) Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman

Putusan Nomor 3693/B/PK/Pjk/2019 Objek Pajak Luas (m2) KLAS NJOP /m2 NJOP (Rp)A. Bumi 1.118.010.000 192 450 503.104.500.000Total NJOP 503.104.500.000Perhitungan Pajak yang terutang 1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)503.104.500.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 503.104.500.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 201.241.800.0006.

NJOP /m2 NJOP (Rp)1.118.010.00 450A. Bumi 0 192 503.104.500.000Total NJOP 503.104.500.000Perhitungan Pajak yang terutang1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 503.104.500.0002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 3. NJOP untuk perhitungan PBB (angka 1angka 2) 503.104.500.0004. Persentasi Nilai Jual Objek Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) 201.241.800.0006. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 1.006.209.0007.

Hasil Bersih Galian Tambang 751.514.544 (215.297.158) 966.811.702ff NJOP Bumi Produktif 9,5*e) 7.139.388.168 (2.045.322.997) 9.184.711.165Ferhitungan PPB diluar areal produktif:4. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif 13.352.160.000 5.576. 160.000 7.776.000.000y. NJOP Bangunan 7.776.000.000 7.776.000.000q. Jumlah NJOP 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 . Dikurangi NJIOPTKP q.

NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 MenurutTerbandin8 He ares2 TQ diao oaPare creuvuse aprons=BZORe SPEaesete Be OBpeo 5p oa yang diakui dalam menghitung hasil bersih Dang = AneeB 6 8SNosseserwvoso EanveasoyS.

Hasil Bersih Galian Tambang 751.514.544 (215.297.158) 966.811.702f, NJOP Bumi Produktif 9,5*e) 7.139.388.168 (2.045.322.997) 9.184.711.165Ferhitungan PPB diluar areal produktif:a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif 13.352.160.000 5.576.160.000 7.776.000.0004. NJOP Bangunan 7.776.000.000 7.776.000.000qd. Jumlah NJOP 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168qd. Dikurangi NJOPTKP .

NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 == 2 ta = mlSasesebBasvsaspe ati no geh Tone toms Osavysvyna eM OoMAZAAZH ORAMMMS EWE Gs gh=Ssawanouo ZonoOSaMarHnmamnondnoWMooond abhe N Jenis BiayaoODrillingLabourLandcompensationReclamationCursh/ScreenStockpileHandlingKeterangan/AlasanDrilling merupakan biaya pengeboran yang dilakukan untuk mengetahuiarah kemenerusan batubara, menentukan lokasi dan mengetahui seberapabanyak pengupasan lapisan tanah yang harus dilakukan

ROM1.155.360.88843.338.780424.720.04450.476.9324.588.8121.678.485.456 RupiahHasil Produksi Tahun21009(dalam ton)R5.400,00Harga Jual Hasil Tambang ROM PersatuanRp.450.000,00Harga Jual Hasil Tambang ROM KeseluruhanRp.2.430.000.000,00weliaya Ekspoitasi.OMee OStp.1.678.485.456,00Hasil Bersih Galian Tambangcrd Kp.751.514.544,00Nilai Jual Objek PajakRp.7.139.388.168,00roerhitungan PBB TerutangNJOP di luar bumi produktifRp1)3.352.160.000,00NJOP atas Bumi ProduktifRp7.139.388.168,00Jumlah NJOPRp210.491.548.168,00Sbikurangi NJOPPTKP Rp NJOP

Kelas (Ro) Total NJOP (Rp)pBumi 23.449.200 141 13.300,00) 311.874.360.000,00Bangunan 41.499 079 480.000,00 19.919.520.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk perhitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terhutangPBB yang harus dibayar 40 % x 331.793.880.000,000,50 % x 132.717.552.000,00331.793.880.000,000,00331.793.880.000,00132.717.552.000,00663.587.760,00663.587.760,00 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak

NJOP/m?

Kelas NJOP per m?

(Rp) Total NJOP (Rp)Bumi (termasuk SIT) 23.449.200 143 12.100,00 283.735.320.000,00Bangunan 41.499 085 240.000,00 9.959.760.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk perhitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak)PBB yang terhutang40 % x 293.695.080.000,00= 0,50 % x 117.478.032.000,00293.695.080.000,000,00293.695.080.000,00117.478.032.000,00587.390.160,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56815/PP/M.XIIB/18/2014, tanggal 03 November 2014 yang

Pernantian, Gaya Baru Merbau,Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, sehingga perhitungan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi sebagai berikut: Uraian MajelisLuas Tanah (m2) 23.780.700Kelas Tanah 139NJOPTanah(Rp)/m2 14.800,00NJOPTanah (Rp) 351.954.360.000,00Luas Bangunan (m2) 42.315Kelas Bangunan 079NJOP Bang (Rp)/m2 480.000,00NJOP Bang (Rp) 20.311.200.000,00Jumlah NJOP Tanah & Bangunan (Rp) 372.265.560.000,00NJOPTKP

KEP301/WPJ.03/2015 tanggal 5 Maret2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/273/09/313/14 tanggal 27Februari 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP005/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 13 Januari 2015, atas nama PTMusi Hutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PT TEL,Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: Uraian Luas (m2) NJOP

Per m2 (Rp) NJOP (Rp)Luas Bumi 1.025.940.000 1.137 1.166.720.317.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.171.541.317.000 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.171.541.317.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.171.533.817.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 468.613.526.800Persentase PBB yang terhutang 0,5% Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi danBangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2009 atas Areal Produktif TanahHalaman 4 dari 8 halaman.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.343.067.634,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Luas (m2) NJOP

Per m2 (Rp) NJOP (Rp)Luas Bumi 1.025.940.000 1.137 1.166.720.317.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.171.541.317.000 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.171.541.317.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.171.533.817.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 468.613.526.800Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 2.343.067.634 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

kelas bangunan dan perubahan NJOP bangunan dari kelasA03 menjadi kelas A06, sehingga nilai terjadi penurunan terhadap bangunan NJOP,sehingga nilai NJOP untuk perhitungan PBB seluruhanya menjadi sebesar Rp.129.685.690.000, (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Tanggal 11 Maret 2004, dengan Nomor Objek Pajak35.78.070.005.0080001Okelas bumi Al4 dan kelas banguna AO7 nilai NJOPsebesar Rp. 80.156.000.000, e Bahwa terhadap NJOP yang

, karena aset tersebut sebenarnya telah memiliki NJOPsebagaimana NJOP yang tercantum dalam SPPT tahun 2004 atas nama PT.

Barata Indonesia (Persero), yang mengakibatkan adanya dua NJOP yangberbeda dan terjadi penurunan NJOP, yang mana SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 11Maret 2004 tersebut dibuat secara manual dengan cara menurunkan Kelas Tanah darisemula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp.1.722.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh duaribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanah Al4 NJOP sebesar 1.147.000, (satu juta seratusempat puluh tujuh ribu rupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya56.658 m2 dengan kelas

yang berbeda dan terjadi penurunan NJOP, yaitu NJOP sebesarRp.129.685.690.000, (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi NJOP sebesarRp.80.156.885.000, (delapan puluh miliar seratus lima puluh enam juta delapanratus delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan peninjauan NJOP/PBB aset tanah danbangunan PT.

Menimbang bahwa Terdakwa yang membuat dan menandatangani suratpermintaan penurunan NJOP karena dianggap terlalu mahal adalah perbuatan yang tidakpatut, karena aset tersebut sebenarnya telah memiliki NJOP sebagaimana NJOP yangtercantum dalam SPPT tahun 2004 atas nama PT.

Kapitalisasi (Rp.)2.386.911.783.300 2.020.646.261.983 366.265.521.317 10,25 3.754.221.593.502JUMLAH 3.754.221.593.502Nilai per M121.693Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak:Objek Pajak Klas NJOP NJOP Per M2 Luas (M2) NJOP (Rp.)BUMI 95 122.000 30.850.000 3.763.700.000.000)NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB = Rp 3.763.700.000.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =NJOP Untuk Penghitungan Pajak = Rp 3.763.700.000.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x Rp. 3,763.700.000.000 Rp 1.505.480.000.000PBB Yang Terutang

Klas NJOP Klas 8011. Nilai Tubuh Bumi per m2 Rp 263.00012. Perhitungan PBB: NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB Rp 8.113.550.000.000NJOPTKP Rp NJOP Untuk Penghitungan Pajak Rp 8.113.550.000.000NJKP (40%) Rp 3.245.420.000.00013. PBB Yang Terhutang (0.5%) Rp 16.227.100.00014. PBB Yang Telah Dibayar Rp 7.218.900.00015. PBB Yang Masih Harus Dibayar Rp 9.008.200.000 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 10 halaman.

buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu adalah bukan biaya langsungyang berkaitan dengan proses produksi galian tambang sebagaimanadimaksudkan dalam kepentingan perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP

Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2019Hutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Uraian Luas (m2) NJOP Per NJOP (Rp)m2(Rp)Luas Bumi 1.028.370.000 1114 1.145.725.140.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.150.546.140.000 Perhitungan pajak yang terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.150.546.140.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.150.538.640.000Persentase Nilai Jual Kena

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi DanBangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2008 Atas Areal Produktif TanahYang Belum Menghasilkan Umur: 1 Tahun, dan Areal Produktif TanahYang Belum Menghasilkan Umur: 4 Tahun Berdasarkan Rencana KerjaTahunan (RKT) Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2008yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.301.077.280,00; dengan perincian sebagai berikut Uraian Luas (m2) NJOP

Per NJOP (Rp) Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 824/B/PK/Pjk/2019 m2 (Rp)Luas Bumi 1.028.370.000 1114 1.145.725.140.000Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000 Total NJOP 1.150.546.140.000 Perhitungan pajak yang terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak 1.150.546.140.000NJOPTKP 7.500.000NJOP untuk perhitungan PBB 1.150.538.640.000Persentase Nilai Jual Kena Pajak 40%Nilai Jual Kena Pajak 460.215.456.000Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 2.301.077.280 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

, dengan NJOP adalah Rp5.000,00;Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 45 PK/Pid.Sus/2012 Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi : terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m?, harga per meterpersegi adalah Rp8.000,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00; tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m?

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp 10.000,00/m?b. Harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp 87.500,00/m?c. Harga pasaran pada umumnya Rp300.000,00/m?Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp132.500,00/m?

, dengan NJOP adalah Rp5.000,00;Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi : Terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m?, harga permeter persegi adalah Rp8.000,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00;Hal. 14 dari 25 hal. Put.

atau sebenarnyaapabila tidak tercapai kesepakatan menggunakan NJOP;4.

, sebagaimana telah dinyatakanoleh Majelis Hakim dalam putusan in Casu, yang in Casu harga yang ditetapkanoleh Panitia pembebasan tanah in Casu sangat tidak layak untuk diterapkandengan nilai NJOP yang Rp10.000,00 /meter?

Sudirman Kav. 5253, Senayan Kebayoran Baru JakartaSelatan, dengan alamat objek pajak di Desa Muara Buyut, KecamatanMelak, Kabupaten Kutai Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Obyek Pajak Luas (M) KLAS NJOP per M*(Rp) NJOP (Rp)Bumi Bangunan Total NJOP PERHITUNGAN PBB TERUTANG1.

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Total NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk Penghitungan PBB (Angka 1 Angka 2)Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)NJKP sebagai Dasar Perhitungan PBB (Angka 3 x Angka 4) PBB yang terutang (Tarif 0,5% x Angka 5) 3.028 .846.894Pengurangan (05 x Angka 6) PBB yang Telah Dibayar 2.210.876.1659.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi Perhitungan NJOP atas ObyekPBB berupa Tubuh Bumi Tahun Pajak 2014 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.

per M*(Rp) NJOP (Rp)Bumi Bangunan Total NJOP Halaman 7 dari 9 halaman.

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Total NJOP)Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk Penghitungan PBB (Angka 1 Angka 2)Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)NJKP sebagai Dasar Perhitungan PBB (Angka 3 x Angka 4) PBB yang terutang (Tarif 0,5% x Angka 5) 3.028.846.894Pengurangan (05 x Angka 6) PBB yang Telah Dibayar 2.210.876.165PBB yang Masih Harus Dibayar (Angka 6 Angka 7 Angka 8) 817.970.729 $0) 190) SO) Gm) BS) Gey) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49944 /PP/M.VIII/18/2014Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Bumi dan Bangunan: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi NJOP PBB Tahun Pajak 2012 sebesar Rp93.170.350.000,00 yangtidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut :1. Koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp. 83.186.950.000;2.

.: bahwa kenaikan NJOP bumi menjadi Rp5.250,00/m2 dengan total nilaisejumlah Rp249.560.850.000,00 dalam SPPT PBB Tahun 2012, menurutPemohon Banding terlalu tinggi terutama bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya.: bahwa koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp.83.186.950.000 dilakukan berdasarkan analisis sesuai dengan metodePendekatan Harga Pasar (Market Approach) atau Pendekatan PerbandinganData Jual (Sales Comparasion Approach).bahwa alasan pemilihan metode tersebut adalah

KeuanganRepublik Indonesia Nomor : KEP304/WPJ.14/BD.03/2011 tentangPenetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi danBangunan Untuk Kabupaten Kutai Timur (Perubahan yang dilakukan adalahklasifikasi dan besarnya nilai objek pajak bumi sector perkebunan danperhutanan).bahwa dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP270/WPJ.14/BD.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013 disebutkan bahwa untuk NOPnomor : 64.06.022.008.0010001.1 atas nama Pemohon Banding dengan klasbumi 160 dan NJOP

KEP115/PJ./2002.: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kenaikan NJOP Bangunanmenjadi Rp660.000,00/m2 dalam SPPT PBB Tahun 2012.: bahwa Pemohon Banding menyatakan sebagian besar bangunan merupakanbangunan untuk prasarana penunjang produksi dan fasilitas bagi karyawanbukan bangunan komersial dan tidak ada perubahan yang berarti dari tahunke tahun.bahwaberdasarkan SPOP yang disampaikan Pemohon Banding diketahuisemua bangunan dalam kondisi baik dan dengan konstruksi beton dengandinding bata.bahwa

Bangunan/m2 sebesar =Rp.660.000 telah dikonversikan kedalam klasifikasi NJOP Bangunansektor perkebunan sesuai PMK150/PMK.03/2010.bahwa dalam berkas banding tidak terdapat rinci perhitungan komponenbangunan menurut Pemohon Banding yang dapat menyanggah dasarperhitungan Terbanding.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Majelis dapat meyakinikebenaran perhitungan dari Terbanding mengenai Nilai NJOP BangunanPemohon Banding.bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan Koreksi Nilai JualObjek

Patra Jasa ada larangan bahwa penjualan aset dibawah NJOP ;32Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Dirut PT. Pertamina tidak pernah terjadi anakperusahaan menjual aset dibawah NJOP, dan ini baru terjadi sekalinya dilakukanoleh PT.

penilaian itu nilainya diatas NJOP ataupun dibawah NJOP, kalaudipinggiran kota biasanya penilaiannya diatas NJOP dan kalau ditengah kotabiasanya dibawah NJOP ;Bahwa yang mempengaruhi penilaian kalau obyeknya dipinggiran kota diatas NJOPsedangkan ditengah kota dibawah NJOP karena yang telah dipatok oleh Pemerintahharga tanahnya menjadi murah dan kalau banyak yang beli harganya mahal ;Bahwa selama saksi bekerja secara professional melakukan penilaian aset, saksipernah mendapat komplain, keluhan, tegoran

Sucofindo,mengapa nilai tanah itu dibawah NJOP, yang kemudian dijawab oleh PT.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara cq.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian begi keuangan Negara cq.