Ditemukan 183 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-11-2006 — Upload : 23-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2645K/PDT/2004
Tanggal 14 Nopember 2006 — DAVID JAMA PULU PINA ; RAMBU TANGGU MITTA alias RAMBU YAYA, dk
10751080 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 2 Juli 2014 — LEX GORIS SON M. PEDO, DKK MELAWAN MARTHA DEWI ASTUTI, DKK
601556
  • Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah hidup bersama selayaknya suami istri dengan Tergugat V adalah perbuatan yang melanggar hukum adat setempat ;4. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan belis yang telah diserahkan para Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 86.562.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;5.
    PEDOadalah sah menurut ketentuan hukum adat ;Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum adat "LAIN NAIRMET LEE" ;Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Il, III, dan IV yang mendukung perbuatanTergugat dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum ;Menghukum Para Tergugat baik secara bersamasama maupun sendirisendirimembayar belis yang diterima dari Para Penggugat yang diperhitungkan sebesarRp. 86.562.000, (delapan
Register : 11-03-2022 — Putus : 24-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN AMBON Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Amb
Tanggal 24 Oktober 2022 — Penggugat:
FERNANDO PETTER SIMAUW
Tergugat:
1.SANIRI NEGERI PASSO
2.PJS KEPALA PEMERINTAH NEGERI PASSO
273181
  • dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi (dalam kapasitas sebagai kepala Matarumah Simauw) sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingan Matarumah Simauw;
  • Menyatakan Matarumah Simauw adalah satu-satunya Matarumah Parentah berdasarkan hak asal-usul/hak tradisional, hukum adat, adat-istiadat serta budaya yang berlaku di Negeri Passo;
  • Menyatakan Perbuatan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan melanggar
    hukum adat dan adat istiadat Negeri Passo;
  • Menyatakan Berita Acara Penetapan matarumah Parentah Negeri Passo tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan Perbuatan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan melanggar hukum adat dan adat istiadat Negeri Passo;
  • Menyatakan Berita Acara Penetapan
Register : 16-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PA BANTAENG Nomor 27/Pdt.P/2015/PA.Batg
Tanggal 22 April 2015 — Pemohon
170146
  • Pemohon juga menyatakan bahwaperkawinan ini direncanakan disebabkan karena kedua calon mempelai telahmenjalin hubungan pacaran bahkan pernah kedapatan sedang berduaan didalam kamar sehingga orang tua calon mempelai perempuan serta masyarakatsetempat menganggap keduanya telah melanggar hukum adat siri yang masihdipegang teguh dalam masyarakat setempat;Bahwa di persidangan, telah hadir pula anak Pemohon yang bernamaMuh.
    Ichsan Sadly Noor bin Noor Rahman, S.Sos. dan RahmiRamadhani binti Maha bermaksud dinikahkan karena keduanya saat initengah menjalani hubungan pacaran dan sudah sangat dekat dan saksiPenetapan Nomor 27/Pdt.P/2015/PA.Batg, hal. 5 dari 15pernah mendapati kKeduanya sedang berduaan di dalam kamar padamalam hari sehingga warga setempat menuntut agar keduanyadinikahkan karena telah melanggar hukum adat setempat yakni sin;;Bahwa Pemohon telah melakukan pelamaran dan mendaftarkanrencana pernikahan kedua
    Ichsan Sadly Noor bin Noor Rahman, S.Sos. dan RahmiRamadhani binti Maha bermaksud dinikahkan karena keduanya saat initengah menjalani hubungan pacaran dan sudah sangat dekat dan wargasetempat pernah mendapati keduanya sedang berduaan di dalam kamarpada malam hari sehingga warga setempat menuntut agar keduanyadinikahkan karena telah melanggar hukum adat setempat yakni sir;e Bahwa Pemohon telah melakukan pelamaran dan keluarga kedua belahpihak telah merestui hubungan antara Muh.
    Ichsan Sadly Noor bin Noor Rahman, S.Sos. dan RahmiRamadhani binti Maha bermaksud dinikahkan karena keduanya saat initengah menjalani hubungan pacaran dan sudah sangat dekat dan wargasetempat pernah mendapati kKeduanya sedang berduaan di dalam kamarpada malam hari sehingga warga setempat menuntut agar keduanyadinikahkan karena telah melanggar hukum adat setempat yakni siri;Bahwa Muh.
    Adapun tuntutan warga setempat untuk menikahkan keduanyakarena dipandang telah melanggar hukum adat setempat yakni siri, Majelisberpendapat bahwa hal tersebut pada dasarnya tidak bertentangan denganhukum Islam karena hukum adat siri tersebut menjadi instrumen atau alatsosial kontrol dalam rangka menjaga muruah, keluhuran serta nilainilaireligiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuhkembangnya budaya free seks dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana
Register : 21-06-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Blk
Tanggal 1 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
9674
  • Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohonmeski di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandungPemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sehinggaPemohon sangat khawatir terjadi halhal yang bertentangan denganketentuan hukum Islam, dan juga saudara kandung Pemohon melihat anakkandung Pemohon duduk berduaan dengan calon suaminya tersebut, dan haltersebut telah melanggar hukum adat Masyarakat Kajang;6.
    Penetapan No.226/Pat.P/2021/PA.BIkmengenal dengan calon suami sejak 5 bulan yang lalu dan sering bersamasehingga akhirnya saudara kandung Pemohon melihat anak kandungPemohon duduk berduaan dengan calon suaminya tersebut, dan haltersebut telah melanggar hukum adat masyarakat Kajang ;3.
    Bahwa dengan anak pemohon sudah saling mengenal sejak 5 bulan yanglalu dan sering bersama sehingga akhirnya saudara kandung Pemohonmelihat anak kandung Pemohon duduk berduaan dengan calon suaminyatersebut, dan hal tersebut telah melanggar hukum adat masyarakat Kajang ;3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxxxxdengan penghasilan kurang lebin sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiapbulannya yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumahtangga ;4.
    Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaanuntuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak5 bulan yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya saudara kandungPemohon melihat anak kandung Pemohon duduk berduaan dengan calonsuaminya tersebut, dan hal tersebut telah melanggar hukum adat masyarakatKajang ;4.
Putus : 20-10-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Bla
Tanggal 20 Oktober 2015 — SUPIYAH binti SUMODIMEDJOSULI l a w a n . BUDI WAHYUNI binti KROMOSONO RAKIDJAN SUROSO bin KROMOSONO RAKIDJAN RUSDI,
10932
  • Yatmini kepada keluarga / ahli warisnya adalah perbuatan yang melanggar hukum adat jawa; e. Bahwa Para Tergugat menguasai / mengerjakan obyek tanah sengketa dengan alasan diberi / diwarisi oleh Kromosono Rakidjan (ayahnya) adalah perbuatan yang tidak syah; f. Bahwa Penggugat / Supiyah sebagai ahli waris syah (cucu) dari Alm. Yatmini berhak menerima kembali harta asli / obyek sengketa yang dikuasai / dikerjakan oleh Para Tergugat; 3.
    Yatmini kepada keluarga /ahli warisnya adalah perbuatan yang melanggar hukum adat jawa;Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pat.G/2015/PN Bla5. Bahwa Para Tergugat menguasai / mengerjakan obyek tanah sengketadengan alasan diberi / diwarisi oleh Kromosono Rakidjan (ayahnya)adalah perbuatan yang tidak syah;6. Bahwa Penggugat / Supiyah sebagai ahli waris syah (cucu) dari Alm.Yatmini berhak menerima kembali harta asli / obyek sengketa yangdikuasai / dikerjakan oleh Para Tergugat;Menyatakan Menurut Hukum:1.
    mempunyai anak, patut pula untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di muka, Sumodimedjo Sulimerupakan anak dari Yatmini, sedangkan Sumodimedjo Suli telah meninggaldunia, maka Penggugat sebagai anak dari Sumodimedjo Suli berkedudukansebagai ahli waris dari Yatmini, untuk itu tanah sengketa harus dikembalikankepada Penggugat, dihubungkan dengan adanya fakta hukum jika tanahsengketa oleh Kromosono Rakidjan telah dibagi waris kepada Para Tergugat,maka tindakan Kromosono Rakidjan tersebut melanggar
    hukum adat jawa,untuk itu petitum poin Il.4 gugatan Penggugat supaya menetapkan menuruthukum Bahwa Alm.
    Yatmini kepada keluarga / ahliwarisnya adalah perbuatan yang melanggar hukum adat jawa, patutlah untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Kromosono Rakidjanberkewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa, namun ternyata olehKromosono Rakidjan tanah sengketa dibagi waris, maka terhadap petitumpoin II.5 supaya menetapkan menurut hukum Bahwa Para Tergugatmenguasai / mengerjakan obyek tanah sengketa dengan alasan diberi / diwarisioleh Kromosono Rakidjan (ayahnya) adalah perbuatan yang tidak
Register : 11-04-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 35/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn.
Tanggal 30 Mei 2013 — PEMOHON X TERMOHON
4143
  • dalam persidangan dibawah sumpahnyamasingmasing :1 SAKSIT PEMOHON , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggaldi KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;e bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suamiPemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, ia adalah OrangtuaCalon Suami Pemohon; e bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon telah melamar Pemohonkepada Ayah Kandung Pemohon sebanyak 1 kali, tetapi Ayah KandungPemohon menolak dengan alasan melanggar
    hukum adat yakni melewati tanahkelahiran Ibu Pemohon; e bahwa, saksi mengetahui saat sekarang Pemohon berstatus Perawan, tidakdalam pinangan orang lain, sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus Jejaka;e bahwa, saksi mengetahui calon suami bekerja sebagai Security denganpenghasilan Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan; bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidakada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka serta calon suamiPemohon mempunyai kemampuan
    agama Islam, pekerjaan tani, bertempattinggal KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut fsss21naneHal. 5 dari 10 hal Put. 35/Padt.P/2013/PA.Kab.Mn .e bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suamiPemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, ia adalah Pakde calonsuami anak Pemohon; e bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon telah melamar Pemohonkepada Ayah Kandung Pemohon sebanyak 1 kali yaitu 1 bulan yang lalu, tetapiAyah Kandung Pemohon menolak dengan alasan melanggar
    hukum adat yaknimelewati tanah kelahiran Ibu Pemohon;e bahwa, saksi mengetahui saat sekarang Pemohon berstatus Perawan, tidakdalam pinangan orang lain, sedangkan Calon Suami Pemohon berstatus Jejaka;e bahwa, saksi mengetahui calon suami telah bekerja dengan penghasilanRp.900.000,.
    hukum adat yakni melewati tanahkelahiran Ibu Pemohon; Hal. 7 dari 10 hal Put. 35/Padt.P/2013/PA.Kab.Mn .3 bahwa, Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON telah datang menghadapKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun untuk mintadinikahkan dan dicatat pernikahannya, namun ditolak sebagaimana bukti P.1 berupaSurat Penolakan Pernikahan karena Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadiwali dalam pernikahan tersebut; Menimbang, bahwa dari faktafakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkandengan
Putus : 20-10-2015 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN BLORA Nomor 21/Pdt.G/2015/PN Bla
Tanggal 20 Oktober 2015 — SUPIYAH binti SUMODIMEDJOSULI lawan . BUDI WAHYUNI binti KROMOSONO RAKIDJAN,Dkk
12138
  • Yatmini kepada keluarga / ahli warisnya adalah perbuatan yang melanggar hukum adat jawa; e. Bahwa Para Tergugat menguasai / mengerjakan obyek tanah sengketa dengan alasan diberi / diwarisi oleh Kromosono Rakidjan (ayahnya) adalah perbuatan yang tidak syah; f. Bahwa Penggugat / Supiyah sebagai ahli waris syah (cucu) dari Alm. Yatmini berhak menerima kembali harta asli / obyek sengketa yang dikuasai / dikerjakan oleh Para Tergugat; 3.
Register : 07-07-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtp
Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon:
1.Ahmad Rasidi Akbar
2.JUMRIAH
729
  • untukmerubah nama anak Para Pemohon yaitu MUHAMMAD FAUZAN AZIMAMALAWAT dengan mengajukan permohonan perubahan nama yangsemula bernama MUHAMMAD FAUZAN AZIMA MALAWAT. diubahmenjadi MUHAMMAD FAUZAN MALAWAT Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Para Pemohon merubahnama anak Para Pemohon tersebut karena menurut Para Pemohon,nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran terlalu panjang Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahannama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebuttidak melanggar
    hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawanSaksi II MUHAMMAD ZUJURI : Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidakmempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan ParaPemohon Bahwa setahu saksi, Pemohon AHMAD RASIDI AKBARMALAWAT menikah dengan Pemohon JUMRIAH pada tanggal 5 Januari2017Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Padt.P/2021/PN Mtp Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua)orang anak Bahwa anak para Pemohon yang kedua bernama MUHAMMADFAUZAN
    hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawanMenimbang bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut diatas ParaPemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukanapaapa lagi dan memohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini makasegala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalamberita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satukesatuan yang tidak terpisah
    Para Pemohon dikaruniai 2 (dua)orang anak, yang bernama MUHAMMAD FAUZAN AZIMA MALAWAT yanglahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Februari 2020, sebagaimana Kutipan AktaKelahiran Nomor 6303LU240220200009 atas nama MUHAMMAD FAUZANAZIMA MALAWATHalaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 36/Padt.P/2021/PN MtpMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perubahannama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD FAUZAN AZIMA MALAWATdiubah menjadi MUHAMMAD FAUZAN MALAWAT bukanlah suatu perbuatanyang melanggar
    hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar /nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikianpermohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan denganhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanbahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya
Putus : 19-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Juli 2013 — ROSIANA TASUMEWADA, Dkk VS DEYANA GOLUNG, Dk
6441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang menurut hematPemohon Kasasi adalah melanggar hukum Adat yang berlaku di wilayahhukum Kabupaten Kepulauan Talaud;Alasannya:Bahwa Tanah yang menjadi sengketa sesuai gugatan Penggugat adalahmeminjam Tanah;Bahwa sebelum tahun 1947 dan sampai tahun 1950 an tidak ada pinjamantanah, tetapi yang ada hanya pemberian tanah atau penyerahan tanahberdasarkan kepercayaan secara adat tanpa surat apapun;Jadi yang benar bahwa orang tua Tergugat (Pemohon Kasasi) adalahmengobati Orang Tua Penggugat bernama
    Bahwa Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Tahuna adalahsalah dalam pertimbangan hukumnya mengenai penerbitan Sertipikat an:Rosiana Tasumewada yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Turut TermohonKasasi);Alasannya:Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa Sertipikat an: RosianaTasumewada adalah sah menurut hukum, dan tidak melanggar hukum adat;Sebab sebagai Pemohon Kasasi tidak tahu cara dan prosedur yangdilakukan oleh Turut Termohon Kasasi sehingga menurut hemat PemohonKasasi bahwa apa yang
    dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi tersebuthanya merupakan kehilapan;Tetapi tidak melanggar hukum adat.
Register : 14-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN TUAL Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tul
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
KURNIA YOGA PRATAMA, SH
Terdakwa:
1.ALI RAHARENG Alias ALI
2.KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK
3.ASURA RAHARENG Alias ASURA
4.SUDARMIN Alias NIKO
5.GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS
11171
  • hukum adat dan biasanyamenimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dankawankawan;Bahwa Terdakwa memukul korban MUHAMD ZEIN RAHANTAN karenapada saat itu terdakwa tidak melihat adanya Polisi disitu;Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan saksi korban;Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;Terdakwa II.
    hukum adat dan biasanyamenimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dankawankawan;Bahwa Terdakwa memukul korban MUHAMD ZEIN RAHANTAN karenapada saat itu terdakwa tidak melihat adanya Polisi disitu;Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan saksi korban;Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN TulBahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;Terdakwa III.
    hukum adat dan biasanyamenimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dankawankawan;Bahwa Terdakwa memukul korban MUHAMD ZEIN RAHANTAN karenapada saat itu terdakwa tidak melihat adanya Polisi disitu;Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan saksi korban;Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;Terdakwa IV.
    SUDARMIN ALIAS NIKOBahwa benar Terdakwa V memukul saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali danmengenai leher saksi korban, dan tidak menggunakan alat;Bahwa pada saat banyak orang yang datang melihat sehingga Terdakwa Vtidakmelihat terdakwa lainnya;Bahwa kasus asusila yang dilakukan CANDRA adalah mencium istri orang;Bahwa korban asusila bernama Fatmah Rahareng, yang merupakansaudara sepupu Terdakwa , dan Terdakwa mengetahuinya dari suamikorban asusila;Bahwa perbuatan asusila seperti ini melanggar hukum
    hukum adat dan biasanyamenimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dankawankawan;Bahwa Terdakwa memukul korban MUHAMD ZEIN RAHANTAN karenapada saat itu terdakwa tidak melihat adanya Polisi disitu;Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dan saksi korban;Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini,maka segala sesuatu
Putus : 30-05-2007 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2836K/PDT/2003
Tanggal 30 Mei 2007 — ROSALINA SAYUNA ; KORNELIS SAYUNA, Dkk ; MARTHINUS MANAO ; YAVED MANAO, Dkk
10181 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2836 K/Pdt/2003.10.Bahwa setelah hamilnya Tergugat , membuktikan Para Tergugatmempunyai niat/maksud yang tidak baik yakni semula mengulurulur waktu,denda yang pernah dikemukakan itu tidak beralasan, jadi Para Tergugattelah melanggar hukum adat dan nyatanyata merugikan Para Penggugat,maka Para Tergugat harus dihukum secara hukum adat yaitumengembalikan semua kerugian Para Penggugat, dua kali lipat yang dalambahasa adat disebut natuta nafani sin, yaitu barangbarang yang telahditerima sejak ketuk
    menuntut pula agar Para Tergugatmemulihkan harkat dan martabat Para Penggugat menurut hukum adatdengan 5 ekor sapi yang terdiri dari jantan/betina masingmasing berumur 2tahun, atau kalau tidak diperhitungkan dengan uang perekorRp.2.000.000, = 5XRp. 2.000.000, = Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);14.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengan terangterangan menolakupaya pendekatan Para Penggugat tanpa sesuatu alasan, juga telahmembiarkan Tergugat digauli hingga hamil, menunjukkan Para Tergugattelah melanggar
    hukum adat kesopanan, kepatutan dan kemanusiaan ;15.Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon agar sebelum ditentukansuatu sidang yang khusus untuk itu, terlebin dahulu diadakan sita jaminanterhadap barangbarang yang kini masih berada ditangan Para Tergugat,juga barangbarang lain milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupunbarang tidak bergerak demi untuk menjamin gugatan Para Pengugat ini,karena Para Penggugat khawatir Para Tergugat akan menhghilangkan atauHal. 6 dari 16 hal.
    Tergugat mengingkarikesepakatan juga dengan telah hamilnya Tergugat , membuktikan ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, juga hukum adatyang berlaku, dan karenanya Tergugat Il, Ill, IV sebagai orang tua Tergugat harus bersamsama Tergugat mengembalikan semua barang yang sudahditerimanya sewaktu ketuk pintu (leuk eno), pinangan, terang kampungtermasuk pengeluaran sewaktu resepsi, antar sirlh pinang (nanat mamat)dan pengangkutan dua kali lipat (natuta nafani sin) karena Para Tergugattelah melanggar
    hukum adat kesopanan, kepatutan, dan kemanusiaan ;Menyatakan tuntutan sangsi adat dan pemilihnan nama baik Para Penggugatadalah sah menurut hukum ;Menghukum Para Tergugat secara bersamasama untuk :6.1.
Putus : 21-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1328 K/Pdt/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — VALERIANUS SELONG VS 1. ELISABET SIKU, dkk.
6330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1328 K/Pdt/2014beberapa tokoh masyarakat telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat Isebagai pembayaran sanksi adat atas perbuatan melanggar hukum adat oleh anakkandung Selong Lamahala, yaitu Maksimus Selong yang menghamili Tergugat Isedang Maksimus Selong telah beristri.
    Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memiliki tanah sengketaberdasarkan alas hak yang sah, yaitu Pembayaran Adat dari almarhum SelongLamahala dengan diketahui dan disetujui seluruh anggota keluarga SelongLamahala termasuk Penggugat atas perbuatan melanggar hukum adat olehMaksimus Selong yang menghamili Tergugat I.
Putus : 04-06-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 57/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 4 Juni 2018 — YANTO MAZAR gelar DATUAK BANDARO KAYO, dkk. Melawan : RUSLI, dkk.
11864
  • NOALAN danJurai SYAMSIAH dan Penggugat 2 adalah merupakan Mamak kepalakaum dalam kaumnya dan pemangku adat Niniak Mamak Bajinihdengan jabatan Orang Tua Adat Labuah llie.Bahwa Pihak Tergugat A adalah dahulunya anggota kaum DatuakBandaro Kayo dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo dari JuraiBIBAH yang sudah mendapat sangsi adat yaitu dibuang selamaHalaman 10 dari 35 putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PDGlamanya dari kaum Datuak Bandaro Kayo,karena anggota kaum daripihak Tergugat A yang bernama SUNI telah melanggar
    hukum adat danhukum Syara sekaligus yaitu hukum adat nan babuhua mati (hukumadek basandi sarak, sarak basandi Kitabullah) yaitu berupa perbuatanperselingkuhan yang dilakukan oleh SUNI sehingga melahirkan seoranganak yang bernama PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A.4 ).Bahwa akibat dari perbuatannya yang dimaksud diatas dikenakansanksi hukum adat dibuang ketanah ruruah secara adat oleh mamakkepala waris Nyiak Soeman Dt Bandaro Kayo yang juga disetujui olehNyiak Badoeata Dt Sangko
    hukum adat nanbabuhua mati, hukum adek basandi sarak sarak basandi kitabullah;Bahwa setelah Pihak Tergugat A dihukum buang sebagaimana tersebutdiatas, Pihak Tergugat A masih tetap melakukan perbuatanperbuatanyang melanggar Hukum Adat dan Hukum Sara yaitu yang bernamaPiak Andah (ibu Tergugat A.1,2,3,4) berselingkuh dengan suamikakaknya sendiri dan anak Tergugat A.2 yang bernama Yanti(almarhumah) berzina sehingga melahirkan seorang anak perempuan,Halaman 11 dari 35 putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PDGbak
    Dan jelas perbuatanperbuatan pihak Tergugat A tersebut diatastelah melanggar hukum adat dan menyalahi adat yg sebenar adat yaituadat nan babuhua mati, yang mana adat adalah tersirat (tidak terlulis).Bahwa tanah objek perkara angka 1 Tergugat A telah merampasnyakirakira tahun 1981 dengan cara mendirikan pondasi tanpa setahu danseizin Penggugat, dan Mamak Kepala Waris Idris Dt Bandaro Kayotidak berdaya karena dikejar dan diancam, dan kemudian kira kira 2(dua) bulan berikutnya, bentuk bangunan semi
    hukum adat dan hukum Syara sekaligus yaitu hukumadat nan babuhua mati (nukum adek basandi sarak, sarak basandiKitabullah) yaitu berupa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan olehSUNI sehingga melahirkan seorang anak yang bernama PIAK ANDAH (ibu kandung dari Tergugat A1, A2, A3, A4 ), akan tetapi ParaPenggugat/Para Pembanding didalam dalildalil gugatannya tidakmenjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaanantara Tergugat A5, Tergugat A6 dan Tergugat A7 dengan orang yangbernama SUNI
Putus : 27-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN CALANG Nomor 04/Pdt.P/2015/PN.CAG
Tanggal 27 Oktober 2015 — DEWI LESTARI
7812
  • pemohon No.1114022804081111, tertanggal 14 September 2015berdasakan bukti P2 ;Menimbang, bahwa pemohon lahir di Sukapura tanggal 21 Agustus 1986 anakdari pasangan suami istri MUCHSININ dan SOFROTUN berdasarkan bukti P1 danketerangan yang diberikan oleh saksi di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RATYAH bahwa pemohonberkeingnan mengganti nama anaknya tersebut dari DEWI LESTARI menjadi DEWIMASRUROH ;Menimbang, bahwa penggantian nama pemohon tersebut bukanlah suatuperbuatan yang melanggar
    hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar/nama bangsawan sesuatu suku/daerah sehingga dengan demikian permohonan pemohonadalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohoncukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonanpemohon dikabulkan ;Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 25tahun
Register : 23-07-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 25-02-2013
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 68/Pdt.P/2012/PA JB
Tanggal 5 Desember 2012 — Dr. ADI AYU MADA PRAHARA, SpPD., binti H.AGUS AIR GULIGA DEWATA, SH
12053
  • Tidak sepadan;* Tidak seimbang bobot, bebet, bibit dengan nasabnyaperempuan;(Mohon lihat, jawaban saya No. 3, dan No. 4 di atas).Illat Nasab, adalah udzursyari, yang dibenarkan syariat Islam,untuk menolak bertindak sebagai Ayah, Wali Mujbir;Udzur Manusiawi:Berkenaan dengan adat isiadat masyarakat Jawa Timur, negerisaya, adat masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat duniaharus seimbang bobot, bebet, bibit, terutama Nasab yang sehatrokhaniyahjiwanya;* Kalau dikabulkan berarti, putusan Khoriqul Aadah,(melanggar
    hukum adat) maka kami sangat tersingkir dalampergaulan masyarakat;Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonanPEMOHON, maka akan terjadi kerusakan, yaitu melanggarhadis Rosululloh di atas, Memutuskan hubungan Silaturrahmi.
    Berkenaan dengan adat isiadat masyarakat Jawa Timur, negerisaya, adat masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia harusseimbang bobot, bebet, bibit, terutama Nasab yang sehatrokhaniyahjiwanya.Hal. 15 dari 20 hal.Pen.No.68/Pdt.P/2012/PA.JB.;* Kalau. dikabulkan berarti, putusan Khoriqul Aadah,(melanggar hukum adat) maka kami sangat tersingkir dalampergaulan masyarakat.d.
Putus : 29-06-2009 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 132-K / PM. I-02 / AD / VI / 2009
Tanggal 29 Juni 2009 — KOPTU RAMOT SITORUS
6046
  • Barang barang :Uang pecahan Rp 50.000, (lima puluh riburupiah) sebanyak 100 (seratus) lembarberjumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Barang bukti berupa uang Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,sebanyak 100 (seratus) lembar untuk biaya upaupa(tepung tawar) sebagai akibat Terdakwa telah melakukanperbuatan melanggar hukum adat kepada Saksi Ruslan brTambunan/Saksi Il Jasmen Ambarita yang mencemarkannama baik keluarga Saksi Ruslan br Tambunan dan Saksi11 Ruslan br Tambunan.Menimbang
    hukum adat istiadat yangtelah dilakukan Terdakwa dalam surat perjanjianperdamaian menurut Saksi III Sudirman Manurung = adalahTerdakwa telah mengakui menyetubuhi secara paksa Saksil Ruslan br Tambunan karena dari awal sudah mengakuimelalui ucapan Terdakwa secara liSan yang disampaikandihadapan dan didengar Saksi sampai dengan Saksi VII,kemudian diikuti dengan surat perjanjian perdamaian,artinya pengakuan Terdakwa terlebih dahulu ada, kemudiandiarahkan Terdakwa telah melanggar hukum adat istiadat.Dengan
    hukum adat terhadapSaksi I Ruslan br Tambunan dan Saksi III SudirmanManurung menjawab maksudnya Terdakwa telahmenyetubuhi Saksi I Ruslan br Tambunan secara paksatanggal 14 Juli 2008 di gudang kedai Saksi I Ruslanbr Tambunan pukul 22.00 Wib.Bahwa benar surat perjanjian perdamaiantersebut hanya ditanda tangani' Terdakwa denganSaksi VISariaman Ambarita, Sdr.
    Melanggar hukum adat istiadatyang dilakukan Terdakwa maksudnya adalah menyetu buhisecara paksa terhadap Saksi I Ruslan br Tambunan danpernyataan Terdakwa ini muncul karena Saksi VII SariamanAmbarita menanyakannya kepada Terdakwa pada saat acaraperdamain, sehingga sikap Terdakwa yang selalu berubahubah menunjukkan sebagai suatu~ sosok pribadi yangberbelit belit dan pembohong.Bahwa Oditur Militer dalam pembuktian unsurdakwaan PrimerSubsider dalam tuntutannya tidak hanyamengambi keterangan Terdakwa
Register : 09-08-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 415/Pdt.P/2021/PN Kpn
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pemohon:
UNNE EVANGELIZA EL YANUARYSTA
5324
  • Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati faktafaktahukum yang terungkap dipersidangan, Permohonan Pemohon yang ingin namaanak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507LU24082015009, tertanggal 26 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disitu tertulis KANG WEN DONGdiubah/diganti menjadi YU CHEN HAI, maka berdasarkan keterangan saksiyang menerangkan bahwa dengan mengganti nama anak Pemohon dari KangWen Dong menjadi Yu Chen Hai melanggar
    hukum adat masyarakat Tionghoayang berkaitan dengan asal usul dari Anak tersebut dan silsilan keturunan dariAnak tersebut karena nama depan Kang pada nama anak tersebut menurutHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2021/PN.Kpnketerangan Saksi menerangkan bahwa Kang Wen Dong adalah anak keurunandari Kang Shi dengan demikian berdasarkan pertimbanganpertimbanganhukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidakdapat dikabulkan karena bertentangan dengan hukum adat dan keluarga
Register : 14-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN SOLOK Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Slk
Tanggal 22 Mei 2018 — Pemohon:
HENDRIYADI
688
  • Kelahiran anak Pemohon tertulis nama Hendri Yadi (P.6); Bahwa Pemohon ingin menetapkan namanya dari Hendri Yadi menjadiHendriyadi; Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon karena namaPemohon tersebut tertulis didalam Akte Kelahiran anak Pemohon berbeda denganyang tertulis didalam dokumen Pemohon yang nantinya akan menyulitkan anakpemohon dan Pemohon karena perbedaan tersebut ;Menimbang, bahwa penggantian/penetapan nama Pemohon dari WHendri Yadimenjadi Hendriyadi bukanlah suatu perbuatan yang melanggar
    hukum adat suatudaerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerahsehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa penambahan/penetapan nama tersebut tidak bertentangandengan adat istiadat atau kebiasaan di Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 12 KUH Perdata yaitu apabilaPengadilan Negeri mengijinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan namadepan, maka surat penetapannya harus disampaikan
Register : 15-09-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN SOLOK Nomor - 38/Pdt.P/2016/PN.Slk
Tanggal 20 September 2016 — - RAFKI RAFINUS
9217
  • P.A4) ; Bahwa nama anak Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran(P.5) bertuliskan REGINA CIELLOVIA; Bahwa Pemohon ingin menetapkan namanya dari REGINA CIELLOVIAmenjadi REGINA CIELLOVIA RASYA; Bahwa nama anak ke Il pemohon RAYYANZA ALKHALIFI RASYA ; Bahwa tujuaan Pemohon untuk menyamakan nama belakang anak Pemohoningin disamakan dengan anak ke Il Pemohon ;Menimbang, bahwa penggantian/penetapan nama Pemohon dari REGINACIELLOVIA menjadi REGINA CIELLOVIA RASYA bukanlah suatu perbuatanyang melanggar
    hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar /nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikianPermohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan denganhukum ;Menimbang, bahwa penambahan/penetapan nama tersebut tidakbertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan di Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 12 KUH Perdata yaituapabila Pengadilan Negeri mengijinkan suatu perubahan nama depan ataupenambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikankepada