Kesimpulan inidiambil berdasarkan 2 (dua) alasan:Pertama: Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakdicapai mufakat bulat, ada pendapat dissenting opinion. Pendapatini adalah keliru, yang harus dipertimbangkan itu adalahputusannya, bukan proses menjatuhkan putusan;Kedua: Putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUUX/2013 tertanggal28 Maret 2013. Kesimpulan ini juga keliru.

Atau, dengan kata lain, Jaksa/Penuntut Umum dalam Tuntutannya:Menyatakan Terdakwa Hotasi Nababan tidak terbukti melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, di mana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum adalah Pasal 2 UnadngUndang No.31 Tahun 1999 junctoUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor;Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris a quo) selainmemutus sesuatu yang tidak terbukti di persidangan, juga telah memutus sesuatuhal yang tidak diminta atau dituntut

Jaksa/Penuntut Umum, di mana Jaksa/Penuntut Umum menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 2 UndangUndang No.31 Tahun1999 juncto UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor melainkanmemenuhi unsur Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 juncto UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Sedangkan Majelis Hakim Kasasijustru menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena melanggarPasal 2 UndangUndang No.31 Tahun 1999 juncto UndangUndang No.20Tahun 2001 tentang Tipikor yang tidak dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum;Bahwa Kesimpulan Majelis Kasasi dalam putusan a quo yang diambil tidaksesuai dengan putusan yang dijatuhkan.

Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. ttd/H.

2 dan Pasal 3 UU Tipikor demikian menurut SenoAji* UU Tipikor dapat menjangkau semua produk legislasi sebagaiperberbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring labalaba, sehingga semua perbuatan yang menyimpang dari aturan tentunya3 Tuntutan halaman 682 s/d 692.4Indriyanto Seno Aji., 2012.

yang dilanggar tidak menyatakan pelanggaran dimaksudsebagai tindak pidana korupsi maka UU Tipikor tidak berlaku ataspelanggaran dimaksud.Bahwa argumentasi berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor danpendapat doktrin dimaksud di atas, berlaku juga bagi pelanggaranterhadap UU Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (Selanjutnyadisebut PBI) yaitu ketentuan Pasal 14 UU Tipikor dimaksud hendakmenegaskan bahwa undangundang Perbankan dan PBI harus tegas,jelas dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap undangundang

, sesungguhnya tidak terpenuhikarena bukan merupakan melawan hukum dalam konteks Pasal 2 Ayat(1) UU Tipikor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU Tipikor dandiperkuat oleh asas systematische specialiteit / asas lex specialissystematic.Dari pemaparan diatas, pertanyaannya dimana niat jahat dari diri terdakwa?

(Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapatcatatan solusi yakni Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usulMA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna dimintaPimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Artinya Tindak PidanaPerbankan dibatasi dengan ketentuan pasal 14 UU Tipikor.

), a quo belum ada revisiterhadap pasal 14 UU Tipikor sehingga surat edaran mahkamah agungNomor 7 tahun 2012 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkanUU Tipikor terhadap tindak pidana perbankan dan tindak pidana di BidangPerbankan.3.

PANITERA PENGADILAN TINGGI/Tipikor SAYED MAHFUD, SHBANDA ACEHH.SAID SALEM, SH.MH2.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 19 April 2010, oleh kamiAL JAMAN SUTOPO, SH.MH Wakil Katua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaiKetua Majelis, H.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).Telah membaca:kta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 15 September 2021Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor29/Pid.SusTPK/2021/PN Smg tanggal 9 September 2021;elas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada

Pengadilan Negeri Demak atas permintaan dari KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal23 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa.kta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 16 September 2021Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor29/Pid.SusTPK/2021/PN Smg tanggal

9 September 2021;elas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Demak atas permintaan dari KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal23 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum.Halaman65 dari 103 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PT SMGemori banding tertanggal 27 September 2021 yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 30 September 2021;urat Bantuan Pemberitahuan dan penyerahan memori banding JaksaPenuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tertanggal 30 September 2021 ditujukan kepadaPengadilan Negeri Demak untuk memberitahukan dan penyerahan adanyamemori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;emori banding tertanggal 22 September 2021 yang diajukan oleh Terdakwadan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang

tanggal 24 September 2021;elas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Terdakwa yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang atas permintaandari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 30 September 2021, bahwa memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.ontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober2021 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang

LINA j =22424cccnee ee cecee ensTempat Lahir : Bandung ; Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/2 Mei 1961 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru RT.002/RW.OO1.Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, KotalKupang ; Agama : Katholik ; Pekerjaan : PNS Kantor Agama Kabupaten Kupang ; Terdakwa ditahan oleh : Penuntut Umum di Rutan sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25Januari 2014 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupangdari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang dari tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April2014 ;Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;Perpanjangan .....Perpanjangan tahap Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi

Kupang sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat(1) KUHAP sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengantanggal 14 September 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 3052014 s/d. tanggal 2862014 ; 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak 2962014 s/d. tanggal 2782014 ; 4. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 2882014 s/d. tanggal 2692014 ; 5. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 2792014 s/d. tanggal 26102014 ; 6.

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal10102014 s/d. tanggal 8112014 ; Halaman 1 putusan No : 43/Pid.SusTPK/2014/PT.Smg.7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9112014 s/d. tanggal 7Terdakwa selama di persidangan didampingi Penasihat Hukum,yaitu : AHMAD RAHARUJO, SH. dan HERI MULYONO, SH.

Pasal 64 ayat (1)Membaca, Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadapdakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenangmengadili perkara ini karena merupakan ranah Hukum AdministrasiNegara dan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara,dakwaan Penuntut Umum error in persona, dakwaan tidak cermat dankabur (obscure libeli) ; 22222222 nnn nnn nnnMembaca putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03Juli 2014 Nomor : 58/

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2018 No. 241/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejaktanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 12 November 2018 No.258/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 25 November 2018sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;9.

,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telahmengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus TPK/2018/PN.Jkt.Pst.tanggal 25 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 30 Oktober 2018;Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 dari Jaksa Penuntut Umumyang diterima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 1 Nopember

2018 dan salinan memori banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwapada tanggal 9 Nopember 2018;Kontra Memori banding, tanggal 19 Nopember 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19Hal.43 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus TPK/2019/PT.DKINopember 2019 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 23 Nopember 2019;Vil.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan caracara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaPenuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1Nopember 2018 dan diterima oleh Panitera Muda Tipikor

,M.H., Hakim Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing masingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor : 02/Pid.Sus TPK/2019/PT.DKI tanggal, 7Januari 2019 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 31 Januari 2019 olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, sertadibantu

Rp. 50.000,PANGGIAN 00... seteetteteeeee Rp. 100.000,BiQVG.PN BP isscssssisicscvseraacemnnenecanee Rp. 5.000,Redaksi Mette teeta Rp. 5.000,MCCA ollie etetetetteeeeee Rp. 6.000,JOMUAN, sicscveceses covcaveciesss Rp.196.000,(seratu sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Rika Widia Sari (Pemohon).BandaAceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs.

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 20 dari 19 HalamanPutusanNomor 74PDT2018 PT Mks

kasasi pada tanggal 18 Mei 2015, serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, padatanggal 20 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan PengadilanTinggi/Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungakarangtanggal 30 Januari 2013 Nomor : 02/Pid.Tpk/2013/PN.TK sejak tanggal 30Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 02/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;4.

delapanribu sembilan ratus lima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupSi.Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2018/PT.BDGtanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Juni 2018Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg yang dimintakan bandingtersebut; Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan

seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enambelas rupiah) dan telah disita serta diperhitungkan untuk menutupikerugian keuangan Negara tersebut;Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapatterdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasil/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasilI/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR

Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 2838 K/Pid.Sus/2018MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /TerdakwaGEORGE GUNAWAN, B.Sc., S.H. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBONtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadappermohonan dari:RUMAITY, Tempat lahir Aceh Besar/tanggal 3 April 1951, Jenis kelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, alamat Desa Lam Ara Kecamatan BandaRaya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/TIPIKOR

ini sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, diajukan permohonankasasi pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/7/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn. yangdibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor

pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05Agustus 2013 ;Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September2013 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;Hal. 1 dari 62 hal.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengantanggal 29 Oktober 2013 ;9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampaidengan tanggal 28 Desember 2018 ;10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Tipikor Smg.tanggal 26 September 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan bunyi diktum putusan,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/201452. Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknyo tidakterbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaanprimair ;. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;oO. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut dibantu oleh M. F. EVA J.S, S.H Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A. SYUKRI, S.H., M.H MULYANTO, S.H., M.H2. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

Jika hal ini terjadi maka bukan lagi menjadiranah hukum perdata melainkan sudah menjadi ranah hukum pidana yaitu tindakpidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor).

Pengembalian kerugiankeuangan negara juga telah diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Tipikor yaitumelalui penghukuman pembayaran uang pengganti sebesar uang yang didapatmelalui korupsi disertai perampasan barang bergerak maupun tidak bergerakmilik dari terpidana korupsi;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat padatanggal 8 Nopember 2011 diadakan rapat antara Para Penggugat dan Tergugat dimanaTergugat menyatakan tidak sanggup menyediakan bus untuk kegiatan City SanitationSummit karena

Perbendaharaan Negara yangmenyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum barang dan/atau jasa diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum Majelis Hakim berpendapattelah ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukanPara Penggugat bersamasama dengan Tergugat yang berakibat pada timbulnyakerugian Negara, sehingga pengembalian kerugian negara bukan lagi ditempuh dengangugatan perdata melainkan melalui ranah hukum pidana sebagaimana diatur UndangUndang Tipikor

PUTUSANNomor : 11 /PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : KUMPUL SIMAMORATempat lahir : Dolok SanggulUmur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 24 Agustus 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal Jl.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 01 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012;halaman 1dari 68 hal, putusanNomor : 11/PID.SUS.K/2013/PTMDN.6.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan (I), sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan (II), sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 22 Pebruari 2013 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca :1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepanpersidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KUMPUL SIMAMORA selaku Pelaku usaha untuk Tahap I,II, Ul, IV dan V Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten HumbangHasundutan, bersamasama dengan Ir.

NARDIMAN,halaman 74dari 68 hal, putusanNomor : 11/PID.SUS.K/2013/PTMDN.SH.MH. dan ROSMALINA SITORUS, SH., MH., masingmasing Hakim Karir dan HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2013Nomor : 103/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No: 24 /Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNA, tanggal 22 Oktober 2013, yang dimintakanbanding tersebut ;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;4.

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PUTUSANPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH SEBAGAI JUDEX FACTI,MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).Hal. 66 dari 75 hal. Put.

No. 82 K/Pid.Sus/2015Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh Nomor:44/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tanggal 4 April 2014, pada pertimbanganhukum halaman 78 oleh Judex Facti seolaholah telahmempertimbangkan seluruh keberatankeberatan penasihat hukumTerdakwa dalam memori bandingnya.Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tersebut, nyatanyata samasekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan keberatan penasihat

SehinggaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh berpendapatpertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamasudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukanKorupsi.Hal. 69 dari 75 hal. Put.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

Selanjutnya IRDA mengarahkanagar Pemohon melaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor.Sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepadaTermohon, dan oleh karena terlampau lama, maka Pemohon padapertengahan bulan September 2019 melakukan Laporan susulan kepadaTermohon. (Bukti terlampir).. Pada pertengahan bulan November Pemohon mendapat telfon dari KetuaTim Auditor Irda Kab. Alor, bahwa sudah ada Rekomendasi Bupati untuksegera mengaudit kasus Beras Raskin di Desa Tude..

Berdasarkan informasi sebagaimana pada poin 7 diatas maka Pemohonmempertanyakan kasus ini kepada pihak IRDA, namun dari pihak IRDAmenjelaskan bahwa hasil Audit dari Tim Auditor akan kami serahkan kepadaUnit Tipikor Polres Alor, karena yang berwewenang menghitung kerugian itukami (IRDA).

Polres Alor sejak tahun 2017;Bahwa Laporan dari masyarakat Desa Tude masuk ke Polres Alor sekitarpertengahan tahun 2019 namun mengenai tanggal dan bulan saksi tidakingat;Bahwa yang melapor tindak pidana korupsi Kepala Desa Tude adalah ArisAntonius Well dan sekitar 6 (orang) perwakilan masyarakat Desa Tude danlaporan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis dan pada saat laporantersebut diterima langsung diteruskan ke bagian tipikor Polres Alor;Bahwa pada saat itu laporan lisan belum dibuat

A1 dan az2 di terima oleh salah satu Pelapor,sedangkan a3 dititip di peranu motor baranusa untuk diserahkan ke PolsekPantar Barat;Bahwa Tim Penyelidik sudah memastikan bahwa SP2HP tersebut diterimaoleh yang dituju karena ada tanda terima maupun buku ekspedisi;Bahwa kesimpulan dari hasil gelar perkara tersebut yaitu karena tidakditemukannya kerugian Negara lagi dan tidak memenuhi unsur tipikor makaditetapbkan penghentian penyelidikan sehingga laporan tersebut tidak bisadilanjutkan ke tahap penyidikan

Selanjutnya IRDA mengarahkan agar Pemohonmelaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor. Sehingga pada bulanMei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepada Termohon, dan oleh karenaterlampau lama, maka Pemohon pada pertengahan bulan September 2019melakukan Laporan susulan kepada Termohon.