Bahwa dengan telah dibayarnya hutang Tergugat oleh Penggugatkepada Turut Tergugat, maka dibuatlah Akta Subrogasi No.: 20,tertanggal 17 Mei 2018 yang pada dasarnya Turut Tergugat mensubrogasi semua hakhak dan wewenang yang dimiliki PT BankMaybank Indonesia Tbk., (Turut Tergugat) terhadap Debitur/Tergugatkepada Developer/Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit dansubrogasi, termasuk hakhak atas tanah dan bangunan yang dijaminkantersebut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1840 dan Akta Subrogasi tersebut

I SEBAGAI DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAKDINYATAKAN TEGASBahwa Tergugat tetap pada dalildalil Jawaban pada halaman 4 sampaidengan halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan Subrogasi sebagaidasar gugatan Penggugat tidak dinyatakan dengan tegas.Bahwa dalam Repliknya, Penggugat tidak membantah atau membuktikansebaliknya atas uraian dan dasar hukum terkait dengan Subrogasi yangtelah dikemukakan Tergugat dalam huruf C Jawaban Tergugat.Bahwa sebagaimana penjelasaannya telah diuraikan oleh Tergugat padahuruf

, maka pihak kedua tidakmempunyai tagihan berupa apapun lagi kepada Debitur;Bahwa pada saat pembayaran tersebut pihak pertama dengan tegasdisubrogreer dalam segala hal yang pihak kedua mempunyainya danberhak melakukannya kepada debitur pihak pertama menerangkandengan ini mmenerima subrogasi tersebutsehubungan dengan Akta Subrogasi ini dan segala akibat hukumnya,para pihak memilih kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong diCibinong Bogor, demikian tidak mengurangi pihak kedua untukHalaman 32

Selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tandaP10;Fotocopi sesuai asli Akta Subrogasi Nomor 20 tertanggal 17 Mei 2018yang dibuat dihadapan Ilyas, SH Notaris di Kabupaten Bogor.Selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda P11;Fotocopy dari copy Surat PT Kanaka Grahaasri No.039/LGL/KW/V/18tertanggal 21 Mei 2018 kepada Djuna Arifsasmita PerihalPemberitahuan Pertama untuk Pelunasan Hutang kepada DjunaArifsasmita beserta bukti tercatat pengiriman surat.

Subrogasi sebagai dasar gugatan Penggugat tidak dinyatakan dengantegas,4. Penggugat dan Tergugat tidak Terikat Perjanjian JualBell;5. Harga Pengikatan telah terpenuhi dengan fasilitas Kredit KPR yangdiberikan Turut Tergugat kepada Tergugat;6.

oleh karenanya permohonan kasasi yang demikian secarahukum haruslah ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa akan tetapi terhadap uraian kami tersebut sedikitpun tidak adadipertimbangkan oleh Judex Juris pada tingkat kasasi, oleh karenanyajelaslah putusan Judex Juris pada tingkat kasasi dalam perkara a quo cacathukum dan melanggar undangundang sehingga terhadap putusandemikian haruslah dibatalkan;Tentang Judex Juris salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentangPerjanjian Subrogasi

Nomor 361 PK/Padt/2016Bahwa permohonan konsinyasi yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali/PT Arga Citra Kharisma dalam perkara a quo adalah untukpemenuhan kewajiban PT Bonauli Real Estate (PT BRE) kepada TermohonPeninjauan Kembali/PT Kereta Api Indonesia sematamata untukmelaksanakan perjanjian subrogasi yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma dengan PT Bonauli RealEstate (PT BRE) sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian danPernyataan Nomor 27 tanggal 9 September

2002 yang dibuat di hadapanSuanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga dengan adanyaperjanjian subrogasi antara PT Bonauli Real Estate (PT BRE) dengan PTArga Citra Kharisma, maka tindakan perbuatan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma kepada PT Kereta ApiIndonesia/Termohon Peninjauan Kembali memenuhi konsinyasi dipengadilan adalah perbuatan hukum yang sah dan berdasarkan hukum,sehingga dengan fakta yang demikian Pemohon Peninjauan Kembali/PTArga Citra Kharisma

mempunyai kedudukan hukum//legal standingmengajukan permohonan konsinyasi dalam perkara a quo (selanjutnyaperhatikan Pasal 1400 KUHPerdata);Bahwa Perjanjian Subrogasi antara PT Bonauli Real Estate (PT BRE)dengan PT Arga Citra Kharisma adalah perbuatan yang sah secara hukumdan dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1401 KUHPerdata,sehingga dengan dasar serta merujuk Pasal 1401 Pemohon PeninjauanKembali/PT Arga Citra Kharisma mempunyai kewajiban untuk melakukanpembayaran kewajiban PT Bonauli

Real Estate (PT BRE) kepada TermohonPeninjauan Kembali/PT Kereta Api Indonesia;Bahwa dengan memperhatikan perjanjian subrogasi sebagaimana yangtertuang dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 27 tanggal 9September 2002 yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H.

Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor (selanjutnya disebutdengan subrogasi);Bahwa dengan telah dilakukannya subrogasi sebagaimana dimaksudtersebut di atas, maka segala hak dan kepentingan, tuntutan dan tagihanserta agunan yang dipegang oleh Turut Tergugat Il sehubungan denganhutang KPR yang diberikan Turut Tergugat Il kepada Turut Tergugat telah beralin kepada Tergugat;Bahwa walaupun telah dilakukan subrogasi, Penggugat tetapmenyampaikan itikad baik dan keinginannya kepada Tergugat untukmelakukan

Nomor 1726 K/Pdt/2015telah dilakukannya Subrogasi, maka kedudukan hukum Tergugat di satusisi adalah selaku Penjual atas Tanah sengketa dan di sisi lain adalahselaku Kreditur atas Hutang KPR tersebut karena Subrogasi;Bahwa Penggugat juga telah memberitahukan kepada Turut Tergugat IIdan Tergugat bahwa Turut Tergugat tidak lagi memiliki keinginan untukmelakukan pembayaran atas Hutang KPR tersebut sehingga dapatmengakibatkan pembayaran atas Hutang KPR tersebut terhenti atauKredit Macet, yang mana keadaan

tersebut dapat menimbulkan akibathukum yang akan merugikan kepentingan dan hakhak Penggugat selakuPembeli dan Pemilik sah atas Tanah sengketa yang dijadikan jaminanatas Hutang KPR;Bahwa terhadap keadaan tersebut, Penggugat selaku Pemilik atas Tanahsengketa baik sebelum maupun sesudah dilakukannya Subrogasi jugatelah memberitahukan kepada Tergugat mengenai itikad baik dankeinginan dari Penggugat untuk melanjutkan pembayaran atas terhadapsisa angsuran Hutang KPR yang telah dilakukan Subrogasi oleh

Pembanding/Penggugat) adalah hutang KPR antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (akibat subrogasi) dengandilandasi ketentuanketentuan sebagai berikut:1.

Perdana Gapuraprima Tbk) didasarkanAkta Nomor 127 tanggal 25 Maret 2009 mengenai Perjanjian KerjasamaPembiayaan Tanah dan Bangunan, melakukan subrogasi sesuai denganAkta Subrogasi Nomor 194 tanggal 30 Oktober 2012 dengan PT.

SURAT PENYELESAIAN KLAIMDAN PERNYATAAN PELEPASAN TUNTUTAN DAN SUBROGATIONRECEIPT MASINGMASING TERTANGGAL 9 (SEMBILAN)OKTOBER 2017 (SURAT PENGALIHAN HAK/ SURATPERNYATAAN SUBROGASI)1.

Prinsip hukum subrogasi yang diatur di dalam Pasal284 KUHD adalah hak Penggugat selaku Penanggung, dimanaPENGGUGAT SECARA HUKUM MENGGANTIKAN KEDUDUKANHUKUM CV. BAHTERA SURYA PERKASA/ CV.

SUBROGASI) DARI CV.

Sebagaimana telah Penggugat jelaskan diatas pula,Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Padt.G/2019/PN Sbysebagai Penanggung, Penggugat telah membayarkan klaim gantirugi tersebut kepada Tertanggung Penggugat, sehinggaPenggugat mempunyai hak subrogasi dari Tertanggung untukmenuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat BERDASARKAN PASAL 284 KUHD.

BahtareSurya Perkasa sebagai penggugat;Menimbang, bahwa subrogasi diatur dalam pasal 1400 KUHPedatayaitu penggantian hak hak oleh seseorang pihak ketiga yang membayarkepada kreditur, subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupunkarena ditentukan oleh undang undang, tujuan pihak ketiga untuk melakukanpembayaran kepada kreditut adalah untuk memngantikan kedudukankreditur lama, bukan membebanskan debitur dari kewajibannya membayarutangnya kepada kreditur, subrogasi pada dasarnya merupakanpembayaran

Bahwa PT Sinar Unigrain Indonesia meminta ganti rugi kepada Penggugatatas dasar perjanjian pertanggungan yang ditutup dengan polis asuransiPenggugat Nomor SBD/MINL/11M0441085 tersebut di atas;10.Bahwa PT Sinar Unigrain Indonesia telah memperoleh ganti rugi dariPenggugat, dan memberi hak subrogasi kepada Penggugat untuk menuntutganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut;11.Bahwa pemberian hak subrogasi tersebut tercantum dalam surat subrogasitanggal 9 Agustus 2011;12.Bahwa kerugian

Putusan Nomor 498 K/Padt/201416.Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan hak subrogasi yangdiperolehnya dari PT Sinar Unigrain Indonesia menuntut ganti rugi terhadapTergugat sebesar Rp3.793.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluhtiga juta tujunh ratus lima puluh ribu rupiah);17.Bahwa untuk menjamin Tergugat dapat membayar tuntutan dari Penggugatmaka Penggugat memohon peletakkan sita jaminan terhadap kapal KMBuana Sakti 168, yang pelabuhan pendaftarannya di Bitung, Indonesia;Bahwa berdasarkan

Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat Tergugatberdasarkan hak subrogasi yang diperolehnya dari PT Sinar UnigrainIndonesia;4. Memutuskan Tergugat untuk =membayar ganii rugi sebesarRp3.793.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;5. Meletakkan sita jaminan terhadap kapal KM Buana Sakti 168 yangpelabuhan pendaftarannya di Bitung, Indonesia, dan menetapkan peletakansita jaminan tersebut sah dan berharga;6.

Hal ini juga bertentangan dengan prisip subrogasi,dimana Penanggung hanya berhak atas ganti rugi (indemnitas).Penggugat sebagai Penanggung hanya berhak mengambil alih setiapkeuntungan (profit) yang diperoleh Tertanggung dari suatu kerugian yangdijamin polis. Penggugat tidak dibenarkan untuk mengajukan tuntutanyang diluar polis.30.

(Posita butir 17, 18 dan19) Bahwa karena adanya beberapa dalil posita gugatan yang menyebutkanPT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, sebagai tertanggung, sebagaipihak yang menyerahkan hak subrogasi kepada Penggugat, maka sudahseharusnya PT.

Gugatan Penggugat jugaharus menarik/mengikut sertakan PT.Global Internusa Adjusting perusahaanjasa penilai kerugian asuransi sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugatdalam gugatannya.Hak Subrogasi dan rekomendasilaporan akhir perusahaan jasapenilaikerugian asuransi yang dimiliki Penggugat bertentangan dengan Undangundang RI.24 tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009.Bahwa hak subrogasi yang dimiliki Penggugat berdasarkan SubrogationReceipt dari PT.Sumber Indah Perkasa dan PT.Smart Tbk, keduanyatertanggal

Olehkarenanya adalah beralasan hukum gugatan Penggugat sepanjang terhadapTergugat Il, seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat Il menolak adanya pernyataan subrogasi PT.Smart Tok danPT.

Subrogasi dalam asuransi adalah penggantian kedudukan tertanggungoleh penanggung terhadap pihak ketiga.Subrogasi menjamin berlakunyaasas keseimbangan dalam asuransi.Subrogasi terbatas pada hak atasganti kerugian akibat evenemen yang menjadi tanggunganpenanggung.Subrogasi pada asuransi ditentukan oleh UndangUndang.3.

NIKORAMA Citra Tobacco kepadaPENGGUGAT, maka Hak Subrogasi dari PT. NIKORAMA Citra Tobaccoatas pertanggung jawaban dari TERGUGAT selaku pihak Forwarding /Ekspeditur (Perusahaan Jasa Angkutan), sekarang telah beralih menjadipertanggung jawaban dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;21 Bahwa oleh karena itulah PENGGUGAT telah memiliki Hak Subrogasiyang sahuntuk menagih hak atas kerugian yang dialami oleh PT.

NIKORAMA Citra Tobacco membeikan SuratPernyataan Pelimpahan Hak (Subrogation Receipt) kepada PENGGUGAT,selanjutnya PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14Agustus 2014 melayangkan somasi (Vide: Bukti P12) dan somasi tersebuttidak dijawan oleh TERGUGAT;23 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Kuasa Hukum PENGGUGATkembali melayangkan surat yang isinya pada pokoknya adalah perihalpengajuan ganti rugi Subrogasi atas kehilangan barang 140 Ball MatraSofpack12 @ Rp. 1.030.000,00 & 1.672 Ball Matra

SINAR MAJA PUTRA, yaitu pertama suratNo.0228/NBS/VIII/14 tertanggal 14 Agustus 2014 perihal pengajuan gantirugi Subrogasi, Somasi dari Penggugat kepada CV. SINAR MAJAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, yang dengan jelas dan tegas ditujukankepada CV. SINAR MAJA PUTRA,dan bukan kepada PT.

NIKORAMA CITRA TOBACCO, dan juga Penggugat yangmendapatkan hak SUBROGASI dari PT. NIKORAMA CITRATOBACCO.Bahwa PT. NIKORAMA CITRA TOBACCO dalam dalil gugatanPenggugat disebutkan 16 kali, dan sangat kuat kaitannya dengan gugatanPenggugat.Berdasarkan hal tersebut, maka adalah berdasar hukum jika PT.NIKORAMA CITRA TOBACCO harus dijadikan sebagai pihak dalamperkara ini.4.b.

tanggal 25 Agustus 2014dan tanggal 10 September 2014 ;4 Gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subyek hukum ;Posita gugatan menyebutkan PT Nikorama Citra Tobacco berkedudukan dijalan Lingkar Panjang Desa Panjang Kecamatan Bae, Kudus Jawa Tengahsebagai tertanggung yang telah menerima uang pembayaran klaim asuransiatas perjanjian asuransi pengangkutan antara Penggugat dengan PT NikoramaCitra Tobacco, dan Penggugat mendapat hak Subrogasi dari PT NikoramaCitra Tobacco.

Bank Mestika Dharma,Tbk. atas dasar Akta Subrogasi No. 8, tertanggal 17 April 2015 yang dibuatantara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan PT. Bank MestikaDharma, Tbk. dihadapan Jap Sun Jaw, S.H., Notaris di Jakarta (AktaSubrogasi).Bahwa pembuatan Akta Subrogasi ini merupakan atas inisiatif dari PT. BankMestika Dharma, Tbk. dimana PT.

Bank Mestika Dharma, Tok. mengembalikan SertipikatTanah tersebut kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalahAkta Subrogasi dimana pembuatan Akta Subrogasi tersebut juga atas inisiatifdari PT.

BankMestika Dharma, Tbk. kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensiadalah Akta Subrogasi dimana Subrogasi merupakan caracara pengalihanutang tanpa meminta persetujuan dari debitur asal yang diperbolehkan olehhukum yang berlaku di Indonesia.Hal 33 dari 75 hal.

ahli hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi pada Bagian DALAM POKOK PERKARA diatas.Bahwa berdasarkan Pasal 1400 KUH Perdata Subrogasi adalah Penggantianhakhak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dimanaunsurunsur dari Subrogasi berdasarkan doktrin ahli hukum J.

Putusan No.279/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.unsur Subrogasi adalah penggantian hakhak kreditur oleh pihak ketiga,pembayaran dan terjadinya baik karena perjanjian maupun undangundang.28.Bahwa Subrogasi merupakan caracara yang diperbolehkan oleh hukum untukmelindungi hakhak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpameminta persetujuan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensisebagaimana diperkuat dengan doktrin ahli hukum J.

tersebutdiambil oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadiTerdakwa, dan Terdakwa juga selaku pegawai FungsionalKUMK maupun Pengelola UPC TangngaTangnga beberapakali menahan angsuran yaitu menerima pembayaranangsuran dari nasabah, akan tetapi uang pembayaranangsuran nasabah tersebut oleh Terdakwa tidak disetor keKasir, melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwasendiri, serta Terdakwa juga tidak menyetorkan biayablokir kendaraan, biaya daftar fidusia, menerima dantidak menyetorkan ke kasir setoran hutang subrogasi

huruf (g) UU No.17 tahun 2003 menyatakan bahwakekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiriatau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang serta hakhak lain yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Fungsional KUMKyang melakukan beberapa perbuatan: NumpangKredit, tahan Angsuran, tidak menyetorkan biayadaftar fidusia, tidak menyetorkan biaya blokirkendaraan, menahan uang setoran subrogasi

Pegadaian (Persero)Cabang Bantaeng mengalami kerugian sebagai berikut :e Numpang Kredit kepada nasabah Rp 647.701.389,00e Tahan Angsuran Rp 172.745.478,00e Tidak menyetorkan biaya blokirkendaraan Rp 3.600.000,00e Tidak menyetorkan biaya daftar fidusia Rp 8.250.000,00e Tidak menyetorkan hutang subrogasi Rp 24.700.000,00e Tidak menyetorkan uang tebusan BJ Gadai Rp 10.000.000,00e Taksiran tinggi Rp. 26.821.300,00e Menggadaikan BJ milik nasabah Rp 9.500.000,00e Mengambil BJ logam mulia miliknasabah Rp

kepentingan pribadi Terdakwadan Terdakwa juga dengan kewenangannya selaku pegawaiFungsional KUMK maupun Pengelola UPC TangngaTangngabeberapa kali menahan angsuran yaitu menerimapembayaran angsuran dari nasabah, akan tetapiuang pembayaran angsuran nasabah tersebut oleh Terdakwatidak disetor ke Kasir, melainkan dipergunakan untukkepentingan Terdakwa sendir serta selain itu Terdakwajuga tidak menyetorkan biaya blokir kendaraan, biayadaftar fidusia, menerima dan tidak menyetorkan ke kasirsetoran hutang subrogasi

kepentingan pribadi Terdakwadan Terdakwa juga dengan kewenangannya selaku pegawaiFungsional KUMK maupun Pengelola UPC TangngaTangngabeberapa kali menahan angsuran yaitu menerimapembayaran angsuran dari nasabah, akan tetapi uangpembayaran angsuran nasabah tersebut oleh Terdakwa tidakdisetor ke Kasir, melainkan dipergunakan untukkepentingan Terdakwa sendiri serta selain itu Terdakwajuga tidak menyetorkan biaya blokir kendaraan, biayadaftar fidusia, menerima dan tidak menyetorkan ke kasirsetoran hutang subrogasi

maka jelas bahwa Pengadilan NegeriJakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadiliperkara a quo, karena terkait dengan objek yang sama ParaTerbanding semula Para Penggugat telah mengakui danmenundukan diri bahwa kewenangan relatif dalam perkaraNo.12/Pdt.G/2006/PN.GS adalah Pengadilan Negeri GunungSugih dan kewenangan relatif dalam perkara No.04/Pdt.G/2006/PN.KB adalah Pengadilan Negeri Kota Bumi,dan sehubungan dengan akta pernyataan subrogasi

menerapkan hukumpembuktian dengan benar serta mengabaikan adanya buktibukti yang sama berupa fotocopyfotocopy dan keterangansaksisaksi yang sama dalam perkara dengan perkara No.12/Pdt.G/2006/PN.GS dan Perkara No.04/Pdt.G/2006/ PN.KByang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh ParaTerbanding semula ParaPenggugat;Adanya pertimbangan dan amar putusan akhir mengenai aktasubrogasi yang ternyata berbeda dengan putusan kasasi yangtelah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwaterkait akta subrogasi

No. 05, No. 06,dan No.07 tertanggal 08 Pebruari 2007, dimana pengaduanatas adanya dugaan pelanggaran semacam itu seharusnyadiajukan kepada Majelis PengawasDaerah, e Bahwa Pembanding semula Tergugat IV keberatan ataspertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmengenai eksepsi kompetensi relatif, karena dalam gugatan aquo, baik dalam posita maupun petitum Para Terbandingsemula Para Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatanmelawan hukum sehubungan dengan keberadaan aktapernyataan subrogasi

SWEETINDOLAMPUNG, dimana saat ini hubungan hukum tersebuttelah berakhir karena Pembanding semula Tergugat IIMarubeni Corporation telah menggantikan kedudukanPembanding semula Tergugat IV sebagai kreditur dari PT.SWEET INDOLAMPUNG (PenggugatJudex factie telah salah menilai fakta mengenai aktapernyataan subrogasi No. 04 tanggal 08 Pebruari 2007 yangdibuat dihadapan notaris Arman Lany SH (Tergugat III)Hal 21 dari 30 Hal. Put.

Perk.No.603/Pdt/2012/PT.DKI28Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal inisependapat dengan para Terbanding semula Para Penggugat, bahwapenghentikan penyidikan oleh Polisi terkait laporan pidana ataspembuatan akta subrogasi adalah tidak menghapus hak bagi ParaTerbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatanperdata dengan alasan Para Pembanding telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan mengalihkan barang yangsedang dalam sita jaminan oleh Pengadilan melalui aktaaktaNotaris yang dibuat

sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadappihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggungterhadap pihak ketiga itu";Bahwa Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutanumum bertanggung jawab penuh apabila kerugian tersebut terjadi selamabarangbarang dimaksud berada dalam pengurusan dan tanggung jawabTergugat, seperti pengangkutan darat, pemuatan, pembongkaran, dan lainsebagainya;Bahwa hak subrogasi

yang dimiliki olen Penggugat yang menjadi dasargugatan ini, selain diatur di dalam ketentuan Pasal 284 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) juga diperkuat dengan buku yangditerbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berjudulBeberapa Ketentuan tentang Perasuransian yang substansinya menyatakanbahwa:"Prinsip Subrogasi merupakan pendukung/corollary prinsip indemnity yangberarti bahwa untuk kerugian yang sama, tertanggung yang telah menerimaganti rugi dari penanggung tidak dapat menerima

Oleh karena itu, penanggung menggantikan kedudukantertanggung dan atas nama tertanggung dapat menuntut pihak ketiga yangharus bertanggung jawab";Bahwa subrogasi merupakan hak penanggung yang terjadi secara otomatis,apabila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung.Konstruksi hukum prinsip subrogasi menetapkan bahwa penanggung dapatbertindak sebagai tertanggung untuk menuntut pihak lain yang bertanggungjawab atas kerugian yang menimpa kepentingan (interest) yang penanggungpertanggungkan

Dalam hal ini,berdasarkan prinsip subrogasi dalam hukum asuransi pihak Penggugatberhak melakukan penagihan kepada pihak lain, yaitu Pengurus CV. PutriIndonesia sebagai Tergugat yang telah mengakibatkan klaim gantikerugian tersebut terjadi sebesar jumlah klaim ganti kerugian yang telahdibayarkan kepada PT.

divisi reasuransi, klaim dan subrogasi.13)Melakukan pembinaan teknis dan keahlian sumber dayamanusia dibawah divisi reasuransi, klaim dan subrogasi.14) Penyusunan rencana kerja dan anggaran divisi reasuransi klaimdan subrogasi.15) Penanggungjawab laporan divisi reasuransi klaim dan subrogasi.16)Melaksanakan tugastugas lain yang ditetapkan atasanlangsung ;e Bahwa PT.

pembayaran kepada pemegangpolis maka unit subrogasi langsung melakukan penagihankepada terjamin.e Bahwa saksi mengetahui ada klaim asuransi dari PT.

Kawan Kita Bahana ditangani olehunit tersendiri yakni Divisi RKS (Re Asuransi, Klaim,Subrogasi)11.

ASEI Kantor Pusat dengan caramenanyakan Daftar Piutang Subrogasi yang ada di BagianKlaim Asuransi Kredit sekitar 2009 awal pada lbu TatiHarlina selaku Kabag Klaim dan Subrogasi PT. ASEI Pusat,selanjutnya saksi juga menanyakan pada lbu NugrohoPuspita Siwi sebagai Kepala Bagian Klaim dan SubrogasiKantor Pusat PT. ASEI.Bahwa ada nama PT.

Kabag Subrogasi No. 22/460/VIII/ND/JKT tanggal 10 Agustus 2007Perihal Dokumen PT.

Pol B 1587 DG atas nama pemilik NADIA DEVIANIGOTO nomor rangka MHFM1BA3J7KO22668 Nomor mesinDB88823 ;Surat Pernyataan Subrogasi dari NADIA DEVIANI GOTO kepadaPT. Asuransi Central Asia yang menerima pergantian uang sebesarRp 114.800.000,00 (seratus empat belas juta delapan ratus riburupiah) dari PT.

Pol B 2378 ZW atas nama pemilik SITT PATIMAHrangka MHFM1BA3J8K076250 Nomor mesin DC 74405 ;BPKB F No. 9947997 nama pemilik SITT PATIMAH ;Surat Pernyataan Subrogasi dari SITT FATIMAH kepada PT. LigInsurance Indonesia yang menerima pergantian uang sebesar RpHal. 30 dari 59 hal. Put. No. 1467 K/Pid/201120.21.22.23.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT.

Pol : B87/K/V/2009/SekPenj an pelapor SUWARYO ;Tanda Pemblokiran B/01/II/2009/Samsat Jaksel ;STNK No.Pol B 2240 ZL atas nama pemilik RUSNI nomor rangkaMHFM1BA3J7K091680 Nomor mesin DD01618 ;BPKB E No.2226945 nama pemilik RUSNI ;Surat Subrogasi dari RUSNI kepada PT.

Pol : LP/161/K/IV/2007/Sek PSM an pelapor AMRIN ;Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/VI/2007/Samsat JS ;Surat Pernyataan Subrogasi dari SITT FATIMAH kepada PT. LigInsurance Indonesia yang menerima pergantian uang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. LigInsurance Indonesia ;Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : 20/K//2009/Sek Cil ;Surat Laporan Polisi No.

Pol : LP/161/K/IV/2007/Sek PSM an pelapor AMRIN ;Tanda Pemblokiran Nomor : Sekt/03/VI/2007/Samsat JS ;Surat Pernyataan Subrogasi dari SITTI FATIMAH kepada PT. LigInsurance Indonesia yang menerima pergantian uang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dari PT. LigInsurance Indonesia ;Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No. Pol : 20/K//2009/Sek Cil ;Surat Laporan Polisi No.

Akta Subrogasi No.09 tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat antaraPenggugat dengan Tergugat II dan Tergugat IV di hadapan Tergugat V;vii. Akta Jual Beli Saham No.02 tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat di hadapanTergugat V;viii. Akta Jual beli Saham No.03 tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat di hadapanTergugat V;5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdan/atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya : NotulenSirkulasi Pemegang Saham PT.

Akta Subrogasi tanggal 28 Oktober 2005, ditambah dengan bunga sebesar 6%perbulan terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan dibayar lunas ;10. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunaidan sekaligus uang yang diterimanya dari Penggugat sebesar Rp.47.750.000,(empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah denganbunga sebesar 6% perbulan terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2005 sampaidengan dibayar lunas;11.

Negeri Jakarta Selatan supayamemberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;e Menyatakan sah dan berharga terhadap aktaakta sebagai berikut:e Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04 tertanggal 28 Oktober 2005;e Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 05 tertanggal 28 Oktober 2005;e Akta Kuasa Nomor. 06, tertanggal 28 Oktober 2005;e Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor. 07 tertanggal 28 Oktober 2005;e Akta Kuasa Nomor. 08 tertanggal 28 Oktober 2005;e Akta Subrogasi

dengan Tergugat II danTergugat III di hadapan Tergugat V;Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 05, tanggal 28Oktober 2005, yang dibuat oleh Tergugat II di hadapanTergugat V;Akta Kuasa No. 06, tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuatoleh Tergugat II di hadapan Tergugat V;Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 07, tanggal 28Oktober 2005, yang dibuat antara Penggugat denganTergugat III di hadapan Tergugat V;Akta Kuasa No. 08, tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuatoleh Tergugat III di hadapan Tergugat V;Akta Subrogasi

Akta Subrogasi tanggal 28 Oktober 2005, ditambah bunga 6 % perbulan terhitung sejak didaftarkannya perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatansampai dibayar lunas;9 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkaraini berdasarkan 3 (tiga) eksemplar Berita Acara Sita Jaminan:a Tertanggal 23 April 2007 No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., dilaksanakan oleh Moch.

Sehubungan dengan subrogasi, atas bagian parsial utangkepada Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II selanjutnya telahmemberitahu Temohon PKPU melalui Surat Pemberitahuan tertanggal15 Oktober 2018 berupa informasi tentang subrogasi dan rincian utang;6.

Bahwa terjadinya peristiwa hukum subrogasi telah disampaikan kepadaTermohon PKPU melalui Surat Pemberitahuan Subrogasi/Letter ofSubrogation tertanggal 15 Oktober 2018 (Surat Pemberitahuan Subrogasi)dari Pemohon PKPU II kepada Termohon PKPU yang telah diterima oleh pihakLegal Manager Termohon PKPU pada tanggal 8 November 2018;12.

Pada intinya, di dalam Surat Pemberitahuan Subrogasi, di alinea ke 4(empat) dan ke 5 (lima) butir 1, disebutkan bahwa:Alinea ke 4 (empat):Bahwa Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) suatu perusahaanasuransi melalui mekanisme subrogasi telah mengganti kerugian kepadaMarubeni Corporation sejumlah yang setara dengan USD 15,668,048.51 (limabelas juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan dolarAmerika Serikat dan lima puluh satu sen) dalam JP dari utang pokokberdasarkan Export

Jkt.Pstdari utang pokok sebagaimana disebutkan pada paragraf tiga di atas(termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan tuntutantuntutanpembayaran dan bunga) berdasarkan subrogasi, sSuratsurat tagihan danKontrak (Utang);13.

Selanjutnya, pada Surat Pemberitahuan Subrogasi juga dinyatakanbahwa dengan adanya subrogasi, sisa tagihan Termohon PKPU kepadaPemohon PKPU II adalah sebesar USD 1,730,618.19 (Satu juta tujuh ratus tigapuluh ribu enam ratus delapan belas dolar Amerika Serikat dan Sembilanbelas sen).Dengan demikian terbukti bahwa sebelum diajukannya Permohonan PKPU ini,Termohon PKPU telah mengetahui mengenai adanya hak Pemohon PKPU untukmenagih Termohon PKPU atas sebagian dari total utang Termohon PKPU kepadaPemohon

Bahwa dengan penggantian kerugian tersebut, Penggugatmemperoleh hak subrogasi dari PT Astra Honda Motor, berdasarkanSubrogation Receipt tertanggal 10 Oktober 2012 (Bukti P5 / P5A)11.

Bahwa berdasarkan hak subrogasi dan Pasal Pasal 284 KUHD,Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaipihak yang bertanggung jawab;13. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Pekerjaan No.PNPC/271/0037/2012 tertanggal 29 Maret 2012, pada Lampiran Pasal 5Perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Tergugat wajid menjamin kepadaPT Astra Honda Motor untuk memberikan ganti rugi atas segala kerusakandan kerugian yang dialami akibat kelalaian Tergugat.14.

Tanggapan terhadap Butir 9 sampai dengan Butir 16 gugatanmengenai kerugian yang diganti oleh PENGGUGAT atau wanprestasiTERGUGATHalaman 11 Putusan No. 470/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRTBahwa Tergugat menolak dalil ini karena jika benar ada kerugiantersebut, quod non, dan jika benar pula Penggugat telah menggantikerugian kepada PT Astra Honda Motor, quod non, maka penggantiankerugian itu tidak dapat dituntut berdasarkan hak subrogasi kepadaTergugat;Bahwa seharusnya penggantian kerugian itu dituntut berdasarkan

Oleh karena dasar Gugatan Penggugatadalah hak subrogasi yang diperolehnya dari PT Astra Honda Motor, dankarenanya Penggugat menggantikan kedudukan hukum dari PT AstraHonda Motor, maka terjadi ikatan antara Penggugat dan Tergugat dankarenanya seluruh ketentuan dari Perjanjian Pemberian Pekerjaan No.PNPC/271/0037/2012 tertanggal 29 Maret 2012 mengikat kedua pihakdiberi tanda bukti P4;5. Salinan Subrogation Receipt Release Form tanggal 10 October2012.a.

Bukti P5 dan P5A membuktikan bahwa PT Astra HondaMotor telah memberikan Hak Subrogasi untuk menuntut danHalaman 13 Putusan No. 470/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRTmenggugat Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikianterjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat danPenggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadapTergugat diberi tanda bukti P.5 a;6. Salinan Relaas Pemberitahnuan Isi Putusan Kasasi MahkamahAgung No. 2914 K/ PDT/2018 tertanggal 21 Desember 2018.

huruf (g) UUNo.17 tahun 2003 menyatakan bahwa: kekayaannegara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atauOleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaandaerah.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Fungsional KUMKyang melakukan beberapa perbuatan: NumpangKredit, tahan Angsuran, tidak menyetorkan biayadaftar fidusia, tidak menyetorkan biaya blokirkendaraan, menahan uang setoran subrogasi

Pegadaian (Persero)Cabang Bantaeng mengalami kerugian sebagai berikut : Numpang Kredit kepada nasabah Rp 647.701.389,00 Tahan Angsuran Rp 172.745.478,00" Tidak menyetorkan biaya blokir kendaraan Rp 3.600.000,00 Tidak menyetorkan biaya daftar fidusia Rp 8.250.000,00 Tidak menyetorkan hutang subrogasi Rp 24.700.000,00 Tidak menyetorkan uang tebusan BJ Gadai Rp 10.000.000,00 Taksiran tinggi Rp. 26.821.300,00 Menggadaikan BJ milik nasabah Rp 9.500.000,00 Mengambil BJ logam mulia milik nasabah Rp 4.033.000,00Total

kepentingan pribadi Terdakwadan Terdakwa juga dengan kewenangannya selaku pegawaiFungsional KUMK maupun Pengelola UPC TangngaTangngabeberapa kali menahan angsuran yaitu menerimapembayaran angsuran dari nasabah, akan tetapiuang pembayaran angsuran nasabah tersebut oleh Terdakwatidak disetor ke Kasir, melainkan dipergunakan untukkepentingan Terdakwa sendir serta selain itu Terdakwajuga tidak menyetorkan biaya blokir kendaraan, biayadaftar fidusia, menerima dan tidak menyetorkan ke kasirsetoran hutang subrogasi

Pegadaian (Persero)Cabang Bantaeng mengalami kerugian sebagai berikut : Numpang Kredit kepada nasabah Rp 647.701.389,00 Tahan Angsuran Rp 172.745.478,00Hal. 19 dari 45 hal, Put.No.40/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks Tidak menyetorkan biaya blokir kendaraan Rp 3.600.000,00= Tidak menyetorkan biaya daftar fidusia Rp 8.250.000,00 Tidak menyetorkan hutang subrogasi Rp 24.700.000,00 Tidak menyetorkan uang tebusan BJ Gadai Rp 10.000.000,00 Taksiran tingg!

Pegadaian (Persero)Cabang Bantaeng mengalami kerugian sebagai berikut : Numpang Kredit kepada nasabah Rp 647.701.389,00 Tahan Angsuran Rp 172.745.478,00Hal. 23 dari 45 hal, Put.No.40/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks" Tidak menyetorkan biaya blokir kendaraan Rp 3.600.000,00=" Tidak menyetorkan biaya daftar fidusia Rp 8.250.000,00 Tidak menyetorkan hutang subrogasi Rp 24.700.000,00 Tidak menyetorkan uang tebusan BJ Gadai Rp 10.000.000,00 Taksiran tingg!

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TERGUGAT II DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMIN ADALAH HUBUNGAN HUKUM DALAM PROSES SUBROGASI ATASPEMBAYARAN KLAIM ASURANSI YANG DIBAYARKAN TERLEBIHDAHULU OLEH PENGGUGAT SEBAGAI PENANGGUNG ASURANSIKEPADA TERTANGGUNG ASURANSI DAN TERTANGGUNGASURANSI II SEBAGAI AKIBAT DARI KELALAIAN DAN KESALAHANTERGUGAT DAN TERGUGAT Il SEBAGAI PENGANGKUT DALAMMENGANGKUT PALM KERNEL/BJ SAWIT SEBANYAK 1.402.500 KGMILIK TERTANGGUNG ASURANSI DAN TERTANGGUNG ASURANSIII

Bahwa hak subrogasi yang dimiliki oleh Penggugat yang menjadi dasargugatan ini, selain diatur di dalam ketentuan Pasal 284 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) juga diperkuat dengan buku yangditerbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berjudulBeberapa Ketentuan tentang Perasuransian yang substansinyamenyatakan bahwa :Prinsip subrogasi merupakan pendukung/corollary prinsip indemnityyang berarti bahwa untuk kerugian yang sama, Tertanggung yang telahmenerima ganti rugi dari Penanggung

Bahwa subrogasi merupakan hak dari Penanggung asuransi yang terjadisecara otomatis yang diatur oleh UndangUndang apabila Penanggungtelah membayar ganti rugi kepada Tertanggung dan Tertanggung telahmenandatangani Subrogation Receipt.

Utr 16.17.18.19.Asuransi Il telah menandatangani Subrogation Receipt maka konstruksihukum dalam subrogasi Penanggung dapat bertindak sebagaiTertanggung untuk menuntut pihak lain yang bertanggung jawab ataskerugian yang menimpa kepentingan (interest) Tertanggung yangdipertanggungkan dalam hal ini terhadap TERGUGAT dan TERGUGATIl.Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT jelaskan serta uraikan dalambutirbutir di atas, maka PENGGUGAT yang telah memiliki hakmenggantikan posisi Tertanggung Asuransi dan Tertanggung

AsuransiIl memiliki hak subrogasi untuk melakukan penuntutan ganti kerugianterhadap TERGUGAT dengan mengirimkan surat Somasi kepadaTERGUGAT sebagai berikut : Somasi No.Ref : 082/HTPBPW/X/2017 tertanggal 04 Oktober2017; (Vide Bukti 15) Somasi Il No.

., Notaris di Semarang bertentangan denganUndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, khususnyaPasal 16 ayat 1 menyatakan: Jika Piutang yang dijamin dengan HakTanggungan beralih karena cessie, Subrogasi, pewarisan atau sebabsebablain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralin karena hukum, kepada KreditorBaru ; bahwa sedangkan Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan menyatakan ; Janji yang memberikan kewenangan kepadaPemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan,

Nomor 2635 K/Pdt/2017Bahwa perjanjian pergantian kreditur (subrogasi) yang semula adalahKoperasi Sembilan Sejati yang kemudian krediturnya menjadi Tn.Johannes Tan (Penggugat/Tergugat ReKonvensi/ Pemohon Kasasi)isinya adalah tetap dan tidak berubah yakni Perjanjian pemberianpinjaman Nomor 640/SPK/KSS/X/2004 dimana dalam perjanjianpemberian pinjaman tersebut ada/terdapat dan melekat pembebananhak tanggungan atas tanah obyek sengketa Nomor 2518/2014 tanggal20 Desember 2004.

Dengan demikian perjanjian pengalihan hutang(subrogasi) serta pembebanan hak tanggungan adalah dua peristiwahukum atau dua hal yang tidak berdiri sendirisendiri melainkan satusama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hal manaadalah selaras dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4Tahun 1996;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan alasan/ pertimbangantanah obyek sengketa bukanlah sebagai jJaminan utang karena tidakdibebani

Nomor 2635 K/Pdt/2017menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi (Vide :Bukti P1, P2, P3);Bahwa berkenaan dengan perjanjian pengalinan hutang(subrogasi) ternyata tanah bangunan obyek sengketa menjadijaminan dan dibebani dengan hak tanggungan (Vide : Bukti P22)Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 71 tanggal 28 Februari2007, ternyata diperoleh fakta Penggugat Rekonvensi/ TermohonKasasi yang menguasai/menempati tanahbangunan kedudukannya adalah sebagai penyewa sedang kepemilikan atas tanahbangunan

,sehingga keadaan demikian menjadikan pertimbangan hukumJudex Facti tidak cermat dan tidak seksama (onvoldoendegemotiveerd),Bahwa terlebih lagi pertimbangan hukum Judex Facti juga tidak cermatdan tidak seksama dalam arti apa yang dipertimbangkan oleh JudexFacti yang menjadi dasar putusannya tersebut satu sama lain salingtidak bersesuaian atau saling kontradiksi serta lengkap yaitu :Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti mengakui danmenyatakan adanya peristiwa hukum perjanjian pengalihan hutang(subrogasi

Pengadilan Negeri Tebo dalamputusannya memberi pertimbangan secara matimatis dengan menunjuk kepadaPasal 1400 KUHPdt yakni, perpindahan hak kreditur kepada seorang pihakketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan", danMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo berkesimpulan, pelunasan sisa hutangPembanding/Tergugat kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang RimboBujang yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat adalah perbuatan yang sahmenurut hukum oleh karena suatu peristiwa subrogasi

, dan selanjutya denganmerujuk pasal 1401 ayat (1) KUHPerdata, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebomengatakan, Terbanding/Penggugat memiliki hakhak yang diberikan olehundangundang untuk menggantikan hakhak Kreditur lama dan Pembanding/Tergugat memiliki kKewajiban hukum kepada Terbanding/Penggugat atas peristiwasubrogasi tersebut;Menimbang, bahwa berkaitan dengan subrogasi tersebut, bunyilengkapnya Pasal 1401 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/KUHPdt sebagaiberikut :Halaman 10 dari 16 halaman Putusan

dari seorangpihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalammenggunakan hak haknya, gugatan gugatannya, hak hak istimewa danhipotik hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang.Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamadengan waktu pembayaran.Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 1401 angka 1 KitabUndang Undang Hukum Perdata/KUHPdt di atas, maka dapat disimpulkan,pembayaran hutang debitur oleh pihak ketiga kepada kreditur dapat dinyatakansebagai subrogasi

Harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersama dengan waktupembayaran.Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Tebo serta syarat syarat subrogasi di atas, bahwa daribukti P1 s/d P4, yang diajukan Penggugat, tidak ternyata ditemukan atauterdapat adanya kesepakatan atau persetujuan secara tertulis antara kredituryaitu pihak BRI KCP Rimbo Bujang dengan Terbanding/Penggugat, yang isinyamenetapkan Terbanding/Penggugat akan menggantikan hakhak pihak BRI KCPRimbo

Bujang kepada Pembanding/Tergugat, sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi Jambi berpendapat, pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tebo telah salah dan telah keliru) = menentukanTerbanding/Penggugat dengan cara subrogasi menjadi pemilik atas tanahsertifikat hak milik nomor 2174 oleh karena pembayaran dengan cara subrogasitidak menggantikan kepemilikan, akan tetapi yang digantikan adalah kedudukankreditur dalam menggunakan hak haknya, gugatan gugatannya, hakhakistimewa dan hipotik hipotik