Penggugat:
Christian Pius Kaunang
Tergugat:
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

(Kepala Bagian Perjanjian,Advokasi dan Sosialisasi HukumBiro Hukum SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan).2. Toto Sukarno, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum dan KSLN,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).3. Reza Hertantyo, S.H., M.MT.r. (Kepala Bagian Kepegawaian,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut).4. Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H. (Kasubbag AdvokasiHukumBiro. Hukum Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan).5. Anung Trijoko Wasono, S.H., M.H.

/2020 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar UnitKerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Tanggal 14Desember 2020.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYAADMINISTRATIF(1) Bahwa terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor : KP.879/DJPL/2020 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri SipilAntar Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Tanggal 14 Desember 2020, maka penggugat melakukan upayaadministratif dengan mengajukan keberatan terhadap

Perhubungan Laut Tanggal14 Desember 2020 dinyatakan tidak sah atau dibatalkan;Vi.

Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanggal14 Desember 2020;3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorKP.879/DJPL/2020 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil AntarUnit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanggal14 Desember 2020.4) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau :Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

BuktiP3 BuktiP4 BuktiP5Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Sesuaidengan aslinya);Surat Perintah Nomor: KP.004/7/12/PLP.Btg2020 tanggal16 Desember 2020 (Sesuai dengan aslinya);Surat tanggal 5 Januari 2021, perihal Permohonankeberatan atas SK Mutasi (Sesuai dengan aslinya);Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:UK.19/16/14DJPL.07, tanggal 30 Maret 2007 tentangPengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Sesualdengan aslinya);Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

.;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.;

Samali No. 31 B Pancoran, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 29/SKSHP/I/2016, tanggal 29 Juni 2016,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No. 08, Jakarta Pusat ; Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 275/B /2016/ PT.TUN.JKTDalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : 1. SRILESTARIRAHAYU, S.H., L.L.M) 3 22. YUDI INDRIYANTO, S.H., M.H 5 222nsreeneeooe3. Drs.

UNTUNG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

., DESS, jabatan Kepala Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;2. HINDRO SURAHMAT, jabatan Sekretaris DirektoratJenderal Perhubungan Darat;3. Ir. CUCU MULYANA, DESS, jabatan Direktur Angkutan danMultimoda, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub;4. YUDI INDRIYANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianPerjanjian dan Advokasi Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;5. NASUTION BIN AS, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum dan Humas, Seditjen Perhubungan Darat;6.

., M.Sc,jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro HukumSekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7. AZNAL, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum dan Kerjasama, Setditjen Perhubungan Darat;8. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;9.

., jabatan Staf bagian Hukum danHumas Setditjen Perhubungan Darat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Kementerian Perhubungan = yangHalaman 2 dari 96 halaman.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Menteri Perhubungan RI telahmengeluarkan Objek Permohonan, yang mana Objek Permohonantersebut merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung RINo.37/P/HUM/2017 dalam Perkara Permohonan Hak Uji Materiil atasPeraturan Menteri Perhubungan No.26 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor UmumTidak Dalam Trayek yang menyatakan beberapa pasalnya tidak lagimemiliki kekuatan mengikat secara hukum (selanjutnya disebut PutusanNo.37/2017

51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat(4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia NomorPM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orangdengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek;Halaman 6 dari 96 halaman.

GRESIK SAMUDRA VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

Studi lingkungan sesuai dengan peraturan perudangundangan yangberlaku (AMDAL atau UKL/UPL;dan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia,Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang PersyaratanHalaman 4 dari 14 halaman.

(Peraturan Termohon);Bahwa selain daripada itu, Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia, Nomor PM 45 Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015 tentangPersyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi,Halaman 5 dari 14 halaman.

Izin di bidang perkeretaapian;Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti sah,Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indnesia, Nomor : PM 45 Tahun2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan ModalBadan Usaha di Bidang Transportasi, secara keseluruhan nyatanyatabertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Perundangundangantingkat lebih tinggi;Bahwa setidaktidaknya, Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia, Nomor : PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari

Putusan Nomor 64/P/HUM/20152Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia,Nomor PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang PersyaratanKepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasibertentangandengan Undangundang dan Peraturan Perundangundangan tingkat lebihtinggi;Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia,Nomor PM 45 Tahun 2015, Tanggal 18 Februari 2015 tentang PersyaratanKepemilikan

Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut,tanggal 11 Maret 2015, Nomor : PP.00/7/20/bp15, perihal : KekuranganPersyaratan Perizinan BUP Terkait Kepmilikan Modal (Bukti P5);6. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 45 Tahun 2015,tanggal 18 Februari 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Usaha diBidang Transportasi (Bukti P6);7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan(bukti P7);8.

Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan

ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA (INDONESIANTRUCKING ASSOCIATION) vs DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

.;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.;

., warga negara Indonesia, pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada KantorOtoritas Pelabuhan Utama Makassar, bertempat tinggal di JalanKompleks Perumahan Angerek TR.02 No.01, Kelurahan Tombolo,Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalamSengketa ini memberi kuasa kepada Ahmad, S.H., Akbar Aries,S.H. dan Bahktiar D.

No.141/B/2013/PT.TUN.JKTMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, dalam Sengketaini memberi kuasa kepada :11011Nasyiruddin,S.H.,M.S1.; 2222 one nnn nnn n eeeUmar Aris, S.H.,M.M.,M.H. ;Tugino,S.S08.,M.S1. j 272222 o noone nnn eeeDr. Kamran R. Lossen,S.H.,M.H. ;Adi Karsyaf, S.H.,M.H.;Aznal, S.H.,M.H. ;Marsudin Sinaga,SH. jn nnn nena nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn neeDrs.

., Agustinus Firlianto,S.H. 5 222 o nono nee12 Iko Wiwiko,S.H. j 222 enna nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee13 Ayatullah,NS: Oemasingmasing warga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Stafpada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Barat No.08, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SU 10 Tahun 2013, tertanggal 22Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca

KODY LAMAHAYU/FREDY VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

Pada tanggal 14 Februari 2011, Menteri Perhubungan RI telahmengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 88Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. PelabuhanIndonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang dapatmelakukan usaha penyediaan dan / atau pelayanan jasa bongkarmuat (Bukti P 15).b.

Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 (BuktiP15);17.Fotokopi Surat Ombudsman RI Nomor 098/ORISRT/II/20166, tanggal 19Februari 2016 (Bukti P16);18.Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal PerhubunganoO N @ OsLaut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Tanjung EmasNomor UM003/13/16/KSOP.Tg.Gmas16, tanggal 13 Mei 2016 (Bukti P17);19.Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan LautNomor AL 305/I/5/DJPL16, tanggal 31 Mei 2016 (Bukti

Sinar Duta Persada), yang dianggapPemohon dirugikan atas berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5)Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 152 Tahun2016.

Putusan Nomor 23 P/HUM/2017 Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKejelasan Tujuan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKejelasan Rumusan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKeterbukaan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri

Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasPengayoman; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKeadilan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 152 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) Bertentangan Dengan asasKesamaan Kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan; Bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor

FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirim Surat NomorKP. 609/1/16/DJPL15, tanggal 04 Mei 2015, perihal PermohonanBantuan Klarifikasi, yang pada pokoknya meminta agar dilakukankomunikasi dan klarifikasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riauterkait dengan proses hukum terhadap Penggugat dan meminta agarhasil proses hukum tersebut disampaikan kepada Sekretaris DirektoratJenderal Perhubungan Laut cq.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 26 Tahun 2010 tentangPemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2009 danPenunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2010 PadaSatuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,tanggal 27 Januari 2010 beserta Lampirannya. (Sselanjutnya disebut SKMenhub KP. 262010) ; b.

Bukti T5 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Lautatas namaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 608/ 2/5/DJPL15, tanggal O7 Juli 2015, perihal Usul Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaSaudara Firmansyah Chomsani, S.Sos. (foto copy sesuai asli) ; Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang Ahli,bernama DR.

(Penggugat), dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan,serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu mengakibatkanPenggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil diDirektorat Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Laut cq.Kepala Bagian Kepegawaian Dan Umum pada kesempatan pertama untuk diproseslebih lanjut, dan terakhir adanya Surat Direktur Jenderal Perhubungan lautKementerian Perhubungan Nomor : KP.608/2/5/DJPL15, tanggal 7 Juli 2015 PerihalUsul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSaudara Firmansyah Chomsani, S.

Heru Prasetyo, S.H;Menteri Perhubungan Republik Indonesia

sekarang tidak terdapat Surat MKeputusanMenteri Perhubungan yang isinyaHalaman 5 dari 76 halaman.

Perhubungan Laut terdapatberbagai jabatan dengan tugas pokok dan fungsinyamasing masing ; 6.3.

dan tidak sah Keputusan Menteri Perhubungan aHalaman 23 dari 76 halaman.

Bukti T 2 : Keputusan Menteri Perhubungan NomorHalaman 47 dari 76 halaman.

Putusan Nomor 175/G/2008/PTUNJKTSekretariat Jenderal Departemen Perhubungan danmengangkat Sdr. UMAR ARIS, SH., MM., MH., sebagaiKepala Biro Hukum = dan Kerjasama Luar Negeri,Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Perhubungan Republik Indonesia No.

BELKI SAMPE ANGIN;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

., Kepala Biro Hukum danKSLN, Kementerian Perhubungan;Halaman dari 44 halaman Putusan Nomor 235/G/2015/PTUNJKT.10.Yudi Indriyanto, S.H., M.H., Kepala Bagian Perjanjian danPertimbangan Hukum, Kementerian Perhubungan;Drs.

., Kepala Bagian Umum danKepegawaian, Ditjen Perhubungan Udara, KementeranPerhubungan;Samuel SK Munda, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Kementerian Perhubungan;Anis Iwan Setiono, S.H., Kasubbag Disiplin danPemberhentian Pegawai, Bagian Mutasi, Kesejahteraan danDisiplin Pegawai, Kementerian Perhubungan;Drs. Budianto, M.Si., Kasubbag Evaluasi danPengembangan SDM, Ditjen Perhubungan Udara,Kementerian Perhubungan;A.S.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK 1544 TAHUN 2015,Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAIPEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SAUDARA BELKI SAMPE ANGINNIP. 197911192008121003 tanggal 26 mei 2015, yang diterbitkan olehMenteri Perhubungan RI.Il.

pegawai pada bandar Udara Kelas MopahMerauke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara KementerianPerhubungan.

Seharusnya, Tergugat, in casu Menteri Perhubungan c.q.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan,sebelum menyetujui penerbitan Pemberhentian atas diri Penggugatterlebih dahulu memeriksa Penggugat tentang permasalahan yang terjadisesungguhnya namun hal tersebut sama sekali tidak dilaksanakan sesuaidengan aturan hukum yang berlaku:18.1.

Kepala Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara dan Joni

PENETAPANNomor 8/PdtPKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MIM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan PejabatPembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

TASIK GEMILANG GT. 776 No. 1070/Dda, Nama P emilik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Tanda pendaftaran : 2006 DDa No. 1955/L yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (dahulu : Departemen Perhubungan) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kantor Administrasi Pelabuhan Palembang, sampai saat ini belum diketemukan ;

TASIK GEMILANG GT. 776 No. 1070/Dda, Nama pemilik Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Tanda pendaftaran : 2006 DDa No. 1955/L yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (dahulu : Departemen Perhubungan) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kantor Administrasi Pelabuhan Palembang ;

Pemohon:
DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Kantor Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara vs Mardianus

PENETAPANNomor 17/PdtPKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PermohonanKonsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakiloleh Ir. TAUPAN, MM Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang Pengangkatan Pejabat PembuatKomitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan UtaraIl.

Kepala Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara vc Ronal Dore

PENETAPANNomor 10/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Konsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindakdiwakil oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yangberkedudukan di Jl.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET//2021 Tentang PengangkatanPejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utarall.

kantor Dinas Perhubungan Prov.Kalimantan Utara vs Nengsih

PENETAPANNomor 15/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Konsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini beriindakdiwakil oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yangberkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET/V2021 TentangPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan UtaraIl.

PermohonanPenitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian kePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum.Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:Bahwa pengajuan penitipan gant kerugian/konsinyasi kepada Pihak PengadilanNegeri Tanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh TimPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 DiKantor Dinas Perhubungan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq SEKJEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI MALUKU cq KEPALA PENERBANGAN SIPIL LAUT PATTIMURA AMBON, vs.JULIUS TIPAWAEL almarhum,

DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;

Putusan Nomor 15 P/HUM/201829 (belakang Gedung Wanita Kalibokor), Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK' INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 8, Jakarta Pusat,Daerah Khusus Ibukota Jakarta;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si., Direktur Jenderal PerhubunganDarat, Kementerian Perhubungan;2.

., Kepala Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan;3. Hindro Surahmat, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat,Kementerian Perhubungan;4. Ir. Cucu Mulyana, DESS., Direktur Angkutan dan Multimoda,Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;5. Nasution Bin AS., S.H., M.H., Kepala Bagian Perjanjian danAdvokasi Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianPerhubungan;6. Dwiyekti Windayani, Kepala Bagian Hukum dan Humas,Setditjen Perhubungan Darat;7.

Aznal, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum danKerjasama, Setditjen Perhubungan Darat;9. Agustinus Firlianto, S.H., Staf Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;10. Didik Prasetiyo, S.H., Staf Bagian Hukum dan Humas, SetditjenPerhubungan Darat;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU 13 Tahun 2018,tanggal 16 Maret 2018;Halaman 2 dari 148 halaman.

Menteri Perhubungan atauTermohon mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108Tahun 2017 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PerhubunganNomor 26 Tahun 2017. Tapi anehnya isi dari peraturan baru a quoisinya sama. Yaitu masih memberlakukan pasalpasal yang sudahdibatalkan oleh Mahkamah Agung.

),"kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Jember,Siswanto di Jember, Rabu 14 Juni 2017 malam.

KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROV KALIMANTAN UTARA VS PARIDAH

PENETAPANNomor 14/Pdt.PKons/2021/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Permohonan Konsinyasi antara:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini berindakdiwakil oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINASPERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yangberkedudukan di JI.

Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUBSET/V2021 TentangPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan UtaraIl.

PermohonanPenitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian kePengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum.Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:Bahwa pengajuan penitipan gant kerugian/konsinyasi kepada Pihak PengadilanNegeri Tanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh TimPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 DiKantor Dinas Perhubungan

MAKMUR RAHIM, SH;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Bukti P16 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 0004/KV/13011/KEP/2008 tertanggal 06 Oktober 2008 (Fotokopidari fotokopi) ;17.Bukti P17 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 486Tahun 2001 tentang Kenaikan Pangkat tertanggal 21 September 2001(Fotokopi sesuai dengan aslinya);18.Bukti P18 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:KP.12/98/805 tentang Kenaikan Pangkat Pegawi Negeri Sipil tertanggal 7April 2005 (Fotokopi sesuai denganASIINY a) ; nnn nnn nnn nn en mene

Bukti P19 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.18 Tahun 2007 tertanggal 1 Februari 2007 (Fotokopi sesuai denganFS20.

Bukti P20 : Salinan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:UK.19/183/20/DJPL09 tertanggal 24 April 2009 (Fotokopi sesuai denganIS NITY pm nnn nnn nnn21.Bukti P21 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Departemen Perhubungan di Direktorat Perhubungan LautBulan Januari 2001 s/d Desember 2009 (Fotokopi sesuai denganBIG IN al) jeer ese ee rereeee nee remeemeneenne22.

Bukti T2 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.33 Tahun2005 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun2004 dan Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pelaksana Kegiatandi Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk TahunAnggaran 2005 (Fotokopi dari fotokopi) 53.

LautKementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diangkat menjadi calon PNStahun 1981 dengan jabatan terakhir Staf Kantor Syahbandar Utama Makassardengan Pangkat / Golongan ; Penata Tk.