Bahwa sudah seharusnya Penggugat turut menyertakan KJPPSih Wiryadi dan Rekan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo karena dasar pemberian besar nilai ganti kerugiandidasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP SihWiryadi dan Rekan.Dengan demikian, berdasarkan atas uraianuraian tersebut di atas, mohonkiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, menyatakan KEBERATAN MELALUI GUGATAN PENGGUGAT INITIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi persyaratan formilPerma

Keberatan tidak dapat diterima;2. menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.PENETAPAN BENTUK DAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAANTANAH PEMBANGUNAN JALUR KERETA API AKSES BANDARA ADISOEMARMO LINTAS SOLOBALAPAN ADI SOEMARMO TELAHSESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKUBahwa hasil Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian tersebuttelah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 dan telah sesuaidengan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Sin Wiryadi dan Rekan,melalui Laporan Hasil Penilaian KJPP

Sih Wiryadi dan Rekan Nomor :00109/001300/PI/1 1/0109/1/XII/2018 tanggal 5 Desember 2019.Halaman 29 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylBahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 6 (enam) halaman 3 s.d 4gugatan adalah dalil yang keliru dan mengadaada, berdasarkanpenjelasan di dalam Laporan Hasil Penilaian KJPP Sih Wiryadi Nomor :00109/001300/P1/1 1/0109/1/XII/2018 tanggal 5 Desember 2019, bahwapenilaian yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan StandarPenilaian Indonesia (SPI

2018 perihnal Penetapan Tim Penilai Harga Tanahtanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.II9 ;Fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi & Rekan Nomor134/SK/SIH/XI/2018 perihal Permohonan Data Hasil Inventarisasi danIdentifikasi tanggal 23 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.II10 ;Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan lIdentifikasiPengadaan Tanah Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Akses Bandara AdiSoemarmo Lintas Solobalapan Adi Soemarmo Kepada Penilai KJPP

SIHWiryadi & Rekan Lisensi Penilai Pertanahan Desa Dibal KecamatanHalaman 38 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN Byl12.13.14.15.Ngemplak Kabupaten Boyolali Nomor 4000/BA33.09/XI/2018 tanggal 26November 2018, selanjutnya diberi tanda T.II11 ;Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan TanahPembangunan Jalur Rel Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo LintasSolobalapan Adi Soemarmo Kepada Penilai KJPP SIH Wiryadi & RekanLisensi Penilai Pertanahan Desa Dibal Kecamatan Ngemplak

Pembanding/Penggugat I : Suleman Diwakili Oleh : MORIS JUSTIN P LUMBAN TOBING SH
Pembanding/Penggugat II : ELLY Diwakili Oleh : MORIS JUSTIN P LUMBAN TOBING SH
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ROMULO, CHARLIE DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : PT. BNI Persero Tbk.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO, CHARLIE DANREKAN, berkedudukan dan berkantor di GedungPanca Tunggal Lt. 3, Jl. Cikini Raya Nomor 91 FJakarta,selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIIsemulaTergugat III;4. CANDRA MANAN, Lakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Letnan Mukmin No.505380 RT.007 RW.003Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 85/PEN.PDT/2019/PT PLGKota Palembang,selanjutnya disebut sebagaiTerbanding IV semula Tergugat IV;5.

Bank Central Asia Tbk Cq Kantor Cabang Utama Jambi
2.Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Desmar, Ferdinan, Hentriawan dan Rekan
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo

Putusan No. 1565 K/PID.SUS/2015Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos.bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan suratKeputusan Bupati Kabupaten PPU Nomor 910/32/2010 tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai publik (kantor jasa penilai publik atau disingkat KJPP)untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten PPU TA. 2010, menunjuklembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI dan REKAN

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kabupaten PPU, melalui laporan penilaian hargatanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser UtaraProvinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik SihWiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untukrencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, greenhouse dan rumah adat (lamin) di Kelurahan NipahNipah Kecamatan

)untuk menilai harga lahan di wilayah Kabupaten PPU TA. 2010, menunjuklembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI dan REKAN yang dipimpinoleh saksi Sih Wiryadi, S.E., M.Si.

MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasilpekerjaannya kepada Bupati Kabupaten PPU, melalui laporan penilaian hargatanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser UtaraProvinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik SihWiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untukrencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, greenhouse dan rumah adat (lamin) di Kelurahan NipahNipah,

Penajam;Luas tanah : + 20 Ha (peta terlampir);Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara olehmasyarakat;Penggunaan tanah saat ini : Tanah kosong, kebun campuran dan semak;Penggunaan sekitarnya : Jalan pipa pertamina, tanah kosong, kebuncampuran dan semak; RTRW Kabupaten Penajam : Kawasan pertanian lahan kering;Paser Utara RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK);Timur Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 saksi Sih Wiryadi, S.E., M.Si., MAPPI(Cert), selaku pimpinan KJPP

Bahwa untuk menetapkan limit lelang atas Obyek Perkara, Tergugat mendasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) TohaOkkyHeru & Rekan pada tanggal 21 April2015 sebagaimana tertuang dalam Laporannya No. 020/LPMDR/TOHAPKU/XI tanggal 11 Mei 2015 ;c.

Tergugat tidak ada memiliki hubungan kepemilikan, afiliasiataupunkepengurusan dengan KJPP TohaOkkyHeru & Rekan sehinggatidak ada konflik kepentingan, karenanya tidak ada alasan untukmeragukan kenetralan dan keprofesionalan dari KJPP TohaOkkyHeru& Rekan yang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan penilaian ObyekPerkara ;.

Berdasarkan ketentuan PMK No.106 Pasal 36 Ayat (6) tersebutpenetapan Limit lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kreditPenggugat ditetapbkan sendiri oleh Penjual (i.c Tergugat )berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen yaitu KJPP TohaOkkyHeru & Rekan, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwauntuk menetapkan Limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atasagunan Penggugat, Tergugat harus meminta persetujuan dariPenggugat ;g.

Jadi Penilai yangmelakukan penilaian sudah pasti bukan pihak yang terkait atau terafiliasidengan Tergugat dan dalam hal untuk penilaian atas Obyek Perkara,Tergugat telah menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yangmerupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang independen, professional,tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izindari Menteri Keuangan Republik Indonesia ;h.

Penilaian Obyek Perkara dilakukan oleh menunjuk KJPP TohaOkkyHeru & Rekan yang merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yangindependen, professional, tidak terkait atau terafiliasi dengan Tergugat dan sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia,karenanya tidak perlu diragukan lagi obyektivitas dan independensi hasilHal.23 dari 53 hal. Put.No.38/PDT/2017/PT PBRpenilaiannya.

Bahwa perkara a quo kurang pihak yaitu:Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan RekanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus Firdaus dan Rekan yangmenerbitkan laporan penilaian atas objek aquo berdasarkan permohonanpenilaian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemegang HakTanggungan Peringkat untuk keperluan agunan/lelang.

.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017, nilai pasar atas objek a quoadalah Rp1.655.140.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima jutaseratus empat puluh ribu rupiah) dan nilai likuidasi/nilai jual paksa adalahsebesar Rp1.128.149.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan jutaseratus empat puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Properti No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tersebut, PT BankMandiri (Persero) Tbk/Terlawan II

RTR.RCR/SMCR.JKT1/28188/2017 tanggal 14Juli 2017 yang menyatakan bahwa Kredit atas nama PT Dua DaengBersaudara telah dikategorikan sebagai kredit bermasalah/macet danpernyataan bahwa Kreditor selaku Pemohon Lelang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan;Salinan/fotocopi Laporan Penilaian No.: 637/KJPP AFJKT/PENBMLELANG/IV/2017 tanggal 7 April 2017;9.

Demikian harga limit tersebuttelah sesuai/diatas harga/nilai pasar yang ditetapkan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Agus Firdaus & Rekan sebesar Rp.1.655.140.000,00(satu milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh riburupiah).Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidakada peminat;Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas makapelelangan yang dilakukan oleh Terlawan mempunyai kekuatan hukumyang sah dan mengikat, serta tidak bertentangan

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Susilo, SIP, M.Si selaku Kasubdit Perijinan pada Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpah dan alatbukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,diperoleh

Yogyakarta, berdasarkan saksi Rio Jakatama selakuPenilai Petanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yangsecara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yang sah dan mempunyailegalitas secara hukum dalam melakukan penilaian terhadap objekPengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Bandara InternasionalYogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi knusus selaku PenilaiPertanahan yang sah), bukanlah sebagai pengakuan tentang alas hakHalaman

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I.

Sedangkan Judex Factitidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.I.

Bahwa tidak ada satupun bukti pendukung tertulis di persidangan yangmembuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik/mengelolatambak udang sejak tahun 2013 dengan atau tanpaijin;2.4.2.Bahwa Putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidak secara saksamamempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antaralain:1.Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Rio Jakatama dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan di Yogyakarta

PerluTergugat I tegaskan, bahwa dalam menentukan harga lelang, Tergugat I merujuk atasdasar penilaian Appraisers Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu &Rekan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil survei lokasi yangmencakup analisa situasi (site data), lingkungan dan pengembangan area sertapemanfaatan dari properti;11.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan pula, Appraisers Kantor Jasa Penilai Publik KJPPNanang Rahayu & Rekan yang Tergugat I pilih, adalah Appraisers yang telah mendapatkanlisesnsi KJPP: 2.11.0088 Izin Penlai P1.09.00218 Bidang Properti, dengan menjamin bahwapenilaiannya sesuai profesi selaku appraisers telah dilakukan dengan penuh kejujuran,tanggung jawab, dan objektif berdasarkan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan standarPenilaian Indonesia (SPI) yang berlaku, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari

Jateng, Obyek Hak Tanggungan HM No. 5139/ Batursari an.Kwee may Hwa (T114) ;Fotokopi Laporan Penilaian No : 031/KJPPNR/APPBJB/IX/2011 tanggal 16September 2011 dari KJPP Nanang Rahayu & Rekan (T115) ;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor : 1744/SmgOps/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 (T116) ;3518.19.20.21.22,23.Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Bank BJBSemarang tanggal 30 Januari 2014 (T117) ;Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan , Tribun Jateng,Semarang

Tergugat I bersamasama Tergugat IJ maupun Tergugat III telah melakukan pelelangandan tidak memenuhi ketentuan hukum yang benar dan berlaku.Menimbang, bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat tersebut dan mendalilkanbahwa dalam menetukan harga lelang Tergugat I merujuk atas dasar penilain AppreisersKantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu & Rekan yang telah mendapatkan lisensiKJPP: 2.11.0088 izin Penilai P1.09.00218 Bidang Properti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil survey lokasi

Demak seluas 180 M2,telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilaian Publik, KJPP Nanang Rahayu & Rekan,dengan laporan penilaian No. laporan : 031/ KJPPNR/APPBJB/IX/2011 tanggal 16September 2011 (vide bukti Tergugat I bertanda T.I15) ;Bahwa penilaian/ penaksiran tersebut telah dilakukan oleh pihak yang berwenang,profesional dan independen maka hasil penilaiannya dapat dipertanggung jawabkan dan dapatdigunakan sebagai penentuan harga limit lelang, dan harga limit dalam lelang bisa lebihrendah

Oleh karenanya apabila Penggugatmempermasalahkan hasil penilaian terhadap objek lelang yang dilakukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut, maka seharusnyaPenggugat mengikutsertakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagaipihak dalam perkara aquo. Akan tetapi pada kenyataannya Penggugattidak mengikutsertakan Kantor Jasa Penilai Publik tersebut sebagai pihakdalam perkara aqou.Bahwa dalam Petitum Penggugat (Dalam Pokok Perkara) no.4,sebagaimana dikutip sebagai berikut:4.

Oleh karena, faktanya baik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maupunKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menjadi pihak tergugat atauturut tergugat dalam perkara aqou, sehingga sudah sepatutnya gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).GUGATAN PENGGUGAT N ERROR IN PERSONA5. Bahwa apabila mencermati petitum yang diajukan oleh Penggugat dalamsurat gugatannya, yaitu pada petitum (Dalam Pokok Perkara) nomor 3 dannomor 4, sebagaimana dikutip berikut:3.

Aminah incasu Turut Tergugat III, beralamat di Jl.AgungPermai 13, RT 018 RW 010 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan TanjungPriuk, Jakarta Utara, sebagai Pemenang Lelang, dengan harga penawaransebesar Rp.7.663.000.000, ;Bahwa nilai limit lelang yang disampaikan Tergugat dalam pelaksanaanlelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Objek Sengketa sebesarRp.9.014.500.000, ditetapbkan dengan mengacu pada hasil penilai KantorPenilai Publik KJPP Sarwono, Indrastuti & Rekan atas Objek Sengketa ;Sedangkan, untuk

Penjaringan , Jakarta Utaraoleh KJPP Sarwono , Indrastuti & Rekan tertanggal 1 Maret 2016 ( bukti T14 ) (sesuai asli) ;Surat dari PT.Bank Maybank Indonesia Tbk kepada Agus Harianto Nomor :S.2016.166/DIR CFSSF AM tertanggal 18 April 2016 perihal pemberitahuantanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi (bukti T15 ) (tanpa asl);Surat dari PT.Bank Maybank Indonesia Tbk kepada Agus Harianto Nomor :S.2016.167/DIR CFSSF AM tertanggal 18 April 2016 perihal pemberitahuantanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi ( bukti

, sehingga pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan untuk kesalahankesalahan Hakim dalam menjalankan tugas Peradilan.Menimbang,bahwa pada eksepsi Tergugat poin 2 , bahwa Kantor JasaPenilai Publik tidak ikut di gugat olen penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 tersebut majelismempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Kantor Jasa Penilaian Publik,adalah sebuh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah sebuah badan yangtelah mendapat izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publikdalam

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor385/PDT.G/2019/PN.BDG dan mengambil alin perkara untuk ditetapkansendiri atau mengadili sendiri jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain;Menyatakan penilaian dari Pemohon Kasasi II (sebelumnya TurutTermohon/KJPP MBPRU) adalah sah dan dapat dipergunakan sebagaidasar penilaian harga ganti kerugian atas objek perkara a quo;Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya Pemohon) untuk membayarsemua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukmelaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah;Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 tahun 2012:Penilai Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilai pemerintahyang sudah ditetapkan/memperoleh izin dari Menteri Keuangan untukmemberikan jasa penilaian;Bahwa dalam perkara a quo pihak Termohon Keberatan telahmenunjuk secara resmi Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP

Penilai ganti kerugian padaPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tembus Menuju Terminal WirogunoKabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 adalah Apraissal /KantorJasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan Rekan beralamat kantor PermataKebayoran Plaza Blok AI 1 Jalan Raya Kebayoran Lama No. 225 Jakarta;Berikut diuraikan secara rinci obyek berupa Bangunan/UnsurBangunan milik Pemohon hasil penilaian Apraisal/ KJPP Anas Karim Rival &Rekan: Bangunan Utama Luas 75,52 m2 Nilai Kerugian Rp. 53.619.000, Bangunan

Bangunan Utama;Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalampositanya angka 13 yang menyatakan jumlah Nilai Kerugian yangseharusnya diterima oleh Pemohon sebesar Rp. 219.961.000, denganrincian: Tanah Luas 106 m2 Nilai Kerugian Rp. 26.500.000,Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Byw Bangunan rumah Luas 96 m2 Nilai Kerugian Rp. 192.000.000, Non Fisik Nilai Kerugian Rp. 1.461.000,Sedangkan menurut Daftar Nominatif hasil inventarisasi yang telah dinilaioleh Apraisal/KJPP

Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan JalanTembus Menuju Terminal Wiroguno Kabupaten Banyuwangi Provinsi JawaTimur; Bahwa Termohon Il adalah instansi yang memerlukan tanahberdasar data dan dokumen yang ada terutama berdasar Lampiran HasilPenilaian Bidang Per Bidang Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tebusmenuju Terminal Wiroguno berlokasi di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari,Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; Bahwa menurut Daftar Nominatif hasil inventarisasi yang telah dinilai olehApraisal/KJPP

Bahwa berdasarkan Pasal 44 #Petunjuk Pelaksanaan LelangNo.27/PMK.06/2016, nilai limit lelang ditentukan oleh Penjual berdasarkanhasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

KJPP merupakanbadan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untukmemberikan jasa penilaian untuk tujuan transaksi, pelaporan keuangan sektorprivat dan publik, penjaminan utang, dsb (vide Peraturan Menteri KeuanganNo.101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik jo Peraturan Menteri KeuanganNo.228/PMK.01/2019 tentang Perubahannya).Berdasarkan hasil penilaian KJPP Pungs Zulkarnaen, nilai pasar SHMNo.2921/Dunguscariang saat ini adalah sebesar Rp 18.988.000.000,00(delapan belas miliar sembilan

TURUT TERGUGAT SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGANMELAKUKAN LELANG BERDASARKAN NILAI LIMIT LELANG YANGDINILAI OLEH KANTOR PENILAI JASA PUBLIK (KJPP). Bahwa pembiayaan CV Istana Siswa pada Turut Tergugat saat ini berstatusMacet dengan total kewajiban yang harus dilunasi per September 2020sebesar Rp 16.808.004.349,14.

Pasal 44 jo Pasal 45 huruf b PeraturanMenteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, penetapan nilai limit lelang oleh Penjual harus berdasarkan penilaiandari Penilai yang melakukanpenilaianberdasarkankompetensi yangdimilikinya.Bahwa berdasarkan penilaian dari KJPP Pungs Zulkarnaen, diketahui bahwanilai pasar SHM No.2921/Dunguscariang adalah Rp 18.988.392.000,00,sehingga Turut Tergugat menentukan nilai limit lelang sebesar Rp19.000.000.000,00.

Saksi Iki Paseru:Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangberkantor pusat di Makassar;Bahwa dalam kegiatan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa II kantor Saksi ditunjuk olehDinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu dan ada Surat PerintahKerja (SPK)nya;Bahwa dasar Saksi melakukan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor

Saksi Muhammad Sofyan Osnadli:Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangberkantor pusat di Makassar;Bahwa dalam kegiatan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu di Jalan Anoa II kantor Saksi ditunjuk olehDinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;Bahwa dasar Saksi melakukan penilaian ganti rugi tanah dan bangunan untukpembangunan Jembatan V Palu tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Untuk itukemudian Termohon Keberatan II melakukan sosialisasi dan mengundang ParaPemohon Keberatan serta warga lain yang akan mendapatkan ganti kerugian untukmengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yang terakhir kali diadakanpada tanggal 19 Juli 2019;Bahwa untuk menilai besaran ganti kerugian yang akan diberikan kepadawarga (termasuk kepada Para Pemohon Keberatan), maka Termohon Keberatan IImelakukan kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru.

Dansetelah bertemu langsung dengan pemilik tanah untuk klarifikasi fisik tanah danmelakukan penilaian, maka pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru yangdiwakili oleh Saksi Iki Paseru dan Saksi Muhammad Sofyan Osnadli menilai bahwaharga tanah yang ada di perempatan Jalan Emmy Saelan atau Jalan Anoa II bagianatas berbeda dengan tanah yang ada di dekat sungai atau Jalan Anoa II bagianbawah.

Kerugian lain yang dapat dinilai;Dan menurut Saksi Iki Paseru dan Saksi Muhammad Sofyan Osnadli berdasarkannilai penggantian wajar, kesetaraan nilai pasar, dan kerugian non fisik, maka nilaiatau harga tanah Para Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp. 952.000,00(sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) per meter persegi;Menimbang, bahwa untuk membantah nilai penggantian wajar yangdisampaikan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iki Paseru selaku penilaiindependen (appraisal), Para Pemohon

., (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratuslima belas ribu rupiah) pada tanggal 30 Mei 2016, setelah dipotong biayaNotaris, KJPP, Administrasi, Provisi, Promes, Biaya survey Bukti P 6Sehingga dengan demikian, seluruh uang pinjaman telah diterima olehTERMOHON PAILIT secara patut;5. Bahwa TERMOHON PAILIT dan TERMOHON PAILIT II akanmengembalikan utang tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang sudahdisepakati, yaitu pada tanggal 30 Mei 2017.6.

BDSPK/PRKSINDAdd/IV/2016 tanggal 9 Mei 2016;Foto copy tanda terima uang oleh nasabah tgl. 9 April2015 sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluhjuta rupiah);Foto copySetoran Pinjaman Tahap Il sebesarRp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) telahditransfer oleh PEMOHON dan PEMOHON Il keRekening TERMOHON Nomor 0200857852 pada BankBCA sebesar Rp. 333.615.000., (tiga ratus tiga puluh tigajuta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada tanggal 30Mei 2016, setelah dipotong biaya Notaris, KJPP

BPR Sulawesi Mandiri, sebesarRp.100.000.000, (seratus juta juta rupiah); Bahwa Pinjaman Tahap II sebesar Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluhjuta rupiah) telah ditransfer oleh Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Il keRekening Termohon Pailit Nomor 0200857852 pada Bank BCA sebesarRp.333.615.000., (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas riburupiah) pada tanggal 30 Mei 2016, setelah dipotong biaya Notaris, KJPP,Administrasi, Provisi, Promes, Biaya survey Bukti PI,lI6; Bahwa Para Pemohon

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting. Sedangkan untuk pengurusan pelepasan hak dan pengurusansertifikat maka Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk saksi Hj.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010,yang telah dilegalisir.Halaman 59 dari 72 hal.Put.No. 3/TIPIKOR/2019/ PT.PDGDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain: An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.5.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telahdilegalisir.Halaman 62 dari 72 hal.Put.No. 3/TIPIKOR/2019/ PT.PDGDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainAn. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 28/Akta Pid.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telahdilegalisir.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainAn. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.9.

Nomor 3516 K/Pdt/2016 Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan pada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan serta disumpahdan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.

Padahal pencantuman nama Termohon Kasasi pada daftar nominatif yangdibuat oleh Satgas A dan Satgas B pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.lYogyakarta, berdasarkan Saksi Rio Jakatama selakupenilai petanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta, yang secara resmidiakui sebagai penilai pertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secarahukum dalam melakukan penilaian terhadap objek pengadaan tanah dalamrangka pembangunan

2016melanggar Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014yang pada Lampiran Il tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Tahun 20142034 menyebutkan sub zona tambakberada di Desa Jangkaran khususnya Dusun Pasir Mendit dan DusunPasir Kadilangu, dan Desa Banaran, karena telah mendirikan tambakdi luar zonasi peruntukannya;Bahwa kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapidengan keterangan saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Nomor 3516 K/Pdt/20161.5Tama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor WilayahPertanahan Nasional Provinsi D.

Bahwa putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidaksecara seksama mempertimbangkan semua fakta yangditemukan dalam persidangan, antara lain:2.1 Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan SaksiRio Jaka Tama dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan rekandi Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selakuinstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosesHalaman 55 dari 65 hal. Put.

., selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah sertatelah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata tidak terdapat

Sudarna, M.MA.. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan rekan;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah sertatelah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata bahwa tidak

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Tahun 20142034 menyebutkan: Sub zona tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progopada Lampiran ll Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT Angkasa Pura selaku instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.

uang dengan jumlah besaranRp241.990.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilanratus sembilanpuluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelasdikarenakan saksi Yuswandi bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai penilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari penilai pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PANGALOAN SST., MAPP (CERT), beralamat di JI. Cikini RaLt.5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya diTerbanding Vil/Tergugat VII ; g.Nc8. HARJONO ISKANDAR SETIAWAN, nat di JI. OttoIskandardinata 377379 Cx w.003 Kel. Balong Gede Kec. Regol Kota Ba g,dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya eS DRI SULAIMAN, SH., MH., 2.CONSTANSIUS * KRISTANDAR, SH., 3. BARDOTHSIANT H., 4. V. SUBRONTO WARDOYO, SH., 5.Ae KRISTARUM, SH., 6.

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Berdasarkan keterangan saksisaksi yang dihadirkan sertadisumpah dan alat bukti surat di persidangan dalam Putusan PengadilanTingkat Pertama, diperoleh faktafakta

Sudarna, MMA. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi AGUNG KURNIAWAN selaku Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta;Halaman 33 dari 70 hal. Put.

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak PT.

Sedangkan Judex Facti tidakmempertimbangkan keterangan saksi Rahman Hakim dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai Penilai Pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak PT.Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.

Bahwa Putusan yang dibuat oleh Judex Facti telah tidak secarasaksama mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalampersidangan, antara lain:2.1.Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksiRahman Hakim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan diYogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak PT.

Bahwa faktanya, Tergugat Telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Agus Firdaus dan Rekan sebagai KJPP yang menilai agunantersebut sebelum diajukannya permohonan' pelaksanaan lelangtersebut.

Bahwa berdasarkan surat KJPP Agus Firdaus dan Rekan No.00678/2.003700/P1/07/0100/11/III/2020 (selanjutnya disebut sebgaiSurat KJPP Agus dan Rekan) tanggal 09 Maret 2020 besertalampirannya mengenai Laporan Penilaian Asset, ditemukan faktabahwa Harga Asset yang dinilai Kantor KJPP Agus Firdaus dan Rekanadalah sebasar Rp. 3.798.000.000 (tiga milyar tujuh ratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) untuk Nilai Pasar dan sebesar Rp.Halaman 22 Putusan Sela PerkaraNomer 16 Pdt.G 2021 PN BlIb4.2.658.600.000

Bahwa apabila benar Penilaian yang dilakukan oleh KJPP TOTOSUHARTO adalah benar, tidak menutupi fakta bahwa penilaian tersebutdilaksanakan jauh sebelum pengajuan Pembiyaan Penggugat kepadaTergugat yang faktanya diketahui hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Februari 2017 (satu tahunsebelum adanya penilain KJPP TOTO dan REKAN) yang menjadi dasarPenggugat dalam Gugatannya.