Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015
Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
214 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
    No. 20 PK/Pid/2015menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya serta dalamPasal 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak pidana butir 22 berbunyi:Bukti yang cukup adalah bukti yang berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alatbukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telahmelakukan tindak pidana sebagai dasar untuk
    No. 20 PK/Pid/2015MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan KAPOLRI di JakartaCq. KAPOLDA SulSel di Makassar Cq.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 8 Maret 2021 — Pemohon:
MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
Termohon:
PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
73 — 5
  • Pemohon:
    MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN
    Termohon:
    PEMERINTAH R.I C.q KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTUR RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
    No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didasarkan minimal 2 alat buktisehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga penetapanPemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan gelarperkara.Bahwa Penangkapan MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN (ic.Pemohon)dalam perkara tindak pidana
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus
Register : 19-04-2024 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Pkb
Tanggal 13 Mei 2024 — Pemohon:
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
16 — 0
  • Pemohon:
    MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
    Termohon:
    Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 12-06-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 19 Juni 2019 — Pemohon:
YULI SUROSO
Termohon:
Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
35 — 0
  • Pemohon:
    YULI SUROSO
    Termohon:
    Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda DIY Cq Kapolres Sleman Cq Kepala Kepolisian sektor Ngaglik
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 679/Pid.B/2018/PN Dpk
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FIRMAN WAHYU OKTAVIAN, SH
Terdakwa:
1.FEBRIYANTO alias RADEN bin NURHIM
2.LUCKY FERDIAN alias LUCKY alias OKY
190 — 786
  • Il.Selanjutnya dengan menggunakan balpoin Terdakwa Il meniru denganmengikuti tandatangan Kapolri seolaholah Kapolri Tito Karnavianmenerbitkan Surat Keputusan Kapolri tentang Rekomendasi Kuasa Urusdan Jual Scrap Besi Tua dan Accu Bekas PT Freeport Indonesia danmenandatangani surat tersebut padahal Kapolri Tito Karnavian tidak pernahmembuat, menandatangani surat apapun yang memberikan rekomendasikepada Habel Yawa sebagai kuasa untuk mengurus dan menjual scrap besitua dan accu bekas PT Freeport Indonesia
    , Terdakwa II Lucky FerdianAlias Lucky Alias Oky mengprint Surat Keputusan Kapolri.
    dengan membuka google untuk mencari contoh tanda tanganKapolri Tito Karnavian. setelah mendapatkan contoh tanda tangan padasalah satu Surat yang resmi dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia,selanjutnya Terdakwa mencetak surat itu dan menempelkan surat tersebutke draft surat keputusan kapolri yang dibuat terlebih dahulu oleh Terdakwa.selanjutnya dengan menggunakan balpoin Terdakwa meniru denganmengikuti tandatangan Kapolri seolaholah Kapolri Tito Karnavianmenerbitkan Surat Keputusan Kapolri
    laptopberwarna biru dan mesin printer berwarna hitam, Terdakwa mengprint SuratKeputusan Kapolri.
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN BANGKO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Bko
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pemohon:
Sari Yanto Bin Sampun
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
56 — 24
  • Pemohon:
    Sari Yanto Bin Sampun
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Jambi Cq Resor Merangin Cq Kepala Satuan Reserse Kriminalitas
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-03-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk
Tanggal 6 April 2020 — Pemohon:
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
105 — 66
  • Pemohon:
    JAMES WATT Bin Alm ATIE
    Termohon:
    KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Khusus
Register : 04-09-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN KOLAKA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kka
Tanggal 12 September 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD YUSRIANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
53 — 55
  • Pemohon:
    MUHAMMAD YUSRIANTO
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus
Register : 18-07-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Pbu
Tanggal 26 Juli 2022 — KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
149 — 24
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus
Register : 14-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkb
Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon:
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
61 — 35
  • Pemohon:
    Satria Dermawan Bin Ibrahim
    Termohon:
    Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana
    RT. 03 RW. 01 Kelurahan Sako BaruKecamatan Sako Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:005/SKPID/LBHSA/II/2020/PLG tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal14 Februari 2020 dengan Nomor: 27/SK/2020, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Melawan:KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA SELATAN cq. KEPALAKEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) BANYUASIN cq.
    No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAPmenyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturdalam undangundang, sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 1Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkbangka 9 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun
    Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakanTersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkanbukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana jugayang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan:. frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukupsebagaimana
    Adapunpertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calonTersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuktujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelumseseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keteranganyang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan olehpenyidik;Hal ini juga diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 yang menyatakan Tersangka adalah seseorang
    Dengan demikian, Termohon telah melakukan mekanisme danprosedur tentang penyelidikan dan penyidikan dengan benar menurut hukumsebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019;Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yangdilakukan oleh Termohon didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangansaksi berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelapor FAJAR BANGKIT WIJAYA BinJOHN WIDAYAT (vide bukti T7), Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDIONO BinTARIKIN (Alm) (vide bukti
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 05-10-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 22-11-2023
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Gst
Tanggal 25 Oktober 2023 — Pemohon:
Ferdinand Desirius Laowo
Termohon:
Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
102 — 17
  • Pemohon:
    Ferdinand Desirius Laowo
    Termohon:
    Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Polres Nias Selatan cq. Polsek Pulau pulau Batu
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 4 Juni 2021 — KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
10 — 0
  • KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Plk
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
81 — 26
  • Pemohon:
    JUNAIDI Bin BASRIABUS
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Khusus
Register : 10-01-2018 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kka
Tanggal 1 Februari 2018 — Pemohon:
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
36 — 13
  • Pemohon:
    SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
Pengadilan PN SOASIU Pidana Khusus
Register : 03-10-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN SOASIU Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Sos
Tanggal 10 Oktober 2022 — Pemohon:
JUNANDA BURHAN SIMONI Alias NANDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Maluku Utara Cq Kapolres Haltim Cq Kapolsek Wasile Selatan
59 — 9
  • Pemohon:
    JUNANDA BURHAN SIMONI Alias NANDA
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapolda Maluku Utara Cq Kapolres Haltim Cq Kapolsek Wasile Selatan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-01-2018 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Plk
Tanggal 13 Februari 2018 — CHAILANI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA KALTENG Cq DIRESKRIMSUS TINDAK PIDANA TERTENTU POLDA KALTENG
32 — 8
  • CHAILANI
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KAPOLDA KALTENG Cq DIRESKRIMSUS TINDAK PIDANA TERTENTU POLDA KALTENG
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 26-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtp
Tanggal 10 Mei 2021 — Pemohon:
SITI JAMILAH binti BURHANNUDIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALSEL Cg. KAPOLRES BANJAR Cq. Kepala Kepolisian Sektor Martapura Timur
44 — 23
  • Pemohon:
    SITI JAMILAH binti BURHANNUDIN
    Termohon:
    KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALSEL Cg. KAPOLRES BANJAR Cq. Kepala Kepolisian Sektor Martapura Timur
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Gst
Tanggal 7 Mei 2019 — Pemohon:
Marsianus Alias Taeyong
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu, Cq kepolisian Resort Nias Selatan Cq Kepala Kepolisian Sektor Teluk Dalam
25 — 0
  • Pemohon:
    Marsianus Alias Taeyong
    Termohon:
    Kapolri Cq Kapoldasu, Cq kepolisian Resort Nias Selatan Cq Kepala Kepolisian Sektor Teluk Dalam
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-08-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 08-09-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 5 September 2023 — AL AMIN
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. KRIMSUS POLDA SULSEL CQ. PENYIDIK KRIMSUS POLDA SULSEL
32 — 25
  • AL AMIN
    Termohon:
    KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. KRIMSUS POLDA SULSEL CQ. PENYIDIK KRIMSUS POLDA SULSEL
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 27 April 2021 — Pemohon:
ROBINTON SIMANJUNTAK
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
39 — 2
  • Pemohon:
    ROBINTON SIMANJUNTAK
    Termohon:
    KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
    Pemohon) sebagai tersangka telah memenuhirumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019Halaman 36 dari 63 Putusan Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2021/PN MdnVil.tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga penetapan tersebut sah menuruthukum.TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHONBahwa subtansi atau alasan permohonan Pemohon adalah untukmenyatakan tidak sah Penetapan ROBINTON SIMANJUNTAK (ic.
    sebagai berikut:Bahwa dalam menetapkan sebagai tersangka sekurangkurangnya dengan 2(dua) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal184KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan abhli,Surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa, dimana Termohondalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada 3 alatbukti dan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara sebagai mana diaturPeraturan Kapolri
    Status/75/III/2021/Ditreskrimum tanggal 5 Maret 2021 telah sesuaiketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sertamemenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkansebagai tersangka didahului dengan gelar perkara sehingga penetapan Pemohonsebagai tersangka sah menurut hukum. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap ROBINTONSIMANJUNTAK (ic.