Ditemukan 2757830 data
11 — 7
Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang dinikahi pada tanggal 17Juni 2013, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXX tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara dan setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat taklik talak. 2.
Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah Janda Cerai, sedangkan statusTergugat adalah Duda Matt, 10.Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat di RT.016 RW. 003 Desa XXXXXX KecamatanXXXXXX Kabupaten Jepara selama 1 bulan 3 minggu; Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun danharmonis dan sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniaiketurunan; Bahwa selama hidup bersama tersebut, Penggugat taat dan
18 — 14
Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri menikah pada tanggal05 Januari 2005 di Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan GantarangKeke, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebuttidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke,sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;2.
;Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baikPemohon dan Pemohon Il sebagai pasangan suami istri, karena keduanyamenghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, sehingga denganHal. 6 dari 12 Hal. Pen.
dengan memperhatikan sejumlahketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimanayang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhirukun dan syaratsyarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri
13 — 8
13 — 9
106 — 66
22 — 5
49 — 0
Terbanding/Tergugat : dr. Audi Hidayatullah Bin MOHAMAD SYAFRUDDIN LAMING
88 — 45
10 — 3
15 — 8
18 — 7
112 — 16
11 — 8
12 — 4
15 — 10
190 — 153
yang mempunyai hubungan perkawinandengan Pembanding dan juga mengajukan gugatan nafkah anakseolaholah kedudukan masih sebagai istri Pembanding, denganfakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbarumengakui dan membenarkan hubungan hukum Pembanding danTerbanding bukan sebagai suami istri ataupun sebagai mantan suamiister, bahwa karena terbukti Terbanding bukan sebagai istri ataumantan isteri maka tuntutan nafkah terhutang dan iddah ditolakPengadilan Agama Banjarbaru.Bahwa permasalahan
hukumnya adalah terletak pada tuntutannafkah anak dimana Terbanding mengajukan gugatan denganmenggunakan kedudukan seolaholah sebagai istri Pembanding,padahal diketahui Terbanding sekarang tidak berkedudukan sebagaiistri/mantan isteri Pembanding, seharusnya kalau) mengajukangugatan nafkah anak maka Terbanding adalah bertindak sebagaiperwakilan atau mewakili anak, bukannya bertindak untuk diri sendiridengan menumpang gugatan tentang nafkah iddah dan nafkahterhutang, karena itu tidak dipertinbangkan
dan tidak dinilai olehPengadilan Agama Banjarbaru maka mohon kepada Pengadilan TinggiAgama Banjarmasin untuk menyatakan Terbanding tidak mempunyailegal standing mengajukan gugatan a quo karena bertindak untuk dirisendiri bukan perwakilan/mewakili anak.Tentang Kurang Pihak.Bahwa Pembanding di dalam jawaban mengajukan eksepsi kalauTerbanding dalam gugatannya kurang pihak karena gajiPembanding(objek perkara) sebagai anggota Polisi ada dan jugaditerima oleh isteri Pembanding pertama ( ISTRI PERTAMA
) jauhsebelum ada perkawinan/pernikahan antara Pembanding danTerbanding, karena objek gaji juga ada pihak lain yang berhakdan berkepentingan, maka menurut hukum juga harus terlibat dandililbatkan dalam perkara a quo adalah isteri Pembanding yang lainbernama ISTRI PERTAMA .Halaman 4 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pat.G/2019/PTA.BjmBahwa ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru menolak eksepsidengan dasar perkara a quo adalah karena adanya ikatan perkawinanantara Pembanding dan Terbanding yang
PERTAMA ) maka karena adahak pihak lain (objek hak/ gaji Pembanding) yang juga berhak makamenurut hukum untuk menentukan hak tersebut pihak haruslahdilibatkan pihak lain yang juga berhak atas objek sengketa tersebutyaitu ISTRI PERTAMA Pembanding ISTRI PERTAMA .Bahwa kenapa istri Pembanding ISTRI PERTAMA juga dilibatkansebagai pihak adalah terkait dengan keadilan karena selama ini hakgaji dari ISTRI PERTAMA keseluruhan dari gaji tersebut yangmenerima adalah Hj.Andi Basse Tentriawati, lalu dengan
12 — 6
111 — 0
165 — 51
Bahwa saat ini Tergugat juga menanggung ketiga orang anakTergugat dengan istri pertama Tergugat;11. Bahwa Tergugat semua dalil gugatan selain yang Tergugat benarkandiatas;12. Bahwa Tergugat pernah beberapakali memberikan uang kepadaanakanak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah minimalRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp8&00.000,00(delapan ratus ribu rupiah);13.
berikut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan syarat formil saksi yang tertuangdalam pasal 171, 172, dan 175 R.Bg yaitu: saksi harus memberikan keterangandi depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi danmengucapkan sumpah menurut agamanya;Menimbang, bahwa dalam pembuktian perdata, Pasal 172 R.Bg. diatasmengatur bahwa saksi yang tidak boleh didengar adalah orang yang memilikihubungan keluarga sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus darisalah satu pihak, suami atau istri
Saksi pertama Penggugat (Erwandi bin Sahril) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangtelah bercerai sejaktahun 2017; Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai 2orang anak yang bernama xxxxxxxxxx Gan XXXXXXXXXX Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersamaPenggugat dan ibu Penggugat; Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di PT BPP; Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru); Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat inisedang bersekolah dengan jenjang sekolah kelas 3
bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yangmenyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan (SEMA Pembebanan) yang memuat ketentuan Hakim dalammenetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, harusmempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali faktakemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri
Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1990 tentang perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoiryang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkuta;Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemotongan gaji untuk nafkah istri dan anak terikatdengan berbagai ketentuan diantaranya adalah terjadinya perceraian denganinisiatif
7 — 0