,M.H.HINDRA PAMUNGKAS, SHCHRISTINA WULANDARILS.H.AHMAD AFWAN HOFAR, SH.RAHMANTIO ARYO DAMAR,, S.H.YUSRI, S.H.Kesemuanya Advokat / Penasihat / Konsultan Hukum yang beralamat diKantor SNW & PARTNERS, Jalan Parasamya No. 19 Beran Lor RT / RW 22Tridadi Sleman DI Yogyakarta, yang bertindak baik sendirisendiri maupunoa fF woN Prbersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 27 Mei2019 di bawah Register No.371 TPK

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;Majelis Hakim Pangadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakartasejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 6 Pebruari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak 7 Pebruari 2019sampai dengan 7 April 2019;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 8 April2019 sampai dengan 7 Mei 2019;.

mempertimbangkanbuktihalaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS TPK/2019/PT YYKbukti formil dalam Proses Persidanganadalah tidak benar, karena sesualfakta persidangan bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh baik ituPenuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa (keterangan saksi,keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) telah diperiksaoleh Majelis Hakim dan telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalammemutus perkara.Bahwa Penasihat Hukum salah paham denganmenyampaikan bahwa PN Tipikor

Yogyakarta hanya mempertimbangkanbuktibukti formil saja karena proses pemeriksaan pidana menuntutpencarian kebenaran dengan alat bukti sekurangkurangnya 2 (dua) alatbukti yang sah dan didukung keyakinan hakim (negative wetterlijk stelsel).Hanya saja Majelis Hakim PN Tipikor Yogyakarta kurang memberikan rasakeadilan pada masyarakat dengan memutus dibawah batas yangditentukan UndangUndang.3.

Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan PenasihatHukum Terdakwa bahwa majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan tentang pasal 12 hurufe UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yangintinya :a.

PUTUSANNomor 18/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa; Nama Lengkap : Bobby Raffles Triansyah Als Boby Bin AaiidsTempat lahir : Pekanbaru;Umur / Tgl.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut dibantu oleh M. F. EVA J.S, S.H Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A. SYUKRI, S.H., M.H MULYANTO, S.H., M.H2. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri olehKuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019,terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 29 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasiNomor 39/Kas/2019/PHI.Mdn juncto Nomor 309/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mdn.yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

.: Rp. 139.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BNDA ACEHPANITERA,H. SAID SALEM.SH.MH.19620616 198503 1006Hal 6 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH

NANI tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar No. 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: NURAINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos. als.

P U T U S A NNomor: 7/Tipikor Banding/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada tingkat banding, telan menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : NURAINI MUDIA SUTIARSIH,S.Sos als. NANI ;Tempat Lahir : Tanah Merah ;Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/07 Mei 1969 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl. Raya Mandala, Gg.

Tipikor/2013/PNJPR tanggal 29 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) harisejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4.Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 07 Oktober 2013 seama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November2013 ;5.Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi

pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor67/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR tanggal 04 November 2013 selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12Desember 2013 ;6.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapuraberdasarkan Penetapan Nomor: 93/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR.tanggal 11 Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;7.Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan

Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 104/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret2014 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumAdvokat bernama: M.

Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 26/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Desember2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk.

., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

., M.H Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan TinggiGorontalo, masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASTIN BOLUDAWA, S.H.sebagai Panitera Pengganti, tanoa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDH.BAMBANG SASMITO, S.H., M.H. H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.TTDH.

DANIEL PANJAITAN, S.H,LLM, Umur: 45 Tahun, Pekerjaan: HakimAdhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang bertempat tinggal diJalan Pengadilan No 8 Medan yang dalam perkaraNo.04/Pdt.G/2018/Pn.Pms Tergugat II selanjutnya disebut sebagaiPihak Ketiga.Bahwa Pihak Kesatu, Pihak kedua dan Pihak Ketiga ingin mengakhiridengan damai (dading) perkara yang dajukan oleh pihak kesatu terhadappihak kedua dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2018 di PengadilanNegeri Kota Pematangsiantar dan telah terdaftar dalam

Rp 201. 000,(Dua Ratus seribu rupiah);Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Agustinawati (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERASANUSI,S.H.NIP. 19610505 198002 1001 Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Bna

No.32/PID/TPK/2015/PT.DKI5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengantanggal 14 Juli 2015 ;6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 03 Juli 2015 No.145/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 05 Agustus 2015

No.170/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;8 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 31 Agustus 2015 No.197/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 21 September 2015 No.170/Pen.Pid/TPK/2015/ PT.DKI, sejaktanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal

SEmenyampaikan permintaan terdakwa ANI SAADAH tentang jaminan tambahan berupasertifikat tersebut kepada LIM TJING HU alias KING HU , dan karena didorongkeinginan segera bebas dari tahanan, lalu LIM KING HU alias KING HU denganterpaksa bersedia menyerahkan sertifikat hak milik tanah di jalan SukarnoHatta lengkapdengan SHM Induk Nomor 443 dan SHM 1107 , lalu keesokan harinya pada tanggal10 Juni 2008 , saksi BALYAN HASIBUAN,SH bersama saksi NICO PRIYANTO,SEmenjumpai terdakwa ANI SA ADAH di Kantor Direktorat Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 Oktober 2015No.32/PID/TPK/2015/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh Ketua Majelistersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SYAMSIAR,

Kuala Simpang sejak tanggal 13 November2018sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 13Desember 2018 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi/ Tipikor

Dr.Syahrul Machmud, S.H M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985 031029halaman 13 Perkara Pidana Nomor 86/Pid/2019/PT BNAhalaman 14 Perkara Pidana Nomor 86/Pid/2019/PT BNA

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke sejak tanggal 17Januari 2016 s/d 15 Pebruari 2016 ; 22022022020"9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke Il sejak tanggal 16Pebruari 2016 s/d 16 Maret 2016 ; 2+ 2n2 none nen nne ennTerdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2015didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH.pada Kantor Penasehat Hukum Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH. & Rekan yangberalamat di JI.

PutusanPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 13/Pdt/2013/PTBNA.

Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh No. 08/Pdt/2013/PTBNA, tanggal 21 Februari 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas oleh karenagugatan yang diajukan pelawan adalah gugatan perlawan atas Eksekusi Ketua PengadilanNegeri Sigli tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan perlawanan yang diajukanpelawan tidak mengangdung kabur/cacat formil dan juga pelawan juga sudah tepat danbenar menarik pihak dalam perkara ini siapa yang dijadikan tergugat/terlawan sesuaiputusan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 02 April 2013s/d. tanggal 01 Mei 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal 10 April 2013 s/d. tanggal09 Mei 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal10 Mei 2013 s/d. tanggal O08 Jul 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal09 Juli 2013 s/d. Tanggal. 07 Agustus 2013.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya VICTORNIZAM FERDINANSAH.SH.

Erowati UtaraNo.200 RT.06 RW.09 Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Tipikor tertanggal 18 April 2013 No. 43/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg.

;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan buktibuktiyang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaandari Penasihat Hukum

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa, tanggal20 Agustus 2013 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI. SH.MH. sebagai HakimKetua Sidang, HASTOPO, SH. dan H.

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.80DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, baik Jaksa / PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upayahukum.Semarang, Agustus 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan secara substansi sudahtepat karena Penggugat telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilantindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor

BachtiarPanglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atauPengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara

BachtiarPanglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atauPengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atauHal

Abdullah bin Husein;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:26/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA tanggal 27 November 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa/Penuntut umum dan TerdakwaDrs. H. RUSLIM.

Bahwa oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh Nomor: 26/Pid.Tipikor/2013/PTBNA Tanggal 27 November 2013 Jo.Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tertanggal 16 Juli 2013Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA atas nama Terdakwa Drs. H. RusliM. Ali, M.M. adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalammenerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, maka terhadapPutusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo.

ALI, M.M. tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:26/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA tanggal 27 November 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandaAceh Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA. tanggal 16 Juli 2013 mengenaipasal yang terbukti, lama pidananya dan pidana denda sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. RUSLIM.

No. 120 K/PID.SUS/2015Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor : 07/Tipikor/2013/PNJPR, tanggal 02 Oktober 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :deMenyatakan bahwa Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas ;Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANNES ELUAY, SH terbukti

No. 120 K/PID.SUS/2015Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor : 27/Tipikor.Banding/2013/PTJpr. tanggal 21 Januari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura No. 07/Tipikor/2013/PNJpr, tanggal 2 Oktober 2013mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan No. 4 sehinga amarputusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :1.Menyatakan

Jayapura telah salah menerapkan hukum ataumelakukan pelanggaran hukum yang berlaku :1) Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura Aquo pada halaman 29 alinea 3pada pokoknya menyatakan : bahwa setelah Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jayapurapada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapura Nomor : 07/Tipikor

bahwapertimbanganpertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahanTerdakwa sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding didalam mengadili perkara ini dalam tingkat Bandingkecuali mengenai hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa perludiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : oleh karenaperbuatan Terdakwa tersebut diakukan bersamasama denganTerdakwa Lukas Mra Mra, SH yang telah diutus dalam perkara lainyaitu perkara Nomor : 26 / Tipikor

Tentang Putusan Judex Facti Kurang Cukup Pertimbangan Hukumnya(Onvoldoende Gemotiveerd)1)Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 07/Tipikor/2013/PN JPR.

Dumai Barat Kota Dumai ; Pekerjaan : PNS;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkanSurat Perintah / Penetapan penahanan oleh :1.Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22Nopember 2015 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7Desember 2015;Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejaktanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan

Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengantanggal 6 Maret 2016 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengantanggal 5 April 2016 ;Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengantanggal 6 Mei 2016 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal14 April 2016 sampai dengan

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12Juli 2016 ;9. Permintaan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinmggiPekanbaru kepada Ketua Makamah Agung RI berdasarkan surat NomorW4.U/1980/HK.07/V1/2016 tanggal 30 Juni 2016 terhitung sejak tanggal 13Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;10.

(fotokopi dari fotokopi); Bukti T5 :Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :005/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, tentang BKNGandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September 2018, tentangPertajam Penyikapan atas PNS Tipikor, BKNKPK PerluasSinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri (fotokopiCari fOtOKOPi); 202222 ne nn nn nn nn nn ne nn nn nenene anneHalaman 34 dari 52 Halaman

Putusan No. 84/G/2019/PTUNKPG Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September 2018, tentangsebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja diPemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :061/RILIS/BKN/IV/2019, tanggal 14 September 2018, tentangTenggat Waktu 30 April 2019, Baru 53% SK PTDH PNS TipikorBHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor

:023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September 2018, tentangBKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Komitmen PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor (fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor :073/RILIS/BKN/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, tentangPenuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Tipikor BHT Terima SKPTDH (fotokop!