Ditemukan 297 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MASINTON ABADI SENTOSA
14549 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP00165/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017 tentang KeberatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2020wajib pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00006/207/12/09/16 tanggal 14Januari 2016 untuk masa Pajak Agustus 2012;4.
    sudah dibayar masa Agustus 2012 Rp 20.620.658,00PPN yang masih harus dibayar Masa Agustus 2012 Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Agustus 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114242 .16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00165/KEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor: 00006/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000, beralamat di Jl.Malaka No. 6 RT.006 RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp9.829.039.104,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 982.903.910,00Jumlah
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00165/KEB/WPVJ.20/2017 tanggal 4 April 2017 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor00006/207/12/009/16 Tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2020Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000, beralamat diJl.
    /2017 tanggal 4 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012Nomor: 00006/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 03.015.462.9009.000; sehingga pajak yang masih harusHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 06-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 0133/Pdt.P/2018/PA.Gs
Tanggal 8 Mei 2018 — PEMOHON I & PEMOHON II
70
  • Bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah pada tanggal 06 Maret 2000,di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor B1135/Kua 15.19.16/Pw.01/20/2017, tanggal23 Oktober 2017;2. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Pemohon Il (bakdadukhul) dan telah dikaruniai anak 2 orang, bernama Rhesty Adinda KeyzzaHIm.1 dari 10 hlm.
    Penetapan No.0133/Padt.P/2018/PA.Gs.Putri Maharani tanggal lahir 09 Maret 2009, dan Kenzzo Mahesha lborahimPutra Pratama tanggal lahir 22 Desember 2012;Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahmenerima Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B1135/Kua15.19.16/Pw.01/20/2017, tanggal 23 Oktober 2017;Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahantulis mengenai biodata Pemohon tertulis (Sulis Widiani binti Rawi),sedangkan yang benar biodata Pemohon adalah (PEMOHN
    perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, yang telah dipertegas olehPasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, maka perkara a quo menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dan Pemohonll adalah bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukan perubahan biodatapada Duplikat Buku Nikah, dikarenakan biodata Pemohon yang tercantumpada Duplikat Buku Nikah Nomor B1135/Kua 15.19.16/Pw.01/20
    /2017, tanggal23 Oktober 2017 terdapat kesalahan yaitu Pemohon tertulis nama SulisWidiani binti Rawi, padahal yang sebenarnya Pemohon adalah namaPEMOHN ASLI , sebagaimana tertulis dalam dokumendokumen pribadi paraPemohon lainnya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 orangsaksi masingmasing bernama SAKSII , dan SAKSI II ;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon danPemohon Il berupa P.1 s/
    biodata tersebutdipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon dan Pemohon Ilmenuntut agar biodata dalam Duplikat Buku Nikah nomor B1135/Kua15.19.16/Pw.01/20/2017 dirubah, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Sulis Widiani binti Rawi,sebagaimana tertulis dalam Duplikat Buku Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, juga Pemohon bernama PEMOHN ASLI ;Menimbang, bahwa
Putus : 29-10-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI
7622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112493.99/2013/PP.M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00407/NKEB/WPJ.20
    /2017 Tanggal 03 April 2017, perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Halaman 1 dari 7 halaman.
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00407/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 03 April 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, NPWP01.353.297.3.007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan
    Putusan Nomor 2658 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan TergugatNomor KEP00407/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O03 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP 01.353.297.3.007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan
    :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00407/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2983 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. AGRO NUSA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat tidak sesualdengan substansi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor: PER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk,Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan DalamRangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan TataCara Pembatalan Faktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP452/NKEB/WPJ.20
    /2017 Tanggal 26 April 2017, perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, dapat dibatalkan demi hukum:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89025/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur
    Jenderal PajakNomor: KEP452/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 26 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00553/107/13/007/15 tanggal 2 Desember 2015 Masa Pajak Desember2013, atas nama PT Agro Nusa Abadi, NPWP: 02.312.885.3007.000,dengan alamat di JI.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89025/PP/M.XXA/99/2017 21 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3: Dengan mengadili sendiri :3..1 Menerima permohonan Gugat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat):3..2 Menyatakan Keputusan 'Direktur Jenderal Pajak NomorKEP452/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 26 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36
    /2017 tanggal 26 April 2017 perinhal Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00553/107/13/007/15 tanggal 2Desember 2015 Masa Pajak Desember 2013, atas nama Penggugat, NPWP01.322.966.1.007.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.
Register : 04-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MASINTON ABADI SENTOSA;
11931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00166/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Keberatan wajibHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1483/B/PK/Pjk/2020pajak atas SKPKB PPN nomor: 00009/207/12/09/16 tanggal 14 Januari2016 untuk masa Pajak November 2012;4.
    sudah dibayar masa November 2012 Rp 23.979.684,00PPN yang masih harus dibayar MasaNovember 2012 Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114245.16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00166/KEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 5April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor: 00009/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000, beralamat di Jl.Malaka No. 6 RT.006 RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp12.561.047.200,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.256.104.720,00Jumlah
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00166/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 5 April 2017 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1483/B/PK/Pjk/2020Nomor 00009/207/12/009/16 Tanggal 14 Januari 2016, atas nama:PT. Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000,beralamat di JI.
    /2017 tanggal 5 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor : 00009/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 03.015.462.9009.000; sehingga pajak yang masih harusHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 27-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2281 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ALNGIT RAYA;
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2281/B/PK/Pjk/2019memutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP77/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 #Februari 2017 termasukmembatalkan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2013 sehingga PPNmenjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113059.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP77/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00011/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atasnama: PT.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP77/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Februari 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 0001 1/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016 atas nama:PT Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000, beralamat diPulogadung Trade Center Blok A Lt.1, No. 1, Rawa Terate,Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 8 halaman.
    PeninjauanKembali pada tanggal 9 Januari 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP77/KEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 24 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor: 00011/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 02.313.153.5004.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.142.470.099,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2568/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 —
104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat DirekturKEP00492/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PembatalanKeputusan Jenderal Pajak NomorKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surattanggapan tanggal 25 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90180/PP/M.XB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MenyatakanPenggugat terhadap Surat Keputusan
    Tergugat Nomor KEP00492/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakmengabulkan seluruhnya permohonan = gugatanAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00626/107/15/007/15 tanggal 25 November2016 Masa Pajak Januari 2015, atas nama PT Suryaraya Lestari, NPWP01.348.787.1007.000, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR1 KIP,Jatinegara, Cakung, Jakarta
    PeninjauanKembali pada tanggal 28 Mei 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP00492/NKEB/WP4J.20
    /2017 tanggal 7 JuniHalaman 4 dari 7 halaman.
    Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2015 Nomor 00626/107/15/007/15 tanggal 25November 2016, atas nama Penggugat, NPWP 01.353.305.4007.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00492/NKEB/WPJ.20
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2763 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. ALNGIT RAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2763/B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding dariPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00086/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00086/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Nomor 00007/240/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016Masa Pajak September 2013, atas nama PT Alngit Raya, NPWP02.313.153.5004.000;4.
    Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113247.25/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00086/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Nomor 00007/240/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016Masa Pajak September 2013, atas nama PT Alngit Raya, NPWP02.313.153.5004.000 beralamat di Pulogadung Trade Center Blok ALantai
    Putusan Nomor 2763/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00086/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Maret 2017mengenai keberatan atas
Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3811 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. FREEPORT INDONESIA
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyetujui alasan formalPemohon Banding, menyatakan membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP12/WBC.20/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentangPenetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor000037 tanggal 14 Juli 2017;3.
    Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119182.40/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP12/WBC.20
    /2017, tanggal25 Oktober 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000037,tanggal 14 Juli 2017, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.
    Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP12/WBC.20
    Putusan Nomor 3811/B/PK/Pjk/2019nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP12/WBC.20/2017, tanggal 25 Oktober2017, yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000037, tanggal 14 Juli 2017, atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor 000229, tanggal 22 Juni2017, dapat dibenarkan
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2531 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WARU KALTIM PLANTATION
3713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pjk/2018Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanKedua Wajib Pajak, dapat dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanjawaban tanggal 3 April 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPut.90175/PP/M.XB/99/2017,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak Nomortanggal 13 Desember 2017, yang telahMenyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00223/NKEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00937/107/14/007/15 tanggal 26 November 2015, atas nama PT WaruKaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, Jenis Usaha: , beralamatdi Jalan Puloayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur13930, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00223/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00937/107/14/007/15tanggal 26 November 2015 atas nama PT Waru Kaltim Plantation,NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat di Jalan Puloayang RayaHalaman 3 dari 8 halaman
    /2017 tanggal 1Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00937/107/14/007/15 tanggal 26November 2015, atas nama Penggugat, NPWP 01.326.076.5007.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00223/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3740/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT FREEPORT INDONESIA
29157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyetujui alasan formalPemohon Banding, menyatakan membatalkan Keputusan TerbandingNomor: KEP09/WBC.20/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPenetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap PenetapanYang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor:000034 tanggal 04 Juli 2017;3.
    Pemohon Banding sehingga kekurangan pembayaranBea Keluar Pemohon Banding menjadi sebesar Rp.353.484.000;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT119179.40/2017/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP09/WBC.20
    /2017 tanggal 25Oktober 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat PenetapanPerhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000034 tanggal 04 Juli2017 atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9091.000,beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.
    /2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor: SPPBK000034 tanggal 04 Juli 2017 atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000; dan menolak selebihnyadan menetapkan atas barang ekspor Konsentrat Tembaga dan MineralIkutannya yang diberitahukan dengan PEB Nomor: 000211 tanggal 09 Juni2017 dengan jumlah 11.000,20 WMT dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%dengan harga ekspor sebesar 2.174,98 USD/WMT, sehingga kekuranganbea
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP09/WBC.20/2017 tanggal 25 Oktober2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000034 tanggal 04 Juli 2017 atasPemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor: 000211 tanggal 09 Juni2017 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1646/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MASINTON ABADI SENTOSA,
237105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP171/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April 2017 tentang KeberatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1646/B/PK/Pjk/2020wajib pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00001/207/12/09/16 tanggal 14Januari 2016 untuk masa Pajak Januari 2012:4.
    sudah dibayar masa Januari 2012 Rp 163.080.135,00PPN yang masih harus dibayar Masa Januari 2012 Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114237.16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP171/KEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 6 April2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor:00001/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.
    Menyatakan bahwa KEP171/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor: 00001/207/12/009/16 tanggal 14 Januari2016, atas nama: PT. Masinton Abadi Sentosa, NPWP03.015.462.9009.000, beralamat di JI. Malaka No. 6 RT.006RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.
    /2017 tanggal 6 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor:00001/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.015.462.9009.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp38.928.951,00; adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Register : 07-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3181 B/PK/PJK/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE d/h. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114083.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajakmengabulkan permohonan Banding ini seluruhnya dan keputusan keberatanyang diterbitkan oleh Terbanding dalam Surat NomorKEP00152/KEB/WP4J.20
    /2017 tanggal 30 Maret 2017 dapat dibatalkansehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah menjadisebagai berikut: No Keterangan Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPN Kurang Bayar 03 Sanksi Administrasi 0PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114083.16/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap
    tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00152/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 30 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor 00002/207/13/007/16 tanggal 8 Januari 2016 atas nama PT CIMBHalaman 2 dari 8 halaman.
    Dengan mengadili sendiri:1..1Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00152/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor 0002/207/13/007/16, tanggal 8 Januari 2016, atas namaPT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT Kencana Internusa ArthaFinance), NPWP 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000);1..2Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
    Putusan Nomor 3181/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00152/ KEB/WPJ.20/2017, tanggal 30 Maret 2017 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013 Nomor00002
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1617/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MASINTON ABADI SENTOSA
13746 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP00162/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017 tentang KeberatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2020wajib pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00007/207/12/09/16 tanggal 14Januari 2016 untuk masa Pajak September 2012;4.
    sudah dibayar masa September 2012 Rp 27.268.203,00PPN yang masih harus dibayar Masa September Rp 0,002012Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114243.16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00162/KEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor: 00007/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000, beralamat di Jl.Malaka No. 6 RT.006 RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, sehinggapajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 13.945.499.057,00 Penyerahan yang
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00162/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak SeptemberHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/20202012 Nomor: 00007/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atasnama: PT. Masinton Abadi Sentosa, NPWP 03.015.462.9009.000, beralamat di JI.
    /2017 tanggal 4 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor: 00007/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.015.462.9009.000; sehingga pajak yang masih harusHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MASINTON ABADI SENTOSA
14839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP00164/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April 2017 tentang KeberatanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1618/B/PK/Pjk/2020wajib pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00008/207/12/09/16 tanggal 14Januari 2016 untuk masa Pajak Oktober 2012:4.
    sudah dibayar masa Oktober 2012 Rp 31.079.843,00PPN yang masih harus dibayar Masa Oktober 2012 Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114244 .16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00164/KEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 4April 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00008/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama: PT.
    Menyatakan bahwa KEP00164/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 4 April2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor: 00008/207/12/009/16 tanggal 14 Januari2016, atas nama: PT. Masinton Abadi Sentosa, NPWP03.015.462.9009.000, beralamat di JI. Malaka No. 6 RT.006RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 3 dari 8 halaman.
    /2017 tanggal 4 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00008/207/12/009/16 tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.015.462.9009.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp31.322.119,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2408/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT SARI ADITYA LOKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00276/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Desember 2013 berdasarkan Pasal 36Ayat (1) huruf c;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 20 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89814/PP/M.XXB/99/2017, tanggal 7 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap
    Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00276/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal20 Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Masa Pajak Desember 2013 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c, atas nama PT Sari Aditya Loka, NPWP 01.322.966.1.007.000,beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR/I KIP, JatinegaraCakung,Jakarta Timur 13930;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017kemudian terhadapnya
    Dengan mengadili sendiri:3.1 Menerima permohonan Gugat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat):3.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00276/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 0051 7/107/13/007/15 tanggal 26 November2015 atas nama PT Sari Aditya Loka, NPWP 01.322.966.1007.000
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 April 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00276/NKEB/WPJ.20
    /2017 tanggal 20 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Masa PajakDesember 2013 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c, atas namaPenggugat, NPWP 01.322.966.1.007.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4001/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT ALNGIT RAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4001/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00095/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2013Nomor: 00010/240/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113250.25
    /2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menambah Pajak Yang Harus Dibayar atas banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00095/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2013 Nomor:0001 0/240/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PT.
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00095/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00010/240/13/004/16tanggal 18 Januari 2016 Masa Pajak Desember 2013, atas nama: PT.Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000:4. Mengabulkan selurunnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak No.
    Putusan Nomor 4001/B/PK/Pjk/2019KEP00095/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00010/240/13/004/16tanggal 18 Januari 2016 Masa Pajak Desember 2013, atas nama: PT.Alngit Raya, NPWP: 02.313.153.5004.000. beralamat di PulogadungTrade Center Blok A Lt.1 No.1, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur,menjadi berikut: Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.674.359.375,00PPh Pasal
Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MASINTON ABADI SENTOSA;
12429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00168/KEB/WPJ.20/2017, tanggal 6 April 2017, tentang Keberatan wajibHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1512/B/PK/Pjk/2020pajak atas SKPKB PPN Nomor 00004/207/12/09/16, tanggal 14 Januari2016, untuk masa Pajak April 2012;4.
    dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 1.050.123.100,00PPN yang masih harus dibayar Masa April 2012 Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114240.16/2012/PP/M.IVB Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP168/KEB/WPJ.20
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00168/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April 2017 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 NomorHalaman 3 dari 8 halaman.
    putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP168/KEB/WPJ.20
    /2017, tanggal 6 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2012, Nomor:00004/207/12/009/16, tanggal 14 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.015.462.9009.000, sehingga pajak yang masih harusHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2762 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. ALNGIT RAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2762/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding dariPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00096/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00006/240/13/004/16tanggal 18 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut
    , Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113246.25/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menambah Pajak Yang Harus Dibayar atas banding PemohonBanding terhadap Keputusan' Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00096/KEB/WP4J.20/2017 tanggal 3 Maret 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00096/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atasHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2762/B/PK/Pjk/2019Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Nomor 00006/240/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016Masa Pajak Juli 2013, atas nama PT Alngit Raya, NPWP02.313.153.5004.000;4.
    Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113246.25/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00096/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan FinalPasal 4 ayat (2) Nomor 00006/240/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016Masa Pajak Juli 2013, atas nama PT Alngit Raya, NPWP02.313.153.5004.000. beralamat di Pulogadung Trade Center Blok ALantai
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3893 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. FREEPORT INDONESIA;
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3893/B/PK/Pjk/2019KEP01/WBC.20/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan atasKeberatan PT Freeport Indonesia terhadap Penetapan yang dilakukan olehPejabat Bea dan Cukai dalam SPPBK000031, tanggal 20 Juni 2017,sehingga kekurangan pembayaran bea keluar Pemohon Banding menjadisebesar Rp364.917.000,Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118406.40/2017/PP/M.VIIB
    Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP01/WBC.20/2017,tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SuratPenetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK000031,tanggal 20 Juni 2017 atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5 Jalan HR.
    Putusan Nomor 3893/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01/WBC.20/2017, tanggal 12 Oktober 2017 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Perhitungan BeaKeluar (SPPBK) Nomor SPPBK000031, tanggal 20 Juni 2017 atas
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP01/WBC.20/2017, tanggal 12 Oktober2017 yang menguatkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar(SPPBK) Nomor SPPBK000031, tanggal 20 Juni 2017 atasPemberitanuan Pabean Ekspor (PEB) Nomor 000194, tanggal 31 Mei2017 dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kemballdalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali