Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — MUHAMMAD YANI VS WALI KOTA PALEMBANG, DK
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2014
    Oleh karena itu,Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 88.K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang berbunyi terhadap masalah pengujian keabsahansurat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau proseduraladalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jikadalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata, maka harusdiselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum, jelas
    Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidahhukum dalam perkara Nomor : 88,K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 darihimpunan putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenanganmengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkaramenyangkut pembuktian hak
    /2014Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam mengabulkan eksepsikewenangan Absolut Pengadilan adalah salah penerapannya bahwa pemohon kasasidalam gugatannya sudah jelas yang menjadi objek Tun adalah :e Surat Izin Walikota Palembang No.787/1MB/KPPT2013.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/KI/2022
Tanggal 4 Juli 2022 — TREESWATY LANNY SUSATYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/KI/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 12-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIS SUPARMAN vs KEPALA DESA KAMULYAN
95 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 14 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ARIS SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala DusunMulyadadi, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap,bertempat tinggal di Desa Kamulyan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bantarsari,Kabupaten Cilacap;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;melawan:KEPALA DESA
    ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014Mulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari ditetapkan pada tanggal 9Desember 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Il KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai
    ARISSUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi DesaKamulyan Kecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a Penggugat dianggap tidak mengindahkan Surat PeringatanPertama dan Surat Peringatan Kedua dari Tergugat yangmengakibatkan warga masyarakat Dusun Mulyadadi resah,yaitu Penggugat tidak melakukan permintaan maaf kepadaHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014warga masyarakat Dusun Mulyadadi sebagaimana yangdiperintahkan dalam surat Peringatan, padahal Penggugattidak melakukan
    seharusnyaTergugat mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, dimanaatas kesalahan yang ditimpakan kepada Penggugat yaitumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dannorma susila yang berlaku di lingkungan masyarakat, danHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL, SHNip. 220000754 Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SOENITRIA IROE vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2010
    No. 321 K/TUN/2010pasaloun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan MenteriPendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata UsahaNegara di Tingkat lebih bawah ( Keputusan Rektor ) yang telah diterbitkansebelumnya.
    No. 321 K/TUN/2010sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksuddengan " Produk hukum " di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secarasah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya PeraturanMendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yanglama.
    No. 321 K/TUN/2010untuk memiliki rumah sendiri.
    No. 321 K/TUN/2010Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No.24 Kota Malang a.n.Drs.
    No. 321 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — HINDHARTO BUDIMAN, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2011
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111Akta Surat Kuasa No. 5 tertanggal 18 Juni 1979, yang dibuat oleh dandihadapan Samsul Hadi, S.H.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112009, perihal Mohon Penjelasan SHM No. 98/Tjipinang Besara/n Erna Emanbhudi, tetapi sampai dengan saat diajukannyagugatan TUN ini, Tergugatpun tidak pernah menjawab ataumenjelaskannya ;Bahwa, baru pada saat acara jawaban dalam Perkara Perdata No. 177/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2010(Jawaban Tergugat I/Budi Purnama) Para Penggugat mengetahui bahwa benar telahditerbitkan sertifikat hak yang tercatat dengan SHGB
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111212diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara. dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2001,tertanggal 10 Mei 2001, yang berbunyi : Bahwa oleh karenaobyek gugatan tersebut rata rata sekitar tahun 1987, sedangkangugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 26 Januari 2000.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112626Hal mana telah disebutkan di Halaman 39 alinea (1) dalam Pertimbangan Hukumoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata No.304/Pdt.Plw/2000/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2001, yang berbunyi :Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Syachroni, Ayay Rusmala,Moch.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20113838
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA vs. PT. KALTIM JAYA MINERAL
215 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016802 Jalan Jend.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016seluas 4.111 Ha, terletak di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (ili) BabuluDarat, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Penggugat sejak awal mulanya, yakni sejak tahun 2005, sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Produksi.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016 Garis BujurGaris LIntang No. (Bujur Timur (BT (Lintang Selaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. BANGKA GADING VICTORY vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA, DKK
59 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 405 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20152.3.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20152.8 Bahwa Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II untukkepentingan PT.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/20151.
    Bangun Makmur Sejati oleh Tergugat I, maka ObjekSengketa Il sebagai Keputusan TUN tidak memenuhi unsur sebagaiKeputusan TUN yang bersifat final dan dapat menimbulkan akibat hukumlangsung terhadap kehilangan hak kepemilikan Penggugat atas SHGB aquo.
    Putusan Nomor. 405 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2009 — Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, ; DIREKSI PT. PUPUK SRIWIDJAJA,
52 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 102 PK/TUN/2008
    Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id danbukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.PU TU SANNomor: 102 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa permohonan Peninjauankembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :Ir. M. ANDI MUHAMMAD SAID, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan H.
    No. 102PK/TUN/2008BAKHTANIZAR RANGKUTI, SH, keenamnya Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padakantor HANDRA DARWIN & REKAN, beralamat di DwimaPlaza , Lantai 4, room 407, Jalan Jend.
    No. 102PK/TUN/2008(satu) orang yang memangku jabatan sebagai Direktur sesuai denganbidang tugasnya masingmasing. Oleh karena gugatan ditujukankepada Direksi, maka semakin tidak jelas (kabur) Direktur yang manayang hendak digugat (yang menjadi subyek gugatan). Berdasarkanalasan tersebut, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepadaDireksi PT.
    No. 102PK/TUN/2008tetap adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. M.
    No. 102PK/TUN/2008Penggugat telan melakukan Kesalahan Berat dan biladicermati pembuktian dipersidangan, tidak memenuhisubstansi amanat Pasal 158 ayat (2) Undangundang Nomor13.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. SARMAR JAYA CEMERLANG vs. BUPATI BARITO SELATAN, DK
150 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 544 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 544 K/TUN/201425.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunyaKP PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. EksplorasiKepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/20141.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Eksplorasi kepada PT.
    Putusan Nomor 544 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2009
Tanggal 1 September 2009 — M. AMIR TJARONGE, Sm.Hk.,; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, HAJJAH HAMUS,
22 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — AGUS YAHYA vs. BUPATI PASURUAN
96 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 PK/TUN/2013
    PUTUSANNomor 116 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskansebagai berikut dalam perkara:AGUS YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DusunKlompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan, pekerjaan Wiraswasta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:BUPATI PASURUAN, tempat kedudukan di Jalan Hayam Wuruk,Nomor 14, Pasuruan;Dalam hal ini memberi
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013e SRI WIDAYATI ISMININGSIH, S.H.;e SONYA HARDINI, S.H.;Semuanya Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Dr.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2010yang diserahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (AgusPujianto);9 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013dalam Pasal 374 KUHP.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-12-2005 — Putus : 03-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2005
Tanggal 3 Nopember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. SADIKUN NIAGAMAS RAYA
117 — 500 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 585 K/TUN/2005
    PUTUSANNomor : 585 K/TUN/2005DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Suko Mulyono, SH., 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4.Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. MochamadAlimuddin, SH., 7.
    No. 585 K/TUN/2005Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 4.800.000, ....................... Rp. 720.000,+Rp. 5.520.000,Terbilang : Lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah. Sdr. Maman Andri masa kerja 3 tahun :Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 40.000.X BO NAM oo. ec ctce tee etttteetstseesseee. Rp. 2.400.000,Uang pengganti perumahan dan pengobatansebesar 15% x Rp. 2.400.000, ......................
    No. 585 K/TUN/2005atas keberatan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan kasasimelalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 19 Mei 2005 dan tercatat No. 72/K/2005/PT.TUN.JKT., sehinggamasih dalam tenggang waktu untuk diproses sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;.
    No. 585 K/TUN/2005MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2008 oleh Prof. Dr. PaulusEffendie Lotulung, SH.
    No. 585 K/TUN/2005
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/TUN/2013
Tanggal 24 September 2013 — RAIS ABIN VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 307 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 307 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :RAIS ABIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, alamat di Gedung VeteranRepublik Indonesia Graha Purna Yudha Lantai XI, Jalan Jenderal SudirmanKaveling 50 Jakarta 12930, selanjutnya memberi kuasa kepada :1.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.10.11.12.13.Drs. Suparno, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat PendaftaranFidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum ;Agus Riyanto, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan HukumDirektorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;Nur Ali, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Subdit Notariat Direktorat PerdataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;. Mohamad Fajar, S.H.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.Veteran Republik Indonesia yaitu satusatunya Lembaga yang diberikankewenangan oleh UndangUndang untuk menggunakan nama "Karya Dharma ;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, dalamPasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :a. Dengan Keputusan Presiden dibentuk organisasi massa Veteran yang disebutLegiun Veteran Republik Indonesia sebagai satusatunya OrganisasiPenghimpunan Massa Veteran ;b.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.16sematamata memperjeias konteks masalah yang menjadi dasar gugatan agarhubungan hukum dan hak Penggugat menunjukkan dasar tuntutan yang logis.
    Putusan Nomor 307 K/TUN/2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — PT. BUMI MANSYUR PERMAI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DK
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 91 PK/TUN/2014
    Putusan Mahkamah Agung Nomor192 K/TUN/2013.
    VII bertentangan dengan hukum danperaturan yang berlaku sehingga mutlak harus dinyatakan tidak sah danbatal.halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA (Pasal 67 huruf (f) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung).Putusan Mahkamah Agung RI No.192 K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013mutlak harus dibatalkan oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Kasasitersebut terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sekali,dengan
    Bahwa putusan Mahkamah Agung No.192 K/TUN/2013 tanggal 10Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usahahalaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014Negara Medan No.181/B/2012/PTTUNMdn tanggal 19 Desember2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan No.49/G/2012/PTUNMdn tanggal 19 September 2012 harusdibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali oleh karena putusan judexfactie dan judek jurich mutlak mengandung kekhilafan dan kekeliruanyang nyata dengan alasan
    /1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskankaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanahsengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan denganmasalah kepemilikan tidak termasuk wewenang PeradilanTata Usaha Negara untuk memeriksanya.Dari uraian poin D.1
    /Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai Rp 6.000,00 ttd./2. Redaksi = Rp 5.000,00 Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.3. Administrasi Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.220000754 halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 91 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2014
Tanggal 23 September 2014 — NUNUNG NURHAYATI VS GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 337 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014710Bahwa dengan adanya temuan indikasi praktekpraktek yang melanggar prinsipkehatihatian di bidang perbankan di PD. BPR Sumber, hal itu dijadikan dasaroleh Tergugat I untuk melakukan penilaian dalam proses Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Penggugat selaku Direktur UtamaPD. BPR Sumber.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/20141 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNomor 14/28/Kep.GBI/DpG/2012/Rahasia, tentang Hasil Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. Nunung Nurhayati Selaku DirekturUtama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan ini seharusnya, dilakukan pemisahan gugatan atas masingmasing objek gugatan, karena secara substansi kedua objek gugatan tersebutberbeda. Bahwa gugatan terhadap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor14/28/KEP.GBI/DpG/2012/RAHASIA, tanggal 27 April 2012 tentang HasilPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdri. NunungNurhayati selaku Direktur Utama PD.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
    Putusan Nomor 337 K/TUN/2014dilakukan perbaikan surat kuasa, dimana selanjutnya Kuasa Penggugat telah pulamempersiapkan perbaikan Surat Kuasa Khusus untuk itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2015
Tanggal 16 April 2015 — PT ADHI KARYA (Persero), Tbk, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, DK
81 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 127 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015Kecamatan Tambun Selatan, pekerjaan Wiraswasta,selanjutnya memberi kuasa kepada: SUMARSONO, S.H.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015b. Bahwa peta bidang tanah Nomor 383/2013 NIB. 10050601 .20853tanggal 21 Februari 2013 luas m?
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015Pembatalan Permohonan hak atas tanah, pada intinya menyebutkanatas permohonan saudara Zainal dan H.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015dengan dihadiri oleh beberapa Kepala Seksi di Kantor PertanahanKabupaten Bekasi.
    Putusan Nomor 127 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA VS DIMAS PRABOWO SULISTIO, DKK
116 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 26 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014disiplin, tidak mengalami masalah kesehatan serta tidak melanggar batasprosentasi akademik baik teori maupun praktek;.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor371/K/TUN/2012, tanggal 09 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DIMASPRABOWO SULISTIO, 2.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014b. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum halaman 16berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Anggota!
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 26 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — I KETUT SUDIYASA, ; WALIKOTA GORONTALO
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 268 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 268 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara : KETUT SUDIYASA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNILAD, beralamat di JalanTondano Kompleks Terminal 42 Andalas, Kelurahan Tapa,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di JalanJenderal A
    Nomor 268 K/TUN/2010mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
    Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.
    Nomor 268 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Anmad Sukardja,S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, S.H., M.H.
    Nomor 268 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 —
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap