sama dengankeputusan RUPS..

sebagai pengganti pengambilankeputusan di luar RUPS sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 UUNomor 40 tahun 2007 tentang PT menyatakan :Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham denganhak suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani usulyang bersangkutan.Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 91 dijelaskan sebagai berikut :Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalampraktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan

Dengan demikian keputusan PemberhentianPenggugat sudah dilakukan dengan tepat dan benar menurut aturanyang berlaku yakni :e Pasal 105 ayat (1) menyatakan :Angggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS, dengan menyebutkan alasan.e Pasal 105 ayat (1) dipertegas dalam Penjelasannya menyatakan :"Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam undangundang

Bahwa dalam gugatan Penggugat Kurang Pihak karena semestinyaPenggugat dalam gugatannya menarik / mengikut sertakan NotarisLusia Hutabarat, SH., selaku Pembuat akta No.19 tanggal 9 Juni 2015tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham(sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa).

dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulat.Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan:Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegangsaham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusandisetujui degan suara bulat, sedangkan RUPS dapatdiselenggarakan dimanapun di seluruh wilayah Republik IndonseiaDengan demikian menurut hukum RUPSLB yang diselenggarakanoleh Tergugat Ill adalah sah karena diselenggarakan dengandihadiri oleh Para Pemegang Saham dan disetujui dengan suarabulat

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018;b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 06 Agustus 2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor 3 tanggal 06Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4 tanggal 07Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2018;Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.SusPailit/2021e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (Dalam Pailit) Nomor 1 tanggal 03September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 03 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 03 September 2018;5.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 1Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt. SusPailit/2021tanggal 03 September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;5.

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00pemanggilan RUPS berdasarkan pasal 80 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Permohon,dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No 40 tahun 2007yang mengatur tentang Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), makaselanjutnya untuk menyatakan dapat atau tidak dikabulkan permohonan pemohondipertimbangkan yaitu :1. Apakah PT.

Apakah Pemohon sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memintadilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), terhadap PT. TekaMining Lestari ?3. Apakah Pemohon telah melakukan permintaan dilaksanakan penyelengaraanRapat Umum Pemengang Saham (RUPS) kepada Direksi dan jika tidakdilakukan oleh Direksi dan telah pula meminta kepada Dewan Komisaris danjuga oleh Dewan Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakanRUPS.?

TEKINDO MINING LESTARI berhak untukmeminta untuk diselenggarakan RUPS pada PT.TEKA MINING RESOURCES ?

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud denganbentuk RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Menimbang, bahwa RUPS tahunan adalah Rapat umum PemengangSaham dengan dengan mataeri rapat untuk penyamapaian oleh laporankeuangan tahunan untuk mendapat pengesahan tahunan Direksi,sedangkanRUPS lainnnya yang lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adaah denganacara diluar daripada RUPS tahunan.Menimbang

, bahwa oleh karena mata acara RUPS yang dimohonkanPemohon diluar dari mata acara RUPS tahunan, maka bentuk RUPS adalahRUPS lainnya atau RUPS Luar biasa (RUPSLB)Tentang Mata Acara RUPSLBMenimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang juga telahdipertimbangkan sebelumnnya maka mata acara RUPSLB adalah : Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitusebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT.

Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) danoleh karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karenamengandung cacat hukum ; Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Pebruari 2011Jo.

,khususnya pasal 77 ayat (2, 3 dan 4) yang mengatur tentangPERSYARATAN KUORUM RUPS ;; Bahwa RUPS PT.

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT. Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) dan olehHalaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 22/G/2012/PTUN.JKT.24karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karena mengandungcacat hukum ; .

Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23Pebruari 2011 Jo.

Pancuran Mas belumpernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengeluarkanSurat Saham seperti tersebut dalam Akta Nomor 2 Tahun 2002 tentang PendirianPT.

No. 236 PK/Pdt/201410Dalam10melaksanakan RUPS dan tidak mengeluarkan saham seperti tersebut dalam AktaNomor 2 Tahun 2002 (point 8) tentang pendirian PT.

dengan suara bulat;(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukanperbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibatyang timbul;(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukanapabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis olehsemua calon pendiri sebelum pendirian

dengan tidakmelakukan RUPS berikut laporan neraca keuangan secara rutin pertahun,perbuatan Para Tergugat telah melanggar hukum.

Pancuran Emas memang pernahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat sebagai Direksi telahmelanggar Pasal 66, Nomor 1 Tahun 1995 jo.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.yang dikirimkannya bersifat meminta penjelasan mengenai alasanpenggantian Direksi dan Komisaris, tanpa memenuhi permintaanPemohon yang meminta diselenggarakannya RUPS (Vide, Bukti P2).Terhadap surat jawaban Termohon ini, Pemohon memberikantanggapan lewat surat tanggal 15 April 2014 yang intinya menegaskanbahwa penjelasan yang diminta oleh Termohon akan diberikan padaforum yang tepat, yaitu forum RUPS.

Untuk itu Pemohon kembalimeminta Termohon untuk mengundang RUPS paling lambat padatanggal 16 April 2014, agar penjelasan yang diminta oleh Termohon dapat diberikan dalam forum yang tepat (Vide, Bukti P3).

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintaHal. 3 dari 49 Hal.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;(2) Ketua pengadilan negeri setelan memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai

Asih Ningrum tidak melakukanhal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

/PN Bil10.Tergugat II dikarenakan pengangkatan tersebut dilakukansecara Melawan Hukum berdasarkan Akta No 24 Tanggal 25Maret 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yangdibuat oleh Turut Tergugat, RUPS LB bertempat dikedudukan hukum Tergugat II yang beralamat di Jl.

RayaPurwosari, Km 1,4, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, JawaTimur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berhak danberwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugatkarena sudah memenuhi unsur kompetensi relatif danabsolut;Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2017 telah dilakukan RUPS LBTergugat Il yang dihadiri oleh Tergugat selaku undangandan Tergugat Ill, sebelumnya selaku Direktur dan Pemilik24.775 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima)saham Tergugat Il, serta Tn. H.

untuk mewakili Penggugat dalam RUPS LBTergugat II Tanggal 25 Maret 2017 tersebut;Bahwa Penggugat berangkat dari Jakarta ke Australia padaTanggal 25 Februari 2017 menggunakan Pesawat GarudaIndonesia dan Qantas Airways dengan 1 (satu) kali transit,dan tiba di Australia pada Tanggal 26 Februari 2017 dan baruPulang kembali ke Indonesia pada Tanggal 26 Agustus 2017menggunakan pesawat Malindo Air, sehingga tidak mungkinPenggugat menandatangani dan memberi kuasa kepadaTergugat ;Bahwa dalam RUPS Tanggal

RUPS LBbertempat di kedudukan hukum Tergugat II yang beralamat di Jl.Raya Purwosari, Km 1,4, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, JawaTimur;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020.

Surya Sukmana Leather adalah debiturpailit;Menimbang, bahwa bukti P1 yang berupa akta notaris no24 tanggal 25 Maret 2017 tentang keputusan RUPS LB tersebutterbit sebelum Tergugat II dinyatakan pailit akan tetapi gugatanaquo diajukan setelah Tergugat II dinyatakan pailit.

sedang berada di luar kota Serang dan bukti RUPSLuar Biasa ini dilakukan secara mendadak adalah undangan RUPS LuarBiasa dengan pelaksanaan RUPS hanya berselang (1) satu hari ;.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) huruf e Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.

Penjaminan Kredit Daerah Bantentelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasapada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukanpenyampaian undangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegangsaham dengan surat undangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober2015 ;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat PENGUGATdari jabatan Komisaris PT.

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud.

tanggal RUPS; Ayat (2), Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabardan panggilan tidak sesuai denganketentuan; Ayat (3), Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan; Ayat (4), Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) kepada pemegang saham secara cumacumajika diminta

100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 10.225.100.000 X 1 % Rp 102.251.000; e Perubahan Modal dasar Rp 200.000.000.000, sbb : Rp 100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 199.000.000.000 X 1 % Rp 1.990.000.000; 4.3 Akta Pelaporan, pemberitahuan Pengesahan Kepada menteri Hukum dan HakAsasi manusia Rp17.500.000Jumlah Keseluruhan Rp 2.354.421.0005 Bahwatindakan tergugat telah nyata sebagai wujud itikad buruk yakni pada ketikadiadakannya RUPS

tahun 2010 tergugat tidak lagi menggunakan penggugatsebagai rekanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama tahun 2006;6 Bahwa penggugat dalam perkara ini menuntut kepada tergugat untuk membayarhak penggugat sebagai notulen RUPS untuk tahun 2009 berupa uang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 4 ayat 2 perjanjian kerja sama);7 Bahwa hak penggugat yang harus dibayarkan tergugat adalah didasarkan padapenambahan modal dasar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) adalahsebesar

Sangatkontradiktif sehingga itikad buruk salah satu isi perjanjian karena sebabsebabtertentu perjanjian dapat dibatalkan; 3 Bahwa tergugat seyogyanya memahamai keberadaan PT.Bank Sulteng tahun 2009dimana penyertaan Modal Dasar Rp 100.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp200.000.000.000 adalah hasil RUPS Tahun 2009 adalah kesepakatan dan pengakuansetiap pemegang saham yang akan menyetor modalnya sesuai kemampuan masingmasing pemegang saham di daerah (nilai riel belum disetor);4 Bahwa dalil penggugat

didalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dengan rincianpembuatan Akta Berita Acara RUPS Thn 2009 sebesar Rp 2.354.421.000, tidakrealistis dan tidak berdasar, oleh karena sesungguhnya penggugat telah melakukanpenghitungan dengan tergugat sesuai surat tanggal 09 Juli 2009 No.400 dan 401perihal penyampaian salinan salinan Akta dan Biaya Pembuatan Akta kepadatergugat yang harus mendapat persetujuan pemegang saham dan akan dibahas dalam5 Bahwa berselang tanggal 22 Oktober 2009 penggugat telah menerima

W26.AH.02.0911 perihal penegasan kembali tariff HonorariumPembuatan Akta Notaris, dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris PropinsiSulawesi Tengah, ditujukan kepada Para Notaris Se Sulawesi Tengah, tertanggal 18Pebruari 2010, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8;Foto copy daftar hadir rapat unum pemegang saham (RUPS) tahunan, tahun buku2008 PT. Bank SULTENG.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acararapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan"Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dirnaksud pada ayat3 kepada pemegang saham secara Cumacuma"Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 (tentang Perseroan Terbatas):Ayat 3:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan

Bahwa Agenda RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 adalah sebagaiberikut:(i) Pengesahan Hasil Audit;(ii) Dispensasi Keterlambatan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2003,2004 dan 2005iii) Peningkatan Modal Perseroan ; daniv) Lainlain.3.4. Bahwa RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 juga memberikan kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk:MERUBAH KETENTUAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN,3 .5.

PRIMA JAGATNUSAberkedudukan di Jakarta tanggal 13 Agustus 2007.Panggilan RUPS Luar Biasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat l.a. AnggaranDasar PT. Prima Jagatnusa.Dengan kata lain Panggilan RUPS Luar Biasa ini telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat la. Anggaran Dasar PT. PrimaJagatnusa.8.

Bukti T4 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaTan Eng Lip (Penggugat);5. Bukti T5 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaEddy Effendy Iskandar (Tergugat 2) berikut lampiran bukti pengiriman Pos surat tercatatdari Pos Indonesia ;6. Bukti T6 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaLisman Zasli (Tergugat 3) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;7.

Bukti T7 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaSujitno Hidayat (Tergugat 4) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dariPos Indonesia ;8. Bukti T8 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaOscar (Tergugat 5) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;9.

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;19) 1 (satu) bendel fotokopi surat panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LB PT KajunKarkam Perkasa selaku ketua rapat, yang sudah

dilegalisir;21) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson Rodney Philipkepada Nicolson Allan Mcintosh untuk menyelenggarakan RUPS LB PTKajun Karkam Perkasa selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23) 1 (satu) bendel asli Salinan Akte PT Kajun Karkam Perkasa berkedudukandi

(satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa, yangsudah dilegalisir;Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201819) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yang ditujukan BambangWiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tanda terima surat, tanggal 1 Juni2016, yang sudah dilegalisir;20) 1 (satu) bende!

halaman Putusan Nomor 800 K/Pid/201818)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) lembar data peserta RUPS LB PT Kajun Karkam Perkasa,yang sudah dilegalisir;1 (satu) bende!

fotokopi Surat Panggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT Kajun Karkam Perkasa yangditujukan Bambang Wiweko, S.H., tanggal 26 Mei 2016 dan tandaterima surat, tanggal 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Nicolson RodneyPhilip kepada Valery Sarumpaet untuk menyelenggarakan RUPS LBPT Kajun Karkam Perkasa selaku Ketua Rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Theresia Titin Uwanikepada Nicolson Allan

.10.11.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan :Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40Tahun 2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi(Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum ataudalam ilmu hukum dikualifisir

sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Vide Pasal 1365 KUH Perdata), karena terbukti Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri didepan RUPS ;Bahwa oleh karena Keputusan pemberhentian Penggugat dari JabatanAnggota Direksi (Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melaluiRUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangandengan hukum, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Keputusan PemberhentianPenggugat

Merujuk pada ketentuan pasal 1 butir (4) Jo. pasal 75 (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan = organHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2019/PT.BDG.Perseroan yang mempunyaiwewenan angtidakdiberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebutdiatas, RUPS merupakan

RUPS/RUPSLB merupakan produk hukum dari pemegangsaham dan bukan produk hukum dari Perseroan sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun melekat pada masingmasing pemegangsaham.Dengan demikian dalam perkara aquo, pertanggungjawaban hukumdari keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 melekat pada masingmasing pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa yang mengeluarkan suara, bukan pada Tergugat (PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa).Oleh karena itu, jika Penggugat merasa dirugikan oleh

Hardi Soetanto tanggal 11Pebruari 2012 Hal : Permohonan Untuk Diadakan Rapat Umum PemegangSaham (P.14) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 07/K/FH/S/TM/2012 tanggal 5 Maret 2012 Hal : RUPS PT.Hardlent Medika Husada(P.15) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 08/K/FH/S/TM/2012 tanggal 5 Maret 2012 Hal : RUPS PT.Hardlent Medika Husada(P.16) ;Foto Copy Surat dari Lisa Megawati dan dr.

Hardi Soetanto tanggal 8 Maret2012 Hal : Undangan RUPS (P.17);Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 10/K/FH/S/TM/2012 tanggal 12 Maret 2012 Hal: Undangan RUPS (P.18) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 11/K/FH/S/TM/2012 tanggal 12 Maret 2012 Hal: Undangan RUPS (P.19) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 13/K/FH/S/TM/2012 tanggal 27 Maret 2012 Hal : Pemberitahuan kepada Mitra KerjaPT.

AHU.2 AH.01.09 5674 tanggal 16 Mei 2012 Perihal : PT.Hardlent Medika Husada (P.35) ;Foto Copy Surat dari Hendry Irawan No.: 012/HMH.PST/RUPS/VI/2012tanggal 7 Juni 2012 perihal : Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa Ke 2 (P.36) ;Foto Copy Surat dari Law Firm Sutrisno, SH and Associates No : 24/K/FH/S/V1/2012 tanggal 7 Juni 2012 Hal : Somasi (P.37) ;Foto Copy Surat Pernyataan dari Ir.

sebagai pemegang saham ;e Bahwa Terhadap yang demikian itu ia tidak mempunyai hak suara dantidak boleh mengadakan RUPS walaupun ia sebagai komisaris.e Bahwa dalam RUPS ada akte pernyataan berita acara dan ada juga aktekeputusan rapat kalau akte itu pernyataan berita acara maka notaris ituharus hadir pada saat RUPS baru dapat membuatkan akte pernyataanberita acara tetapi kalau akte pernyataan keputusan rapat maka bisadiwakili oleh kuasanya untuk menghadap notaris tersebut sehinggakeluarlah suatu akte

Luar Biasa PT Hardlent Medika Husada tanggal 13Maret 2012 jumlah pemegang sahamnya tidak memenuhi kuorum, sehinggapenyelenggaraan RUPS tersebut tidak sah, dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dan dengan demikianpetitum nomor 2 gugatan beralasan dan patut dikabulkan ;Halaman 68 dari 65 Putusan No. 71/Pdt.G/2012/PN.MlgMenimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT Hardlent Medika Husadadinyatakan tidak sah dikarenakan dihadiri oleh jumlah pemegang saham yang

dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT : Penyelenggaraan RUPS

Dalamhal ini dengan adanya surat tercatat dan buktibuktipengiriman surat permintaan , Termohon I dan Termohon I seharusnyatelah melakukanpemanggilan RUPS selambatIambatnya hari Sabtu , tanggal23Pebruari 2013;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas , terbukti Termohon I danTermohon II telah lalai dan memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidakHalamanSdari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Tgl12131415melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Para Pemohonselaku pemegang saham, sebagaimana

ayat (2) , (3) Anggaran Dasarperseroan ;Bahwa oleh karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaatiTermohon I dan Termohon II telah terlewati sehingga Para Pemohon selakupemegang saham dapat kiranya diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegalyang merupakan pengadilan negeri yang berwenang untuk memberikan ijinkepada Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan sertamenyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan RUPS

;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat(2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran , dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran

dasar dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;16 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas , Para Pemohon mohon kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan agar mengeluarkanpenetapansebagai berikut :a Agenda rapat adalah pertanggungjawaban keuangan terhadapDireksi dan membentuk struktur organisasi yang baru yang dapatmenyelamatkan dan memajukan perseroan ;b Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang

Weiling yang mempunyai haksuara merasa keberatan dengan segala peralihan terhadap asetasetPT.Weiling maupun peralihnan saham tanpa ada persetujuan dari OrganorganPerseroan Terbatas yang lain, yaitu RUPS yang sah dan sesuai denganketentuan UndangUndang sebagaimana Pasal 10 ayat 6 UndangUndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya dalamhal mengalinkan atau pengambilalihan saham atau menjadikan jaminan utanghanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri olehpemegang

Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Panggilan/Undangan RUPS di HotelCiputra pada tanggal 26 Januari 2011 kepada Joe Tjie Liang/BambangLianggono.7.Bukti T Il.V.VI7 . Fotocopy dari Fotocopy KTP atas nama Joe Tjie Liang/Bambang Lianggono.8.Bukti TII.V.VI8 . Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Panggilan/Undangan RUPS di HotelCiputra pada tanggal 26 Januari 2011 kepada RM.Daradjadi.9.Bukti TIIl.V.VI9 .

di Hotel Ciputra juga RUPS di PT.Wei46Ling dengan hari/tanggal yang sama sehingga batal demi hukum dengan alasanterindikasi palsu dan penuh dengan rekayasa karena RUPS LB PT.Wei Ling diHotel Ciputra Semarang tidak pernah ada sesuai bukti P5 dari Penggugat dimanasesuai Pasal 1870 KUHPdt yang menyebutkan akte autetik merupakan bukti yangsempurna dan dikaitkan dengan Pasal 165 HIR menyebutkan akte autentik adalahakte yang dibuat Pegawai yang bersangkutan membuat akte itu dan dihadapanyang artinya yang

PT.WeiLing tanpa tanggal, oleh : atas nama dan hanya di paraf Xu Jun selaku Direksidimana sesuai bukti P.3 berupa akte No.42/2011 dimana disebutkan ada RUPS diHotel Ciputra dan di pabrik PT.Wei Ling pada hari dan tanggal yang sama dimanatelah dipertimbangkan diatas namun untuk lebih jelas bahwa Pasal 76 UndangUndang No.40/2007 mengatur RUPS dapat diadakan dimanapun diluar tempatkedudukan Perseroan maupun di luar kegiatan usahanya yang utama contohnyaAkte No.59/2009 diadakan di Jakarta dan juga RUPS

PT.Wei Ling diHotel Ciputra dengan menyewa ruang meeting namun perlu dipahami bahwapemegang saham sesuai Akte No.59/2009 adalah Xu Jun, Chen Yue Ling, RMDorodjadi dan Penggugat sendiri sehingga tidak mungkin 4 orang pemegangsaham untuk RUPS menyewa Ruang Meeting Hotel Ciputra sehingga wajarManagemen Ciputra menyatakan tidak ada RUPS PT.Wei Ling dengan menyewaruang meeting dan dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan diatas makaRUPS dapat dilakukan dimana saja juga RUPS dapat dilakukan dibeberapa

UUPT mewajibkan bahwa agenda RUPS yang akan dibicarakan harusdisampaikan dalam panggilan RUPS, sebagaimana Pasal 82 yangmenyatakan sebagai berikut:1. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;2.

Nomor 3295 K/Pdt/201613.14.dibicarakan, dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebutdisetujui dengan suara bulat;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

UUPT mewajibkan bahwa agenda RUPS yang akan dibicarakan harusdisampaikan dalam panggilan RUPS, sebagaimana Pasal 82 yangmenyatakan sebagai berikut:(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan,dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (

Tidak ada bukti diadakan RUPS sebanyak 2 (dua) kalitanggal 4 September 2007 dan tanggal 4 Juni 2008 danlagi pula sekali pun pernah dicoba RUPS akan tetapi tidakpernah ada RUPS sehingga belum dipenuhi syarat izinRUPS dalam UU PT;c.1.

Nomor 3295 K/Pdt/2016diperlukan izin RUPS untuk pengalihan saham.

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memilikikewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan DewanKomisaris.

RUPS. Seorang Direksi ataupun Komisaris mengundurkan diri merupakanhaknya, akan tetapi harus ada mekanisme RUPS yang menetapkan danperubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Ham; Bahwa, selama tidak ada RUPS, Direksi/Komisaris masih menjabat; Bahwa, sebelum tahun 1995, Akta cukup sebagai bukti setoran saham,namun sejak tahun 1995 sampai sekarang harus ada bukti berupa uang danlainlain.

Direksi harus melaksanakan RUPS diminta atau tidak diminta setiaptahun.

Kalau habis seharusnyaDireksi menyatakan tidak mau lagi; Bahwa, Pemegang Saham dapat menjadi Komisaris; Bahwa, Pertanggungjawaban Direksi tetap melalui RUPS, kalau tidakdilakukan RUPS maka dapat menggugat Direksi; Bahwa, kalau tidak ada RUPS menjadi tanggungjawab pribadi Direksinamun dalam hal ini Komisaris dalam melakukan pengawasan juga lalai; Bahwa, tanpa RUPS Direksi dan Komisaris masih tetap; Bahwa, perusahaan yang berdiri sebelum tahun 1995, setelah tahun 1995dibebani tambah setor.

Bahwa kemudian pada tahun 2001 melalui RUPS PT. SumurpituWringinsari (sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS TahunanPT. Sumurpitu Wringinsari Tahun 2001 tertanggal 25 Juli 2002), telahdisepakati oleh seluruh pemegang sahamnya untuk dilaksanakanPenjualan Asset kebunkebun PT. Sumurpitu. Wringinsari.

Sumurpitu Wringinsari (berikutasset kebunkebunnya), karena tugas Mediator tidak dapatdipersamakan dengan jasa Broker ;Karenanya keputusan RUPS PT.

Sehingga KeputusanRapat Umum Penegang Saham (RUPS) Tahunan PT. SumurpituWringinsari yang menetapkan jasa Mediator berikut pemberian UangJasa Mediator sudah tepat dinayatakan batal demi hukum ;Hal 11 dari33hal Put.

Tergugathanya menjalankan perintah hasil dari Keputusan RUPS Tahunan PT.Sumurpitu Wringinsari Tahu 2001 dan dengan RUPS Luar Biasa PT.Sumurpitu Wringinsari tanggal 24 April 2010 (T1) ;6. Bahwa dalam posita 6 oleh Penggugat disebutkan jasa mediatoradalah serta merta dibebani kepada PT. Sumurpitu Wringinsari.Sedangkan pada posita 3 dan posita 4 telah dijelaskan tentangterbentuk dan adanya jasa mediator tersebut. Sehingga tampak jelasHal 19 dari 33hal Put.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 11 telah membenarkanbahwa jasa mediator adalah Keputusan RUPS PT. SumurpituHal 20 dari 33hal Put. No. 284/Pdt/2015/PT.SMGWringinsari tahun 2001 adalah untuk mencari pembeli. Dengandemikian jasa mediator adalah sah dan benar karena berdasarkanhukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum Para Tergugat. Dengan demikian tidak terbantahkan lagi bahwaPenggugat telah mangakui apa yang dilakukan Para Tergugatberdasarkan RUPS PT.

;Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin oleh Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatantersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganpemberian upah per bulan sebesar Rp.33.837.400 (Tiga Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ;Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mengundurkan diri dengan alasanadanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembayaran upah terhadap Penggugatkarena bila dibandingkan dengan

;Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon / memintaagar tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),mengingat pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulanJanuari 2004 adalah berdasarkan RUPS dan selayaknya pulalah pemberhentianPenggugat dibawakan ke dalam rapat RUPS, karena tanggung jawab hukummasih tetap melekat pada diri penggugat sebagai satusatunya orang pribumiyang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sangat prinsip /utama,

Pada angka 4 dan 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa:"Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebutdilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberianupah per bulan sebesar Rp. 33.837.400.".

;"Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon/meminta agarTergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingatpengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalahberdasarkan RUPS, dan selayaknya pulalah pemberhentian Penggugat dibawakan kedalam rapat RUPS... ".;.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.;(4). Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata carapencalonan anggota Direksi. ;(5). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.