),Mengkoordinir seluruh SKPD lingkup Kota Tual, Dalam setiap penyelesaianmasalah / kasus yang oleh BPKP atau BPK harus diselesaikan oleh WalikotaTual, maka Walikota Tual menugaskan Saksi selaku Ketua Tim PenyelesaianTemuan Ganti Rugi (TPTGR).Bahwa sebagai Sekretaris Daerah Kota Tual Saksi terlibat dalam pembahasanAPBD Kota Tual Tahun Anggaran 2010, karena kapasitas Saksi sebagaiKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tual.Bahwa tugas dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), adalahmempersiapkan

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).internal Badan Anggaran DPRD Kota Tual bersama sama dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tual barulah ditindaklanjutipembahasannya ke Paripurna DPRD, setelah diputuskan dalam paripurnaDPRD dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudiandilakukan stemotivering oleh fraksi fraksi baru selanjutnya AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut disampaikan kepadaGubernur Maluku, dan diinventarisasi daftar masalah (DIM) oleh BagianKeuangan Kantor

MAIMUNA KABALMAY (Sekertaris Bagian Anggaran)> BUSURIRENWARIN (Anggota Bagian Anggaran) LUKMAN HALIM (Anggota Bagian Anggaran)> JISMI REUBUN (Anggota Bagian Anggaran)> ABET TETLAGIN (Anggota Bagian Anggaran)Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/ Eksekutif pada PemerintahKota Tual adalah :> Hi. A. W.

HANUBUN, S.Sos.~ Wakil Ketua: LADAKA RAHANTAN, S.IP.~ Sekretaris : MELKISEDEK RUMTEH, ST.~ Anggota: FADILLAH RAHAWARIN.Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) / Eksekutif pada PemerintahKota Tual adalah Hi. A. W.

MAIMUNA KABALMAY (Sekertaris Badan Anggaran).BUSURIRENWARIN (Anggota Badan Anggaran).LUKMAN HALIM (Anggota Badan Anggaran).JISMI REUBUN (Anggota Badan Anggaran).ABET TETLAGENI (Anggota Badan Anggaran).Bahwa untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) / Eksekutif pada4 NN NN NNN SNPemerintah Kota Tual adalah Hi. A. W.

Pemerintah Kota Samarinda;129. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor : 119/24/KJS.KS/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara Walikota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor : 119/05/KJS.KS/II/2012 dan Nomor : 119/101/DPRD-SMD/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 (legalisir);130. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/237/HK-KS/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pembentukan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Ill dan NM Di Lingkungan PemerintahKota Samarinda;1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor : 119/24/KJS.KS/I/2012 tanggal16 Februari 2012 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara WalikotaSamarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota SamarindaNomor : 119/05/KJS.KS/I/2012 dan Nomor : 119/101/DPRDSMD/I/2012tanggal 03 Februari 2012 (legalisir);1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 91005/237/HKKS/II/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pembentukan TIMAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Walikota Samarinda tentang pengangkatan saksi selakuKetua TAPD Kota Samarinda, Tupoksi saksi sebagai Ketua TAPD Kota Samarindaberdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 59 Tahun 2007dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah menyiapkan serta melaksanakankebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiridari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengankebutuhan.Bahwa SKPD wajib memberikan laporan secara global terkait pelaksanaankegiatan.Bahwa

Ill dan IV Di Lingkungan Pemerintah KotaSamarinda;1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor : 119/24/KJS.KS/I/2012 tanggal 16Februari 2012 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara Walikota Samarindadengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor119/05/KJS.KS/V2012 dan Nomor : 119/101/DPRDSMD/IV2012 tanggal 03Februari 2012 (legalisir);1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 91005/237/HKKS/IIV2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pembentukan TIM AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Ill dan VV DiLingkungan Pemerintah Kota Samarinda;1 (satu) rangkap Surat Pengantar Nomor : 119/24/KJS.KS/I/2012 tanggal 16Februari 2012 tentang Nota Kesepakatan Bersama antara Walikota Samarindadengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor119/05/KJS.KS/IV2012 dan Nomor : 119/101/DPRDSMD/IV/2012 tanggal 03Februari 2012 (legalisir);1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 91005/237/HKKS/IIV2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pembentukan TIM AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Rohil untuk biaya persiapanrapat DPRD dengan TAPD sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) pada April 2016.1 (Satu) lembar Rincian Dana Rapat PANSUS IV untuk acaraHearing Pansus IV dengan SKPD sebesar Rp. 450.000, (emparratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel Rincian Biaya dari RS Awal Bros anggota DPRDKab.

Rohil untuk biaya persiapanHalaman 191 dari 319 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. og6061626364656667686970rapat DPRD dengan TAPD sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) pada April 2016.1 (Satu) lembar Rincian Dana Rapat PANSUS IV untuk acaraHearing Pansus IV dengan SKPD sebesar Rp. 450.000, (emparratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel Rincian Biaya dari RS Awal Bros anggota DPRDKab.

Papua Bahwa setelah dilakukan rapat Ketua Harian KONI ProvinsiPapua Barat pada saat itu mengajukan usulan atas program danseluruh kegiatan KONI Provinsi Papua Barat tahun 2013 kepadapemerintah Provinsi Papua Barat namun saya tidak mengetahulbagaimana bentuk usulantersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui SKPD manakah yang ditunjukoleh Gubernur Papua Barat untuk mengevaluasi usulan dari KONIProvinsi Papua Barat dan saksi tidak mengetahui siapa saja yangtergabung di dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

dimaksud dalam pasal 1 ayat (15)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPutusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnk halaman 219 dari 356Pedoman Pengelolaan Keuangan5) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkatBUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagaibendahara umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;6) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat TAPD

1) Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapatmenyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepadakepala daerah melalui TAPD;4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritasdan

Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 RKASKPD yang telah disusun olehSKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD danPasal 100 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pembahasan oleh TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaianantara RKASKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahunanggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,

Bone Bolango untukmenyusun RKASKPD yang tidak di bahas terlebin dahulu oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) serta dalam pembuatan RKA Bantuan Sosial padaSKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten BoneBolango tahun 2011 tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosialyang seharusnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 45 ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Bantuan

sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terusmenerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannyadengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkandengan keputusan Kepala Daerah dan kemudian langsung di input ke dalamSistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan menjadi bagiandalam RAPBD Kabupaten Bone Bolango, karena dalam RKA tersebut tidakditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 27 ayat (2) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Kepala Daerah menunjuk SKPDterkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) serta Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasilevaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD dan Pasal 27ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 TAPDmemberikan pertimbangan atas rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat(3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah namun dalampenyusunan RKASKPD tidak di bahas terlebin dahulu oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dan kemudian langsung di input ke dalam SistemInformasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan menjadi bagian dalamRAPBD Kabupaten Bone Bolango, karena dalam RKA tersebut tidakditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

tersedia itu saya terima, saya seleksi dan sayamengusulkan pada saat rapat Badan Anggaran Besar;Saksi menerangkan terkait pololosan usulan scanner tersebut untukdimasukkan ke dalam anggaran APBD kalau bahasa meloloskan sayakurang sepakat, karena yang meloloskan atau tidak lolos itu padasaat Rapat banggar besar, karena saya sebagai Ketua Komisi E tidakpunya wewenang untuk ini harus tidak boleh mengubah karena yangberwenang di Banggar besar, setelah itu Banggar besar melakukanpembahasan dengan tim TAPD

disitulah ada debat yang sangat kuatdimana sampai dengan Badan Anggaran dan TAPD itu clear naik keParipurna, proses saat itu masih tahapan masih RAPBD, ada satu lagiyang tahapan pengawasan bahasa lolos atau tidak lolos adalah hasildari evaluasi Kemendagri;Saksi menerangkan saya mempunyai wewenangnya, karena sayatidak bisa menolak Pokir temanteman, karena ini hak nya temanteman, jadi sesuai dengan Pagu yang ada, saya terima;Hal 124 Putusan No. 04/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTSaksi menerangkan Terdakwa

danPemprov;Saksi menerangkan TAPD tahu mata anggaran ini;Saksi tidak pernah memberikan sesuatu ataupun uang terima kasihkepada Terdakwa;Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannyaTanggapan Terdakwa:Terdakwa tidak pernah mengusulkan scanner ini kepada saudaraFirman, kKarena memang waktu itu pagu untuk sudin dikmen jakartabarat sudah disetujui hanya 34 kegiatan, dan kasudin pun tidakpernah membuat usulan kepada komisi E maupun Bappeda untukkegiatan ini dan pada saat H1 Terdakwa juga belum

Setelah APBD final pada 15April 2014 itu menjadi 129 kegiatan;Terdakwa menerangkan untuk kegiatan di APBD murni 2014berdasarkan perencanaan dari bawah kita hanya menyusun 34kegiatan, setelah itu rancangan masuk secara online masuk ke eplanning;Terdakwa menerangkan sewaktu di eplanning itu masih TAPD, dari34 kegiatan menjadi 129 item. Setelah itu 129 item setelah menjadiAPBD.

Jadi masuknya 129 itu waktu pembahasan antara DPRDdengan TAPD dan itu Terdakwa tidak tahu;Sepengetahuan Terdakwa yang menginput pengadaan printe danscanner 3D di anggaran berdasarkan data yang Terdakwa punyayang memasukkan adalah ketua TAPD provinsi DKI jakarta padatanggal 15 April 2014 jam 00:00;Terdakwa tidak tahu waktu itu siapa ketua TAPD;Terdakwa tidak bisa menginput, mengubah ataupun masuk ke dalamsistem eplanning;Terdakwa menerangkan setiap ada proyek pengadaan yang sudahada mata anggarannya

oleh Penuntut Umum sehubungandengan pekerjaan peningkatan Jalan Delima pada Dinas Pekerjaan UmumKota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK) Tahun Anggaran 2015;~ Bahwa terdakwa adalah Direktur PT Karunia Jaya Sejati;~ Bahwa saat pekerjaan peningkatan 7(tujuh) ruas jalan termasuk pekerjaanpeningkatan Jalan Delima, saksi sebagai Sekertaris Daerah Kota Gorontalosejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 serta melekat juga sebagaiKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kota Gorontalo, dimana tugassaksi adalah:a) Menghimpun usulan pengajuan anggaran dari masingmasing satuan kerjasesuai dengan Rencana Strategi masingmasing satuan kerja menjadisebuah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);b) Selanjutnya Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyampaikandan memaparkan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah) tersebut di hadapan Walikota Gorontalo untuk menerima masukanmasukan dalam rangka penyempurnaan rancangan anggaran dimaksud;~ Bahwa

Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Gorontalo diperoleh realisasi anggaran DanaAlokasi Khusus Tambahan Tahun 2015 sebesar Rp.65.000.000.000,(enam puluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kota Gorontalo yang selanjutnya akandi proses ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PerubahanTahun 2015;Bahwa sebelum di bahas di DPRD Kota Gorontalo terlebin dahulu dibahasoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

persidangan oleh Penuntut Umum sehubungandengan dugaan adanya tindak pidana korupsi pada peningkatan 7(tujuh) ruasjalan khususnya pada pekerjaan peningkatan jalan Delima Tahun Anggaran2015;Bahwa pekerjaan peningkatan 7(tujuh) ruas jalan khususnya pada pekerjaanpeningkatan jalan Delima, saksi menjabat sebagai Kepala Bapedda (BadanPerencanaan dan Pembangunan Daerah) Kota Gorontalo berdasarkan SuratKeputusan Walikota Gorontalo yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingatlagi, dan sebagai Wakil Ketua TAPD

Perwakilan Gorontalo, diperoleh realisasi anggaran DAK(Dana Alokasi Khusus) Tambahan Tahun 2015 ~ sejumlahHalaman 120 dari 323 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.Rp.65.000.000.000, (enam puluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaanprogram rehabilitasi/oemelinaraan jalan dan jembatan di Kota Gorontalo,yang selanjutnya di proses ke dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Perubahan Tahun 2015;e) Bahwa sebelum di bahas di DPRD Kota Gorontalo, terlebih dahulu di bahasoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKADKabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD)Kabupaten Bangkalan.

Syamsul Arifin,MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernahmelibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.

BahkanHalaman 20 dari 81 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw.46.47.Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan peringatan ataupunteguran kepada bawahannya (PA, PPKom dan PPHP) yang telahlalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;Bahwa selain itu, Pengguna Anggaran (Tergugat II) sama sekali tidakpernah mengusulkan dalam alokasi Anggaran kepada Tergugat ataupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tegaluntuk mengusulkan pembayaran atas pelaksanaan Paket PekerjaanPeningkatan Jalan

Rohil untuk biaya persiapanrapat DPRD dengan TAPD sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) pada April 2016.1 (Satu) lembar Rincian Dana Rapat PANSUS IV untuk acaraHearing Pansus IV dengan SKPD sebesar Rp. 450.000, (emparratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel Rincian Biaya dari RS Awal Bros anggota DPRDKab.

Rohil untuk biaya persiapanrapat DPRD dengan TAPD sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) pada April 2016.1 (satu) lembar Rincian Dana Rapat PANSUS IV untuk acaraHearing Pansus IV dengan SKPD sebesar Rp. 450.000, (emparratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel Rincian Biaya dari RS Awal Bros anggota DPRDKab.

Rohil untuk biaya persiapanHalaman 287 dari 337 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. og6061626364656667686970rapat DPRD dengan TAPD sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) pada April 2016.1 (Satu) lembar Rincian Dana Rapat PANSUS IV untuk acaraHearing Pansus IV dengan SKPD sebesar Rp. 450.000, (emparratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel Rincian Biaya dari RS Awal Bros anggota DPRDKab.

Rohil untuk biaya persiapanrapat DPRD dengan TAPD sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) pada April 2016.1 (Satu) lembar Rincian Dana Rapat PANSUS IV untuk acaraHearing Pansus IV dengan SKPD sebesar Rp. 450.000, (emparHalaman 315 dari 337 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. 60616263646566676869707172ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel Rincian Biaya dari RS Awal Bros anggota DPRDKab.

Mohammad Zen, M.Pd.Alamat : Perum Situ Gede Indah, 002/014Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Jabatan =: Sekretaris Daerah KabupatenTasikmalayaUraian Hasil Klarifikasia) Membenarkan bahwa Mohammad Zen merupakanSekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya danKetua TAPD;b) Membenarkan bahwa beliau pernah diperiksa olehBawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dihadirkanserta menyampaikan keterangan;c) Pihak Terkait (Sekda) mengetahui soal programpersertipikatan tanah tersebut karena ini programpusat dan sampai

Huni (Rutilahu)TahunAnggaran 2016 adalah pada bidang pemberdayaan sosial dimanakepala bidang pada saat itu adalah Pak Agus Salim sedangkan saksisebagai Kepala Seksi di pemberdayaan Sosial.Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar dalam menentukannilai alokasi anggaran Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan RumahTidak Layak Huni (Rutilanu) Tahun Anggaran 2016.Bahwa saksi tidak mengetahui Siapakah dari pihak Dinas Sosial yangmelakukan pembahasan anggaran dengan Tim Anggaran danPendapatan Daerah (TAPD

Hasan meminta saksiMitok Tomori untuk menyusun EE yang ditanda tangani oleh TerdakwaBadrun Bungusawa yang saksi ketahuipada saat itu saksi Mitok Tomorisering datang ke rumah dan bertemu dengan suami saksi terkaitpekerjaan Rutilahu tersebut.Halaman 87 dari 197 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Pal11.Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ikut serta dalam melakukanpembahasan anggaran pengadaan bahan bangunan rutilahu TA 2016,baik dengan TAPD maupun dengan DPRD dan yang ikut dalammelakukan pembahasan

Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011, berikut Lampirannya;

.;161. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 800/0031/Dinkes/V/2012 tanggal 2Mei 2012 perihal Revisi penambahan Anggaran APBD P 2012 yangditujukan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaTangerang Selatan beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen RevisiRekapitulasi Perubahan DPA Dinas Kesehatan Kota Tangerang SelatanTahun 2012 yang di dalamnya tercantum Nama Kegiatan : PengadaanHalaman 126 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.sarana dan Prasarana Puskesmas dengan rincian

Diredja, M.Si selaku Ketua TAPD dan Ir.H. Bambang P.

Diredja, M.Si selaku Ketua TAPD danIr. H. Bambang P.

TSUM/ Setda/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentangpembentukan tim peneliti RKA dan DPPA APBD Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2012;Halaman 374 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.161.162.163.164.165.166.167.168.1 (satu) lembar foto copy surat nomor: 800/0031/Dinkes/V/2012 tanggal 2Mei 2012 perihal Revisi penambahan Anggaran APBD P 2012 yangditujukan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaTangerang Selatan beserta 1 (satu) bundel foto copy dokumen RevisiRekapitulasi Perubahan

Rohil untuk biaya persiapanrapat DPRD dengan TAPD sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) pada April 2016.1 (Satu) lembar Rincian Dana Rapat PANSUS IV untuk acaraHearing Pansus IV dengan SKPD sebesar Rp. 450.000, (emparratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04 April 2016.1 (satu) bundel Rincian Biaya dari RS Awal Bros anggota DPRDKab.

1111. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 337/KPTS/ VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.

1113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

1291. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

1296. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Bengkalis Nomor: 427/KPTS/X/2012 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja, standar operasional prosedur serta secretariat kelompok kerja verifikasi terhadap rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2015.Halaman 189 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.

Pbr1114.L115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015,tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2016.1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VI/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015,tanggal 9 September

2015, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahTahun Angaran 2012.1 (satu) lembar Surat pengantar Nomor : 600/BM.P/VII/2011/

(TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2015.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015,tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2016.1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang

kerja pemerintah desa,rencana pendapatan dan belanja desa, rician anggaran biaya pembangunaninfrastruktur perdesaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaanpembangunan infrastruktur perdesaan dan tambahan penghasilan apraturpemerintah desa tahun sebelumnya kepada gubernur jawa barat kepadaBPMPD provinsi jawa barat.Dan setelah proposal tersebut masuk atau diterima oleh BPMPD provinsijawa barat, oleh BPMPD provinsi jawa barat mengajukan permohonantersebut kepada gubernur melalui biro kKeuanagan / TAPD

tim anggaranpemerintahan daerah (TAPD) dan dilakukan verifikasi kelengkapanadministrasi / dokumen untuk di cairkan.Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan gubernur tahun 2016 kepaladesa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan peningkataninfrastruktur dasar perdesaan dan tambahan penghasilan tahun 2016kepada gubernur jawa barat melalui BPMPD provinsi jawa barat, dilengkapiHalaman 101 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdgdengan surat permohonan pencairan dari kepala desa, salinan

Edy Bowo Nurcahyo,MA sebagai KepalaKantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis,dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.12.990.233.000,00 (dua belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta duaratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahragamenyampaikan usulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalamKebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Edy Bowo Nurcahyo,MA sebagai Kepala KantorPemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku SKPD Teknis,dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.6.241.575.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk selanjutnya Kantor Pemudadan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasi kepada BupatiBantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangkemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (

"Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulankesimpulan di atas,Majelis Hakim berpendapat, perbuatan para anggota DPRDKabupaten Gunungkidul periode 19992004 bersama denganTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menjadikepanjangan tangan Bupati Gunungkidul selaku~ pemangkukekuasaan Eksekutif bersama dengan Bupati Gunungkidul yangmenjabat pada waktu itu, dapat dikategorikan sebagai bentukpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yangada padanya karena jabatan dan kedudukan mereka masingHal. 93

2019/PN PgpKabupaten Belitung Timur yaitu masingmasing Bidang menyusun RencanaKerja Anggaran (RKASKPD) berdasarkan kebutuhan dan tupoksi masingmasing bidang kemudian disampaikan kepada Pengguna Anggaran melaluiKasubbag perencanaan SKPD, Kasubbag Perencanaan SKPDmengkompilasikan seluruh Rencana Kerja Anggaran (RKASKPD) darimasingmasing Bidang, selanjutnya Rencana Kerja Anggaran (RKASKPD)yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepadaSekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) untuk prosesselanjutnya, kKemudian pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKASKPD)oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD berdasarkanjadwal yang telah ditetapkan, setelah dibahas dan disetujui oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maka disusun Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPASKPD);Bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) Saksi telah menyusun danmenandatangani Rencana Kerja Anggaran (RKASKPD) kegiatanpengadaan laptop T.A 2015 pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPPKAD