Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Pst.peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana sebelumdilaksanakannya RUPS Luar Biasa tersebut telah didahului denganpemanggilan RUPS terhadap para pemegang saham melalui surat kabardan sesuai jangka waktu) yang ditentukan dalam undangundangsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo.

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarb.

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarBahwa dengan dilakukannya pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut,maka secara nyata tidak terdapat upaya

Bahwa pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasayang tetuang dalam Akta No. 43 dan Akta No. 70 telah dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku, dimana sebelumdilaksanakannya RUPS Luar Biasa tersebut telah didahului denganpemanggilan RUPS terhadap para pemegang saham melalui surat kabardan sesuai jangkwaktu yang ditentukan dalam undangundangsebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo.

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarb.

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;juncto Pasal 87 ayat (2)(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika

Jika hendakmenyampaikan' kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

PernyataanPenggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satusisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat KeputusanNomor AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masihmendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannyaberdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 danSurat Keputusan Nomor AHU22344.40.22.2014;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkanhukum

Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksidan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakantindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;

Buana CiptaPerkasa tidak pernah melakukan pinjaman kepada pihak lain;Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Direktur tidak setahu saksitidak pernah dilakukan bagi hasil;Bahwa setahu saksi RUPS pertama kali diadakan di Jalan Jend.Sudirman Duri di Kantor Notaris Riana Goltom, S.H,,M.Kn;Bahwa yang dibahas didalam RUPS yang pertama adalah pembahasanmodal;Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan RUPS di Hotel Grand Zuhripada tanggal 28 Oktober 2018;Bahwa yang dibahas dalam RUPS yang kedua adalah tentang

Hal 2 dari 46 halprofit;Bahwa yang dibahas didalam RUPS tersebut adalah membicarakantentang penambahan pemagang saham dan Tergugat diangkat sebagaiDirektur;Bahwa didalam RUPS tersebut dimasukkan 300 lembar saham atasnama Tergugat;Bahwa didalam RUPS tersebut ada dibahas tentang perjanjian bagi hasil;Bahwa yang hadir pada waktu RUPS tersebut adalah GUSNIDA, NESISANDOVA, DANIEL YAMATO (Tergugat) dan ada orang lain yang tidaksaksi kenal;Bahwa yang dibahas di dalam RUPS tersebut adalah untuk menjualsaham

memaksadalam PT yaitu UU PT yang mana dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum; Bahwa RUPS dalam PT ada dua yaitu RUPS tahunan dan RUPS luarbiasa; Bahwa RUPS tahunan adalah rapat rutin yang mana harus disertakanlaproan pertanggungjawaban apakah perusahaan rugi atau tidak apabilarugi maka yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut adalahsaham dari pemegang saham perusahaan tersebut dan RUPS luar biasadilakukan untuk halhal strategis PT yang tidak menyangkut keuanganmelainkan yang dibahas

adalah identitas PT dan RUPS bisa dilakukankapan saja; Bahwa ada pemanggilan resmi pada saat hendak melakukan RUPS yangditujukan kepada para pemegang saham; Bahwa Jika dalam Undangan RUPS tidak disebutkan tanggal dan tempatdilaksanakan RUPS tersebut maka RUPS tersebut tidak jelas; Bahwa Jika ada penambahan agenda dalam RUPS tersebut maka haltersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham; Bahwa Saham adalah kepemilikan pribadi dan tidak mungkin dapat dijualbila tidak ada persetujuan

Organ perseroan yang tertinggi adalah RUPS;Bahwa pemegang saham boleh merangkap jabatan sebagai Direksiataupun Komisaris;Bahwa Istilah Direktur Utama apabila ada lebih dari satu orang Direktur;Bahwa setiap 1 tahun PT membuat laporan neraca keuangan tentangkeuntungan atau rugi kemudian laporan itu dipertanggungjawabkandalam RUPS yang kemudian dalam RUPS jika ada keuntungan dibagidalam RUPS tersebut;Bahwa Direksi tidak bisa membagi keuntungan PT tanpa adanyapersetujuan dari RUPS;Bahwa yang membuat

(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

Hal itu ditegaskan dalam pasal 90 ayat (1) UUPerseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang berbunyi : Setiappenyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu)Halaman 59 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btmorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS.2.

Setelah risalah RUPS dibuat oleh NOTARIS dalam hal risalahyang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu, kKeputusanRUPS mengikat kepada para pemegang saham dan perseroan,terhitung sejak Notaris membuat Risalah RUPS dalam aktaNotaris.Hal ini ditegaskan dalam pasal 90 ayat (2) UU PerseroanTerbatas no. 40 tahun 2007, yang mengatakan Tandatangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta NotarisBahwa likuidator tidak berhak atau tidak dapat

Sintai Industri Shipyard kepada Notaris Yola Yostiwanti,SH, M.Kn. diberi tanda bukti P.I3B ;Foto copy Notulen Rapat Umum Para pemegang sahaM ( RUPS) PT..Sintai Industri Shipyard, tanggal 20 April 2013; diberi tanda bukti P.I3C ;Halaman 62 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm10.11.12.13.Foto copy Daftar hadir RUPS PT.

Komisaris Utama : Wulan AriyatiHalaman 71 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm d.Komisaris : Raden Tusrinyang mana hasil RUPS ini telah pula dituangkan dalam Akta Notaris (bukti P 2 dan Bukti PI3A) dan didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM RI (buktiP3 dan PI3B); Bahwa hasil RUPS tersebut memberhentikan Tergugat Il asal / TergugatIntervensi Ill dari jabatannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal14 Januari 2013 dan terhadap keputusan RUPS tersebut, Tergugat II asal /Tergugat Intervensi

tanggal 15 Juni 2007tersebut secara sah dan meyakinkan juga bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku maka selayaknya dinyatakan bahwa RUPS LB yangdilaksanakan pada tanggal tersebut demikian juga RUPSLB lanjutan yangakan dilaksanakan Terlawan adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa berkaitan dengan hal diatas maka selayaknya pula Majelis Hakimuntuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh putusanhasil RUPS LB tertangal 15 Juni 2007, demikian pula terhadap putusanputusan RUPSLB

Putusan Nomor 80 PK/Padt/2012Notaris di Jakarta;kesemuanya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa tidak ada rapatberupa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau "RUPSLB"sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan a quo, akantetapi pada faktanya adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau"RUPS Tahunan" Tergugat III untuk tahun buku 2002, 2003, 2004, 2005 dan2006;Bahwa permintaan "RUPS Tahunan" tersebut terbukti dengan dasar hukumyang digunakan oleh Tergugat , dan Penetapan Pengadilan

tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan; atau";(ii) Amar Penetapan Pengadilan: Butir 2."

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

melakukan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun haltersebut tidak berarti permohonan tersebut bersifat vo/untair murni,karena ada pihakpihak yang terkait, apalagi dalam, kasus a quoPemohon mendalilkan adanya perbuatan dari Direksi dan atauKomisaris yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS, oleh karenaitu Mahkamah Agung berpendapat sebelum Hakim mengabulkanpermohonan itu wajib memanggil Direksi, Komisaris dan PemegangSaham lainnya, bahwa hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Hakimsehingga Penetapan

02/PDT.P/RUPS/2013/PN.JKT.TIM

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasaHal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 1476 K/PID.SUS/2016tanggal 30 Desember 2009 yang di tetapbkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Hal. 36 dari 81 hal. Put.

Banda Permai;Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir. AntoniusPurwanta selaku Direktur Utama PT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw,SE. MM selaku Direktur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS;Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari 2012 sebesarRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); tanpa bukti penggunaan dan tidak diakuioleh saksi Ir.

Nomor 1476 K/PID.SUS/2016 RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012;51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 FebruariRp 30.800.000,002012 ;52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro MalokRp 5.000.000,00tanggal 20 Februari 201253. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 FebruariRp 10.000.000,002012 ;b4. Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalamRp 3.600.000,00rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;5.

Dr.RUDHI PRASETYA, S.H. yang pada pokoknya menyebutkan :komisaris tidak berhak untuk menentukan untung atau ruginyaperseroan atau bersalah / tidaknya direksi dalam mengelolaperseroan, sebab yang berhak menilai rugi atau untungnyaperusahaan adalah RUPS dan selama belum adanya RUPS mengenaipembagian Deviden belum diketahui untung ruginya suatuperusahaan ;Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan ahli DR.

mayoritas suara / saham menolak untuk DirekturUtama Tommy Jingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara danmemberi kesempatan Dirut untuk membuat laporan dalam tempowaktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPStersebut ;e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dariDirut berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012tersebut ;e Bahwa saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagianDeviden ;e Bahwa saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Pebruari 2012 tetapisaksi

tidak hadir;e Bahwa saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal22 Pebruari 2012 ;e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saatini adalah Bapak Soehandoyo Komisaris PT.

AYUTA MITRA SENTOS yang diwakili oleh FREDI TAN aliasAWI menyetujui hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012;e RUPS terbaru seperti terurai dalam akta nomor : 11 tanggal 12 Maret2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan KomisarisPerseroan dan / atau perubahan susunan pengurus perseroan tersebutmengungkapkan fakta bahwa saksi pelapor R.J.

SOEHANDOYO tersebuttelah diberhentikan oleh keputusan RUPS dan Terdakwa II yang diberiwaktu selama 2 bulan untuk mengajukan laporan keuangannya, namunbelum memenuhi waktu tempo 2 Bulan tersebut telah di tahan oleh pihakKepolisian.

tempatkedudukan bursa di mana saham Perseroandicatatkan.3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) harus terletak di wilayah negaraRepublik Indonesia;4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakilisemua pemegang saham dan semua pemegangsaham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatmengambil keputusan jika keputusan tersebutdisetujui

"Faktanya sampai dengan PENGGUGAT diberhentikan sebagaiKomisaris Independen pada TERGUGAT IV, gaji berikutfasilitas dan/atau tunjangan lainnya yangdiperuntukkan bagi PENGGUGAT sebagai KomisarisIndependen pada TERGUGAT IV BELUM ditentukan jumlahdan jenisnya yang ditetapkan oleh RUPS atau BELUMPERNAH wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkankepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS.;Dalam hal ini terdapat 2 (dua) fakta hukum yang harusdiperhatikan yaitua.

RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroanatau. ditempat perseroan melakukan~ kegiatanusahanya yang utama sebagaimana ditentukandalam anggaran dasar.;( 2 ) RUPS perseroan terbuka dapat diadakanditempat kedudukan bursa dimana saham perseroandicatatkan. ;( 3 ) Tempat RUPS sebagaaimanadimaksud pada ayat ( 1) dan ayat ( 2 ) harusterletak diwilayah negara RI.;( 4 ) Jika dalam RUPS hadir dan/atauHal 50 dari 47 Hal Putusan No.103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Seldiwakili semua pemegang saham dan semuapemegang saham

RUPS dapatdilimpahkan kepada rapat Dewan Komisaris atas nama RUPSdengan memeperhatikan perundang undangan yang berlaku.

;Menimbang bahwa berdasarkan faktadipersidangan ternyata sampai penggugat diberhentikansebagai komisaris independen pada tergugat IVs gajiHal 56 dari 47 Hal Putusan No.103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Selberikut fasilitas dan/atau tunjangan lainya yangdiperuntukkan bagi penggugat sebagai komisaris Independenpada tergugat IV secara riil belum ditentukan jumlah danjenisnya yang ditetapkan oleh RUPS dan belum pernahwewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepadadewan Komisaris atas nama RUPS .Sehingga dengan

pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembalikepada Dewan Komisaris; ataub.

maka ia mengajukansurat kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS.

Prosedur untuk RUPS, pengangkatanHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Padt.G/2021/PN Btmdireksi dan menjalankan perusahaan, membagi keuntungan sudahdiatur dalam anggaran dasar tersebut; Bahwa dalam Pasal 76 Ayat (4) Undang Undang PerseroanTerbatas : Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semuapemegang saham dan semua pemegang saham menyetujuldiadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).

., di Batam,(vide bukti P7) maka RUPS lainnya adalah Rapat Umum PemegangSaham luar biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan;Menimbang, bahwa tata cara RUPS menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas adalah sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan

DewanKomisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkanpanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat

C26543.HT.01.01.Th.88 tanggal 30 Juli 1988yang salinan resmi dari minuta aslinya berada pada Tergugat dan Tergugat Il,dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat Il dihadapan forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT. Batang Garing Jaya tanggal22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yangdibuat oleh Iran Junaidi, SH.

Batang Garing Jayamewakili perseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran Dasar perseroan ;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT.

Pasal 21 dan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanatas Anggaran Dasar dilakukan melalui RUPS dan atas perubahantersebut harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak adanya keputusan RUPS dan didaftarkandalam daftar Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal penerimaan laporan, apabila pendaftaran belum dilakukanmaka Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atassegala tindakan secara tanggung renteng

Batang Garing telah diputuskan dalam RUPS dengan alasansebagaimana yang dibicarakan dalam RUPS yang ke 9 dan yang ke 10,maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi(Pemohon Peninjauan Kembali) yang tidak mentaati Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah Perbuatan MelawanHukum dan harus dihukum untuk mentaati hasil keputusan RUPStersebut ".6.

Pasal 15 ayat (3) jo.Pasal 21 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, perubahan atas Angaran Dasar yang dilakukanmelalui RUPS harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman RI (SekarangHal. 17 dari 20 hal. Put.

, apabilatidak melakukan RUPS maka pemegang saham bisa mengajukanpermohonan untuk melakukan RUPS;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, dipersidangan Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan buktibukti surat yaitu:1.

atau dimuatHalaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhdalam AD/ART PT, apabila hal tersebut tidak ditunjuk dalam RUPS atautidak dimuat dalam AD ART PT maka Komisaris tidak berwenang mewakillPT, Bahwa yang paling tinggi kedudukannya dalam mengambil suatukeputusan dalam suatu Perseroan Terbatas adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa Seorang Pemegang Saham tidak bisa menjadi Direksi dalam satuPerseroan Terbatas; Bahwa apabila seorang Direksi dalam melakukan perbuatan

RUPS minimal 1 (Satu) kali dalam satutahun; Bahwa seorang Komisaris tidak bisa menggantikan tugas Direksi tanpaada hasil RUPS yang menyatakan Komisaris menggantikan tugas Direksi; Bahwa Komisaris tidak bisa menunjuk dirinya sendiri untuk mewakillDireksi dalam suatu Perseroan, Komisaris bisa menunjuk orang lainmewakli Direksi dalam RUPS; Bahwa Direksi mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untukmengelola PT tersebut keculai ada diatur dalam AD/ART;Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor

51/Pat.G/2017/PN Skh Bahwa yang dapat diangkat sebagai Direksi dalam suatu PT adalahorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali,orang tersebut dinyatakan pailit, dinukum melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan Negara; Bahwa Anggota Direksi dipilin dan diangkat oleh RUPS;Bahwa dalam AD/ART mengatur tata cara pengangkatan danpemberhentian Anggota Direksi Seharusnya Pengangkatan danpemberhentian seorang Direksi termuat dalam Keputusan RUPS; Bahwa apabila seorang Direksi menerima

Bahwa kewenangan Dewan Komisarisdalam mewakili Direktur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini jugaditentukan dalam hal penyelenggaraan RUPS yang menyebutkan bahwa jikasemua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorangDewan Komisaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 angka 5 AnggaranDasar PT Semesta Nusantara Bhakti, oleh karena

Bahwa, dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah mengajukan gugatanyang pada intinya adalah untuk membatalkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PERSEROAN selaku TERGUGAT padatanggal 5 September 2016 yang mana RUPS tersebut telah mengangkatEndang Sutidjan sebagai Direktur PERSEROAN yang mana keputusandari RUPS tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat No. 9 tanggal 5 September 2016 dan risalahnyadituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September2016,

Bahwa, Pasal 94 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai berikut:(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.2.3. Bahwa, Pasal 94 ayat (6) UU PT mengatur sebagai berikut: (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 2.4.

Bahwa hingga saat ini, keputusan RUPS tanggal 5 September 2016masih berlaku secara sah dan tidak pernah dibatalkan oleh RUPSPERSEROAN, sehingga keputusan RUPS pengangkatan lEndangSutidjan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.2.5. Berdasarkan hal tersebut, sejak ditutupnya RUPS tanggal 5 September2016 tersebut, satusatunya Direktur PERSEROAN yang sah serta dapatbertindak mewakili PERSEROAN di dalam dan di luar pengadilan adalahENDANG SUTIDJAN.2.6.

Putusan Nomor 226/Pat.G/2017/PN.JKT.Sel.Rups Tanggal 5 September 2016 Dengan Mengajukan Gugatan A QuoUntuk Membatalkan Keputusan Rups Tersebut2.8.22.10.2.11.Bahwa dalam gugatan a quo, pihak PENGGUGAT telah dengan tegasmengakui keabsahan keputusan RUPS tanggal 5 September 2016dikarenakan pihak PENGGUGAT meminta dilakukannya pembatalankeputusan RUPS tersebut, yang mana keputusan dari RUPS tersebutkemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9tanggal 5 September 2016 dan risalahnya

dituangkan kedalam AktaBerita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September 2016, yang keduanyadibuat oleh Notaris llmiawan Dekrit, S.H., M.H.

Bank Indonesia (PBI) No. 6/23/PBV/2004 tanggal 9 Agustus 2004 danpengeluaran surat tersebut dilakukan setelan RUPS selesai dilaksanakansehingga surat tersebut di atas yang seharusnya dijadikan sebagai salah saturekomendasi dalam RUPS tidak dilakukan.

Tindakan Tergugat ini tidak hanyamerugikan Penggugat sebagai salah satu pengurus yang telah diangkat kembalidalam RUPS PT.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabee Meusampee, di antaranya denganikut hadir dan memberikan pendapat dalam salah satu rapat umum pemegangsaham (RUPS) PT.

BPR Sabee Meusampee, padahal Tergugat mengerti danpaham bahwa kehadirannya dalam RUPS tidak lah dibenarkan, selanjutnyaTergugat juga telah melakukan penekanan (intimidasi) secara exofficio (jabatan)melalui stafnya untuk membuktikan dan mengumpulkan bukti lain gunamemperkuat argumennya, dan di samping itu Tergugat secara tidak langsungdalam jabatannya juga telah mencoba mempengaruhi pemegang saham (BupatiAceh Utara) untuk mendesak agar segera melakukan pengesahan hasil NotulenRapat RUPS;Bahwa akibat

oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/23/PBV2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Pengeluaran surat tersebutdilakukan setelah RUPS selesai dilaksanakan sehingga surat tersebut di atasyang seharusnya dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dalam RUPStidak dilakukan.

Mokobombangmengundurkan diri dari jabatan Direksi, selanjutnya diikuti Direksilainnya yaitu saudara Nivico Pinchi dan saudara Kushindrarto yangmundur secara sukarela dari jabatan Direksi ;Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan,disebutkan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikanoleh RUPS dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sementaraberdasarkan ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan,disebutkan bahwa

negara dan bertindakselaku pemegang saham pada persero terbatasdalam hal tidak seluruh saham dimiliki oleh negara ;: Pengangkatan dan pemberhetian Direksi dilakukanoleh RUPS;Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS,pengangkatan dan pemberhentian Direksiditetapkan oleh Menteri ; UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yaitu :pasal 91 : Pemegang saham dapat juga mengambil keputusanpasal 105 ayat(1) :yangmengikat di luar RUPS dengan syarat semuapemegang sahamdengan hak suara menyetujuisecara

tertulis dengan menandatangani usul yangbersangkutan ; Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu) berdasarkan keputusan RUPS~ denganmenyebutkan alasannya;Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalamDalam hal keputusan untuk memberhentikananggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal

;Pasal32 ayat (2) : Penetapan pemberhentian anggota DireksiPersero dapat dilakukan dengan keputusan RUPSsecara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, dankeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS ;Pasal33 : Pemberhentian anggota Direksi dapat diprosesbersamaan dengan proses pengangkatan anggotaDireksi pada BUMN yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objeksengketa dari:Aspek Kewenangan:Menimbang, bahwa objek sengketa adalah tentangpemberhentian Penggugat dari jabatannya

Pada Pasal 14angka 15 disebutkan : Disamping alasan pemberhentian anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS atau Menteri berdasarkan alasan lainnya yangdinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuanMenimbang, bahwa dalam Keputusan objek sengketa bagiankonsideran Menimbang butir a, telah disebutkan dalam rangkaPenyehatan Perusahaan, maka dipandang perlu melakukanpemberhentian Anggota Direksi (in casu Penggugat) ;Menimbang, bahwa setelah

RUPS LuarBiasa sebagai berikut:a.

Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS LuarBiasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sah secara hukum karenaberdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, hal mana padapokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan palingHalaman 3 dari 86 Hal. Put.

) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusanHalaman 4 dari 86 Hal.

Nomor 118 PK/Pdt/201711.RUPS tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamdan disetujul dengan suara bulat.

Nomor 118 PK/Pdt/2017 Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undanganRUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sahsecara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaituPemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan, hal mana pada pokoknya menyatakanbahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkankepada Para

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersamasama selaku anggota Direksi sesuai dengan amanat UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 2dalam tempo 60 hari harus mengadakan RUPS, setelah mendapatpengesahan dengan status badan hukum, maka Direksi di Perseroanmengadakan RUPS sebagai berikut:5.1.Bahwa Direksi di Perseroan telah membuat Pernyataan KeputusanRapat Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan AktaPerseroan Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris

Diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Akta Pendirian Perseroan Nomor46 Tentang Perseroan;7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Direksi di Perseroan denganjabatan Direktur, dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), denganmenyebutkan alasannya dan kepada Penggugat Rekonvensi dapatdiberhentikan setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007;8.

No.1009 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik mengirim SuratNomor 001/RYWSRUPS/VII22/2009 dengan PermohonanPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditujukankepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2009 (Bukti PR.7);Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya MangaraGultom, S.H., & Associates, ternyata menolak secara tegas, salah satualasannya "bahwa apabila dalam RUPS nanti saudara tidak dapatmembuktikannya maka perusahaan akan melaporkan saudara

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Haryati Zahruddin, S.H., jo. Akta PernyataanKeputusan RUPS Nomor 4 di hadapan Notaris Irnova Yahya, S.H.,Pasal 105 ayat 2 dan 3 jo.

penanaman modal PTCelebes Minapratama, faktanya Keputusan RUPS PT Celebes Minapratamayang dilampirkan dalam formulir permohonan perluasan penanaman modalkepada Tergugat tidak ditandatangani oleh seluruh pemegangsaham ; Keputusan RUPS PT Celebes Minapratama tertanggal 12 Desember 2011tersebut hanya ditandatangani oleh Direktur Utama PT Celebes Minapratama ;Dengan demikian jelas Keputusan RUPS PT Celebes Minapratama yangdilampirkan bersama Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modalkepada Tergugat

Celebes Minapratama tidakdisebabkan oleh Keputusan Kepala BKPM (Objek Sengketa), melainkandisebabkan oleh Keputusan RUPS PT. Celebes Minapratama. Hal ini diakui sendirioleh Penggugat dengan menyatakan:Bahwa di dalam RUPS tersebut Penggugat telah menyatakanketidaksetujuannya terhadap agenda keputusan RUPS di atas karena jelasakan secara tidak sah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitukepemilikan saham Penggugat dalam PT. Celebes Minapratama akanmenjadi berkurang.

Rekaman pernyataan Keputusan RUPS atauBerita Acara RUPS tidak perlu ditandatangani oleh seluruh pemegangsaham ; 12 Uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Sengketa di dalam perkara ini tidakbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

tersebut tidak disetujui Penggugat (Bukti P3), kemudian BeritaAcara hasil RUPS telah ditindaklanjuti oleh PT.

Celebes Minapratama bukan sebagai akibat dari terbitnya ObjekSengketa, melainkan karena RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Desember 2011 (BuktiP3). Oleh karena itu gugatan Penggugat secara perdata seyogyanya ditujukan terhadappihakpihak pemegang saham yang menyetujui isi atau hasil RUPS Luar Biasa, bukanterhadap terbitnya Objek Sengketa sebagai tindak lanjut dari hasil RUPS Luar Biasa yangdimohonkan oleh PT. Celebes Minapratama.