• imporyang bersangkutan,Kemudian yang dimaksud Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayarpada pasal 5 ayat (1) dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa yaitu totalpembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayar atau akan dibayar olehpembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual,AnalisaDibavar oleh pembeli secara langsung dan tidak langsungBahwa dalam pemeriksaan audit kepabeanan terhadap Pemohon Banding, Tim Auditmendapatkan data berupa Indonesia Import & Domestic

• No. 662/B/PK/PJK/201236.37.diberikan, melainkan harus sepenuhnya tunduk kepada ketentuan domestic Indonesiayakni dengan menggunakan tarif pemotongan PPh sebesar 20% dari imbalan brutobunga yang dibayarkan;Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yangmengabulkan seluruh banding Termohon Peninjauan kembali (semula PemohonBanding) dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dapat memperlihatkan Surat Keterangan Domisili DFBV danbunga

• Surat persetujuan DPRD;Pasal 21:Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintahini beserta peraturan pelaksanaannya serta mengikuti peraturan perundangundangan di bidang pasar modal;Pasal 22:Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar domestic dan dalammata uang rupiah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat V yaituMuhammad Zaki Yamani, S.H., menerangkan bahwa prosedur mekanisme apabilaPemerintah Daerah melakukan pinjaman uang kepada pihak

• diterimanya, sehinggatidak bertindak sebagai penikmat yangsesungguhnya dari bunga dimaksud; bahwa dengan demikian, GoederhandFinance B.V. memang terbukti tidakmemiliki Active Conduct of Businessselain hanya sebagai conduit atauperantara belaka dari Affiliated/GroupCompanies, dalam mencari dana untukpembiayaan perusahaan;bahwa berdasarkan kondisikondisi tersebut diatas, dan sesuai dengan pengertian tentangbeneficial owner yang Pemohon PeninjauanKembali sampaikan, baik dalam peraturanperundangundangan domestic

• We reserve the right to refuse carriage to any Passenger who has notcomplied with, or whose documents do not appear to comply with, such applicable laws, regulations, orders, demands or requirements6.6 Documents AdvisoryDomestic Routes: Adults are required to produce their original identity cards* or passports for all domestic flights.

• . 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017

  23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

  24. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

  Bengkulu Utara Tahun20171 (Satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20171 (Satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20171 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi BengkuluNomor :KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 20171 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunanrancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

  Tri Andika,SH.MH, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2017 padaKementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat PPLP SatkerPSSPLP Propinsi Bengkulu, ada pekerjaan Penyusunan RanperdaBidang Air Limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017sedangkan tahun 2018 saksi tidak lagi mengikutinya.Bahwa menurut saksi sebelumnya saksi dihubungi oleh Kasatker yangbernama Azwar Alpian melalui teloon dan untuk bertemu, kemudiansekitar awal bulan

  Bengkulu Utara Tahun2017.1 (satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan PenyusunanRanperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20171 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi BengkuluNomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 20171 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunanrancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic

• Fotocopy Domestic Transfer, diberi tanda T 30 ;Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Untuk Bukti surat T1, T2, T3, T4, T18, T22, T23 dan T29, berupa fotho copyyang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya danHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 257/Pdt. G /2018/PN.

• 1 (satu) Bundel AGREEMENT BETWEEN FOREIGN DOMESTIC WORKER (FDW) AND EMPLOYER ON FDW WEEKLY REST DAY ARRANGEMENT.

Dikembalikan kepada Fatma Yuliana

• Surat Ijin Orang Tua/Suami/Keluarga an. UMAR.

Dikembalikan kepada Pipi Nurfauziah

• Kartu Vaksinasi Covid 19 an. NURKOMARIYAH.
• Surat Ijin Orang Tua/Sumai/Keluarga an. AHMAD ZAIM, tertanggal 13 Juli 2021.

• Putusan Nomor 677/B/PK/PJK/20164.2.8.secondary adjustments dalam the Glossary of the OECDTransfer Pricing Guidelines (TPG) sebagai berikut :"an adjustment that arises from imposing tax on asecondary transaction in transfer pricing cases", and asecondary transaction as a constructive transaction thatsome States assert under their domestic transfer pricinglegislation after having proposed a primary adjustment inorder to make the actual allocation of profits consistent withthe primary adjustment.Secondary

• Airport Lounge Services.Ramp handling, terdiri dari:Flight Operations,oS f NFWeight & Balance,ULD Control,Ramp Equipment,a 0Aircraft ServicingCargo Handling Service, terdiri dari:Export Handling,Cf Y Import Handling,Domestic Handling,Qa 9Rush Handling/ Transshipment Handling,e. Cargo document & Clearance,f.

• No. 115 PK/Pdt/2007Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah suatu Perusahaan yang terafiliasidengan Group Ongko, beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan TergugatRekonpensi (tidak termasuk Tergugat Rekonpensi) atau yang dikendalikanTergugat Rekonpensi, telah memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjianperjanjian Domestic Recourse Factory Agreement dan Financial LeasingAgreement sejak tahun 1997 dan 1998 dari Penggugat Rekonpensi, sebagaijaminan atas fasilitas yang diberikan Penggugat Rekonpensi,

• Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa memangterdapat pemeriksaan BPK untuk tahun 2006 dengan hasilpemeriksaan nilai penjualan batubara yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)adalah sudah wajar;13.Bahwa terkait dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang menyatakan:PJK/2014Halaman 53 Alinea ke3Pemohon Banding menyatakan bahwa kasus transfer pricing tidakdapat diterapkan untuk transaksitransaksi domestic

• ., Guru Besar FakultasSosial dan Politik Unversitas Indonesia dalam perkara a quo, maka MajelisHakim Agung akan melengkapi postulat hukum dalam ketentuan perpajakaninternasional (1) pacta sun servanda (2) lex specialis derogate lex generalis(3) lex superiori derogate lex inferiori (4) Oplosing Theorie (Teori Melebur)yaitu manakala ada obyek yang samasama merupakanyurisdiksipemungutan maka domestic law melebur ke internasional law, sehinggaperkara a quo berupa pembayaran knowhow fee oleh PemohonPeninjauan

• Rp 5.400 ( lima ribu empat ratus ribu rupiah )> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah ) Pemkab.

  Rp 5.400 ( lima ribu empat ratus ribu rupiah )> Keberangkatan dalam negeri ( domestic ) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah )Pemkab. Rp 400 ( empat ratus rupiah )Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN.

  Rp 5.400 (lima ribu empat ratus ribu rupiah)> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap orang dengan rincianpembagian : PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah) Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah)Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg Pemerintah Kabupaten.

  Rp 5.400 (lima ribu empat ratus ribu rupiah)> Keberangkatan dalam negeri (domestic) dijual Pass Pelabuhan sehargaRp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap orang dengan rincianpembagian :Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg9.10.11.12.13. PT. Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah)Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah) Pemerintah Kabupaten.

• Nipindo Primatama yang bergerak dibidang Kontraktor dan pemilik tambang batubara sejak bulan Januari2016 sebagai Sekretaris Direksi yang mempunyai tugas menghandleHal 21 dari 37 Hal.Putusan No.1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utrpekerjaan Direksi untuk pekerjaan meeting, jadwal Direksi , menguruspekerjaan Direksi domestic dan luar negeri dan bertanggung jawabkepada Direksi ; Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada tahun2016 saksi bersama semua pegawai di Briefing oleh Direktur utamaBpk Nierwan

• Hal ini sangatbersesuaian dengan prinsip perundangundangan perpajakan Indonesiayang menganut asas materialitas atau substance over form;Dengan demikian, fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh ataspembayaran sesuai Pasal 11 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda Indonesia Belanda tidak dapat diberikan, melainkan harussepenuhnya tunduk kepada ketentuan domestic Indonesia yakni denganmenggunakan tarif pemotongan PPh sebesar 20% dari imbalan brutobunga yang dibayarkan;Bahwa berdasarkan uraian di atas

• Hasil No. 207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;

• Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;
• Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;
• Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No. 113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;
• Asli 1 (satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;
• Asli 1 (satu) Bundel perihal Domestic

  116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.yakAsli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic

  Tanggal 01 Agustus 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.207/KOREKS/HIKP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.171/KOREKS/HIKP/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.141/KOREKS/HIKP/V/2016 Tanggal 01 Mei 2016;Asli 2 (dua) Lembar perihal Penempatan dan Bagi Hasil No.113/KOREKS/HIKP/IV/2016 Tanggal 01 April 2016;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Bukti Trf HIKP;Asli 1 (Satu) Bundel perihal Domestic

• There shall not be imposed substantially more onerousconditions or higher fees or charges on the recognition or enforcementof arbitral awards to which this Convention applies than are imposed onthe recognition or enforcement of domestic arbitral avards.Terjemahan bebas sebagai berikut :Setiap Negara Penandatangan (konvensi ini) wajib mengakui putusanarbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuaidengan aturan procedural di wlayah di mana putusan itu akandiandalkan, sesuai dengan

• Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT. Dongwoo ke PPLI bulan Mei tahun 2004 dan bulan Agustus 2004, 1Hal. 60 dari 76 hal. Put.

  Dongwoo, 3 buah buku mutasi penjagaan satpam PT.Dongwoo (tertanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 4 Maret 2006, 4Maret 2006 s/d 20 April 2006, 20 April 2006 s/d 5 Juni 2006), 1 buahbuku pembayaran sampah domestic, 1 set invoice dan bukti pembayaranPT.

• Putusan Nomor 1607/B/PK/PJK/2016Bahwa salah satu prinsip hukum yang dianut oleh Indonesia adalahequality before the law,Yakni tidak membedakan status orang atau perusahaan (apakahorang/perusahaan kecil atau besar), jenis kegiatan usaha (apakahusaha perdagangan, pabrikan, operasi dll), kepemilikan (apakahorang/perusahaan adalah pribumi/domestic atau orang/perusahaanasing).