tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003843.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP006/76/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00042/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00042/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman.

:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00042/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT096004.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00099/207/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00099/207/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/20192012 Nomor 00099/207/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp6.210.644,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp2.627.438.566,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan Untuk Unit/Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitDalam

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 551.505,25 Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 25 Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 untuk Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10)tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasimelalui surat nomor: 33B/CJIAT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013(Bukti PK7).

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10).Adapun jumlah sanksi administrasi yang dimaksud adalah sebesarUSD 67.728. Pengadilan Pajak telah memutuskan untuk menolakgugatan Pemohon Peninjauan Kembalin (semula Penggugat) untukmenghapus sanksi administrasi tersebut.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor00135/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Februari2013 (Bukti PK10) yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat); dan dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13tanggal

Tli. mengemukakan halhalsebagai berikut;Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan 0ooox, Kabupaten Tolitoli, sebagaimanatercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/V/2011, tertanggal12 Mei 2011;.

tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidakberhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksudPERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pemah hadir di persidanganmaka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untukumum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa:Surat; Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan 0oOoxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 057

19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuanPasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihakkeluarga dan orangorang yang dekat dengan suami istri itu;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan bukti surat dan dua orang saksi masingmasing bernamaXXXXXXXX dan XXXXXXXX;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057

Bahwa kemudian Eddy Suyanto bin Sunardi menikah lagi denganSalamah binti Ijam pada tanggal 07 Januari 2010, sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor : 057/57/I/2010 yang dikeluarkan oelh Kantor Urusan AgamaKecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 15 Januari 2010;5. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama EkaRahmadani binti Eddy Suyanto lahir di Banjarmasin pada tanggal 27Nopember 2005;6.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/57/I/ 2010 atas namaEddy Suyanto dan Salamah yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanBanjarmasin Tengah tanggal 15 Januari 2010;6. Asli Surat Kematian nomor 472.12/204/TD/2019 atas nama EddySuyanto telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan olehLurah Teluk Dalam tanggal 1 Agustus 2019;7.

Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/57/I/ 2010 atas nama Eddy Suyanto danSalamah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Tengahtanggal 15 Januari 2010, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara EddySuyanto dengan Salamah adalah suami istri sah, hal tersebut Ssesuai ketentuanPasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli SuratKematian nomor 472.12/204/TD/2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwaEddy Suyanto telah meninggal dunia tanggal 30 Juli

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53688/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00188/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00188/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas nama PT KerrySawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00188/207/10/057

Perkawinan tersebuttelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi KecamatanSragi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam DuplikatPutusan Nomor 1232/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/06/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus2017 ;. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa;.

Agustus 2017, perihal surat keterangan pengganti KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPutusan Nomor 1232/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesual, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KantorUrusan Agama Kecamatan Sragi , Kabupaten Pekalongan,Nomor : 057

ditunjuk kepadaberita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan inl; PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohondihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa KutipanAkta Nikah Nomor : 057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak April 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.067.352.804,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

057/Pdt.P/2013/PA.Jr.

057/Pdt.P/2015/PA.Wt

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2015/PA.Wtar A eet id aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:PEMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga,pendidikan SPG, tempat kediaman di Samigaluh KabupatenKulonprogo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan

perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihakpihak terkait di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03Nopember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watesdalam register perkara Nomor 057/Pdt.P/2015/PA.Wt. telah mengemukakanhalhal sebagai berikut:1.

057/Pdt.G/2010/PA.Brb.

SALINANPUTUS ANNomor : 057/Pdt.G/2010/PA.Brb.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Klas 1B Barabai yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkatpertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yangdiajukan olehPENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, pendidikan terakhir D2,bertempat tinggal di KABUPATEN HULUSUNGAI TENGAH selanjutnya disebutPENGGUGAFTMELAWANTERGUGAT

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,pendidikan terakhir Sl, bertempattinggal di KABUPATEN BANJARselanjutnya disebut TERGUGATEPengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksidi persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 1 Maret 2010 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1BBarabai Nomor : 057/Pdt.G/2010/PA.Brb. telah mengajukanhal hal

PENETAPANNomor 0193/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertamatelah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :ILYAS bin SUEB umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan,tempat tinggal di Dusun Durmo RT:057 RW:012 Desa BanturKecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;danLASMI binti SANUSI umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Dusun Durmo RT:057 RW:012 DesaBantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagai PemohonII;Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohontanggal 31 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kabupaten Malang

Pada tanggal 24 Januari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahanmenurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun DurmoRT:057 RW:012 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BanturKabupaten Malang.2.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumahkediaman bersama di alamat Dusun Durmo RT:057 RW:012 Desa BanturHalaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgKecamatan Bantur Kabupaten Malang selama kurang lebih 35 tahun dantelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 oranganak bernama :a. NUTRIO, UMUR 33 TAHUNb. SUCIYANTI, UMUR 27 TAHUN;3.

denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan TergugatNomor : KEP823/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal O5 Mei 2006 tentangpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Pertambahan Nilai,yang Penggugat terima pada 10 Mei 2006.Keputusan TergugatBahwa Tergugat memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonanpembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas STP Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00026/107/03/057

Put. 09545/PP/M.1I/99/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP823/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 05 Mei 2006 dan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2003 Nomor00026/107/03/057/05 tanggal 26 April 2005, atas nama : PT.

persen) sebulanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saatterutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampaidengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masingmasingdikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)dari Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa STP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Maret sampai denganDesember 2003 No. 00026/107/03/057

Dengan demikian penerbitan STP PajakPertambahan Nilai masa pajak Maret sampai dengan Desember 2003 No.00026/107/03/057/05 tanggal 26 April 2005 telah sesuai dengan ketentuanPasal 14 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (4) Undangundang Nomor. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000.Hal. 10 dari 12 hal. Put.

Jakarta, yangdibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatuhalangan sah menurut hukum;Bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 Penggugat menyatakanmencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat yang telah didaftarkansebagaimana tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dandimakamkan di TPU Menteng Pulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugatoleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU MentengPulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057

No.1631 K/Pdt/2011sebagaimana surat perjanjiansurat perjanjian maupun kesepakatan lisan sebagaiberikut :Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 15 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 16 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;e Surat Perjanjian No.057/KLT/GR/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;f Surat Perjanjian No.010/KLT/GR/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 ;g Surat Perjanjian

101.419.050.00+Sub Total Harga Rp. 895.517.900,00Jasa Overhead 5 % Rp. 44 +Total Harga Rp. 940.293.795,00Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, mengenaipekerjaan sebagai berikut :1 Pembersihan, Pengupasan, Pemasangan M2 =Rp.20.000,002 Perbaikan Retak dengan Gravity Feed M2 =Rp.20.003 Pelapisan Water Proofing Coating M2 =Rp.45.000,004 Pelapisan Primer M2 =Rp.7.000.00 +Harga Per M2 = Rp.92.000.00 xTotal Harga 2605 M2 x Rp.92.000,00 = Rp.239.660.000,00;Surat Perjanjian No.057

Pekerjaan Tambahan tanpa Kontrak dengan nilai sebesar Rp.25.177.262,00;Bahwa total pembiayaan pelaksanaan Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200tanggal 15 Juli 2003 sebesar Rp.1.600.502.137,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesar (Rp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517) + SuratPerjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.293.795,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September2003 sebesar Rp.239.660.000,00 + Surat Perjanjian No.057/KLT

15 Juli 2003 sebesarRp.1.600.502.137,00 berubah menjadi Rp.2.215.429.398,00;b Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesarRp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517 berubah menjadi Rp.2.564.111.603,00 +US$ 144.555,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.775.795,00 berubah menjadi Rp.1.468.425.467,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV//200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.239.660.000,00 berubah menjadiRp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057

82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + (US$ 144.555 x Rp.9.500,00))= 82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + Rp.1.373.272.500,00) = 82,11 % xRp.3.937.384.103,00 = Rp.3.233.123.069,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 93,59 % x Rp.1.468.425.467,00 =Rp.1.374.287.637,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 100 % x Rp.289.188.900,00 =Rp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057

Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PT.Pacific Plamindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105392.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057/15tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,Halaman 4 dari 9 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 12 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00003/406/12/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096002.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00108/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00108/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/20192015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00108/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp1.802.692.753,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan

mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89599/PP/M.IB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal04 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

2399/B/PK/Pjk/2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

Putusan Nomor 2399/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00006/206/10/057/15 tanggal20 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.882.511.7057.000, sehingga

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003971.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057/17 tanggal 16 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1827/B/PK/Pjk/20202017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor: 00048/207/14/057