hal Pulisan Porkara Aino 5 TOR Ral i 200 RA elasico +.Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al Qur'an hi Al Jashasks Maiislam, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi 2s he Ng Th oy ple pi SgArtinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangantetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hakjawabnya menjadi gugur:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakKhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifal khusus pula makaberdasarkan azas Jex

Islam, tidak dapat diharapkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undangundang Nomor 1tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yangbahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapatikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagaiunsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWTdalam surat ArRum ayat 21 yang berbunyi:Led giSau oly jl oSauasl pro oS) gl> yl aibl ppogeof) SLY Ds ws Vl o> 39 0290 eSin Jex

Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danMenimbangMenimbangMenimbangRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

Maka dengan demikian gugatan Termohon/Penggugat adalah salahdan telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya;Bahwa dalam sebuah perikatan pembiayaan antara Debitur dan Kreditur undangundang yang dipakai sebagai dasar hukum atas sebuah perjanjian pembiayaanyang bersifat Jex specialis adalah UndangUndang 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia.

eserllw gs*ki mrnf nog filwgs,U(Bughyatul Mustarsyidin : 259); Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor Tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan adalah yang dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurutsyariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada asasnyasyarat materiil dan formiil dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974merupakan Jex generalis (alahkam alamiyyah) dan syaratsyarat yang ditentukanoleh syariat Islam

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

berulang kali melanggar norma Agama maupun norma susila, karenakeduanya telah pernah melakukan hubungan biologis di luar nikah sebagaimana pengakuankeduanya, maka pernikahan bagi keduanya merupakan sebuah keniscayaan sebagai jalan terbaikyang dibolehkan oleh syara dan hukum yang berlaku dengan memberikan dispensasi kawin bagicalon mempelai perempuan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinanberdasarkan UndangUndang, dengan pertimbangan khusus yang kewenanganya dijamin olehUndangUndang pula (Jex

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danMenimbangMenimbangMenimbangRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

dengan Tergugat telahpecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanJuncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tanggayang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidakada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yang sejiwa denganfirman Allah SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21 :Lgl IgsSauid Lely jl pSauail yo oS) gl> ul all yooUg pS2ia egal wLV Us 9 vl @o> 79 6290 pSin Jex

Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;MenimbangMenimbangMenimbangbahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danMenimbangMenimbangMenimbangRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

PUTUSANNomor 0303/Pdt.G/2014/PA.Rtu ( jEX ERX ~ 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama .. . yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MAN,pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa... RT.007RW. 003 Kecamatan . ..

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip Jex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT BP Berau Ltd.Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3338/B/PK/Pjk/2019ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Menimbang, bahwa meskipun dalildalil gugatan Penggugat tidakdibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan namunoleh karena perkara ini adalah Jex spesialis perkara perceraian,sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 hurufe jo.

Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;MenimbangMenimbangMenimbangbahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Bandingharus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai Jex