Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Plombokan seluas lebihkurang 251 m? (dua ratus lima puluh satu meter persegi) terletak di PropinsiJawaTengah, Kota Semarang, kecamatan Semarang Utara, KelurahanPlombokan, tercatat atas nama WAHJUNING setempat dikenal sebagai JalanUtara I/B.6.5.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Plombokan, seluas lebihkurang 298 m?

Bahwa dengan diputuskannya perjanjian kerjasama oleh Tergugat I serta TergugatI bermaksud melaksanakan isi Surat Kuasa Menjual Nomor 13 dan Nomor 14tanggal 29 Juli 2011 dan Pernyataan Nomor 15 tanggal 29 Juli 2011 adalah jelas jelas bahwa hal tersebut merupakan akalakalan Tergugat I yang bermaksud inginmemiliki dan menguasai atas tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak MilikNomor 484 dan HM Nomor 761 atas nama Penggugat II dengan cars seolaholahada kerjasama bisnis.

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 761/Plombokan seluas lebihkurang 251 m? (dua ratus lima puluh satu meter persegi), terletak diPropinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara,Kelurahan Plombokan, tercatat atas nama WAHJUNING, setempat dikenalsebagai Jalan Utari I/B.629.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 484/Plombokan, seluas lebihkurang 298 m?

Bahwa guna mengantisipasi adanya etikad kurang baik dari Tergugat I yang akan31.32.bermaksud memindahtangankan maupun menjual kepada pihak siapapun, makaatas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah atas nama Pengggugat IT :30.1.Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Plombokan seluas lebihkurang 251 m?

(dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), terletak diPropinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, kecamatan Semarang Utara,Kelurahan Plombokan, tercatat atas nama WAHJUNING, setempat dikenalsebagai Komplek Indraprasta Kaveleing I B/11.Maka atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Plombokan seluas lebihkurang 251 m?

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.TDN, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.197000,- ( seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

761/Pdt.G/2024/PA.TDN

761/Pdt.G/2010/PA.Ptk

PUTUS ANNomor : 761/ Pdt.G/ 2010/PA.Ptk.>.aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas I A Pontianak yang memeriksadan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CeraiTalak yang diajukan olehALFIAN bin SAIBI YAHYA umur 40 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMP, pekerjaanBuruh Bangunan, bertempat tinggal diJalan Pramuka, Nomor 51, #RT.00/RW.027,Kelurahan Sungai Beliung, KecamatanPontianak Barat, Kota Pontianak

semula di Jalan Tebu,Gang Anugerah I, Nomor 15, RT.005/ RW.032, Kelurahan Sungai Beliung, KecamatanPontianak Barat, Kota Pontianak, namunsekarang tidak diketahui keberadaannyadiseluruh wilayah Republik Indonesiasebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan :TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 11 November 2010 yangterdaftar di register perkara pada Kepaniteraan PengadilanAgama Kelas IA Pontianak Nomor : 761

Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telahditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangandan tidak pula menyuruh' orang lain untuk mewakilinyameskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkansurat panggilan (Relaas) Nomor : 761/Pdt.G/2010/PA.Ptktanggal 16 November 2010 dan tanggal 15 Maret 2011 yangdibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan

Menyatakan perkara yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kelas IA Pontianak dengan RegisterNomor : 761/Pdt.G/2010/PA.Ptk, tanggal 11 Nopember 2010,gugur;2.

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 761

Pemohon di persidangan; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan memperhatikan suratsuratbukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04Januari 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan NegeriBengkulu dengan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN.Bgl telah mengajukanpermohonan yang terurai sebagai berikut : Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki anak dengan Akta Kelahiransebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 761

Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta KelahiranPemohon No. 761/Umum/RL/2006 bertanggal 15 Agustus 2006 yangditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilRejang Lebong yang semula tercantum adalah MAD YUPAN menjadiYOPAN NOPENZA dan nama Pemohon SAMI'UN menjadi SAMIUN;3.

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 761/Umum/RL/2006, Tanggal16 September 2006, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor CatatanSipil Kabupaten Rejang Lebong;5. Fotocopy Identitas Siswa pada Buku Raport An.

Dalam Akta KelahiranNomor 761/Umum/RL/2006 tanggal 15 Agustus 2006, nama anak Pemohonadalah MAD YUPAN dan nama Pemohon adalah SAMIUN, sedangkan di KartuKeluarga (KK) dan Buku Raport, nama anak Pemohon adalah YOPANNOPENZA dan nama Pemohon adalah SAMIUN;Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki AktaKelahiran anak Pemohon yang terdapat perbedaan nama anak Pemohon dannama Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan undangundangyang berlaku yaitu ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undangundang

Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dan nama anak Pemohondalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 761/Umum/RL/2006bertanggal 16 September 2006 yang ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yangsemula tercantum nama MAD YUPAN menjadi YOPAN NOPENZA dannama Pemohon SAMIUN menjadi SAMIUN;Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 12/Padt.P/2019/PN. Bgl2.

761/ Pdt.G/2005/PA.Sby

PUTUSANNomor : 761/ Pdt.G/2005/PA.Sby DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di XXXX KotaSurabaya, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON .MelawanTERMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS ( Guru SD ) , bertempat tinggal diXXXX Kota Surabaya , selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON.e

Pengadilan Agama tersebut; e Telah mempelajari berkasperkara Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tanggal 04 April 2005 yangterdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya di bawah Nomor : 761/Pdt.G/ 2005/PA.Sby. tanggal 04 April 2005 bermaksud mengajukan permohonan cerai Talak terhadapTermohon Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 20 April 2005 yang dihadiri olehPemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agarrukun kembali dengan

Tanah bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.761/Plombokan,seluas + 251 M? (lebih kurang dua ratus lima puluh satu meter persegi).Halaman 2 Putusan Nomor 10/Pdt/2019/PT SMGGambar Situasi tanggal 04 Desember tahun 1996, No. 12605/1996,atas nama WAHJUNING, Objek tanah terletak di KelurahanPlombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, PropinsiJawa Tengah, setempat dikenal dengan Jl.

ApabilaHalaman 7 Putusan Nomor 10/Pdt/2019/PT SMG10.11.membantah, dikenakan Dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) tiap bulan secara terus menerus Sampai dengan Putusanini dilaksanakan.Bahwa untuk menjamin gugatan ini mohon diletakkan sita jaminan atastanah dan bangunan:a.Tanah bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.761/Plombokan,seluas + 251 M*.

Utari B/ 6 Komplek PondokIndraprasta Semarang dengan batasbatas:Sebelah Utara : Objek Sengketa (SHM No. 761, JI. Utari B/6)Sebelah Selatan: Jalan LarasatiSebelah Timur : Rumah No.1! B/12Sebelah Barat : Rumah No.1! B/10Bahwa karena Sertifikatsertifikat asli atas Objek Sengketa dikuasai olehPara Tergugat, karenanya Para Tergugat dihukum baik secara bersamasama atau secara sendirisendiri untuk menyerahkan:1)Sertifikat asli Sertifikat Hak Milik No. 761/Plombokan, seluas + 251 M?

Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 761/Plombokan, seluas + 251 m2 ( lebih kurang dua ratus limapuluh satu meter persegi ) Gambar Situasi tertanggal 4121996No.12605/1996, terletak di Kelurahan Plombokan, KecamatanSemarang Utara, Kota Semarang, setempat dikenal dengan setempatdikenal dengan Jl.

Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 761/Plombokan, seluas + 251 m2. ( lebih kurang duaratus lima puluh satu meter persegi ) Gambar Situasi tertanggal4121996 No.12605/1996, terletak di Kelurahan Plombokan,Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, setempat dikenaldengan setempat dikenal dengan JI.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2022/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

761/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Nomor 4389 PK/Pdt/2014Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Panaragan yang luasnya425 m? terdaftar atas nama H.

Nomor 4389 PK/Pdt/201417.18.19.balik nama atau peralihan hak atas sebidang tanah dan bangunan SertifikatHak Milik Nomor 761/Panaragan yang luasnya 425 m?

Cabang Bogor; Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Panaraganyang luasnya 425 m? yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 44 (dahuluNomor 18) yang letak batasbatas dan luas tanahnya diuraikan dalamSurat Ukur tertanggal 10 Maret 1976 Nomor 66/1976;. Menyatakan peralihan hak atau balik nama atas sebidang tanah danbangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Panaragan yang luasnya 425 m?

Kerugian Materiil yaitu:Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Panaraganyang luasnya 425 m? yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 44 (dahuluNomor 18) yang letak, batasbatas dan luas tanahnya diuraikan dalamSurat Ukur tertanggal 10 Maret 1976 Nomor 66/1976 yang nilainya saatini sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);b.

, Sertifikat Hak Milik Nomor 761/Panaragan,luasnya 425 m?, dan Penggugat juga ikut menandatanganiperjanjian kredit tersebut, sehingga pembebanan hak tanggungantelah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yangditentukan dalam undangundang.

/PDT/2014/PT.SBY t anggal 16 Maret2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 22 Juni 2015 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor = 57/Pdt.G/2013/PN.Ta jo Nomor 761/PDT/2014/PT.Sby yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut disertai dengan memor!

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 16 Maret 2015, Nomor 761/PDT/2014/PT.SBY., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 26 Agustus2014, Nomor 57/Pat.G/2013/PN.Ta. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah

Ta., tanggal 25 Agustus 2014, maupun Majelis HakimPengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya Nomor 761/PDT/2014/ PT.SBY.,tanggal 16 Maret 2015, tersebut telah salan dalam menerapkan hukum dantelah tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, sedemikiansehingga, sebagai alasanalasan hukum atas keberatan pihak Pemohon KasasiHalaman 11 dari 15 hal. Put.

., tanggal 25 Agustus 2014, maupun dari Majelis Hakim Pengadilan TinggiSurabaya dalam putusannya Nomor 761/PDT/2014/PT.SBY., tanggal 16 Maret2015, tersebut adalah sebagai berikut:1.Pada dasarnya, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakanoleh pihak Termohon Kasasi sebagai kreditor selaku pemegang HakTanggungan melalui perantaraan pihak Turut Termohon Kasasi yang telahmelibatkan pihak Termohon Kasasi II sebagai pemberi Jasa PraLelang,pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, di tempat

Nomor 913 K/Pdt/2016Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Nomor SE23/PN/2000,tanggal 22 November 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang HakTanggungan, sedemikian sehingga, terhadap putusan Pengadilan NegeriTulungagung Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.Ta. tanggal 25 Agustus 2014, JO.putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 761/PDT/2014/PT.SBY.

761/PID.SUS/2014/PT-MDN

PUTUS ANNomor : 761 /PID.SUS/2014/PTMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, = yang mengadili perkaraperkaraPidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : TerdakwaTempat lahir : Pematang SiantarUmur/tanggal lahir : 20 tahun/ 11 September 1993Jenis kelamin > LakilakiTempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja No.45 Kelurahan Parapat,Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab.

Kemudiandengan posisi berhadapan terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnyahalaman 3 dari 11halaman, putusan perkaraPidana Nomor : 761/PID.SUS/2014/PTMDN.

Selanjutnya saksi korbanpun denganterdakwa bertemu di pantai tersebut dan terdakwa mengajak saksi korbanmakan malam di warung nasi yang berada di sekitaran kota Parapat,kemudian setelah selesai makan malam terdakwa mengajak saksi korbanjalanjalan ke arah jalan Gereja Khatolik yang mana arah menuju jalanhalaman 5 dari 11halaman, putusan perkaraPidana Nomor : 761/PID.SUS/2014/PTMDN.tersebut keadaannya sunyi dan terdakwa kemudian memberhentikansepeda motornya di bawah pepohonan.

(enam puluh juta rupiah),Subdidair 6 (enam) bulan penjara, dan Pengadilan tingkat pertama telahhalaman 9 dari 11halaman, putusan perkaraPidana Nomor : 761/PID.SUS/2014/PTMDN.menjatuhnkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dendaRp.60.000.000.

Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa.halaman lldari 11halaman, putusan perkaraPidana Nomor : 761/PID.SUS/2014/PTMDN.HAKIMHAKIM ANGGOTA :ttd.JANNES ARITONANG, SH.MH. ttd.RIDWAN RAMLI, SH.MH. HAKIM KETUA MAJELIS,ttd.BANTU GINTING, SH. PANITERA PENGGANTI,ttd.HAR N H.MH.halaman 13 dari 11halaman, putusan perkaraPidana Nomor : 761/PID.SUS/2014/PTMDN.

OBJEK GUGATAN :Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 761 Tahun 2018 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan atas nama M.YANIS.W pada tanggal31 Desember 2018;Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.B. KEWENANGAN PENGADILAN.1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:761 Tahun 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atasnama M.YANIS.W pada tanggal 31 Desember 2018;3.

Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan BupatiPelalawan Nomor: 761 Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan atas nama M.Yanis W tanggal 31 Desember 2018, (videbukti P1 = T1):7.

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administratifberupa keberatan kepada Bupati Pelalawan dengan surat tertanggal 15 Mei2019 perihal : Keberatan Terhadap SK Bupati Pelalawan No. 761 Tahun2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karenahalaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 53/G/2019/PTUNPBRmelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan a.n.

Bahwa Penggugat juga mengajukan upaya banding administrasikepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) terhadap SKBupati Pelalawan No. 761 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan a.n.

761/Pid.Sus/2015/PN Psp

Pid.1.A.3 PUTUSANNomor 761/Pid.Sus/2015/PN PspDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN yang bersidang di Gunungtuayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Terdakwa 1Nama lengkap : Rizki Ashari Harahap als.

sampai dengan tanggal 21 Desember 2015Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari2016Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal20 Januari 2016Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor 761

/Pid.Sus/2015/PN Psp tanggal 22 Desember2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN Pspe Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2015/PNPsp tanggal 22 Desember 2015 tentang penetapan harisidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum

buah plastik assoy warna hitam yang berisikan ganja yang terbungkus dengankertas nasi berwarna coklat seberat 49,22 gram. 1 (satu) buah gunting kecil merk stellM.2000.3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol BB 1274 JA. 1(satu) lembar STNK asli mobil Avanza No.Pol BB 1274 JA atas nama MASNIARINASUTION dan, 1 (satu) set kunci kontak Mobil Avanza No.Pol BB 1274 JA Dimanaterdakwa mengaku memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari ROTUAHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 761

MH.Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2015/PN PspAndy Wiliam Permata, SH.Panitera Pengganti,Sahrial Siregar, SH.

761/Pdt.G/2012/PA.Ptk

PENETAPANNOMOR 761/Pdt.G/2012/PA.PtkBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan cerai talak yangdiajukan oleh :PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaanKaryawan SWASTA, bertempat tinggal di KOTAPONTIANAK, sebagai Penggugat ;MELAWANTERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA

, pekerjaan TidakBekerja, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah membaca laporan mediator;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Agustus2012, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan register perkaraNomor 761/Pdt G/2012/PA Ptk tanggal 13 Agustus 2012 dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :.

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan AgamaPontianak dengan register Nomor : 761/Pdt.G/2012/PA.Ptk tertanggal 13 Agustus2012, dicabut;2.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2016/PA.Sbs., tanggal 27 September 2016 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 761/Pdt.G/2022/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

761/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Bahwa pada = Surat Keterangan Kelahiran No.474.4/761/X11/2020. Nama Pemohon Tertulis EDI RIYANTO;5. Bahwa Pada Akta Cerai No. 2759/AC/2015/PA.Pwd, NamaPemohon Tertulis EDI RIYANTO;6. Bahwa pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi Dan Bangunan Tahun 2020, Nama Pemohon Tertulis EDIRIYANTO B SUWARTO;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 150/Pdt.P/2021/PN Pwd1. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik No. 2413, Nama PemohonTertulis YONO;8.

Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.4/761/XII/2020,selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto copy Surat Keterangan No. 474.4/762/XII/2020, selanjutnyadiberi tanda P4;5. Foto copy Surat Keterangan No. 470/325/XII/2020, selanjutnya diberitanda P5;6. Foto copy SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan NO. 0630794,selanjutnya diberi tanda P6;7.

saksisaksi ternyata Pemohontercatat sebagai penduduk di Dusun TUKO RT 003 RW 004, Desa SUGIHAN,Kecamatan TOROH, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan NegeriPurwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan olehPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto copy Kartu TandaPenduduk NIK 3315040202810001 atas nama EDI RIYANTO, selanjutnya diberitanda P1, Foto copy Kartu Keluarga No. 3315041907079205 selanjutnya diberitanda P2, Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 474.4/761

atas nama EDI RIYANTO BSUWARTO dalam bukti berupa Foto copy SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan No.0630794 dan bukti surat berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik No.2413, yangtercantum atas nama YONO adalah merupakan milik dari Pemohon yang bernamaEDI RIYANTO;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti berupa Foto copy Kartu TandaPenduduk NIK 3315040202810001 selanjutnya diberi tanda P1, Foto copy KartuKeluarga No. 3315041907079205 selanjutnya diberi tanda P2 dan Foto copySurat Keterangan Kelahiran No. 474.4/761

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri RantauprapatNomor 761/Pid B/2017/PN Rap, tanggal 19 Desember 2017 tersebutPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimanaternyata. dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 212/akta Pid/2017/PN Rap tertanggal21 Desember 2017;Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan olehPenuntut Umum tersebut telah

diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan NegeriRantauprapat kepada pihak Terdakwa berdasarkan Surat PermintaanBantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 27 Desember2017, selanjutnya Terdakwa telah menerima Relaas pemberitahuanPermintaan banding tersebutMenimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memoribanding yang memuat alasanalasan keberatan terhadap putusan PengadilanNegeri Rantauprapat Nomor 761/Pid B/2017/PN Rap, tanggal 19 Desember2017 tersebut;Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sertamemenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai denganPasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan NegeriRantauprapat Nomor 761

/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 19 Desember 2017,Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai faktafakta serta penerapanhukum dalam perkara ini telah tepat dan benar, demikian juga denganpenjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah mencerminkan keadilanserta memenuhi tujuan pemidanaan khususnya terhadap diri terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusanPengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 761/Pid .Sus/2017/PN Rap tanggal19 Desember 2017 yang dimintakan banding cukup beralasan

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSIMenolak gugatan para Penggugat ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenghukum para penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.2.421.000, (dua juta empatratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaKabupaten Malang tertanggal 27 Januari 2009 nomor : 761/Pdt.G/2008

/PA.Kab.Mlg., yangmenerangkan bahwa Para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2009 telah mengajukanpermohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Januari2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H. nomor : 761/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaknipada Terbanding tanggal 9 Pebruari 2009 dan pada Turut Terbanding I tanggal 2 Pebruari2009 :Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding

Malang tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengantanggal 17 Muharram 1430 H. nomor : 761/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg., dan setelah pulamemperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, serta membacamemori banding dari Para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikanpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, bahwaterlebih dahulu harus ditentukan tentang kedudukan para pihak terutama Tergugat VI dalamperkara banding ini ;Menimbang

berdasarkan maksud Pasal 181 (1) HIR, maka iaharus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama ataupun banding;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasalpasal peraturanperundangundangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima ;Dalam Konpensi : Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 14 Januari 2009 M.bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H. nomor : 761

;Dengan mengadili sendiri : Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ;Dalam Rekonpensi : Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 14 Januari2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H. nomor : 761/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg.

Menghukum Penggugat untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.761 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayarbiaya perkara yang sampai hariini ditetapkan sejumlah Rp.761 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 108/Pdt.G/2016/PN. KpgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 05 September 2016, olehkami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DavidP.Sitorus, S.H., M.H dan Mohamad Sholeh, S,H.

adalah sah terhitung sejak bulan Mei 2009 ; Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat rekonpensi terhadap tergugat rekonpensi tanpa mendapatkan konpensasi apapun dari Penggugat rekonpensi ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Membebankan biaya yang timbul dalam perkara aquo seluruhnya dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi sebesar Rp.294.000,- ( Dua ratus Sembilan empat puluh ribu rupiah) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 761

No. 761 K/Pdt.Sus/2010,yang amarnya berbunyi:MENGADILIe Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JON KENEDI tersebut;e Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;> Subjek Gugatan/Perkara adalah Sama :Bahwa para pihak yang menjadi SUBJEK HUKUM dari gugatanPenggugat pada pokoknya adalah sama subjek hukumnya dengan subjek gugatan1011yang pernah diperkarakan Penggugat sebelumnya ke Pengadilan sebagaimana yangtelah diputus perkaranya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada

No. 761 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 November2010 (terlampir), yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkraacht Van Gewijsde) danbersifat positif serta telah Litis Finiri Opportet.Bahwa sesuai Yurisprudensi MA. RI.

No. 761 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 November 2010 (terlampir) dan tidak dapatdituntut kembali, sebagaimana dimaksud pasal 1917 KUH Perdata, yang berbunyi:"Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu,pehulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan1213yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama di dalamhubungan yang sama pula."

No. 761 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24November 2010. yang pada pokoknya menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi JON KENEDI, sehingganya putusan mana telah LitisFiniri Opportet (terlampir).Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat (Jon Kenedi) telahdilakukan pada tanggal 23 Mei 2009 sedangkan gugatan perkara a quo baruPenggugat diajukan pada tanggal 27 Maret 2013, yang sehingganya beralasan hukumgugatan perkara incasu dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telahlewat

No.761 K/Pdt.Sus/2010tanggal 24 November 2010, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: JON KENEDL sehingganya alasan hukum yang mendasari gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan tidak lengkapdan tidak sempurna.e Bahwa oleh karena Hak Penggugat untuk menuntut pembayaran atas gajji/upahnya yang belum diterima sejak bulan Juni 2009 sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam bentuk tuntutan ganti kerugian materiilyang