Nomor 1495 K/Padt.SusKPPU/2017Khusus tanggal 13 Januari 2016;PTLIKA DAYATAMA, yang diwakili oleh DirekturPriyansa,berkedudukan diKomplek Ruko Puri Mutiara Blok A, Nomor 110111, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edu HerdiGinting, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, pada KantorLaw Office Edu Ginting & Associates, beralamat di HypermallKelapa Gading Lantai Dasar Blok D.10 Nomor 1, JalanBoulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

Lamintang, SH (DelikDelikKhusus : Tindak Pidana Tindak Pidana Melanggar NormaNorma KesusilaandanNormaNormaKepatutan; Mandar Maju, 1990, Bandung, Hal.110111)berpendapat, bahwa ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatuancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginanpelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akanmelakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan,kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;3.

Lamintang, SH (DelikDelik KhususTindak PidanaTindak Pidana Melanggar NormaNormaKesusilaan dan Normanorma Kepatutan), Mandar Maju / 1990/ Bandung, hal.110111.Undangundang tidak menjelaskan tentang apa yangsebenarnya dimaksudkan dengan Kekerasan, bahkandidalam yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatuputusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untukmemberikan arti yang setepattepatnya bagi katakekerasan tersebut.Menimbang 26 Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengankekerasan atau gevweld

Lamintang, SH dalam bukunya: Delik Khusus TindakPidanaTindak Pidana Melanggar NormaNorma Kesusilaan danNormanorma Kepatutan, Mandar Maju/1990/Bandung, hal.110111),bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld itu ialahhet aanwenden van lichameliik kracht van niet al te geringeintensiteit, yang artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidakterlalu ringan.Demikian pula tidak jauh berbeda dengan apa yangdikemukakan oleh S.R.Sianturi, SH (dalam bukunya: Tindak Pidanadi KUHP Berikut Uraiannya,

Big.bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 110111), mengutipHazewinkelSuringa, menyebutkan berbagai pendapat salah satunyaadalah pendapat Van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatanpelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akanmenyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana,dan lebih lanjut disebutkan bahwa oleh karena itu, pada akhirnya Hakimlahyang akan memutuskan apakah tindakan si pelaku baru merupakanperbuatan persiapan atau perbuatan pelaksanaan.Menimbang

Satu plastik klip berisi kristal sabu 94 gram B.110111. Satu plastik klip berisi kristal sabu 112 gram B.111112. Satu plastik klip berisi kristal sabu 106 gram B.112113. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.113114. Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.114115. Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.115116. Satu plastik klip berisi kristal sabu 92 gram B.116117. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.117118.

seijin atau sepengetahuan kantor.Bahwa tedakwa juga telah mengambil Bilyet Cek Bank Mandiri sebanyak 8(delapan) lembar dan Bilyet Bank Permata sebanyak 3 (tiga) lembar danmemalsukan tanda tangan didalam Bilyet Bilyet tersebut dengan cara terdakwadengan menggunakan Bolpoint menandatangani Bilyet cek Bilyet Cek tersebutyang Cek Permata yang mirip dengan tanda tangan Sdr.Nila dan Sdr.Sosielosebagai pimpinan kantor,Bilyet cek Mandiri dan Bilyet cek permata yangterdakwa palsukan tanda tangannya yaitu :110111

Lihat jugaSudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum = Suatu Pengantar,(Yogyakarta: Liberti, 2007) dan Bambang Sutiyoso, Metode PenemuanHukum, (Jakarta: Ull PressYogyakarta, 2006) hal. 110111;Halaman 9 dari 85 halaman.

Apabila suatu peristiwa tertentuhal. 110111 diatur dalam undangundang, tetapi peristiwallainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yangsebaliknya.2 Sudikno Mertokusumo, Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khususMengenal Hukum diatur oleh undangundang, tetapi kebalikan dariSuatu Pengantar, peristiwa tersebut diatur oleh undangundang...

., dalam bukunyaAsasAsas Hukum Pidana diHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN PmlIndonesia (hal. 110111), mengutip HazewinkelSuringa, menyebutkan berbagaipendapat sebagai berikut:1. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabilaperbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (vastheid vanvoornemen) untuk melakukan tindak pidana..

Lihat jugaSudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberti, 2007) dan Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum,(Jakarta: Ull PressYogyakarta, 2006) halaman 110111;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, salan satu penyebabditerbitkannya SKP Jabatan yang beban pembuktian atas SKP tersebutberada pada Pemohon Banding adalah karena Pemohon Banding yangbersangkutan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakanpembukuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 UndangUndang KUP

Bambang Sutiyoso, "Metode a contrario merupakan cara menjelaskanMetode Penemuan Hukum, makna undangundang dengan didasarkan pada(Jakarta: UIl Press Yogyakar Pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkritTa, 2006), hal. 110111. yang dihadapi dengan peristiwa yang diaturdalam undangundang. Apabila suatu peristiwatertentu. diatur dalam undangundang, tetapiperistiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlakuhal yang sebaliknya".2.

Lamintang, SH (DelikDelik Khusus :Tindak PidanaTindak Pidana Melanggar NormaNorma Kesusilaan dan Norma norma Kepatutan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal.110111.

Nabila Arya untuk PaketPekerjaan Pemeliharaan Jembatan Doyat II di Kabupaten SumbawaBarat.12 29 (dua puluh sembilan)bendel dokumen Owners Estimate (OE) terdiri dari :110111 (satu) bendel dokumen Owners Estimate untuk PaketPekerjaan Pemeliharaan Jembatan Dalap di KabupatenSumbawa.1 (satu) bendel dokumen Owners Estimate untuk PaketPekerjaan Pemeliharaan Jembatan Luk di Kabupaten Sumbawa1 (satu) bendel dokumen Owners Estimate untuk PaketPekerjaan Pemeliharaan Jembatan Sejari II di KabupatenSumbawa.1

Purnama Wati untuk Paket PemeliharaanJembatan Sori Wala I di Kabupaten Dompu.5 12 (dua belas) bendel dokumen laporan evaluasi paket Penunjukan LangsungAPBN, terdiri dari :110111 (satu) bendel perkenalan CV. Linda Jaya untuk PaketPemeliharaan Jembatan Dalap di Kabupaten Sumbawa.1 (satu) bendel perkenalan CV. Enha Karya untuk PaketPemeliharaan Jembatan Brang Luk di KabupatenSumbawa.1 (satu) bendel perkenalan CV.

Satu plastik klip berisi kristal sabu 94 gram B.110111. Satu plastik klip berisi kristal sabu 112 gram B.111112. Satu plastik klip berisi kristal sabu 106 gram B.112113. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.113114. Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.114115. Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.115116. Satu plastik klip berisi kristal sabu 92 gram B.116117. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.117118.

Satu plastik klip berisi kristal sabu 94 gram B.110111. Satu plastik klip berisi kristal sabu 112 gram B.111112. Satu plastik klip berisi kristal sabu 106 gram B.112 113. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.113114. Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.114115. Satu plastik klip berisi kristal sabu 120 gram B.115116. Satu plastik klip berisi kristal sabu 92 gram B.116117. Satu plastik klip berisi kristal sabu 104 gram B.117118.

kepada Bank menjual tanah;Bahwa Terdakwa menyatakan pernah melihatbarang bukti Aktaakta yang dibuat di NotarisMade Rika Dewi Kusuma, SH.MKn, sedangkanAkta Jual Beli yang ditandatangani oleh NotarisJanuartayasa Terdakwa menyatakan tidak tahu;e Bahwa terdakwa membenarkan bukti 2 buahsertifikat adalah milik Terdakwa dan sekarangsudah dibalik nama menjadi atas nama Haryanto;Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang buktiberupa suratsurat dan diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :110111

Lamintang, SH (DelikDelik Khusus :Tindak PidanaTindak Pidana Melanggar NormaNorma Kesusilaan dan Normanorma Kepatutan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal.110111.

Dalam pertimbangan tersebut harus diperlinatkan usia, jeniskelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan;(vide halaman 110111 Putusan);.

Sehingga dalil posita gugatan Termohon Kasasi/semulaPenggugat terkait terpaksa menerima pembayaran (vide posita gugatanangka 31) hanyalah pernyataan subyektif Termohon Kasasi/ semulaPenggugat yang tidak berdasar dan tidak pernah terbukti dalampersidangan;Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmembenarkan alasan terpaksa dari Termohon Kasasi/SemulaPenggugat tersebut adalah salah (vide Putusan halaman 110111),karena pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada buktibuktidan

Tanggal 23 November 2009melakukan pengambilansejumlah Rp.45.950.000, 110111. Tanggal. Tanggal. Tanggal. Tanggalmelakukansejumlah57.685.000,melakukansejumlah52.910.000,melakukansejumlah58.380.000,melakukansejumlah62.365.000,10.

Putusan Nomor 492/B/PK/PJK/2015(Yogyakarta: Liberti, 2007) dan Bambang Sutiyoso, Metode PenemuanHukum, (Jakarta: Ull PressYogyakarta, 2006) hal.110111;Bagan 2llustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat OSKetetapan Pajak Kurang Bayar secara PANE oeeejabatan dalam hal: nee SPT tidak disampaikan pada waktunya(Pasal 13 ayat (1 ) huruf b) BebanPembuktianPORK OOD ODI DOTA AREODO RIOD* Kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 tidakdipenuhi

Putusan Nomor 492/B/PK/PJK/2015Tabel 5Sumber Mengenai Argumentum A Contrario Nomor Sumber KutipanTs Bambang Sutiyoso, "Metode a contrario merupakan caraMetode Penemuan menjelaskan makna undangundangHukum, (Jakarta: UIl dengan didasarkan pada pengertian yangPress Yogyakarta, sebaliknya dari peristiwa konkret yang2006), hal. 110111 dihadapi dengan peristiwa yang diaturdalam undangundang.

Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum SuatuPengantar, (Yogyakarta: Liberti, 2007) dan Bambang Sutiyoso, MetodePenemuan Hukum, (Jakarta: Ull PressYogyakarta, 2006) hal. 110111;Bahwa untuk lebih memahami penjelasan di atas, dapat digambarkansebagai berikut:Halaman 10 dari 106 halaman Putusan Nomor 416/B/PK/PJK/2015Bagan 2llustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar secarajabatan

Lihat juga Sudikno Mertokusumo,Penemuan Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberti, 2007) dan Bambang Sutiyoso, MetodePenemuan Hukum, (Jakarta: UIl PressYogyakarta, 2006) hal. 110111.Halaman 78 dari 106 halaman Putusan Nomor 416/B/PK/PJK/2015Untuk lebin memahami penjelasan di atas, dapat digambarkansebagai berikut:Bagan 5llustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia Penielasan Pasal 13 avat (1) UU KUP: Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan dalam

WiraIndomas), sebagaimana dinyatakan Judex Facti pada halaman 110111 putusannya;. Bahwa kenyataannya seluruh keterangan saksi sebagaimanadimaksud telah dituangkan dalam Putusan KPPU pada bagiantentang duduk perkara, dengan rincian sebagai berikut:c. Keterangan M. Tauhid (DPW Gapeksi), tertuang dalam BAPdengan kode berkas B6, dan diuraikan pada Putusan KPPU poin26 dari halaman 2021;d.

Pada putusannya halaman 110111, Judex Facti menyatakan:Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mengambil alihketerangan saksisaksi tersebut di atas, yang memberikan keteranganperihal bahwa terdapat fakta mengenai terdapatnya pula skema 2:1untuk bongkar muat komoditas CPO dan Batu Bara yaitu 2 kapaluntuk dibongkar muat oleh PT.