Adapun tuntutan warga setempat untuk menikahkan keduanyakarena dipandang telah melanggar hukum adat setempat yakni sin, Majelisberpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya tidak bertentangan denganhukum Islam karena hukum adat sin tersebut menjadi instrumen atau alatsosial kontrol dalam rangka menjaga muruah, keluhuran serta nilainilaireligiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuhkembangnya budaya free seks dalam masyarakat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan

Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah samasama mengetahuihubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut.Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun walinikah Pemohon tetap menolak dengan alasan Calon suami bertempat tinggalpada arah barat laut (ngalor ngulon), sehingga menurut keyakinan orangtuaPemohon hal tersebut melanggar hukum adat;.

sekarangsudah tidak rukun lagi;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarangPenggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi; Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersamaPenggugat dengan Tergugat; BahwaPenyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudahmelakukan hubungan badan dengan selingkuhannya tersebut;e Bahwa Saksi pernah diundang untuk menyelesaikan masalah Tergugatdalam acara Adat karena Tergugat telah melanggar

hukum adat maka diHal. 4 dari 10 Hal.

berdasarkan KartuKeluarga pemohon No.1114012804083246, tertanggal 25 Mei 2014 berdasakan bukti P3;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IBNU AMIN dan AGUS MAHDIbahwa pemohon berkeinginan mengganti tempat, tanggal, bulan, tahun lahir anak Pemohon yangtertera di Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yaitu Alue Raya, 6 April1998 menjadi Pulo Tinggi, 6 Februari 1999;Menimbang, bahwa penggantian tempat, tanggal, bulan, tahun lahir anak Pemohontersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukannama suatu gelar/ nama bangsawan sesuatu suku/daerah sehingga dengan demikian permohonanpemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon cukupberalasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan pemohondikabulkan ;Menimbang, bahwa menurut Undang undang Republik Indonesia No. 24

Sosial danTenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SanNurdin, Nomor 1804100101830003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dan setelah Pemohon akan mendaftaranak pemohon sekolah dasar Pemohon mengalami kesulitan dikarenakan ada nyaPerbedaan nama Pemohon pada datadata resmi Pemohon;Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon dari nama yang semulabernama San Nurdin dan diubah menjadi nama Waristo bukanlah suatu perbuatanyang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / namaBangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian PermohonanPemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonanHal 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 3/Padt.P/2018/PN LiwPemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, makasepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;Menimbang

;Bahwa disini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan hukumdengan benar dan salah menerapkan melanggar Hukum Adat Bali yangbaru dengan Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDPBali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil PasamuhanAgung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali:Bahwa perbuatan Hakim menghilangkan hak waris seseorang adat Balladalah melanggar hukum (Adat Bali), yaitu melanggar nilainilai hukum

Bahwa alasan Pemohon dan Pemohon II hendak mengawinkan anakkandung Pemohon dan Pemohon II meski di bawah umur karena anakkandung Pemohon dan Pemohon II didapat oleh pamannya ceritaceritadengan calon suaminya tersebut, sehingga pamannya tersebut menuntut agaranak kandung Pemohon dan Pemohon Il segera dinikahkan karena haltersebut telah melanggar hukum adat setempat (Siri);5.

X nomor 21 Denpasar barat Kota Denpasar denganalasan melanggar hukum adat yang dipegang teguh oleh orang tua Pemohon danalasan tersebut tidak dibenarkan, baik menurut syari maupun peraturanperundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 serta saksisaksi yangdiajukan oleh pemohon telah terbukti bahwa calon suami pemohon yang bernamaMuhammad Endi Teguh Syaputra bin Endra Purba telah tidak terikat dalam suatuHalam 10 dari 14 hal. Pen.

Dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan Pasal 718 ayat (1) R.Bgdipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan wali adhal Pemohon padapokoknya adalah Pemohon ingin menikah dengan calon suami Pemohonnamun wali nikah (ayah kandung Pemohon) tidak bersedia menikahkannyadengan alasan calon suami Pemohon adalah keturuan dari suku yang samadengan Pemohon, sehingga ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkankarena hal itu melanggar hukum adat.

Tindakan yang dilakukan olehTergugat tersebut sangat melanggar hukum adat yang berlaku di NegeriUrimesing, dan melanggar hak Pen ggugat.;=6.10.Bahwa akibat tindakan Tergugat Il menguasai tanah yang menjadi objeksengketa ini tanpa hak yang diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat selakupemilik Dusun Dati Batu Pintu jelas jelas merasa sangat dirugikan, yang harustetap menjaga serta melindungi tanah peninggalan orang tua kepada Penggugatselaku ahli waris untuk dapat diteruskan kepada generasi Penggugatselanjutnyatanpa

tanggal 20 Pebruari 2008 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi, maka Pengadilan TinggiDenpasar telah melanggar

hukum adat yang berlaku di Bali dimana berlakuazas Patrilineal, sehingga Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapatmembenarkan pembagian gonogini bagi bekas suami istri, masingmasingseparuh, karena adanya anakanak yang akan ikut mewaris ketempatBapaknya / sebagai ahli waris ;Bahwa Penggugat dalam Kasasi menghaturkan bahwa Hukum Adat Bali yangmasih berlaku sampai saat ini tetap memperhitungkan anakanak sebagaiunsur pembagi karena anakanak sebagai ahli waris dari Bapaknya akanmendapat tugas dan kewajiban

Pemohon lahir dari pasangan orangtua yangbernama Bima Saktian (Ayah) dan Wahyutiyani (Ibu);Menimbang, bahwa nama yang dipilin atau dikehendaki oleh Pemohontersebut adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun laranganuntuk dipergunakan oleh setiap warga negara pada umumnya dalam kehidupanmasyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pergantiannama Pemohon dari Sugiyanto menjadi Bima Saktian bukanlah suatu perbuatanHalaman 8 dari 11, Penetapan No.104/Pat.P/2019/PN Kinyang melanggar

hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar/nama bangsawan suatu Suku atau daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumyang diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan olehPemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapatmembuktikan dalildalil permohonannya, sehingga dengan demikianpermohonan pemohon untuk dapat mengganti nama dari Sugiyanto menjadiBima Saktian sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1

Bahwa permohonan Pemohon tidak melanggar hukum, adat istiadatmaupun norma kesusilaan dan kesopanan)Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahannama anak Pemohon dari BRIAN KHALIF ANDHITYA menjadi KHALIFANDHITYA dengan alasan karena anak Pemohon sering sakitsakitan sertauntuk kepentingan sekolah maupun untuk kepentingan / masa depan anakPemohon supaya lebih baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Hakim wajib menggali, mengikuti,dan memahaminilainilai

mengembangkan diri serta keluarganya tetaplahsebagaimana adanya demi terwujudnya kemaslahatan bagi Pemohon sendiriataupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dan sejalan dengan kaidah:daa yl) dated) ais SalArtinya : Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyakMenimbang, bahwa pembetulan nama ayah Pemohon dalam akta ceraidari Pemohon Bin Nama bukan ayah Pemohon menjadi Pemohon Bin AyahPemohon bukanlah suatu perbuatan dan juga bukan nama suatu gelar / namaBangsawan sesuatu suku / daerah yang melanggar

hukum adat suatu daerahsehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atasidentitas (nama ayah Pemohon) pada Akta Cerai sudah selayaknya dan telahsesuai dengan Pasal 11 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (2) UndangUndang Nomor39 Tahun 1999;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa fakta di atas,maka peitium permohonan para

Bahwa, Pengadilan Tinggi Makassar telah melanggar hukum adat yangberlaku di Tanah Luwu dan Tanah Toraja, karena dimana setiap TongkonanAdat (Tongkonan To Lemo Bastem) yang di bangun sudah pasti ada lokasisebagai tempat penghidupan orang atau masyarakat yang tinggal diatasTongkonan Adat (Tongkonan To Lemo Bastem) tersebut.

motor Termohon bocor, kemudianTermohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mengantar Termohonpulang ke rumah di RT. 002, Dusun Parit Melintang, Desa Aur Berduri,Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada jam00.00 WIB dan Pemohon pun mengantarkan Termohon, namun dalamperjalanan tibatiba Pemohon dengan Termohon di berhentikan olehwarga setempat (Desa Aur Berduri) dan Termohon dibawa ke rumahKepala Dusun (Kadus), Keesokan harinya Pemohon dengan Termohon disidang adat dengan alasan melanggar

hukum adat, Pemohon denganTermohon dijatunkan denda 1 (ekor) kambing dan beras 10 kg,Pemohon dengan Termohon diminta untuk menikah, pada tanggal 27 Juli2016 Pemohon dan Termohon menikah, namun setelah ijab qabulPemohon dengan Termohon pulang ke rumah masingmasing danPemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon, setelah ituPemohon langsung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon pun pindahke rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebutdi atas;.

Putusan Perdata No.128/PDT/2018/PT.PDGKecamatan Lubuk Basung atau melanggar Hukum Adat yang berlaku diMinang Kabau (Kaciak tau, Gadang pandai).7. Menetapkan bahwa Putusan atas Perkara ini dapat dilaksanakan segeradan selambatlambatnya satu Bulan setelah Putusan ditetapkan olehPengadilan Negeri Lubuk Basung.8.

ais SollArtinya : Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyakMenimbang, bahwa pembetulan nama Pemohon dalam akta cerai dariNama Pemohon yang Salahmenjadi Nama Pemohon yang Benar BinAmirudin bukanlah suatu perbuatan dan juga bukan nama suatu gelar / namaHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.KBrBangsawan sesuatu suku / daerah yang melanggar hukum adat suatu daerahsehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang

Putusan Nomor 291 K/TUN/201312.13.14.perkara a quo sangat menolak rencana kegiatan penambangan bijih besi diPulau Bangka karena akan sangat berpotensi menghilangkan ataumelenyapkan Pulau Bangka dari muka bumi hanya demi dilaksanakannyaobjek gugatan a quo ;Bahwa tindakan PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang objek gugatana quo, telah melanggar hukum adat setempat yang disebut tenata komagurang dan tai adate yang selama ini dianggap oleh masyarakat PulauBangka sebagai suatu hal tabu (sangat dilarang

dengan sepengetahuan Hukum Tua Kahuku) ;Bahwa akibat dari penerbitan objek gugatan a quo, PT Mikgro Metal Perdanasebagai pemegang objek gugatan a quo bersamasama dengan Tergugattelah merencanakan memindahkan atau merelokasi atau mengevakuasi ParaPenggugat dan masyarakat Pulau Bangka ke wilayah lain tanpa persetujuanPara Penggugat sebelumnya, seolaholah Para Penggugat hanyalah binatangternak yang tidak memiliki akal sehat yang dapat digiring sekehendak hatipemiliknya, dimana hal ini tidak saja telah melanggar

Hukum Adat setempat(Kehu Ku), tetapi juga sangat melecehkan harkat martabat Para Penggugatserta masyarakat Pulau Bangka sebagai manusia, dan hal ini sangatmerugikan kepentingan Para Penggugat serta kepentingan umum masyarakatDesa Lihunu, Desa Kahuku, dan Desa Libas di Pulau Bangka ;Bahwa PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang objek gugatan a quodengan alasan memberi pekerjaan kepada masyarakat setempat, serta peranKepala Desa Lihunu dan Kepala Desa Kahuku dalam mendukung objekgugatan a quo, telah

Melanggar hukum adat setempat ;6. Melecehkan harkat martabat Para Penggugat sebagai manusia ;maka nyatanyata objek gugatan a quo diterbitkan secara bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimanadimaksud Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara jo. BAB Ill.

Bahwa objek gugatan a quo telah melanggar hukum adat di Pulau Bangkayang bertentangan dengan kepentingan umum di Pulau Bangka, danHalaman 26 dari 61 halaman.

No. 1285 K/PDT/201010.11.12.adat yang sah sehingga Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyaipersona standi in yudicio atas gelar yang ada Kefetoran Bikomi ;Bahwa apa yang dimaksud oleh Para Tergugat Rekonvensi mempunyailegitimasi atas kedudukan hukum dengan jabatan atas Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Nusa TenggaraTimur adalah tidak prosedural dan melanggar hukum adat di wilayahhukum Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga apa yang didalilkan itutidak mengikat secara