Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 30 Agustus 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaanbanding Nomor 19/Akta.Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SusTPK/2016/PT AMBMenimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 29 Agustus 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 19 / Akta.Pid.Tipikor /2016/PN.Amb. Memori Banding mana telah diberitahukan kepada PenasehatHukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016, berdasarkan Warta PemberitahuanDan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Akta Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum,Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding padatanggal 4 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima KontraMemori Banding Nomor 19/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, Kontra MemoriBanding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 19/Akta.Pid.

Atau mengadili sendiri dengan menjatuhnkan hukuman yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masingmasing Nomor : W27Ul/ 1235/HK.O7/IX/2014, dan Nomor W27UI/1236/Hk.07/IX/2014, tanggal 10 Oktober 2016.Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 7NOPEMBER 2016, Nomor: 22/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIStanggal 9 NOPEMBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH, MH.

Putusan 31/PID TIPIKOR/2012/PTBNA;C. Putusan 2476 K/Pid.Sus/2013(fotokopi Sesuai dengan salinan);3. BuktiT3 : Berita Acara No.800/1563 tanggal 12 Maret 2019, (fotokopisesuai dengan aslinya);4. BuktiT4 : Telaah Staf dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Aceh Timurtanggal 20 maret 2019 No. TS/BPKSDMIKA/03/2019. Hal.Usulan PTDH an Zulfakhri, ZA, S.Pi Nip196105231982021001, (fotokopi sesuai dengan aslinya);5.

Surat Bupati Aceh Timur No.800/4953 Perihal Penjelasanterhadap pengajuan keberatan sdr.Zulfakhri ZA, S.Pi atasPTDH sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan aslinya);10.Bukti T10 : Surat Gubernur Aceh No.800/24172 Perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (fotokopi sesuai denganfotokopi);11.Bukti T11 : Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopisesuai dengan fotokopi);12.Bukti T12 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah

badan peradilan, harus disebutkan perintah secara jelasdalam pertimbangan hukum ataupun amar Putusan suatu badan peradilan tersebutmengenai perintah penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjuti Putusan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jika dicermati kembaliputusanputusan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijatuhkan kepada Penggugatyaitu Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7Agustus 2012 (Bukti T2 A), Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDItanggal 7 Agustus 2012, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:31/PIDTIPIKOR/2012/PTBNA tanggal 26 November 2012 dan Putusan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19Agustus 2014 yang pada salah satu amar masingmasing putusan tersebutmenyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama (Bukti P4=Bukti T2 C,Bukti

April 2019 (Bukti P1 = Bukti T1);Menimbang, berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum bahwa objek sengketa aquo merupakan pemberhentiantidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat diterbitkankarena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7 Agustus 2012,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Penggugat juga memasukkanpemberitaan bermuaian fitnah dan pencemaran nama balk ke media yang bernamaTabloid Tipikor dalam 2 (dua) edisi berturutturut, yang mana sesungguhnya rencanaatau ancaman pemuatan pemberitaan tentang did Tergugat Il dan Bapak AbdulRahman sudah disampaikan beberapa kali oleh Penggugat kepada Bapak AbdulHal 29 dari 78 Put. No. 24 Pdt.G 2014 PN kdi.Rahman dan bu Andi Muiani. Kesaksian Bapak Abdul Rahman dan bu Andi Muianiakan Tergugat Il ajukan dalam pembuktian nant.

Bahwa atas pemberitaan di Tabloid Tipikor tersebut Tergugat ll dan Bapak AbdulRahman telah melaporkan ke Dewan Pers, dan telah selesai dengan balk dan damai,dimana Tabloid Tipikor sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Tergugat lldan Bapak Abdul Rahman.

Namun selesainya permasalahan dengan Tabloid Tipikortidak berarti selesai permasalahan dengan Penggugat sebagai sumber pemberitaan.Bahwa untuk perouatan pidana dugaan fitnah dan pencemaran nama balk yangdiduga dilakukan oleh Penggugat sehuoungan dengan pemuatan pemberitaan diTabloid Tipikor tersebut di atas, Bapak Abdul Rahman telah melaporkannya ke pihakKepolisian di Jakarta, dan saat ini prosesnya masih tetap berlangsungiberproses.Informasi yang diperoleh, pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur

Foto Copy sesuai aslinya Bliyet Goro Bank Negara No.GF 556884 senilaiRp.650.000.000,(Enam ratus lima puluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 6;7.Foto Copy sesuai aslinya Bukti Slip Setoran/Transfer uang senilaiRp.650.000.000, (Enam ratus limapuluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 7;8.Foto Copy dari Foto Copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juni 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.l1 8;9.

Foto Copy dari foto copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juli 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 9;10.Foto Copy sesuai aslinya Surat tanda bukti Lapor Nomor:TBL/2462/V1V2013/PMJ/Dit.Reskrimum telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.Il 10;11. Foto Copy dan Foto Copy Surat Pengaduan Pemberitaan No.009/ISR/DPTVVIV2013 tanggal 24 Juli 2013 telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.lIl 11;12.

Kasubdit Evaluasidan Pengendalian, Pangkat Eselon V.b, terhitung sejak tanggal 01Januari 1992, melalui surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :UP.26/5/PT1991, tanggal 23 Desember 1991, dan terakhir sebelumtersangkut masalah hukum (Tipikor) pada Tahun 2015, menjabatsebagai Pj. Kepala Bidang Peternakan dengan Pangkat.Ill.b,terhitung sejak tanggal 01 Februari 2011 melalui Surat KeputusanBupati Tanah Datar Nomor : 820.21/19/BKD DAN DIKLAT2011,tertanggal 29 Januari 2011;3.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Padang Nomor43/Pid.SusTPK/2014/PN.PDG tanggal 10 Maret 2015 jo.

Bukti P.7 : Fotokopi Putusan Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2015tanggal 10 Juni 2015 (fotokopi sesuai salinan resmiPengadilan);Bukti P.7.a : Fotokopi Putusan No: 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg,tanggal 22 Oktober 2014 (fotokopi sesuai salinanResmi Pengadilan);Bukti P.7.b : Fotokopi Putusan No: 19/TIPIKOR/2014/PT.PDG,tanggal 30 Desember 2014 (fotokopi Sesuai fotokopi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan dicap

Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;1.Keterangan saksi Suhermen pada pokoknya:Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas BKPSDM KabupatenTanah Datar sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai sekarang ;Bahwa saksi menerangkan dihadirkan pada sidang hari ini, yaituberkaitan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telahinckraht terhadap kasus Tipikor saudara Syafri tanggal 10 Juli 2015 ;Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Surat Keputusan

Surat tersebut ditindak lanjuti dandilaporkan bahwa memang ada PNS yang tersangkut kasus Tipikor, lalusaksi meminta pendapat kepada BKN~ untuk mendapatkanpetunjuk/saran apa yang harus dilakukan, dan hasil rekomendasi dariKanreg BKN Pekanbaru menyatakan bahwa sesuai ketentuan yangbersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian saksimelapor kepada Bupati atas kegiatan konsultasi yang telah saksi lakukandengan BKN Pekanbaru) dan pimpinan = menyetujui untukmembicarakannya dengan MPP (

2016/PT.PBR Mantan Anggota DPRD Kabupaten BengkalisPeriode tahun 20092014 dan Badan AnggaranDPRD Kabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : S1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah Penetapan/Penahanan oleh :1.10.11.Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal22 Desember 2015;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal1 Pebruari 2016;Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Perkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal2 Maret 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal1 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggji/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei

2016 sampai dengan tanggal 31 Mei2016;Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal30 Juni 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal3 September 2016;Perpanjangan Mahkamah Agung RI I, sejak tanggal

,MH Hakim AdHocTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22Agustus 2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Tidak benar menggunakan nilai kerugian Negara :Halaman 100 dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang a quoMajelis Hakim menyatakan bahwa :Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah justru Negara/Daerah dalam hal ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telahmengalami kerugian sebesar Rp.3.181.550.000, (total loss) yaitu nilaipembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi pajakpajak ;Saya menolak nilai kerugian ini karena :1.

Halaman 65putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;2. Bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tidak merencanakanpekerjaan ini dengan baik dengan tidak ada Konsultan Perencanatetapi menggunakan Konsultan Pengawas ;3. Hartana mengundurkan diri bukan karena tidak setuju digantinyaPerusahaan Pabrikan Pendukung tetapi bahwa mengundurkan dirikarena beban pekerjaan.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebutkepada saksisaksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telahmembenarkannya ;Kami nyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Banding tidak sama sekali menghadirkan dalam persidanganbarangbarang :1. Mobil Pompa Sedot Lumpur ;2. Uang sitaan senilai total Rp.23.500.000. ;3. Toyota Hardtop milik Pengguna Anggaran Ir.

Tidak memperhatikan kesalahan pencairan dana dan pembayarandana proyek ;Menunjuk keputusan Pengadilan Negeri Tipikor halaman 107 yangmenyatakan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :Menimbang, bahwa rapat pada tanggal 17 Desember 2010 di RuangKerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tersebut diikutioleh Ir. FAUZI, MT., HENING SWASKITO, SH., MARYONO, SH.,INDRIANA PUSPITA W, ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPKIr. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., KonsultanPengawas Ir.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.ttd./MS. Lumme, SH.Panitera Pengganti :tid./Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Perpanjangan Penahanan (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014.10.Perpanjangan Penahanan Il (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18Februari 2014 s/d tanggal19 Maret 2014.11.Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor , sejak tanggal 13 Maret 2014 s/dtanggal 11 April 2014 .12.Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 12 April 2014 s/dtanggal 10

Umum pada 38 tanggal 14 Maret 2014 dan kepada Kuasa Terdakwa padatanggal 21Maret 2014 ; 292 = nnn no nnn nnn nnn nnn ne nnn nee5.Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 26 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan , Memori Banding mana telahdiberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ;6.Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa , tertanggal 04 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor

SR610/D6/02/2013 tanggal Agustus2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlahRp 23.616.001.500, (dua puluh tiga milyar enam ratus enambelas juta seribu lima ratus rupiah)Putusan judex factie berlawanan dengan fakta hukum yangterungkap dipersidangan, bukti bukti surat dan asas keadilan;Memohon Majelis Hukum Tingkat Banding menerima permohonanBanding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;Memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusanPengadilan Tipikor Medan No.

PUTUSANNOMOR 1734 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SRI SUSILAWATI alias SUSI binti YOHANES;Tempat Lahir : Plaju (Sumatera Selatan);Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 04 Juli 1964;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya RT. 003, Kelurahan KarangAnyar, Kecamatan Argamakmur, KabupatenBengkulu

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurunganpengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amarputusan angka 4, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut : Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlahRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015 untuk selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;Hal. 39 dari 43 hal. Put.

No. 1734 K/PID.SUS/2015Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 06 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 03 April 2015, untuk dan atas nama Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;Memperhatikan Memori

Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor /76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 8 Mei2017 sekedar mengenai lamanya pidana

Sus/2020Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembalidinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebutdikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266Ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untukmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 tersebut dan

Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:= Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana NOVI HARIANTI binti MOCHTARMARUF tersebut:; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor28/PID.SUS/TIPIKOR

Menetapkan agar barang bukti berupa:Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 97,selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 09 Januari 2018:7.

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 10 dari Halaman 9 Putusan211PIDSUS2018PTMKS.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa danPembanding/ Penuntut Umum;.

Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSUKIANTI HARTANTO tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg,tanggal 26 Oktober 2015, mengenai tindak pidana yang terbukti danpenjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut

Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018Februari 2018 dan Surat Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus Nomor B641/F/Ft.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018,dibuat tahun 2018 sesudah Terdakwa diperiksa dan dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi.Bahwa tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyatadalam Putusan Judex Juris Nomor 1680 K/Pid.Sus/2016 JunctoPutusan Nomor 40/Tipikor/2015/PT Bdg Juncto Putusan Nomor74/Pid.SusTPK/2015/PN Bdg tanggal

Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampaidengan Nomor urut 68 selengkapnya sebagaimana tuntutan PenuntutUmum;Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 6Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILIMenerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan

Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwatersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR

No. 2531 K/PID.SUS/2018MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 6Februari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Dr. H.

mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Oktober 2014 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

SYAFRUDDIN ADAM, SH HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi BandaAceh sebagaiKetua Majelis,s EDDY RISDIANTO, SH.MH dan AMSARYOENAGA, SH masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai HakimHakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili sertamemutuskan,.............8memutuskan perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Acah tanggal 10 Juli 2012, No. 54/Pdt/2012/PTBNA, danpada hari itu) juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yangterbuka

karenanya mohondibatalkan atau dikesampingkan;Ad.4.Unsurunsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomianNegara;Dalam putusan pada halaman 266 dari 267 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (22)UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Hal. 173 dari 233 hal.

Volkan diTurki sebesar 485.000 Euro;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atassependapat dengan saya selaku Pemohon Kasasi/Terdakwa;Dalam putusan pada halaman 234 dari 267 putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang;Menimbang bahwa meskipun saksi Andrian Roesly telah membayarsejumlah 485.000 Euro kepada PT.

Dengan demikian tidak ada dasar hukum untuk menyatakan sayaselaku Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima/menikmatikeuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas,baik dari saksi Adrian Roesly maupun dari saksi Asepto Wulung;Pada putusan halaman 172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten mempelajari denganseksama

Pasal 65 Ayat (1) KUHP;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tipikor sebagaimana tersebutdi atas saya selaku Terdakwa juga sangat keberatan dan tidaksependapat dengan alasanalasan yang akan diungkapkan pada setiapunsurunsur dari pasal tersebut di atas;Pada putusan halaman 173 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 Ayat (2) (dua) jo.Pasal 5 Ayat (1) (satu) a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang

Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan;Akan tetapi sebelum mengungkapkan alasanalasan yang akandiungkapkan pada setiap unsur terlebin dahulu saya selaku Terdakwamengungkapkan kata sependapat/tidak keberatan dengan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengesampingkandakwaan ke 1 primair dakwaan ke 2 subsidair pada putusan halaman172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN., MajelisHakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00 W PDBahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md) uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Mukmin Marjun,A.Md selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehMukmin

ditandatangani, namun MUKMIN MARDJUN tidak menerangkan cektersebut adalah rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;Putusan Nomor 6/Pid. Sus. TPK/2018 Him. 151 3217.

TPK/2018 Him. 189 321serta Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Marisabulan Juni 2016, dipertanggung jawabkan sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.16.4 (empat) SPTUJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanpenyelidikan (LID) dugaan Tipikor (521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an. YUSRI A.

ZAINAB G.HEMUTO, S.Pdi (521211) dengan anggaran keseluruhan sebesarRp. 3.444.000,,2. 4 (empat) SPTJB tertanggal 30 September 2016 untuk belanja 1(satu) kegiatan penuntutan (TUT) perkara Tipikor an. YUSRI A. IKO,(521211) dengan anggaran keseluruhan Rp. 76.973.000,3.

Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 04 /TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 08 April 2011, menyatakan :Menyatakan mereka Terdakwa I.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 05 /TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 07 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa I. R. LISMO HANDOKO, Terdakwa II. H. SUPARDI,Terdakwa IV. BERLIN HARIANTO PURBA, Terdakwa V. IWANSURYAWAN, S.Sos., Terdakwa VI. MARGA JAYA SAMPURNA, TerdakwaVII. Hj. NENENG SALMIYAH, SE. serta Terdakwa VII.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 06/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 14 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa I Drs. DEDI SUPRIYADI, BS., M.Si., Terdakwa II. Drs.H. GUNARTO, MH., Terdakwa III. MOCH. MULYANA EDDY SASTRA,Terdakwa ITV. AHMAD ROHILI, Terdakwa V. HOTMAN DAMANIK,SH.MH., Terdakwa VI. H. DJAJA SUDIRJA dan Terdakwa VIII. Hj.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 01/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 07 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa H. TB. TATANG MUCHTAR, B.Sc.SH. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan *TINDAK PIDANA KORUPSISECARA BERSAMASAMA DAN SECARA BERLANJUT sebagaimanadidakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR ;Menghukum Terdakwa H. TB.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 02/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 14 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa I. Jhon Lahay, SE.M.Si., Terdakwa II. Beny Mahyudin,SH.M.Si., Terdakwa HI, TB. Raffly Mukti Terdakwa IV. A. Jeffry Ricardo,Terdakwa V. H. Rd. Kosasih Saputra, SH., Terdakwa VI. Ir.

5.000,00RECAKSI........0..cccccccceeccceuccesuececeecceeuueeeeueeseueeeeaeesaeeueess Rp. 5.000,00MISTS Yl scscsenemevan mensen cunnees caxmomexemnmaten sen Kany soweemeuenen xa & Rp. 6.000,00JUMMAN 20.2... cccceccceccecececeeeeeceeeceeeeeceaeeeeeeeseesaeaeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Mutia Farasa Nia Sari (Pemohon).Banda Aceh, 28 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

M ATCL Q hicccssscccescccceeceseeesee tessa eeeeees Rp 6. 000,JUMI AD)... eee eeeeeeeeeeees Rp 186. 000,(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/VIII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariIRMA FARVINNA (Pemohon).Banda Aceh, 28 Agustus 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 9