Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari

Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.

Nomor 2119 K/Pdt/201510.11.12.13.14.15.16.kepemilikan dari TergugatTergugat yang dapat merugikan kepentinganhukum Penggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Putusan PengadilanNegeri Simalungun Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM yang dimiliki dan/ataudikeluarkan dan/atau. dibuat berkaitan dengan penguasaan danpengusahaan yang dimiliki olen Tergugat sampai dengan TergugatXXXIV yang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikandari Tergugat sampai dengan

;Pada poin 9 yang bertuliskan kalimat ....oleh Tergugat serta pihak lainnyayang menyangkut objek tanah perkara yang mendasari kepemilikan dariHal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2119 K/Pdt/2015Tergugat yang dapat merugikan...... maka diubah menjadi ....olehTergugatTergugat serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari kepemilikan dan TergugatTergugat yang dapatmerugikan....

;Pada poin 10 yang bertuliskan kalimat ....yang mendasari kepemilikandari Tergugat samapai dengan Tergugat XXXIV... maka diubah menjadi...yang mendasari kepemilikan dan Tergugat sampai dengan TergugatXXXIV...5Pada poin 11 yang bertuliskan kalimat ....Penetapan Eksekusi Nomor11/PEN.PDT/EKS/201 2/PN.SIM/Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM tertanggal27 Juli 2012 yang menyangkut Petusan Pengadilan Negeri SimalungunNomor 45/Pdt.G/2012/PN.SIM.... kKemudian diubah menjadi ....PenetapanEksekusi Nomor 11/PEN.PDT/EKS

EKSEPSIOBSCUUR LIBEL.Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yangdiajukan tidak jelas, dan atau dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta,dan atau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksiantara posita dengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhisyarat formal dan materiil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidakdapat diterima, berdasarkan alasan :2.1.Pengugat dalam fundamentum

Dengandemikian kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukannya Gugatanbertentangan dengan petitum gugatan;2.3.Bahwa dengan dasar fundamentum petendi (posita) yang diuraikandalam poin 2.1. dan 2.2. di atas, Penggugat juga menuntut agardinyatakan berhak menerima laporan keuangan dan pembukuansebagaimana petitum poin 8 dan 9. Dasardasar tuntutan tersebut tidakpernah diuraikan oleh Penggugat dalam formulasi Gugatan.

Kejadian atau peristiwayang mendasari diajukannya Gugatan bertentangan dengan petitumgugatan. Dasardasar tuntutan tersebut tidak diuraikan dan dijelaskandalam formulasi Gugatan;EKSEPSI TERGUGAT II.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.1819Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yangdiajukan tidak jelas, dan atau dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta, daratau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara positadengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhi syarat formal danmateriil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima,berdasarkan alasan :Fakta Hukum yang terjadi

Dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan yangdiajukan tidak jelas, dan atau' dasar Gugatan tidak didasarkan atas fakta, danatau Gugatan Penggugat tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara positadengan petitum, dan atau Gugatan tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum yang sah, dan atau Gugatan tidak memenuhi syarat formal danmateriil, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima,berdasarkan alasan :Fakta hukum yang terjadi dalam RUPSLB : Rapat

Kota Pasuruan pada tanggal 03Februari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/04/II/2012 tanggal 03Februari 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

> ale p xt. sw LaciArtinya : "Menolak mafsadat harus Faehaiieen dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:5 MbII Ul JI J vel pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN SbgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibolga pada tanggal 14 Oktober 2016 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun dalil dalil hukum yang mendasari

Hendra Gunawanadalah sebagai Direktur Utama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat tersebutdinyatakan bahwa Budi Gunawan memiliki sebidang tanah berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2001/Desa Hajoran tanggal 8 Oktober 2001dengan luas 39.350 meter persegi, yang selanjutnya menjadi objek sengketakarena diatas tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 475 Tahun 2013atas nama Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 476 Tahun 2013 atasnama Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal27 Januari 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 27 Januari2005 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Yahya Harahap, S.H posita atau Fundamentum petendiyang tidak menjelasakan dasar hukum (rechs Grond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapitidak menjelaskan fakta (fetelijke grond) dalil gugatan seperti itu tidakmemenuhi syarat formil gugatan, gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu (eenduidelijk en bepaalde conclusie) ;.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak satupun menguraikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat IIyang mendasari diajukannya gugatannya dalam point 2 halaman 2menyebutkan bahwa kedudukan hukum antara Tergugat (SebagaiPenerima Proyek) dan Tergugat II (sebagai Pemberi Proyek) telahmengadakan kontrak perjanjian No.555/HK.810/GSD000/2015.Kesimpulan dan Petitum serta sama sekali tidak menyinggunghubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat IIdan juga tidak mendalilkan

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat , Penggugat sama sekalitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggaroleh Tergugat dan Tergugat II dan juga tidak menguraikan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatanserta Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukumdari masingmasing Tergugat.

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel exceptie);Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak satupun menguraikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Ilyang mendasari diajukannya gugatan perkara a quo Penggugat dalamposita gugatannya point 2 halaman 2 menyebutkan bahwa kedudukanhukum antara Tergugat (sebagai Penerima Proyek) dan Tergugat Il(sebagai Pemberi Proyek) telan mengadakan kontrak perjanjianNo.555/HK.810/GSD000/2015.

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat I, Penggugat sama sekallitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar olehTergugat dan Tergugat Il dan juga tidak menguraikan kejadiankejadianatau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatan sertaPenggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum darimasingmasing Tergugat.

Mantrijeron, Kota Yogyakarta;Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT; ADAPUN ALASANALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYAGUGATAN PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK INI ADALAH : 1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan pada tanggal 28 Nopember 2009 yang dilangsungkandi hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm AgustinusSudarisman, Pr bertempat di Gereja Paroki St.Aloysius Gonzaga Mlati dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Sleman, sebagaimana

tersebut pada tanggal 11 September 2017dan telah mengajukan Memori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat;Dengan adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukan olehTergugat, maka belum dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,(sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari

a quo, tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan tegastentang dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTergugat;Bahwa Penggugat di dalam point 9 (Sembilan) dan Point (10)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, pada pokoknya telahmendalilkan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugatdengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (sembilan belas milyarrupiah), dengan mendasari

YANGDILAKUKAN OLEH TERGUGATBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil yang telahdiuraikan oleh Penggugat pada point 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalamHal. 26 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengantotal sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilan belas milyar rupiah),dengan mendasari

Pernyataan Kasasi Tertanggal 11 September 2017 danMemori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang telah didaftarkankepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Dengan masih adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukanoleh Tergugat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

Juli 2017, makagugatan Penggugat tersebut, secara hukum harus dianggapterlampau dini atau belum waktunya atau prematur;Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dalil Penggugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianHal. 27 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

Bahwa kurang lebih sejak ........... tahun rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alas analasan yang mendasari diajukannya gugatan ini sebagaiberikut :. 1. Bahwa pada tangal 27 September 2010, telah terjadi perkawinan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Buku Nikah Nomor :465/53/1X/2010, yang dikeluarkan KUA Kec. Tukdana, tertanggal 27September 2010. . 2.

Mendasari surat jawaban tersebut diatas makaOditur Militer Il10 Semarang tidak dapat menghadirkan Terdakwa kePersidangan Pengadilan Militer Il10 Semarang.Bahwa Terdakwa sekarang ini berdinas di Kodam IskandarMuda atau Yonkav 11/Serbu, sesuai Keppera Nomor : Kep/13721/Pera/Xl/2014 tanggal 13 Nopember 2014.Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang ini berdinas di KodamIskandar Muda, berdasarkan Pasal 10 Undangundang 31/1997, dandalam rangka proses persidangan yang cepat, sederhana dan biayaringan maka Terdakwa

Bahwa Penggugat tidak mendasari hukum dalam mengajukan gugatandalam prihal (HAL) gugatan sangat sumir dan tidak jelas serta tidak adakepastian hukum tentang gugatan yang diajukan : sangat mengambangdan menimbulkan bias hukum ;2.

Bahwa Penggugat tidak mendasari dengan badan hukum apapun dalammenjalankan oprasional peredaran uang di masyarakat baik Undang undang Perbankan maupun Undang undang Koperasi dan Peraturanperundangan'lainnya. Sehingga perbuatan Penggugat dalammengedarkan ataupun meminjamkan uang kepada orang lain tanpadasar hukum dan tidak sah sehingga merupakan tindakan melawanhukum dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan hukum yangberlaku di Indonesia ;.

Bahwa, apa yang Para Tergugat sampaikan dalam EKSEPSI di atas(1,2,3 dan 4) maka berdasarkan hal tersebut GUGATAN PENGGUGATtidak mendasari dengan hukum dan sangatlah salah dan keliru,karenanya harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONVANKLUK VEKKLARD) ;DALAM KONVENSIBahwa, hal hal yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI mohondianggap diajukan pula dalam POKOK PERKARA ;Bahwa, segala alasan yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI diatasmaka secara MUTATIS MUNTANDIS, mohon dianggap sebagai bagianyang tidak

Gugatan Penggugat tidak mendasari hukum dalam mengajukan gugatandalam hal gugatan sumir dan tidak jelas, tidak ada kepastian hukum, sangatmengambang, dan menimbulkan bias hukum ;2. Bahwa Subyek hukum gugatan dan ldentitas Para Tergugat terjadikesalahan tentang Kelahiran, Provinsi, Pekerjaan Para Tergugat ;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pat.G/2016/PN. Amp.3.

Bahwa Penggugat tidak mendasari badan hukum apapun dalam oprasionalperedaran uang di masyarakat sehingga megedarkan ataupun meminjamkanuang kepada orang lain tanopa dasar hukum dan tidak sah merupakantindakan melawan hukum ;5.

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain akibatnya terjadi pisahtempat tinggal selama 4 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menajdiHalaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bonnama yang bernuansa Islami Ssesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy;Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menjadinama yang bernuansa Islami sesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Padt.P/2020/PN Bon Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy; Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;39 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.06 Agustus 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06Agustus 2001 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Pasuruan pada tanggal 30September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/61/IX/2016 tanggal30 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Bahwa dengan mendasari Pasal 14 ayat (8) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukanApotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009c.

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.

Kuitansi pembayaran yang dilakukanpada tanggal 6 Agustus 2015 ;Bahwa dari alat bukti surat Tergugat tersebut di atas beserta dokumenpendukungnya sebanyak 1 (satu) bundle, hakim menemukan terdapatfakta adanya pembayaran uang senilai Rp. 122.591.200,00 (SeratusHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 612/Padt.G.S/2018/PN Smddua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratusrupiah) yang diterima oleh ICAH atas bidang atas nama kepalakeluarga yang berhak ICAH/KAWI B RAKSA; Bahwa dengan mendasari

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 yangmenyatakan :Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP31081552210286 Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkanTerdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 310815522102868 ke persidangan PengadilanMiliter Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari