Ditemukan 7010 data
11 — 1
057/Pdt.P/2012/PA.Ba
SALINAN PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2012/PA.Ba.BISMILLAHIRROHMANIRROHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini ;Nama Pemohon, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani,Tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagaiPEMOHON Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2671/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunh permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa
mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057
Terbanding/Terdakwa : HAZMI AZHARI, S.Pd
162 — 89
CV 3 Putri No Surat 057/1009/SMP/KRD/Srt Tanggal 3 Desember 2018 dan beserta lampirannya;
- Asli Surat Pemberitahuan Pengajuan Klaim Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An. CV 3 Putri No Surat 057/999/SMP/KRD/Srt Tanggal 28 Nopember 2018 dan beserta lampirannya.
- Asli Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Ke Kas Daerah Kabupaten Sumenep Nomor:050/143/KJP/435.106.4/XI/2018 Tanggal 2 Nopember 2018 dan beserta lampirannya.
- Foto Copy Surat: 057/999/SMP/KRD/Srt tanggal 28 Nopember 20018,Pemberitahuan pengajuan Klaim Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An. CV.3 Putri.
- Foto Copy Surat: 673/U.1.3/XI/2018 tanggal 28 Nopember 20018,Pemberitahuan Atas pengajuan Klaim KBC CV.3 Putri.
- Foto Copy Surat: 5200/P/C/XI/2018 tanggal 30 Nopember 20018,Pembayaran Klaim Kontrak Bank Garansi An. CV.3 Putri.
- Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) No.057/28/BGUAN/IV/4287/2018 tanggal 25 April 2018.dan beserta Lampirannya.
- Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) No.057/37/BGPA/IV/4092/2018 tanggal 11 April 2018.beserta Lampirannya.
- Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) No.057/185/BGUAN/IX/4011/2018 tanggal 17 September 2018.dan beserta Lampirannya.
- Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) No.057/104/BGUAN/IX/3413/2018 tanggal 24 September 2018.dan beserta Lampirannya.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa HASMI AZHARI (Miming) dalam kedua tingkat peradilan yang untk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Barang bukti No. 34 s/d No. 62 tetap terlampir dalam berkas perkara;
CV.3 Putri.Foto Copy Surat: 63/U.1.3/XI/2018 tanggal Nopember 20018Kekurangan Berkas Pengajuan Klain KBG dan beserta lampirannya.Fot Copy Surat:02/SPPBJ/LPBJJ02/435.109.4/2018 tanggal 27 Maret20018 Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket PekerjaanPemeliharaan berkala JI.Sonok Karang Tengah.Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/28/BGUAN/IV/4287/2018 tanggal 25 April 2018.dan besertaLampirannya.Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/37/BGPA/IV/4092/2018 tanggal 11 April 2018
.besertaLampirannya.Foto Copy Bank = Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/185/BGUAN/IX/4011/2018 tanggal 17 September 2018.danbeserta Lampirannya.Hal.45.dari 68 hal.
Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/28/BGUAN/IV/4287/2018 tanggal 25 April 2018.dan besertaLampirannya.60. Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/37/BGPA/IV/4092/2018 tanggal 11 April 2018.besertaLampirannya.61. Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/185/BGUAN/IX/4011/2018 tanggal 17 September 2018.danbeserta Lampirannya.62.
Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan)No.057/104/BGUAN/IX/3413/2018 tanggal 24 September 2018.danbeserta Lampirannya.Barang bukti No. 35 s/d No. 63 tetap terlampir dalam berkasperkara;9.
Putusan Nomor 39/PID.SUS.TPK/2019.PT SBY.58) Foto Copy Surat:02/SPPBJ/LPBJJ02/435.109.4/2018 tanggal 27Maret 20018 Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan PaketPekerjaan Pemeliharaan berkala JI.Sonok Karang Tengah.59) Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/28/BGUAN/IV/4287/2018 tanggal 25 April 2018.dan besertaLampirannya.60) Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/37/BGPA/IV/4092/2018 tanggal 11 April 2018.besertaLampirannya.61) Foto Copy Bank Garansi (Jaminan Uang Muka)No.057/185
145 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003963.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor: 00026/207/13/057
Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00026/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017,atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.
PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00026/207/13/057
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal17 Januari 2018, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/11/057/16 tanggal 25November 2016 Tahun Pajak 2011, atas nama PT PhillipsSeafoods Indonesia, NPWP 01.070.707.3057.000 adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3458/B/PK/Pjk/20202.2.
kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057
162 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53688/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00188/207/10/057
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00188/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas nama PT KerrySawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.
Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1776/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor 00188/207/10/057
12 — 8
Perkawinan tersebuttelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi KecamatanSragi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam DuplikatPutusan Nomor 1232/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/06/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus2017 ;. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa;.
Agustus 2017, perihal surat keterangan pengganti KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPutusan Nomor 1232/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesual, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KantorUrusan Agama Kecamatan Sragi , Kabupaten Pekalongan,Nomor : 057
ditunjuk kepadaberita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian takterpisahkan dari putusan inl; PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohondihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa KutipanAkta Nikah Nomor : 057
16 — 1
Jakarta, yangdibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatuhalangan sah menurut hukum;Bahwa pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 Penggugat menyatakanmencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat yang telah didaftarkansebagaimana tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dandimakamkan di TPU Menteng Pulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057
dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata pada sidang hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugatoleh karena ternyata Tergugat telah meninggal dunia dan dimakamkan di TPU MentengPulo Blok AA.I Petak 0143 Blad 057
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1631 K/Pdt/2011sebagaimana surat perjanjiansurat perjanjian maupun kesepakatan lisan sebagaiberikut :Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 15 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 16 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;e Surat Perjanjian No.057/KLT/GR/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;f Surat Perjanjian No.010/KLT/GR/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 ;g Surat Perjanjian
101.419.050.00+Sub Total Harga Rp. 895.517.900,00Jasa Overhead 5 % Rp. 44 +Total Harga Rp. 940.293.795,00Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, mengenaipekerjaan sebagai berikut :1 Pembersihan, Pengupasan, Pemasangan M2 =Rp.20.000,002 Perbaikan Retak dengan Gravity Feed M2 =Rp.20.003 Pelapisan Water Proofing Coating M2 =Rp.45.000,004 Pelapisan Primer M2 =Rp.7.000.00 +Harga Per M2 = Rp.92.000.00 xTotal Harga 2605 M2 x Rp.92.000,00 = Rp.239.660.000,00;Surat Perjanjian No.057
Pekerjaan Tambahan tanpa Kontrak dengan nilai sebesar Rp.25.177.262,00;Bahwa total pembiayaan pelaksanaan Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200tanggal 15 Juli 2003 sebesar Rp.1.600.502.137,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesar (Rp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517) + SuratPerjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.293.795,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September2003 sebesar Rp.239.660.000,00 + Surat Perjanjian No.057/KLT
15 Juli 2003 sebesarRp.1.600.502.137,00 berubah menjadi Rp.2.215.429.398,00;b Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesarRp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517 berubah menjadi Rp.2.564.111.603,00 +US$ 144.555,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.775.795,00 berubah menjadi Rp.1.468.425.467,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV//200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.239.660.000,00 berubah menjadiRp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057
82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + (US$ 144.555 x Rp.9.500,00))= 82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + Rp.1.373.272.500,00) = 82,11 % xRp.3.937.384.103,00 = Rp.3.233.123.069,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 93,59 % x Rp.1.468.425.467,00 =Rp.1.374.287.637,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 100 % x Rp.289.188.900,00 =Rp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057
19 — 2
.3528052910100001, tanggal 14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQULKHOIRI (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Pamekasan (bukti P1 dan P2);=Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen Kutipan Akta Nikah, No. 643/22/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (bukti P3) ; Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai dokumen Ijazah Madrasah Tsanawiyah(MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057
Foto Copy ljazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057/1998, Tanggal 30 Mei 1998 (bukti P4) ;oaFoto copy Paspor Republik Indonesia, No.
namaTHORIQUL KHOIRI, tempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982,; Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitasnya tertulis dan terbaca dengantempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982, diantaranya yaitu padaKartu Tanda Penduduk (KTP), :3528052408820001, tanggal 10062012,atas namaTHORIQUL KHOIRI, Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan ljazah MadrasahTsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057
tanggal 24 Agustus 1982 Menjadi , THORIQULKHOIRI, lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 1982I,; Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatatdengan lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 19821 yang dikuatkan diantaranya yaitupada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor KTP),:3528052408820001, tanggal10062012 Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal 14032016, atasnama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057
15 — 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteridihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, pada tanggal 14 Oktober2014, dengan Akte Nikah Nomor : 0669/057/X/201 4; Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Jandacerai dan Tergugat berstatus Jejaka ;Bahwa sesaat setelahn akad nikah, Tergugat mengucapkan danmenandatangani janji Taklik Talak sebagaimana tertera dalam buku nikahPenggugat dan Tergugat 2022222
PARINAH, tertanggal 20 April 2015,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenCilacap, Bukti P.1;e Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor:0669/057/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, Bukti P.2;Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan 2 orang saksi masingMasinQ:"1.
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53684/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00184/207/10/057
Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Guntur
Putusan Nomor 3517/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP
132 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00045/207/14/057
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah
bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77163/PP/M.1IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/3807/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2006sebagaiman telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00013/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor00008/307/06/057
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 853/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77164/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal10 Maret 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2006Nomor 00009/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00010/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal6 Maret 2015, atas nama PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP820/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2006 Nomor 00009/307/06/057
44 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.
Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 551.505,25 Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 25 Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 untuk Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10)tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasimelalui surat nomor: 33B/CJIAT/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013(Bukti PK7).
Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10) yangPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.
Dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Februari 2013 (Bukti PK10).Adapun jumlah sanksi administrasi yang dimaksud adalah sebesarUSD 67.728. Pengadilan Pajak telah memutuskan untuk menolakgugatan Pemohon Peninjauan Kembalin (semula Penggugat) untukmenghapus sanksi administrasi tersebut.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor00135/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Februari2013 (Bukti PK10) yang Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat); dan dipertahankannya jumlah sanksi administrasi dalam SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Nomor 00135/106/13/057/13tanggal
9 — 3
Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pemikahan di Desa Silam yang dicatat oleh PegawaiHalaman 1 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, (Sesuaidengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/01A//2013 tanggal25 Agustus 2015);2.
daiildalilPermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karenaTermohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmiHalaman 3 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratPermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 057
beralasan, akan tetapi oleh karenape rkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalahqe rceraian tersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), makama Jelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalildalilPermohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua)orang saksi,te rhadap buktibukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkanberikut ini; Menimbang, bahwa terhadap bukti P (foto copy Kutipan AktaNikah) nomor 057
Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kuok (Kutipan Akta Nikah Nomor :057/01A//2013 tanggal 25 Agustus 2015);2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anakdan belumpernah bercerai;3.
15 — 4
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon padaKantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebutmenolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:KK.21.16.07/PW.01/057/2014, tanggal 24 Maret 2014, maka oleh karena ituPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapatmemberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;8.
Surat1.Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DuaPitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, NomorKk.21.16.07/PW.01/057/2014, tertanggal 24 Maret 2014 bermaterai cukupdan dinazzegel (bukti P.1);Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7314092810100027, tertanggal 26Februari 2014, atas nama La Palecceng, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang,bermaterai cukup dan dinazzegel
Pemohonkhawatir anaknya akan terjadi halhal yang tidak diinginkan;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dipersidangan telahdidukung dengan alatalat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampaidengan P.3 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang.Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg buktibukti tersebut dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat PenolakanPernikahan Nomor : Kk.21.16.07/PW.01/057
128 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003843.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP006/76/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00042/207/14/057
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00042/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman.
:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00042/207/14/057
144 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT096004.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00099/207/12/057
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00099/207/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.
Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/20192012 Nomor 00099/207/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp6.210.644,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp2.627.438.566,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan Untuk Unit/Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitDalam